Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (net)
Isu menarik pagi ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran. Ketua Banggar DPR Said Abdullah tolak usulan mantan Wapres Jusuf Kalla, terkait pengurangan subsidi BBM untuk menjaga APBN. Menurut dia, langkah yang lebih tepat adalah memastikan subsidi energi, khususnya LPG 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran. Ia mengusulkan, pembelian gas elpiji 3 kg menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata, guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Isu lainnya, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto mengatakan bakal menggelar raker dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas tiga prajurit TNI gugur saat bertugas dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon hingga penyiraman air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus. Berikut isu selengkapnya.
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran. Namun, ia mengaku tidak dapat memprediksi maupun memberikan jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut tidak termasuk yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam raker dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (6/4). Ia menuturkan, pemerintah sudah mempersiapkan langkah mitigasi serta menghitung ketahanan APBN jika harga minyak dunia naik, baik menjadi 80 dolar AS per barel maupun 100 dolar AS per barel.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya. Purbaya menyatakan, pemerintah masih memiliki sumber dana lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia, salah satunya adalah dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun penempatan di perbankan.
2. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menolak usulan mantan Wapres Jusuf Kalla, terkait pengurangan subsidi BBM untuk menjaga APBN. Said menegaskan, DPR tidak sepakat jika subsidi BBM dikurangi. Menurut dia, langkah yang lebih tepat adalah memastikan subsidi energi, khususnya LPG 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran. “Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di Gedung DPR, Senin (6/4).
Said mengusulkan, pembelian gas elpiji 3 kg menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata, guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Menurut Said, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. “Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujarnya.
Ia menilai, mekanisme pendataan penerima subsidi tidak cukup hanya mengandalkan basis data pemerintah. Diperlukan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan elpiji subsidi benar-benar dibeli oleh kelompok masyarakat yang berhak. “Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata Said Abdullah.
Sebelumnya Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan, subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang. Hal ini yang menjadi alasan utama JK mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi di sektor energi tersebut. “Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).
3. Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar membantah telah menyebut mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai pendana alias bohir kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Pengacara Rismon, Jahmada Girsang menegaskan, kliennya tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Ia menyebut potongan video yang beredar di media sosial merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI). “Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” ujarnya kepada wartawan, kemarin. Oleh karena itu, Jahmada mengatakan pernyataan yang dipersoalkan JK merupakan hoaks. Lebih jauh, Jahmada enggan berkomentar soal rencana pelaporan yang akan dilakukan JK terhadap Rismon.
Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho menyatakan, video narasi yang mengatasnamakan Rismon Sianipar dan berisi dugaan tudingan terhadap kliennya tetap perlu diuji. Meski hal ini disebut sebagai hasil olahan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tudingan dimaksud berupa pernyataan yang menuduh JK telah membiayai mantan Menpora Roy Suryo dkk untuk memperkarakan kasus ijazah mantan Presiden Jokowi. “Iya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu. Karena ini kan persoalan keras ya, persoalan kredibilitas,” kata Abdul saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/4). “Karena walaupun nanti itu AI, tetap perlu kita uji dulu, apakah itu AI atau bukan,” jelasnya.
4. Ahli Teknologi Informasi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Mujiono Sadikin menilai, harga laptop Chromebook sebesar Rp 6 juta terlalu mahal. Penilaian itu disampaikannya ketika dimintai pendapatnya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, dkk. “Mohon izin, saya tidak bisa mengakses atau tidak perlu mengakses atau tidak tahu harga sebenarnya berapa harga belinya, tapi dengan asumsi harganya misalnya Rp 6 juta, itu sudah ada kelebihan,” ujar Mujiono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/4).
Mujiono menyebut, harga laptop Chromebook berkisar di antara Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000. “Kalau saya lihat situs-situs sekarang, maksudnya posisi 2025-2026 kemarin, itu antara Rp 3 sampai Rp 4 juta dengan catatan display-nya 11 inci, penyimpanan 32 GB, prosesor tipe N4000 atau N4020,” ujarnya. “Jadi dari situs-situs e-commerce yang display-nya 12 inci itu Rp 1.850.000, yang storage-nya 32 GB itu Rp 1.750.000,” sambungnya.
Mujiono Sadikin juga mengatakan, kajian akhir yang dibuat pada era Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah mengarahkan ke produk Chromebook. “Kemudian untuk dokumen kajian akhir dan slide presentasi, melihat sumber datanya dan kemudian melihat rekomendasinya itu, saya bisa menyatakan bahwa sudah mengarah ke Chromebook, keputusan untuk menggunakan Chromebook,” ujarnya lagi.
5. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Firnando Ganinduto menyoroti kenaikan harga plastik dan bahan kemasan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, lonjakan harga plastik ini telah memberikan tekanan serius terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM makanan dan minuman. “Kenaikan harga yang dipicu gangguan rantai pasok global dan industri petrokimia ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi sektor riil,” kata Firnando dalam siaran pers, Senin (6/4). Firnando menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkret. Firnando meminta pemerintah, khususnya Kemendag segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.
6. Sekitar 30 orang anggota DPR dan DPD RI lintas fraksi mendeklarasikan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) sebagai respons atas eskalasi konflik global yang kian meluas dan mengancam stabilitas dunia. “Pada sore hari ini saya bersama beberapa teman-teman anggota DPR dan DPD RI mendeklarasikan sebuah kaukus perdamaian dunia,” ujar Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Gedung DPR, Senin (6/4). “Ya, ada sekitar 30-an kawan-kawan anggota DPR dan anggota DPD yang tergabung dalam satu grup yang kita sebut sebagai Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia,” imbuhnya. Ia menekankan, pembentukan kaukus ini bentuk kepedulian sekaligus gerakan moral dan politik parlemen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia.
7. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto mengatakan bakal menggelar raker dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas tiga prajurit TNI gugur saat bertugas dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon hingga penyiraman air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus. ”Nah, kita sedang jadwalin. Sebab beliau kan juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya udah sebulan di muka jadi kita lihat, yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta dan kita ngambil kebijakan nggak keliru,” ujar Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kolektif Merpati mendirikan tenda di depan Kantor Komnas HAM, mendesak kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus oleh anggota Bais TNI untuk diusut tuntas. Mereka mengatakan aksi bertajuk ‘Tenda untuk Andrie, Tandu untuk Demokrasi’ sebagai bentuk ketidakjelasan penanganan kasus Andrie Yunus oleh Puspom TNI meskipun telah berjalan selama satu bulan.
“Tenda untuk Andrie merupakan simbol para pembela HAM harus mendapatkan perlindungan yang nyata, baik dari negara maupun solidaritas masyarakat sipil,” ujar Humas Kolektif Merpati, Dendy dalam keterangan tertulis, Senin (6/4). Dendy mengatakan ‘Tandu untuk Demokrasi’ juga menjadi isyarat bahwa kondisi demokrasi saat ini tengah sekarat. Pasalnya nyawa aktivis dapat menjadi taruhan dalam pertarungan kepentingan elite politik, dan yang terus menjadi korban adalah rakyat.
Sementara itu, Lembaga dan Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menolak kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus dibawa ke peradilan militer. Mereka khawatir hal itu hanya menambah daftar panjang impunitas prajurit yang melakukan perbuatan melawan hukum. “Kami menyatakan, keadilan harus ditegakkan, keadilan harga mati. Ungkap dalang intelektual dan aktor yang merencanakan serta terlibat dalam kasus penyiraman air keras ini. Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus harus diadili dengan mekanisme peradilan umum,” demikian isi petisi yang dikutip Senin (6/4).
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Makassar, Sulsel menggelar aksi solidaritas terhadap aktivis korban penyiraman air keras Andrie Yunus. Mereka menuntut aktor intelektual dalam kasus tersebut segera ditangkap. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di bawah jembatan atau fly over dengan membentangkan spanduk bergambar Andrie Yunus serta membakar ban bekas. Aksi tersebbut membuat Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo di Makassar lumpuh. “Tangkap aktor intelektual dibalik kasus Andrie Yunus,” kata salah satu orator aksi, Senin (6/4).
8. Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel mengingatkan PDIP bahwa kader-kadernya sedang diburu ‘anjing liar’. “Juga saya ingin sampaikan ke kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP sekarang lagi diburu oleh ‘anjing-anjing liar’,” ujar Noel usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4). “Banteng sedang diburu oleh ‘anjing-anjing liar’,” imbuhnya.
Noel yang diproses hukum oleh KPK menggambarkan “anjing liar” tersebut adalah APH yang sering berbohong. “Kawan-kawan tinggal simpulkan, siapa aparat penegak hukum yang suka berbohong? Nah, mereka lah yang saya identikkan seperti ‘anjing liar’,” tutur mantan Wamenaker ini. “Sampaikan ke Bu Mega (Ketua Umum PDIP) dan juga Mas Hasto (Sekretaris Jenderal PDIP), ‘anjing liar’ sedang memburu banteng,” tandasnya.
Noel menjelaskan ‘perburuan’ tersebut sarat dengan agenda politik besar. Kata dia, PDIP diincar karena menjadi satu-satunya partai dengan akar rumput yang luar biasa. “Dan kita lihat, selain PDIP ya PKB juga menjadi buruan para ‘anjing liar’,” pungkasnya.
Menanggapi peringatan tersebut, politisi PDIP Guntur Romli menyampaikan terima kasih kepada Noel yang telah mengingatkan dugaan ancaman tersebut. Dia bilang PDIP juga merasakan hal serupa.
“Kami ingin mengucapan terima kasih kepada Bung Noel atas peringatannya. Kami juga merasakan bahwa sejak PDI Perjuangan memantapkan diri menjadi kekuatan politik di luar Pemerintahan dan menjadi kekuatan penyeimbang, memang banyak peringatan seperti itu,” kata Gun Romli.
Padahal, lanjut dia, PDIP hanya menjalankan mekanisme demokrasi yang mengandung unsur keseimbangan atau checks and balances. “Risiko politisasi dan kriminalisasi dengan kasus hukum seperti yang disampaikan Bang Noel memang terasa. Kasus yang menimpa Sekjen kami Bapak Hasto Kristiyanto juga kami yakini karena modus tersebut karena sikapnya yang keras mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi dan memecat Jokowi,” kata Gun Romli.
9. KPK tengah mengatur jadwal untuk memeriksa Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara. Rencana pemeriksaan itu dilakukan usai KPK menggeledah rumah kediaman Ono di Bandung dan Indramayu, serta mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait perkara.
“Untuk penggeledahan yang di Indramayu kami update juga bahwa dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga Barang Bukti Elektronik (BBE),” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (6/4).
KPK akan lakukan penyesuaian terhadap putusan MK yang menyatakan BPK adalah lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Penyesuaian dilakukan karena KPK pernah memakai akuntansi forensik internal untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Unit ini pernah menghitung kerugian keuangan negara pada kasus korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019-2022.
“KPK melalui Biro Hukum tentunya akan mempelajari terkait dengan putusan MK tersebut khususnya untuk penanganan perkara-perkara ke depan yang terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara atau Pasal 603, 604 (KUHP) ya atau sebelumnya kalau kita menggunakan Undang-undang Tipikor ada di Pasal 2 dan Pasal 3,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (6/4). Budi mengatakan KPK juga akan mempelajari dampak dari putusan MK tersebut kepada akuntansi forensik di internal lembaga antirasuah yang sebelumnya memiliki kewenangan menghitung kerugian negara kasus korupsi.
10. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan, lahan milik PT KAI di Senen hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat dikuasai pihak lain. Ara menegaskan, hal itu tidak bisa dibenarkan dan kementeriannya akan merebut kembali lahan tersebut. Hal tersebut disampaikannya saat merespons janji Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan memberikan hunian layak bagi warga di pinggir rel kereta api Senen, Jakarta Pusat. “Kita tahu negara ini adalah negara hukum, ya. Jadi tanah negara, kita harus hadir dan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” ujar Ara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4). Selain Senen dan Tanah Abang, Ara juga sudah mendatangi lahan KAI di Bandung, Jawa Barat. Ia mendapati banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain. Dia menegaskan negara akan merebutnya kembali.
11. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, kementeriannya tidak akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai upaya efisiensi. Ia menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memangkas perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri ditekan hingga 70 persen. “Kementerian Sosial secara khusus mengambil keputusan, kami tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Artinya, untuk perjalanan ke luar negeri kita 0 persen,” kata Gus Ipul usai acara Team Building Budaya Kerja Baru di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (6/4).
Dia mengatakan, Kemensos tidak akan menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri kecuali jika seluruh pembiayaan ditanggung pengundang. “Tetapi, kalau menggunakan perjalanan dinas dari anggaran Kementerian Sosial, itu sudah kami putuskan tidak akan gunakan, jadi kami menuju 0 persen perjalanan dinas luar negeri,” ujar dia.
12. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Wajib pajak kini cukup membawa STNK saat mengurus perpanjangan di Samsat. Dedi menjelaskan, kebijakan ini untuk mempermudah layanan dan mengatasi kendala yang selama ini dialami masyarakat, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan. “Perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4). (Harjono PS)
