Para mantan Pimpinan MPR, DPR, DPD RI saat halalbihalal dengan Menko Polkam di Parle Senayan (foto : Ist)
JAKARTA, REPORTER.ID — Forum Kebangsaan Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD RI periode 19999-2024 halalbihalal dengan Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Parle Senayan, Jakarta, kemarin malam. Mereka sepakat mendukung pemerintah mengatasi efek domino ekonomi akibat situasi global saat ini. Namun, mereka juga menyampaikan pandangan soal perlunya perbaikan gaya komunikasi pemerintah yang mudah dipahami publik.
Para tokoh yang hadir dalam halalbihalal tersebut antara lain Oesman Sapta Odang, E.E. Mangindaan, Fadel Muhammad, Setya Novanto (Setnov), Marzuki Alie, Mahyudin, Agus Hermanto, Azis Syamsuddin, Rahmat Gobel, Sjarifuddin Hasan, Melani Leimena Suharli, Priyo Budi Santoso, Amir Uskara, Dimyati Natakusumah, Fahri Hamzah, dan Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
“Kenaikan BBM selalu memiliki efek berantai yang cepat dan luas. Begitu harga energi naik, biaya logistik meningkat, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh kita semua,” ujar Bamsoet.
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie juga menyampaikan pandangan. Ia menekankan perlunya perbaikan gaya komunikasi pemerintah yang lebih tenang, jelas, dan mudah dipahami publik. Ia menilai, cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan mantan Ketua MPR, Bambang Soesatyo menilai, persoalan utama yang sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi faktor yang memperbesar resistensi masyarakat.
Mantan Pimpinan DPR, Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menambahkan, pemerintah perlu melindungi industri dalam negeri dengan pembatasan barang-barang impor agar tidak gulung tikar. Amir Uskara menilai pola komunikasi di jajaran kabinet perlu diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang cepat. “Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Amir Uskara.
Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengingatkan soal potensi gesekan sosial yang bisa muncul jika aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik. Ia menilai situasi global yang tidak menentu memperbesar tekanan terhadap kondisi fiskal nasional. “Parlemen harus menjadi penyuara rakyat, termasuk kelompok kritis dan moderat. Potensi gesekan sosial harus diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada stabilitas nasional,” kata pria kelahiran Trenggalek ini.
Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyoroti pentingnya penguatan fungsi checks and balances dalam sistem demokrasi. Menurutnya, lemahnya fungsi tersebut dapat memicu berbagai gesekan, termasuk dalam relasi antar lembaga negara. “Fungsi check and balance harus berjalan optimal agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan mendapat legitimasi publik,” ujar politisi Golkar ini.
Di sisi lain, mantan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang menilai kondisi nasional saat ini memerlukan ruang dialog yang terbuka agar kritik yang berkembang dapat tersampaikan kepada pemerintah secara utuh. “Negara kita sedang menghadapi banyak tantangan. Kritik harus sampai kepada pemerintah agar bisa menjadi bahan perbaikan,” kata Oesman Sapta Odang.
Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan global selama didukung oleh tim yang kuat dan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan, termasuk dinamika media sosial.
“Presiden memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri, tetapi harus didukung oleh tim terbaik dalam menjalankan pemerintahan. Kita juga menghadapi tantangan baru dari algoritma media sosial yang bisa membentuk persepsi publik secara masif. Karena itu, regulasi satu data dan penguatan informasi yang akurat menjadi sangat penting,” ujar Fahri Hamzah.
Sementara itu, dalam pandangannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dan terus melakukan perbaikan kebijakan di berbagai sektor, termasuk dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial. “Pemerintah sangat terbuka. Justru berbagai masukan seperti ini penting agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang ada,” kata Djamari Chaniago.
Ia meyakinkan, pemerintah terus melakukan pembenahan pada berbagai program strategis seperti penguatan ekonomi desa, bantuan sosial, hingga program ketahanan pangan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri di lapangan untuk memastikan implementasi berjalan efektif. “Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Transfer ke daerah juga menjadi perhatian agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Kami juga terus memperbaiki komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan fungsi checks and balances,” pungkas Menko Polkam. (HPS)
