Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah saat tiba di Kejagung untuk jalani pemeriksaan (net)
Isu menarik pagi ini, Kejagung akhirnya tega memborgol tangan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan mengenakan rompi tahanan warna pink saat memeriksa selama tujuh jam di gedung Kejagung, Jumat (7/8). Febrie diberondong 20 pertanyaan dalam pemeriksaan itu. Ini pertama kalinya Febrie memakai rompi tahanan dan tangan diborgol. Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Febrie Diansyah menyatakan kliennya kooperatif saat menjalani pemeriksaan Tim 9 Kejagung, pada Jumat (7/8).
Isu lainnya, Bank Dunia (World Bank) menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional atau Independent Co-Chair of International Development Association (IDA) yang ke-22. Bank Dunia menilai mantan Menkeu ini sebagai salah satu tokoh paling berpengalaman di dunia dalam bidang pembiayaan pembangunan internasional. Berikut isu selengkapnya.
1. Kejagung akhirnya tega memborgol tangan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan mengenakan rompi tahanan warna pink saat memeriksa selama tujuh jam di gedung Kejagung, Jumat (7/8). Febrie diberondong 20 pertanyaan dalam pemeriksaan itu. Ini pertama kalinya Febrie memakai rompi tahanan dan tangan diborgol. Saat tiba di Gedung Kejagung, Febrie membawa map berwarna biru dan bungkam seribu bahasa saat ditanya awak media. Ia langsung masuk ke gedung utama untuk menjalani pemeriksaan dengan pengawalan ketat. Pemeriksaan ini untuk mendalami konstruksi perkara sekaligus menelusuri barang bukti dan aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan TPPU yang menjerat Febrie.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penyidik mengajukan lebih dari 20 pertanyaan kepada Febrie dalam pemeriksaan ini. “Yang jelas lebih dari 20 pertanyaan,” kata Anang di Gedung Utama Kejagung, Jumat (7/8). Menurut Anang, pemeriksaan Febrie tidak berdiri sendiri. Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Nurman Herin yang berstatus tersangka dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie.
Kejagung sebelumnya memanggil lima orang untuk menjalani pemeriksaan. Namun, baru Febrie dan Nurman yang memenuhi panggilan. Sementara tiga orang lainnya mangkir sehingga penyidik Kejagung menjadwalkan ulang pemeriksaan mereka. Anang menjelaskan, fokus pemeriksaan Febrie kali ini untuk pendalaman barang bukti yang telah dikantongi penyidik. Barang bukti tersebut berasal dari penyerahan Tim Penyidik Kortas Tipidkor Polri serta hasil penggeledahan yang dilakukan Tim 9 Kejagung di sejumlah lokasi.
Kejagung akan menunjuk tim penyidik untuk menghadapi 2 gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menegaskan, penanganan kasus dugaan TPPU yang menjerat Febrie telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti diketahui, tim kuasa hukum Febrie telah mengajukan dua gugatan praperadilan terkait penanganan perkara tersebut.
“Nanti kita tunjuk tim Jaksa atau tim Penyidik yang akan menghadiri sidang praperadilan. Kita tunjuk nanti, kami menyatakan ketika memproses kasus TPPU ini sudah sesuai dengan ketentuan,” kata Anang di Gedung Utama Kejagung, Jumat (7/8). Anang menjelaskan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap tersangka maupun tim penasihat hukumnya. “Pada prinsipnya ya silahkan saja. Memang itu hak dari penasihat hukum dan tersangka sendiri. Dan itu sudah diatur dalam KUHAP. Yang jelas kami siap menghadapi itu,” jelas Anang.
2. Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Febrie Diansyah menyatakan kliennya kooperatif saat menjalani pemeriksaan Tim 9 Kejagung, pada Jumat (7/8). Febri Diansyah menjelaskan, kliennya diperiksa sekitar 7 jam, dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Tim penyidik melontarkan sekitar 20 pertanyaan terkait dugaan TPPU. “Jadi sekali lagi kita tegaskan, Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Sebagian besar yang ditanyakan adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka pada 24 Juli lalu,” kata Febri Diansyah di Gedung Utama Kejagung.
Febri mengatakan kliennya mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik Kejagung. Ia juga mengungkapkan, dalam proses pemeriksaan, penyidik juga menanyakan kepada kliennya soal keinginannya menghadirkan saksi maupun ahli yang meringankan. ‘’Itu salah satu poin yang tadi disampaikan, karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang, saksi atau ahli meringankan itu kan hak tersangka yang diatur di KUHAP,” ungkapnya.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna membantah Febrio Adiono seorang jaksa di Kejagung. Febrio merupakan ajudan atau aide-de-camp (ADC) mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, statusnya pegawai Kejaksaan, bukan jaksa. “Yang kami tahu, saudara Febrio ini adalah pegawai Kejaksaan, bukan jaksa. Ia pegawai Kejaksaan,” kata Anang di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jumat (7/8). Anang mengaku tidak mengenal sosok Sutrimo yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga (karumga) di kediaman mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Seperti diketahui, Sutrimo ditemukan tewas di sebuah klinik, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026 lalu. Ia dibawa ke lokasi menggunakan ambulans swasta oleh empat orang. “Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karumga. Saya tidak dikenal sama sekali dan bukan warga Kejaksaan,” ungkap Anang.
3. Bank Dunia (World Bank)menunjuk mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional atau Independent Co-Chair of International Development Association(IDA) yang ke-22. Salah satu tugasnya adalah menggalang dana untuk IDA22 lintas donor dan negara-negara peminjamnya. Bank Dunia menilai Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh paling berpengalaman di dunia dalam bidang pembiayaan pembangunan internasional. Saat ini, ia juga tercatat sebagai Blavatnik World Leaders Fellow 2025–2026 di University of Oxford.
Sri Mulyani akan memimpin proses replenishment bersama Managing Director dan Chief Knowledge Officer Bank Dunia, Paschal Donohoe. “Sri Mulyani terpilih melalui proses seleksi oleh komite pencarian yang terdiri dari perwakilan negara donor dan negara peminjam, setelah masuk dalam daftar pendek kandidat,” tulis Bank Dunia.
4. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap dua pria berinisial AYP (49) dan AF (40) terkait unggahan di media sosial Threads yang memuat pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai program senjata nuklir Iran disertai komentar bernada provokatif. AYP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membuat, mengedit, dan mentransmisikan konten di Threads. Sementara AF diduga mengunggah komentar bernada provokatif pada unggahan tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kasus tersebut berawal dari laporan polisi yang diterimanya pada 4 Agustus 2026 lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. “Berdasarkan hasil penelusuran penyidikan, kami menetapkan TKP di Jalan Raya Cimahi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi,” kata Hendra di Mapolda Jabar, Kamis (7/8/2026).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, penangkapan dua orang yang diduga mengunggah dan berkomentar bernada provokatif terkait pidato Presiden Prabowo Subianto bertentangan dengan putusan MK. Khususnya terkait argumen aparat kepolisian yang menyebut komentar dua orang yang ditangkap tersebut mengancam keutuhan bangsa dan negara, serta menciptakan kegaduhan.
“Argumen polisi bahwa komentar mereka ‘mengancam keutuhan bangsa dan negara’ dan ‘menciptakan kegaduhan’ tidaklah berdasar dan bertentangan dengan putusan MK tahun lalu, yang menyatakan bahwa keributan/kerusuhan di ruang digital bukan delik pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” kata Usman dalam keterangannya, Jumat (7/8).
Usman menegaskan, putusan MK telah mengecualikan lembaga pemerintah, termasuk Presiden dan korporasi mengadukan pencemaran nama baik. “Lalu atas dasar apa polisi menindaklanjuti laporan dari seseorang yang berinisial FSS yang merasa dirugikan atas postingan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dirinya?” kata Usman.
Anggota Kompolnas Choirul Anam mengingatkan aparat kepolisian soal putusan MK yang menyatakan kegaduhan di dunia digital bukan termasuk pidana. “Perlu kami ingatkan, tindakan kepolisian harus tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku, termasuk pada putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Anam, Jumat (7/8) menanggapi penangkapan yang dilakukan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat terhadap dua orang berinisial AYP (49), dan AF (40).
Keduanya ditangkap Polda Jabar berkaitan unggahan dan komentar yang memuat pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai program senjata nuklir Iran disertai komentar yang bernada provokatif. “Putusan MK yang memberikan makna bahwa dinamika yang ada di ruang siber itu berbeda dengan dinamika yang ada di ruang nyata, kehidupan nyata,” ucapnya.
5. Presiden Prabowo Subianto memberikan rapor oke kepada pemerintahannya sendiri yang sudah berjalan selama hampir dua tahun. Prabowo mengeklaim pemerintahan yang ia pimpin telah membuktikan, mereka bisa menghadap rakyat Indonesia dengan percaya diri. “Terus terang saja, saya dua tahun ini kita baru berprestasi, tapi saya kira dua tahun boleh lah kita ya, rapor kita oke ya menurut saya ya,” kata Prabowo dalam peluncuran buku “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
“Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia, kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata,” ujarnya. Prabowo mengeklaim, capaian pemerintah dua tahun belakang sifatnya riil dan membuat Indonesia siap menghadapi ancaman yang muncul di tingkat global.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, dirinya tidak segan-segan turun tangan mengatasi teriakan rakyat, apabila para kepala daerah tidak mampu menyelesaikannya. “Kalau gubernur, kalau bupati, kalau camat, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakkan oleh rakyat,” ujar Prabowo.
Prabowo lalu menyinggung banyaknya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintahannya. Dia memamerkan, pemerintahannya telah memperbaiki puluhan ribu sekolah, dan bahkan menargetkan 100.000 sekolah pada 2027. “Dan kita akan selesaikan dalam tiga tahun yang akan datang semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Semua puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin terhadap generasi penerus bangsa. Dia bertanya, apakah mereka mampu menghadapi persaingan antarbangsa yang semakin keras. Prabowo juga mengkritik generasi penerus yang mudah mengeluh dan menyerah. “Jadi kecerdasan itu menurut saya juga karena ditempa, ditempa oleh kesulitan. Jadi kesulitan. Nah ini sekarang yang kita harus prihatin. Apakah generasi-generasi penerus kita sekarang ini nanti kuat menghadapi persaingan antara bangsa yang semakin keras? Atau mudah menyerah, mudah mengeluh, mudah minta bantuan?” ujar Prabowo saat menghadiri acara peluncuran buku bertajuk “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Prabowo kemudian mengungkit didikan orangtuanya di masa lalu. Dia membeberkan, dulu, dirinya sampai dipukul menggunakan ikat pinggang. Prabowo menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga pernah dipukul orangtuanya, hanya saja dengan rotan. Ia mengaku heran Bahlil Lahadalia bisa membuat mantan Presiden Jokowi tertawa. Padahal orang Solo seperti Jokowi adalah orang-orang yang susah tertawa. Ia menanyakan, ilmu apa yang dimiliki Bahlil. “Orang Solo itu kalem, susah ketawa, iya kan? Lain dengan Banyumas, kalau Banyumas itu Batak-nya orang Jawa. Kita ngobrol kita dianggap bertengkar. Tetapi hari ini Prabowo sangat sopan hahaha,” imbuhnya.
6. LPSK meluncurkan Dana Bantuan Korban (DBK) untuk membantu para korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), terutama ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi sesuai putusan pengadilan. Program tersebut diluncurkan pada Jumat (7/8/2026) dalam rangkaian peringatan HUT ke-18 LPSK di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan. Ketua LPSK Achmadi mengatakan, DBK dibuat untuk memperkuat pemulihan korban yang selama ini tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga dukungan setelah proses hukum berjalan. “Peluncuran Dana Bantuan Korban merupakan langkah untuk membangun ekosistem pemulihan korban yang tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” kata Achmadi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) periode 2023-2024 sangat tidak maksimal. Dasco mengaku hatinya terenyuh setelah LPSK meluncurkan DBK untuk memenuhi hak-hak korban TPKS. ‘’Pada 2023-2024 ada 3.691 korban tindak pidana kekerasan seksual yang penanganannya sangat tidak maksimal,” kata Dasco saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Dana Bantuan Korban (DBK) untuk korban kekerasan seksual yang diinisiasi LPSK di gedung The Tribrata Darmawangsa Jakarta, Jumat (7/8). Sayangnya Dasco tidak menjelaskan lebih lanjut terkait penanganan korban TPKS tersebut.
Yang menarik, Dasco menelepon seseorang dan pimpinan sebuah lembaga untuk membantu para korban TPKS. Alhasil, dalam waktu 10 menit sudah terkumpul dana sebesar Rp 200 miliar. “Saya di sini tadi 10 menit sudah menelepon beberapa lembaga dan beberapa orang. Saya bersyukur karena dari hasil pembicaraan melalui telepon tadi, menghasilkan uang Rp 200 miliar untuk korban kekerasan seksual,’’ katanya. Dasco meminta LPSK memperkuat sosialisasi mengenai DBK agar semakin banyak pihak yang mengetahui pentingnya program tersebut.
7. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menilai, negara harus mengambil sikap terhadap berbagai perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. “Negara harus mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan di sekolah,” kata Lalu dalam keterangannya, Jumat (7/8). Menurutnya harus ada perubahan sistem yang konkret menyusul tewasnya seorang pelajar SMP di Pemalang, Jawa Tengah yang jadi korban perundungan.
Lalu menekankan pentingnya sistem yang komprehensif dalam menangani perundungan di lingkungan sekolah. Sebab, baik korban maupun pelaku masih sama-sama di bawah umur sehingga memerlukan peradilan khusus. Anak buah Muhaimin ini meminta negara untuk berhenti menangani kasus perundungan secara parsial dan reaktif.
8. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta tidak mengalami kendala pembayaran gaji ASN dan PPPK kendati pemerintah pusat memetakan 79 daerah yang membutuhkan tambahan anggaran. “Alhamdulillah Jakarta, hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap ASN-nya, alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan baik,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8). Pramono memastikan hingga saat ini kewajiban Pemprov DKI Jakarta kepada para ASN masih dapat dipenuhi dengan baik dan tidak terdampak pemangkasan DBH.
Seperti diketahui, Kemendagri menyebut 79 pemda terdampak pemangkasan dana bagi hasil (DBH) hingga berdampak pada pembayaran gaji ASN dan PPPK. Hingga saat ini, pejabat berwenang baru menyebut beberapa contoh wilayah yang sempat menghadapi tekanan fiskal atau melakukan aksi protes terkait beban belanja pegawai, seperti Kabupaten Lahat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Tidore Kepulauan, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, tetapi belum ada rincian resmi untuk seluruh 79 daerah tersebut.
9. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan, ke depannya setiap ompreng makanan MBG bakal diberi label batas waktu konsumsi. Sudaryono mengatakan, label batas waktu konsumsi ini untuk mencegah makanan MBG disantap penerima manfaat melewati batas waktu aman yang berujung pada keracunan. “Jam berapa harus mulai masak, jam berapa matang, plus maksimal 4 jam setelah matang. Jadi nanti akan diberi label, kami sudah instruksikan ke semuanya, harus diberi label di omprengnya itu setiap hari ‘Harus dimakan sebelum jam tertentu’,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8). “Kalau sudah lewat jam, sebaiknya tidak dimakan. Harus dimakan sebelum jamnya,” sambungnya.
Badan Gizi Nasional mencurigai adanya 950 SPPG atau dapur MBG yang diduga tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan lagi syarat administrasi untuk mendirikan SPPG, tetapi merupakan syarat mutlak. “Sampai sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene,” ujarnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8). Sudaryono belum merincikan SPPG di wilayah mana saja yang diduga belum memenuhi standar SLHS. Namun, apabila terbukti melanggar, dapur-dapur MBG tersebut terancam akan ditutup secara permanen. “Kemungkinan akan kami umumkan dalam beberapa hari berapa, yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higiene dan sanitasi,” ucapnya.
Kepala BGN Sudaryono mengungkap, pihaknya tengah memproses pemberhentian 66 Kepala SPPG secara tidak hormat. “Per hari ini, kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau Kepala Dapur di 66 kasus untuk diberhentikan secara tidak hormat,” ucapnya, ketika konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8). Sudaryono menyatakan, sejumlah pelanggaran menjadi dasar proses pemberhentian, antara lain tindakan indisipliner dan absen kerja selama 10 hari berturut-turut. “Karena tindakan indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut, kemudian ada kejadian phishing, mengaku duitnya hilang karena scam,” kata dia.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengunjungi SPPG Yayasan Kasih Iman Samuel Papua, penyuplai paket MBG yang menyebabkan ratusan orang keracunan makanan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. “Saya langsung lakukan kunjungan ke SPPG yang menangani ini. Memang banyak sekali kekurangan. Saya sudah tegur juga koordinator wilayah, kenapa pengawasan seperti ini masih terjadi,” tutur Trenggono, dalam keterangan pers resmi, Jumat (7/8).
Trenggono mengevaluasi secara langsung, dimulai dari penyediaan makanan hingga pelaksanaan standar operasional. Namun, evaluasi menunjukkan banyak kekurangan sehingga BGN memutuskan untuk memberhentikan operasional sementara (suspend) SPPG tersebut. “Sementara kita suspend dulu, kita cek dan investigasi di mana letak kesalahannya, apakah pada SOP atau bahan bakunya. Ini menjadi evaluasi kita semua,” ujar Trenggono.
10. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra meminta kepolisian mengusut tuntas temuan 995 senjata dan narkoba di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tandra menduga ada jaringan kejahatan yang memanfaatkan institusi pendidikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang ilegal tersebut. “Dari mana asal usul senjata itu dan akan dipergunakan untuk apa harus dicari tahu. Termasuk temuan narkoba yang sangat mengancam generasi muda. Ini penting agar kita bisa mengantisipasi rencana kejahatan yang membahayakan keamanan negara,” kata Tandra kepada wartawan, Jumat (7/8).
Tandra menilai, penemuan ratusan senjata itu merupakan alarm keras bagi aparat keamanan untuk menjaga stabilitas negara. Politisi Golkar ini mendesak polisi tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga membongkar jaringan terstruktur di baliknya. “Kita menyayangkan di sekolah tempat mendidik generasi bangsa ditemukan barang-barang seperti ini, apalagi senpi dan narkoba. Kita minta polisi mengusut tuntas, karena ini melanggar Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman sangat berat,” ujarnya.
Polisi ungkap sosok berinisial DS selaku pemilik satu pucuk senjata api jenis Franchi SPAS-15 kaliber 12 gauge yang ditemukan di yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, DS diketahui juga merupakan direktur di PT Lokta Karya Perbakin. “Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan merupakan direktur ya, terhadap suatu perusahaan PT LKP. LKP ini terkait tentang impor senjata angin ataupun senjata airsoft gun,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (7/8).
Seperti diketahui, PT Lokta Karya Perbakin telah mengakui temuan 995 senjata jenis airsoft gun di yayasan sekolah tersebut adalah miliknya. Mereka juga menyatakan ratusan senjata itu legal dan berizin. Sebelumnya, Budi mengungkap sosok pemilik satu pucuk senjata api (senpi) jenis Franchi SPAS-15 kaliber 12 gauge yang ditemukan di yayasan sekolah tersebut adalah milik seseorang berinisial DS. Namun, kata Budi, hasil Subdit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (Wasendak) Ditintelkam Polda Metro Jaya menyebut, sosok DS telah meninggal dunia.
Ratusan senjata yang ditemukan di yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diduga hasil impor. Hal ini berdasarkan dokumen atau surat impor yang ditemukan pihak kepolisian. “Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan ini kalau ditemukan terkait tentang surat impor, terkait surat impor RSI 5483/12/2008, ini ada impor terkait tentang softgun ataupun senapan angin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (7/8).
Budi membeberkan ratusan senjata itu terdiri dari empat pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm; 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm dan 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Menurut Budi, saat ini pihaknya masih mendalami soal alasan ratusan senjata tersebut diimpor, apakah untuk diperjualbelikan atau alasan lainnya. “Ini masih didalami, pasti. Selama ini kan itu bisa diperjualbelikan, kalau softgun ya, itu boleh, ada regulasinya. Nanti ini masih didalami dari teman-teman Wasendak yang bisa nanti menjawab,” ucapnya.
11. Presiden Prabowo Subianto akan membentuk tim gabungan untuk meningkatkan kualitas buku ajar bagi siswa SD hingga SMA usai melakukan perbandingan mutu buku dengan negara-negara Asean. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan tim merupakan tindak lanjut arahan Presiden. Tim itu akan mempelajari buku ajar dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor-Leste, Kamboja, Vietnam, dan Singapura sebagai bahan perbandingan.
“Petunjuk dari Bapak Presiden, kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian, Beliau meminta agar kita membandingkannya dengan buku-buku dari beberapa negara sahabat,” ujar Prasetyo, Jumat (7/8). Tim gabungan tersebut akan melibatkan Kemdiktisaintek, Kemendikdasmen, Bappenas, dan Brin. Prasetyo mengatakan ada tiga fokus utama yang ditekankan Presiden, yakni penguatan nilai nasionalisme dan kebangsaan, peningkatan kualitas buku matematika, serta peningkatan kualitas buku bahasa Inggris.
12. Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulsel, Abdul Malik Faizal menuturkan, kasus rekening penerima bansos diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online (judol) banyak ditemukan di Kota Makassar, Sulsel. “Paling banyak di Makassar. Daerah kota. Kenapa kota? Karena di situ teknologi. Karena judol itu pakai teknologi,” kata Malik, Jumat (7/8). Namun, Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data jumlah pasti dalam kasus tersebut.
“Kasus ini bersifat sangat dinamis dan bisa beruba dalam hitungan hari,” ujarnya. Persoalan rekening penerima bansos yang terindikasi judi online, menurut Malik tidak bisa disederhanakan. Pasalnya, kasus ini sangat kompleks dengan berbagai lata belakangnya. “Kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol, tapi orangnya tidak judol. Yang terhapus itu karena terindikasi judi online,” katanya. (Harjono PS)
