Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menahan sedihsaat berpelukan di Istana Mereka, Jakarta Kamis (12/11)
Isu menarik pagi ini, suasana haru mengiringi pengunduran diri Gibran sebagai Wapres. Presiden Prabowo Subianto sempat memeluk Wapres Gibran Rakabuming Raka yang terakhir kalinya di Istana Mereka, Jakarta, Kamis (12/11). Momen haru ini terjadi usai Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers terkait pengunduran diri Gibran sebagai Wapres. Gibran mencium punggung tangan kanan Prabowo. Raut wajah Gibran tampak sedih dan menahan tangis ketika memeluk Prabowo. Gibran menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo, “Saya minta maaf, ya, Pak.” Prabowo menepuk-nepuk pundak Gibran untuk memberikan semangat.
Isu lainnya, mantan Presiden Jokowi menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Pernyataan itu disampaikannya setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan MPR di gedung MPR, Kamis siang. Jokowi mengatakan, dukungan kepada pemerintahan Prabowo terutama terhadap program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
1. Presiden Prabowo Subianto memeluk Wapres Gibran Rakabuming Raka yang terakhir kalinya di Istana Mereka, Jakarta, Kamis (12/11). Momen haru ini terjadi usai Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers terkait pengunduran diri Gibran sebagai Wapres. Gibran menghadap Prabowo, mencium punggung tangan kanan Prabowo.
Suasana jadi sendu. Raut wajah Gibran tampak sedih dan menahan tangis ketika memeluk Prabowo. Gibran menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo, “Saya minta maaf, ya, Pak.” Prabowo pun menepuk-nepuk pundak Gibran untuk memberikan semangat. Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang berdiri di samping kanan dan kiri Prabowo juga tampak sedih.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk mengutamakan kepentingan negara dan rakyat, serta menciptakan suasana yang sejuk. “Mari kita ciptakan rasa sejuk untuk rakyat kita. Marilah kita waspada terhadap upaya-upaya memecah belah bangsa kita, upaya-upaya menimbulkan kegaduhan,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan, semua orang pasti tahu ada golongan yang tidak ingin melihat Indonesia tertib, damai, sejahtera, dan makmur. Dia menekankan, keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dari suasana sejuk. “Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa besar, menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo seraya memeluk Gibran yang berdiri di sampingnya. Raut wajah Gibran tampak sedih dan menangis ketika memeluk Prabowo.
2. Presiden Prabowo Subianto memuji sikap Wapres Gibran Rakabuming yang memilih mundur dari jabatannya. Menurut dia, Gibran telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan. “Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11).
Prabowo menjelaskan, dirinya dengan berat hati menerima surat pernyataan untuk berhenti dari posisi Wapres RI. Ia menjelaskan, Gibran telah menyampaikan surat pernyataan mundur dari posisi Wapres RI kepada dirinya pada Kamis (12/11) sekitar pukul 10.15 WIB. Prabowo memuji Gibran yang memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun penyerahan surat itu bisa diwakili orang lain.
“Beliau datang menghadap saya sendiri dan setelah itu beliau langsung menghadap pimpinan MPR dan menyampaikan surat pernyataan berhenti secara langsung. Dengan berat hati saya menerima surat tersebut, dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto meyakini Gibran memiliki masa depan yang panjang karena usianya yang masih muda. “Saya sampaikan ke beliau, bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang,” ujar Prabowo. Ia meyakini Gibran akan berhasil dalam perjalanan karier ke depan. Prabowo mendoakan semoga Gibran dan keluarga bisa melalui masa yang tidak mudah ini. “Saya sampaikan, saya akan terus memberi dukungan, saya berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut, alasan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden karena syarat pendidikannya tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. “Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
3. Gibran Rakabuming akhirnya memberikan pernyataan lengkap usai mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pernyataan itu disampaikannya melalui unggahan video berjudul “Pernyataan Resmi Gibran Rakabuming Terkait Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden RI”. Video berdurasi 6 menit 53 detik tersebut diunggah dalam akun YouTube Sekretariat Wakil Presdien pada Kamis (12/11) malam, tepat setelah Gibran meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Lewat video tersebut, Gibran bercerita mengenai alasannya memutuskan berhenti jadi wakil presiden. Gibran menuturkan soal pergulatan batinnya ketika menerima ajakan Prabowo Subianto maju sebagai calon wakil presiden, hingga soal kasus ijazah sekolahnya. Gibran menyebut berhenti jadi wapres merupakan keputusan yang tak mudah, tetapi pilihan terbaik.
Ia menyampaikan, jabatan itu hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya. Sejujurnya berada di kursi ini bukanlah sesuatu yang pernah ia rancang, pikirkan atau yang dikejar sebelumnya.
Gibran menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada dirinya. “Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih Bapak atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan ini,” ujarnya. Gibran juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran kabinet, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta semua pihak yang pernah bekerja bersama dengannya.
“Terima kasih atas kolaborasi dan kebersamaannya dalam mengawal program prioritas pemerintah dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” katanya. Gibran juga mengapresiasi dukungan seluruh relawan yang selama ini mendukung dirinya dan Presiden Prabowo. “Semoga apa yang pernah kita kerjakan bersama menjadi bagian kecil dari perjalanan besar bangsa Indonesia,” ucap mantan wali kota Solo tersebut.
Gibran mengaku ingin menutup satu bab dalam perjalanan hidupnya dengan rasa syukur. Ia menegaskan, tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia, meski sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. “Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir. Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apapun kondisinya,” ungkapnya.
Gibran Rakabuming menegaskan alasannya mundur dari jabatan Wapres bukan karena polemik ijazah. “Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” katanya dalam unggahan video yang tayang di YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (12/11). Gibran memastikan seluruh dokumen pendidikannya sudah lengkap.
“Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” tegas dia. Gibran berharap, ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Kata dia, demokrasi perlu ditata lebih baik. “Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian. Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari,” ujarnya.
Gibran juga mengungkap keputusannya berhenti bukan karena ketidaksanggupan menjalankan tugas sebagai wakil presiden. “Ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan. Justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus,” kata Gibran seraya menambahkan, banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab selama menjadi wakil presiden.
Gibran meminta maaf jika ada harapan yang belum bisa terwujud, atau ada masalah yang belum terselesaikan. Secara khusus, ia memohon maaf kepada anak-anak muda Indonesia. “Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia,” imbuhnya.
Gibran mengakui, berhenti dari jabatan wakil presiden bukanlah pilihan mudah, namun ia yakin keputusan itu pilihan terbaik. “Saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik,” kata dia.
4. Mantan Presiden Jokowi menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Pernyataan itu disampaikannya setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan MPR di gedung MPR, Kamis siang. Jokowi mengatakan, dukungan kepada pemerintahan Prabowo terutama terhadap program-program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program program yang berpihak kepada kepentingan rkayat banyak itu aja,” kata Jokowi di kediaman pribadinya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jateng, Kamis (12/11).
Jokowi menasehati Gibran bahwa jabatan itu tidak bersifat permanen. “Itu pasti ada dinamika politik itu biasa, itu biasa jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu sementara,” ujarnya. Jokowi membenarkan bahwa dirinya telah membicarakan keputusan pengunduran diri Gibran. “Sudah,” kata Jokowi.
Sementara itu, kediaman Gibran Rakabuming Raka di Jalan Kutai Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah tampak sepi di tengah kabar dirinya mundur dari jabatan Wakil Presiden. Rumah dua lantai dengan pintu gerbang warna coklat itu tampak lengang, pintunya tertutup. Tidak ada penjagaan ketat oleh aparat. Aktivitas di sekitar rumah juga tampak sepi.
5. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, MPR tidak perlu mengadakan sidang persetujuan pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Menurut Yusril, surat pemberhentian yang diberikan Gibran mirip dengan surat pernyataan berhenti mantan Presiden Soeharto pada 1998. “Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto, yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Yusril mengaku, dialah yang membuat draf surat pemberhentian Soeharto pada masa itu. “Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” sambungnya. Yusril menilai, MPR tinggal melakukan proses formalnya dengan mengadakan sidang untuk mengumumkan secara resmi calon pengganti Gibran. “Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan undang-undang MD3 yang mengatur tentang masalah ini,” imbuh Yusril.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama pimpinan MPR dan DPR bertemu Presiden Prabowo Subianto membahas pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11) siang. “Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 13.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga,” ujar Yusril.
“Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden. Satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” sambungnya. Yusril menuturkan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk bersidang dalam memilih Wapres pengganti Gibran.
“Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih Wakil Presiden yang diusulkan dua orang oleh Presiden. Jadi, saya kira akan membahas masalah ini. Karena ini merupakan satu ketentuan dari UUD sebagai konsekuensi dari mundurnya Wapres hari ini,” ujar Yusril.
Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menuturkan, tak ada larangan tegas yang mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai pengusung. Yusril mengatakan ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, ia menyerahkan keputusan mengenai sosok pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.
“Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang,” kata Yusril lagi.
Yusril menjelaskan kekosongan jabatan wakil presiden tak otomatis membuat tugas pemerintahan beralih kepada triumvirat ketika presiden sedang berada di luar negeri. Menurutnya, presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun. Ia mengatakan wakil presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri karena keputusan tersebut tetap berstatus sebagai keputusan presiden.
6. MPR akan menetapkan tanggal pelaksanaan penyelenggaraan Sidang Paripurna dalam Rapat Gabungan MPR bersama DPR, Jumat (13/11) siang. “Pertama, tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani, di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).
Dijelaskan, rapat gabungan menyepakati untuk menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan presiden. Disebutkan, pimpinan MPR juga telah menyetujui pembentukan tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.
“Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00,” ujar dia. Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu 60 hari untuk memproses kekosongan posisi Wakil Presiden. Sementara Presiden Prabowo punya waktu 14 hari untuk menyetor nama ke MPR setelah MPR mengeluarkan surat untuk Presiden.
7. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak menghapus kewajiban untuk mengevaluasi proses kelembagaan yang berkaitan dengan pencalonannya. Ia mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan konstitusional yang muncul selama pencalonannya sebagai wakil presiden.
“Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi,” ujar Hasto dalam keterangan resmi, Kamis (12/11).
Hasto menilai, persoalan pengunduran diri Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara. Sebab, persoalan tersebut menyentuh aspek legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat. Ia menegaskan setiap proses politik yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat.
8. Para pendukung Gibran kecewa berat atas berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Mereka menyerukan agar Gibran kembali maju pada Pilpres 2029. Momen tersebut terjadi saat Gibran berjalan meninggalkan Istana Wakil Presiden usai mengundurkan diri sebagai wapres dan menggelar acara perpisahan dengan staf serta relawan pada Kamis (12/11) malam. “Bapak-bapak, jagain Mas Gibran ya, jagain Mas Gibran buat 2029, Mas Gibran nanti ketemu lagi ya,” ucap salah satu relawan yang datang sejak pagi hari. Beberapa relawan lain tampak menangis usai bersalaman dengan Gibran, tepatnya saat Gibran keluar dari ruang utama Istana Wapres.
Salah satu pendukung berat Gibran, Andi Azwan menyebut Gibran mengundurkan diri karena adanya dinamika politik yang tidak wajar. “Jadi memang, kalau kita melihat konstelasi politik yang begitu luar biasa dalam minggu-minggu ini, ya. Apa yang kita lihat ini, apa yang dikatakan penzaliman, benar adanya itu adalah penzaliman,” ujar Andi kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Kamis malam.
Andi menyayangkan sikap partai-partai yang sebelumnya berada di barisan pendukung, tetapi kini justru berbalik menekan dan hendak memakzulkan Gibran. “Kalau kita lihat, ini semua seperti sudah di-setting dari MK, MA, PTUN, dan sebagainya. Dan kita melihat, semi keutuhan bangsa dan negara, ditempa oleh beliau, ditekan sana-sini, ditekan oleh partai pendukung yang ternyata mereka berbalik arah,” tutur Andi.
Menurut dia, putra sulung Jokowi itu warga negara yang taat hukum. “Mas Gibran menghormati hukum penuh untuk itu. Apapun yang sudah diputuskan, beliau legawa untuk keluar dari istana wakil presiden,” ujar Andi seraya menyerukan kepada seluruh relawan di Indonesia tidak mengendurkan dukungan kepada Gibran.
9. Majelis hakim PTUN resmi menghentikan pemeriksaan gugatan terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. “Menyatakan, gugatan penggugat gugur. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000,00,” ketua majelis hakim Rachmadi, saat membacakan putusan di ruang sidang, Kamis (12/11).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur penghentian pemeriksaan perkara karena obyek sengketa telah dibatalkan atau dicabut. Namun, majelis hakim memiliki pendapat lain dengan menggunakan konsep hukum yang berlaku dalam hukum pidana. “Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 132 ayat 1 huruf B yang pada pokoknya menyatakan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika terdakwa meninggal dunia,” kata dia.
10. Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR menilai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka otomatis berhenti dari jabatannya setelah menyerahkan surat berhenti kepada MPR pada Kamis (12/11). Karenanya, MPR tidak perlu menerbitkan ketetapan (TAP MPR) khusus untuk mengesahkan pemberhentian Gibran. Ketua K3 MPR Taufik Basari menuturkan, tidak ada aturan dalam UUD 1945, undang-undang, maupun Tata Tertib MPR yang mengatur kewajiban penerbitan ketetapan MPR untuk merespons surat berhenti seorang wakil presiden.
Menurut Taufik, penyerahan surat berhenti tersebut bersifat deklaratoir atau pernyataan formal bahwa Gibran berhenti dari jabatannya. Oleh karena itu, penyerahan surat kepada MPR sudah menimbulkan konsekuensi kekosongan jabatan wakil presiden tanpa perlu menunggu keputusan MPR. “Karena enggak diatur maka bisa dianggap tidak perlu ada,” ucap Taufik.
Dia mengatakan, penafsiran bahwa MPR harus menerima atau menolak surat tersebut melalui suatu ketetapan memang terbuka. Namun, penafsiran bahwa surat itu langsung menimbulkan kekosongan jabatan juga dapat digunakan. Di sisi lain, Taufik menegaskan bahwa MPR tetap perlu menyiapkan ketetapan untuk menetapkan wakil presiden pengganti Gibran. Ketetapan tersebut berbeda dengan ketetapan pemberhentian, karena berfungsi menetapkan dan melantik wakil presiden yang baru.
11. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan tersangka Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai end user atau penerima terakhir dari hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lain. Suyudi menjelaskan pernyataan ini saat raker dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Tak hanya Listyo, Suyudi juga mengungkap peran tiga tersangka jenderal polisi lain pada kasus penyadapan ini.
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Irjen Pol Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan. “Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” ucap Suyudi. ‘’Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ucap Suyudi.
Ia lalu memaparkan tahapan penyadapan yang diduga dilakukan melalui jalur tersebut. Dikatakan, tahap pertama adalah memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem atau provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem LIMS tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
Tahap kedua adalah pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PenLink’s X (PLX). Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip. “Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” ungkap dia.
12. Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan dokumen ijazah Wakil Presiden Ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka otomatis batal. “Otomatis batal. Sebab obyek dan tujuan HMP sudah hilang akibat mundurnya Gibran,” kata Titi, Kamis (12/11). Titi mengatakan, tujuan HMP tidak bisa diganti di tengah bergulirnya penggunaan hak tersebut.
Titi menyebut, ruang untuk mengganti topik penggunaan HMP sudah tertutup karena secara tegas jabatan wakil presiden yang menjadi obyek pembahasan sudah kosong. “Tidak bisa. Ruangnya sudah tertutup karena posisi hari ini sudah dinyatakan mengalami kekosongan jabatan wakil presiden,” ucapnya.
Sebelumnya Pengamat politik dari UI Prof. Dr. Amir Santoso mengatakan, usulan HMP Gibran yang ditandatangani 120 anggota DPR sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi. Sebab, Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden dan Pimpinan MPR. ‘’Jadi, nggak akan diteruskan lagi karena Gibrannya sudah lempar handuk ke MPR. Yang perlu didorong itu adalah proses pidana kasus penerbitan suket penyetaraan ijazah itu loh. Itu yang lebih penting saya kira,’’ ujar Amir Santoso. (Harjono PS)
