Ketua MPR Ahmad Muzani (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto minta pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur pada Rabu Kliwon (9/12), MPR setuju. Ragab MPR putuskan Prabowo serahkan dua nama cawapres pada 25 Nopember 2026. MPR belum tetapkan mekanisme pemilihan wapres melalui musyawarah mufakat atau voting. Ragab MPR tetapkan Habiburokhman jadi Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres dan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto jadi Ketua Tim Ad Hoc Pengisian Wapres dan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdiyat sebagai Koordinator Tim Verifikasi Wapres.
Isu lainnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad meminta maaf terkait temuan ICW soal pengadaan jasa publikasi pada Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp 14,69 miliar pada 2024-2026. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto minta pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur pada Rabu Kliwon (9/12). Permintaan tersebut disampaikannya melalui surat presiden yang dikirim ke MPR pada Senin (16/11). Permintaan ini sekaligus menanggapi MPR yang telah menetapkan rapat paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam konperensi pers di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Muzani menjelaskan, rapat gabungan MPR menyetujui usulan Prabowo itu. “Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya. Muzani memahami jadwal kenegaraan Prabowo yang begitu padat dalam beberapa hari ini.
Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan, Rapat Gabungan MPR putuskan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebagai Ketua Tim Ad Hoc pengisian wapres. “Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR/DPR, Senin (16/11).
Disebutkan, Ragab MPR juga memutuskan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat alias Rerie sebagai koordinator tim verifikasi. Rerie akan didampingi Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman yang ditunjuk sebagai ketua tim verifikasi. “Tim verifikasi koordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretarisnya dari DPD juga,” ujar Muzani. ‘’Ragab juga memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang paripurna dari yang awalnya dijadwalkan digelar 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026,’’ imbuhnya.
Muzani mengaku, MPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian posisi wakil presiden. “Jam 11.10 WIB kami terima surat dari Presiden dan surat itu akan dibahas di ragab (rapat gabungan),” kata Muzani seraya menambahkan, MPR akan bahas Surpres tersebut dalam Rapat Gabungan (Ragab) sore nanti.
2. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pihaknya masih mengkaji mekanisme pemilihan dua nama cawapres pengganti Gibran yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. MPR belum memutuskan mekanisme pemilihan satu dari dua nama cawapres tersebut pada rapat paripurna yang akan digelar 9 Desember 2026, apakah melalui voting atau musyawarah mufakat.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” kata Muzani. “Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” imbuhnya. Ia jelaskan, nama dua cawapers harus sampai ke MPR pada 25 November 2026 untuk diverifikasi dan diumumkan.
3. Koordinator Tim Verifikasi Cawapres pengganti Gibran, Lestari Moerdijat mengatakan, MPR akan umumkan usulan dua nama Cawapres yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto sebelum prosesi pemilihan dan pelantikan wapres tanggal 9 Desember 2026. “Namanya memang harus disampaikan, karena verifikasinya kan terbuka. Semua bisa melihat ya,” kata Lestari Moerdijat usai rapat gabungan MPR di Senayan, Senin (16/11).
Dikatakan, MPR juga memberikan tenggat waktu kepada Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama Cawapres pengganti Gibran sampai Rabu (25/11). Ketua MPR Ahmad Muzani menambahkan, batas waktu tersebut merujuk pada aturan, yakni 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai UUD,” kata Muzani.
Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman mengaku ditunjuk jadi Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres. “Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para pimpinan MPR dan para Ketua Fraksi MPR sore tadi memutuskan saya sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden,” ujar Habib dalam siaran pers, Senin (16/11).
Ia mengatakan, tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres. “Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026,” ucapnya Habib menyebut, dirinya dan tim akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas mereka. Dalam menjalankan tugas, Habib tak ingin kerja sekadar formalitas. “Kami akan proaktif agar mendapat kepastian semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” jelas Habib.
Habib juga menyampaikan, pemilihan dan pelantikan Wapres baru pengganti Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan pada Rabu (9/12) mendatang. Ia menuturkan, ada sejumlah jadwal yang bertabrakan jika Sidang Paripurna digelar pada 2 Desember, antara lain, rencana kunjungan kerja alat kelengkapan dewan di DPR dan DPD.
4. Sekretaris Fraksi PKS MPR, Johan Rasihan menilai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden perlu dilakukan sesegera mungkin. “Semakin cepat kekosongan jabatan tersebut diisi melalui mekanisme yang sah, semakin baik bagi kepastian ketatanegaraan,” kata Johan, Senin (16/11). Johan menyebut tenggat 60 hari yang diatur konstitusi merupakan batas maksimal, bukan waktu yang harus dihabiskan. Dikatakan, meskipun konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk melakukan pemilihan Wakil Presiden, akan lebih baik jika kekosongan jabatan itu diisi lebih cepat.
5. PP Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar adukan kanal YouTube Forum Keadilan ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. “Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik,” kata Jubir PP Bakumham Golkar Derek Loupatty kepada awak media, Senin (16/11). Ia menyebut laporan dilayangkan karena Forum Keadilan mengunggah pernyataan narasumber yang memuat unsur fitnah ke Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Forum keadilan yang telah memposting di kanal YouTube tentang adanya pembicaraan narasumber, berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia,” ujarnya. Derek menyebut langkah aduan ini diambil karena Golkar tunduk dan taat terhadap Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik. ‘’Kami menunggu nanti sikap tindak lanjut dari Dewan Pers untuk kami melakukan langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya.
6. Aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 resmi digugat ke MK. Norma tersebut dinilai mengunci semua pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dengan status pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR memutuskan berbeda.
“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” demikian bunyi berkas permohonan tersebut, dikutip dari laman MK, Selasa (17/11).
Para pemohon mendalilkan, Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan kepastian hukum. Mereka mendalilkan ketiadaan kualifikasi dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam beleid ini menciptakan kekosongan hukum.
Tidak ada definisi soal pemberhentian “tidak dengan hormat” pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden menjadi alasan para pemohon melakukan uji materi ke MK. Para Pemohon menilai kekosongan hukum tersebut memicu ketidakpastian hukum yang adil karena menyerahkan penentuan kriteria pemberhentian presiden secara penuh kepada ruang diskresi politik MPR.
“Ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi, parameter, dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam Pasal 6 ayat (1) a quo yang mendelegasikan sepenuhnya penentuan tersebut kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat secara langsung melahirkan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian konstitusional akut,” tulis permohonan tersebut, dikutip dari laman MK, Selasa (17/11). Adapun pasal yang dimaksud berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun.”
7. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad meminta maaf terkait temuan ICW soal pengadaan jasa publikasi pada Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp 14,69 miliar pada 2024-2026. “Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” kata Raffi dalam unggahan videonya di akun Instagram @ukpmudaseniraffiahmad pada Senin (16/11).
Raffi menjelaskan kerja sama dengan Kemendikbudristek terjadi sebelum dirinya menjadi utusan khusus presiden. Sementara kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan sesudah dirinya menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Mudan dan Pekerja Seni.
Sebelumnya ICW menyoroti alokasi anggaran Rp 14,7 miliar dua kementerian ke PT Rans Animasi Indonesia yang diduga milik Stafsus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Mudan dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad untuk jasa influencer, sepanjang 2024-2026. Dua kementerian dimaksud adalah Kemendikbudristek yang sudah berganti nama dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim mengatakan, kontrak itu dilakukan dua kementerian di tengah pemerintah menggaungkan peraturan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. “Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp 14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer),” kata Azhim dalam keterangan tertulis, Selasa (9/11).
8. Divisi Propam Polri gelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. “Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung Selasa, 17 November 2026,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin (16/11).
Dugaan pelanggaran yang disangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses illegal. Akses ilegal tersebut diduga dilakukan dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat Kabagmon maupun ketika bertugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota,” kata Trunoyudo. Hendro akan Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
9. Barisan mobil pikap dan truk warna putih memenuhi sebuah lahan kosong di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, Jakarta Utara, Senin (16/11). Kendaraan operasional Kopdes Merah Putih tersebut terparkir dalam kelompok-kelompok barisan. Jumlahnya begitu banyak hingga memenuhi lahan yang telah diratakan dengan tanah.
Di antara deretan kendaraan tersebut, terlihat pula sebuah ekskavator yang terparkir. Alat berat itu tidak sedang beroperasi. Pemandangan ini kontras dengan kondisi lahan yang masih menyisakan sejumlah pepohonan di sekelilingnya. Sebuah papan di lokasi bahkan menunjukkan tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
10. Tiga kader Partai Gerindra yakni Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani masuk dalam bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri. Ketiganya memiliki rekam jejak dan perjalanan karier berbeda, baik di pemerintahan, parlemen, maupun internal partai.
Sugiono kini menjabat Menko PMK di pemerintahan Presiden Prabowo, sementara Dasco dan Muzani merupakan tokoh senior partai yang telah lama berkiprah di DPR dan lama duduk di struktur organisasi Gerindra. Dasco menjabat sebagai Wakil Ketua DPR merangkap Ketua Harian Partai Gerindra, sedangkan Muzani menjabat Ketua MPR merangkap Sekretaris Dewan Pembina Gerindra. (Harjono PS)
