Ketua MPR Ahmad Muzani (net)
Isu menarik pagi ini, MPR percepat proses pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026, tidak menunggu hingga batas waktu 60 hari. MPR ingin segera menyelesaikan kekosongan jabatan Wapres agar tidak berlangsung terlalu lama. Rapat Gabungan MPR, Jumat (13/11) tetapkan, jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Rapat tersebut akan digelar di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta dengan agenda : pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum dan petinggi parpol ke Istana Bogor, Jabar, Jumat (13/11) sore, untuk membahas Cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, dan PKB. Kata Ketum PAN Zulkifli Hasan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo meminta masing-masing partai mengajukan nama cawapres dengan tempo 1 minggu. Berikut isu selengkapnya.
1. MPR percepat proses pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026, tidak menunggu hingga batas waktu 60 hari. MPR ingin segera menyelesaikan kekosongan jabatan Wapres agar tidak berlangsung terlalu lama. “Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanggal 12 November, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani usai memimpin Rapat Gabungan MPR di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Politisi Gerindra ini menuturkan, rapat Gabungan MPR RI tetapkan, jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Rapatnya berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta dengan agenda : pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani.
Dijelaskan, selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga memutuskan, pengiriman surat kepada Presiden Prabowo dilakukan, Jumat (13/11) ini. Isinya, meminta Presiden Prabowo segera menyampaikan dua nama Cawapres pengganti Gibran sehingga bisa diverifikasi secepatnya oleh tim verifikasi MPR.
Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman menegaskan, partainya menginginkan proses pemilihan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka berlangsung cepat dan kondusif. Disebutkan, pengisian jabatan Wapres tidak boleh terlalu lama meskipun konstitusi memberikan waktu 60 hari kepada MPR untuk menetapkan pengganti Gibran.
“Jadi memang kalau semangat kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua pinginnya berjalan dengan kondusif, smooth, enggak gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena jabatan ini memang nggak boleh terlalu lama dikosongkan,” ujar Habib usai rapat gabungan MPR di gedung MPR/DPR, Jumat (13/11). Ia mengatakan, percepatan pengisian jabatan Wapres diperlukan karena Presiden Prabowo membutuhkan pembagian tugas dalam menjalankan pemerintahan.
2. Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum dan petinggi parpol ke Istana Bogor, Jabar, Jumat (13/11) sore guna membahas Cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang mengundurkan diri, Kamis (12/11). Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, dan PKB.
Menurut Ketum PAN Zulkifli Hasan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo meminta masing-masing partai pendukung mengajukan nama cawapres. Prabowo memberi waktu kepada setiap partai untuk mengusulkan nama cawapres dalam 1 minggu. “Kita tadi diminta dalam 1 minggu untuk menyiapkan nanti. Semua kan, kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya,” kata Zulhas, usai Jumat (13/11) malam.
Zulhas menuturkan, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk memilih wakilnya. Ia mengaku telah memberi catata, tidak ada kader PAN yang maju sebagai cawapres Prabowo. Zulhas memastikan Prabowo belum akan mengumumkan nama cawapres Jumat malam ini seperti isu yang beredar. Lagipula, Prabowo akan pergi ke luar kota dan luar negeri. “Oh, enggak, belum, belum, belum. Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila,ASEAN Summit,” kata Zulhas.
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya memberikan keleluasan penuh kepada Presiden Prabowo untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya di sisa waktu tiga tahun pemerintahannya. “Saya kira kita harus memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk mencari sosok yang memiliki chemistry sangat kuat dengan Pak Prabowo,” kata Doli, Jumat (13/11). Doli mengatakan, Indonesia butuh kendali penuh Presiden dalam menghadapi tantangan, baik global maupun domestik.
Menurut dia, persatuan, soliditas, dan sinergi diperlukan dari semua elemen bangsa. “Untuk itu, simbolnya harus dimulai dari dwi-tunggal, presiden dan wakil presiden,” ungkap dia. Ia mengatakan, cawapres Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria antara lain sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berfikir serta kebijakan Prabowo. Kedua, tokoh yang akan menjadi wakil presiden adalah tokoh yang juga punya legitimasi hukum, politik dan sosial, memenuhi syarat sebagai wakil presiden, dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. ‘’Pendamping Prabowo harus sosok yang memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,’’ tandasnya.
3. Ketua DPP PKB, Syaiful Huda berharap pengisian jabatan wakil presiden segera dilakukan menyusul dinamika politik yang berkembang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami berharap awal bulan Desember, kita sudah punya wakil presiden,” ujarnya di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). Proses pengisian posisi wakil presiden tidak berlarut-larut, semakin cepat, semakin baik bagi keberlangsungan pemerintahan.
PKB, kata Suaiful Huda, tidak mengusulkan nama cawapres pengganti Gibran. Ia yakin Presiden Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri mengenai figur yang dibutuhkan untuk mengisi posisi wapres. “Presiden yang tahu, karena beliau yang ngerti betul butuh sosok seperti apa wakil presiden menanggapi dinamika, menghadapi dinamika global dan domestik,” ujarnya.
Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Prabowo memilih cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang memiliki kemampuan memperkuat perekonomian Indonesia. Menurut dia, kemampuan di bidang ekonomi menjadi salah satu kriteria penting yang perlu dipertimbangkan Prabowo dalam menentukan pendampingnya.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ujar Mardani, Jumat (13/11).
Ia mencontohkan keputusan Presiden ke-6 RI, SBY yang menggandeng Boediono sebagai wakil presiden pada periode kedua pemerintahannya. Menurut Mardani, duet SBY-Boediono mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di atas 6 persen.
4. Ketua DPP PDI-P sekaligus mantan capres 2024 Ganjar Pranowo mengingatkan Prabowo untuk memilih sosok yang paling pas jadi pendampingnya. Dia menyebut, ini merupakan momentum bagi Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Ini kesempatan bagi Presiden dan partai pengusung untuk memilih wapres yang paling pas. Ini momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujar dia.
Menurut Ganjar, jika ekonomi membaik, lapangan kerja di Indonesia bisa tercipta. Dia menyebutkan, kepercayaan investor untuk menaruh uangnya di Indonesia juga penting. “Dengan harapan ekonomi membaik, rupiah menguat, IHSG pulih, dan investor percaya untuk kembali menanamkan uangnya di Indonesia sehingga ekonomi tumbuh lapangan kerja tercipta,” imbuh Ganjar.
5. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengingatkan, dokumen syarat cawapres pengganti Gibran harus dibuka secara luas ke public dan bisa diakses dengan mudah. Termasuk dokumen ijazah tamat SMA sederajat yang menjadi salah satu syarat krusial cawapres. “Iya (perlu dibuka), lebih bagus supaya publik percaya,” kata Adi Prayitno, Jumat (13/11).
Ia juga meminta, tim verifikasi MPR turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi dokumen. “Ini harus dan wajib. Tentu dokumen persyaratan lainnya mesti terverifikasi juga dengan baik,” ujarnya . Hal ini penting dilakukan agar peristiwa serupa terkait keraguan keabsahan ijazah cawapres tak lagi terulang di masa depan. “Kejadian yang Gibran ini karena KPU hanya percaya dan bermodalkan suket dari dikdasmen tanpa datang langsung ke sekolah Gibran di Singapur atau Australia. Jadinya fatal karena setelah 2 tahun menjabat ijazahnya dipersoalkan,” tuturnya.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring mengingatkan Tim Verifikasi bekerja sungguh-sungguh dalam memastikan keabsahan dokumen pendidikan, administrasi hingga kesehatan cawapres agar tidak mendatangkan polemik. “Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” kata Tifatul dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Menurutnya Tim Verifikasi harus melakukan pemeriksaan secara cermat agar legitimasi wapres terpilih tidak dipersoalkan di kemudian hari. Ia juga menekankan proses pemilihan wapres pengganti Gibran transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan konstitusi. “Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” tegasnya.
6. Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an memprediksi masa depan politik Gibran Rakabuming Raka belum berakhir meski telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Kamis (12/11) lalu. Ali mengatakan secara aturan tak ada larangan bagi Gibran untuk kembali maju asalkan memenuhi persyaratan . “Misalnya, kalau memang tidak bisa dibuktikan solusinya adalah kejar paket C atau apa itu yang ada ijazah SMA-nya,” kata Ali saat dihubungi, Jumat (13/11).
Menurut dia, Gibran tak benar-benar kehilangan infrastruktur politiknya. Ali menilai PSI masih akan menjadi mesin politik selagi ayahnya, Jokowi masih dapat kepercayaan dari masyarakat. Ali mewanti-wanti bahwa isu makar bisa menjadi kartu AS dan dialamatkan ke Jokowi dan keluarganya. Tetapi sebaliknya, jika kasus penyadapan hanya berhenti pada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, citra politik Gibran dan Jokowi akan relatif terkendali.
Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin menuturkan tak ada aturan yang melarang Gibran untuk maju kembali. Dikatakan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tak ada ketentuan yang secara khusus mengatur status pencalonan bagi presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan. Baik itu berhenti atau mundur, maupun diberhentikan.
Pasal 169 UU Pemilu, jelas Iqbal, hanya mengatur syarat-syarat calon, antara lain berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih, dan belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. “Artinya, dengan aturan yang ada sekarang, siapa pun yang ingin mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut,” ujar Iqbal Kholidin.
7. Eks Wapres Gibran Rakabuming Raka masih tinggal di Jakarta meskipun tidak lagi menjabat. Sehari setelah mengundurkan diri, putra sulung mantan Presiden Jokowi ini terpantau melaksanakan salat Jumat di salah satu masjid di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Enggak, saya tetap di sini. Enggak ada orang di Solo,” kata Gibran, Jumat (13/11). Gibran mengatakan alasan memilih Salat Jumat di wilayah tersebut untuk bersilaturahmi dengan warga. “Ya biar bisa silaturahmi dengan warga Kebayoran sini,” katanya.
Eks Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama istri, Selvi Ananda masih mendapatkan pengawalan dari Paspampres, meski sudah tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden. Namun pengawalannya dari Grup B ke Grup D. Hal itu diungkapkan Danpaspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha di Jakartam Jumat (13/11) malam.
“Kami menanggapi pertanyaan terkait pengamanan Bapak Gibran Rakabuming Raka pasca diterimanya pernyataan mundur/berhenti dari jabatannya. Dapat saya jelaskan bahwa, tugas pengamanan oleh Paspampres berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013,” ujar Edwin. “Sesuai regulasi tersebut, terdapat pembagian tugas yang jelas di jajaran Paspampres, khususnya bagi personel yang bertugas pada pejabat Presiden dan Wakil Presiden yang masih aktif maupun mantan yang sudah tidak aktif, berikut keluarganya,” imbuhnya.
8. Polri menyatakan sudah menguji forensik dokumen ijazah Jokowi yang sempat ditunjukkan Jokowi di persidangan. “Telah dilakukan uji forensik di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, siaran pers Divisi Humas Polri, Jumat (13/11).
Dijelask, uji forensik sudah dilakukan Puslabfor Polri dan telah dilimpahkan ke penuntut umum. Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan. “Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” pungkasnya.
9. Presiden Prabowo Subianto memimpin ratas terkait perkembangan kondisi makro ekonomi terkini di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan perkembangan positif, misalnya, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,47 persen, sedangkan inflasi di kisaran 3,3 persen.
“Disampaikan juga bahwa terkait dengan cadangan devisa relatif aman untuk 5,3 bulan sekitar 146 billion (dollar AS). Kemudian juga disampaikan indeks keyakinan konsumen juga di atas 118 dan juga disampaikan terkait dengan PMI, Purchasing Managers’ Index, juga optimis di 54 dan itu salah satu yang tertinggi,” ujar Airlangga dalam siaran pers, Jumat malam. Bekas Ketum Partai Golkar ini menjelaskan, ratas juga membahas perkembangan inflasi pangan bergejolak atau volatile food yang menjadi salah satu penyumbang inflasi.
10. Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya dijalankan sebagai kebijakan di dalam negeri. Program pemenuhan gizi anak tersebut mulai menjadi bagian dari narasi diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional. Dari Sidang Majelis Umum PBB, KTT BRICS, hingga Dewan HAM PBB, isu pemenuhan gizi anak dan ketahanan pangan berulang kali diangkat pemerintah di forum internasional. Langkah itu memperlihatkan upaya pemerintahan Prabowo membawa salah satu program prioritas nasional ke dalam pembahasan isu global. Terlebih, Indonesia turut memprakarsai resolusi Dewan HAM PBB mengenai akses setara anak terhadap pangan bergizi. (Harjono PS)
