Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam raker terakhir dengan Komisi I DPR (net)
Isu menarik pagi ini, Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku ingin memprioritaskan pertahanan negara karena ketegangan situasi global. Namun, Prabowo juga ingin memprioritaskan dan menuntaskan persoalan kemiskinan masyarakat lebih dulu. Anak-anak dan pemuda Indonesia tidak boleh kelaparan dan hidup dalam kesulitan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberlakukan program medical check up gratis mulai 2025. Berikut isu selengkapnya.
1. Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku ingin memprioritaskan pertahanan negara karena ketegangan situasi global. Namun, Prabowo juga ingin memprioritaskan dan menuntaskan persoalan kemiskinan masyarakat lebih dulu. “Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka, kita harus punya pertahanan kuat. Tetapi sekali lagi, kita mengerti dan sadar bahwa prioritas pertama kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” tegas Prabowo dalam raker terakhir dengan Komisi I DPR, Rabu (25/9). “Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin. Ini yang harus kita bantu secepat mungkin,” sambung Menhan.
Menurut Prabowo, masyarakat Indonesia tak boleh kelaparan. Terutama para anak muda yang nantinya menjadi generasi penerus. “Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan, ini kewajiban kita semua,” paparnya. Bagi Prabowo, kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari pertahanan nasional. Maka dari itu, pemerintahannya ke depan berkomitmen untuk mewujudkan hal itu. “Karena itu pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia, pertahanan keamanan rakyat semesta,” imbuh Prabowo.
Dalam raker tersebut Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf sekaligus berpamitan kepada jajaran Komisi I DPR. Hal itu disampaikannya usai membacakan paparannya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) soal kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan 5 negara. “Kiranya itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama lima tahun sebagai menteri pertahanan ada yang mengecewakan saudara-saudara sekalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin, niat saya semata-mata menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo di ruang rapat Komisi I DPR.
Prabowo Subianto menyebutkan, anggaran pertahanan di Indonesia masih yang terendah di Asia. “Pengeluaran anggaran pertahanan kita, sebagai perbandingan, terhadap produk domestik bruto, PDB kita salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1 persen, (hanya) 0,89 persen,” ujarnya. Disebutkan, anggaran untuk pertahanan di Filipina saat ini sudah mencapai 1,8 persen dari PDB. Singapura lebih besar lagi, yakni 3 persen dari PDB. “Kita lihat tetangga kita Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta, mereka mengeluarkan anggaran pertahanan 3 persen dari GDP mereka,” kata Prabowo.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan, butuh keberanian yang cukup lama untuk berhadapan dengan Menhan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat raker Komisi I DPR dengan Kemenhan, Kemenlu, dan Kemenkumham di gedung DPR, Rabu (25/9). “Sebelum membuka saya akan menyampaikan bahwa saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami, Bapak Menteri Pertahanan,” ujar Meutya yang mantan presenter Metro TV itu.
Ia berkelakar, bukan takut dengan Prabowo. Tapi karena dihadapannya hadir presiden terpilih yang dipilih 96 juta masyarakat Indonesia. Bagi Meutya, legitimasi itu begitu tinggi. Bahkan melebihi jumlah perolehan suara semua anggota Komisi I DPR dalam Pileg yang lalu. “Bukan karena takut dengan Pak Prabowo, tapi kepada beliau saat ini melekat 96 juta suara pemilih, rakyat Indonesia,” ucapnya. “Dari 50 anggota DPR ini kalau dijumlah suara kemarin ketika pemilu, paling banter saya kira 3 juta saja,” sambung Meutya Hafid.
2. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memberlakukan program pemeriksaan kesehatan (medical check up) secara gratis mulai 2025. Dijelaskan, program tersebut akan menyasar 52 juta penduduk Indonesia. “Ini dicantumkan sudah pada rencana pemerintahan berikutnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Targetnya tahun depan itu untuk 52 juta penduduk,” ujar Hasan Nasbi dalam acara media workshop BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9).
Dijelaskan, pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis bagi masyarakat pada 2025. Anggaran ini diperuntukkan bagi 52 juta penduduk yang mengidap tuberculosis (TBC), warga lanjut usia maupun yang memiliki risiko penyakit katastropik (penyakit parah yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau pemulihan dalam jangka panjang). “Kalau tidak salah, Rp 3,3 triliun untuk (program) pemeriksaan kesehatan (gratis). Rp 3,3 triliun. (Lalu) Ada Rp 1,7 triliun (anggaran) buat penambahan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sebagainya,” ujar Hasan Nasbi.
3. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengaku sudah diajak bicara soal rencana program pemeriksaan kesehatan (medical check-up) gratis yang akan diterapkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Namun, pembicaraan yang dilakukan masih sebatas supervisi dan belum ada keputusan secara resmi. “Sudah, ada (pembicaraan). Tetapi kan baru supervisi. Belum, belum (dimintai) tolong, terus nanti seperti keputusannya seperti apa,” ujar Ali usai menghadiri media workshop BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9).
Ali juga memberikan tanggapannya ketika ditanya apakah tidak khawatir nantinya program medical check-up gratis akan tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan. Menurut dia, hingga saat ini belum dipastikan pihak mana yang akan menjadi penanggungjawab program itu. Ia menekankan rencana program pemeriksaan kesehatan gratis perlu didiskusikan secara lebih detail dengan pihak-pihak terkait. “Lho kan tidak tahu siapa yang mau ngerjain, jangan-jangan yang ngerjain satu, atau yang ngerjain beda. Tapi, menurut saya ini perlu didiskusikan semuanya ini,” tegasnya.
4. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, sekarang ini masyarakat sudah tidak takut lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikannya dalam “Peluncuran Buku Komisi III DPR” yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (25/9) yang dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Dari berbagai diskusi dengan teman-teman, termasuk ketika ke daerah, mereka mengatakan begitu juga, ‘sekarang itu orang tidak takut lagi korupsi, Pak Alex’. Dari kalangan dunia swasta juga begitu, ‘sekarang ini, Pak Alex, kalau perizinan enggak pakai duit, enggak keluar juga izinnya’,” ungkap Alex.
Alex menekankan, korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan merupakan persoalan yang melibatkan banyak pihak. “Ini persoalan korupsi itu bukan persoalan KPK. KPK itu hanya satu subsistem dalam rangka pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Bicara korupsi bukan bicara merah putih Gedung KPK, tidak. Bicara merah putih Indonesia raya. Ini persoalan kita bersama,” tegasnya. Ia menuturkan, meskipun KPK ditunjuk sebagai leading sector dalam pemberantasan korupsi (berdasarkan undang-undang), namun dukungan dari pihak lain sangat dibutuhkan.
Alex meminta publik untuk tidak berharap terlalu tinggi kepada KPK dalam memberantas korupsi. “Mohon maaf, belakangan saya agak bersuara kritis, termasuk mengkritisi berbagai kejadian dan lain sebagainya. Tetapi enggak mungkin juga kami selesaikan sendiri, tidak mungkin. Sudah saya sampaikan, jangan berharap terlalu tinggi kepada KPK. Tidak bisa. Ini harus kolaborasi pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menekankan pentingnya pimpinan KPK periode sesudahnya memiliki nyali menjadi oposisi terhadap pemerintah. Maksudnya, jika pemerintah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, pimpinan KPK harus berani bersuara.
Alex mengingatkan, pimpinan KPK tidak perlu ragu untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. “Jangan sungkan juga kalau dia harus beroposisi dengan pemerintah ketika kebijakan pemerintah itu enggak pro pemberantasan korupsi. Harus bersuara. Karena untuk itulah KPK itu didirikan,” ujarnya.
Ia berharap, pimpinan KPK penerusnya merupakan orang-orang yang independen dan profesional. “Saya harap pimpinan KPK yang nanti terpilih itu betul-betul orang yang independen, berintegritas, profesional, dan punya nyali,” ujar Alex dalam “Peluncuran Buku Komisi III DPR” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).
5. Presiden Jokowi kembali menyindir istana yang sudah ditempatinya selama 10 tahun merupakan peninggalan kolonial Belanda. Jokowi mengaku tidak bisa menebak-nebak maksud dari pujian yang dilayangkan sejumlah tamu negara soal bangunan Istana Kepresidenan buatan kolonial Belanda. Pasalnya, para tamu negara itu sejatinya mengetahui bahwa istana itu bukan dibangun oleh Indonesia. Ia pun bertanya-tanya apakah pujian itu merupakan sindiran atau benar-benar bentuk kekaguman.
Hal ini disampaikan Jokowi saat bersilaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana IKN, Kaltim, Rabu (25/9). “Itulah perasaan saya kalau pas ketemu dengan (tamu), dipuji tapi saya enggak bisa apa-apa. Enggak bisa menjawab apa ya dipuji itu. Karena saya tahu, mereka juga tahu, (istana) itu bukan kita yang bikin,” kata Jokowi sembari tertawa saat menyampaikan sambutan “Saya kan enggak tahu dia nyindir atau dia memang benar-benar ingin menyampaikan kekagumannya. Nebaknya kan sulit,” imbuhnya.
6. Presiden Jokowi menegaskan, keputusan politik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bukan keputusan dirinya saja. Hal itu diungkapkannya dalam sambutan saat membuka Rakornas Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, IKN, Kaltim, Rabu (24/9). “Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itu lah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR,” kata Jokowi. “Saya menyampaikan lisan di dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus (2019), kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” lanjutnya.
Presiden Jokowi meresmikan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan hunian Magnum Resort Nusantara di IKN, Kaltim, Rabu (25/9). Jokowi mengungkapkan, investasi yang ditanamkan investor asal Rusia, Magnum Estate, untuk proyek hunian ini mencapai Rp 300 miliar. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembangunan Magnum Resort Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Ia menjelaskan, resor mewah ini akan dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektar. Pembangunan resor ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan properti berkualitas bagi masyarakat.
7. Sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 merekomendasikan agar wacana amendemen UUD 1945 kelima dilanjutkan oleh MPR periode 2024-2029. Seperti diketahui, wacana amendemen tersebut masuk dalam daftar poin rekomendasi MPR periode 2019-2024 untuk MPR periode berikutnya. Sidang dipimpin langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. “Sidang majelis, hadirian sekalian yang kami muliakan. Seluruh fraksi, kelompok DPD telah menyepakati materi Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib dan Rancangan MPR tentang Rekomendasi MPR periode 2019-2024,” kata Bamsoet.
Nantinya, terang Bamsoet, Badan Pengkajian MPR akan kembali melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap poin-poin rekomendasi tersebut yang di dalamnya turut mencakup amandemen UUD. MPR akan menyerahkan hasil rekomendasi itu kepada pimpinan sebelum akhir masa jabatan pada 30 September mendatang. Sebab, MPR periode baru akan dilantik pada 1 Oktober. “Dengan tidak lupa segera melaporkannya kepada pimpinan MPR sebelum akhir masa jabatan 30 September 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Bamsoet. “Setuju,” ujar peserta sidang kompak.
8. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyindir, pemakaian rompi bertuliskan ‘Putra Mulyono’ oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep tak lebih dari sekadar mode. “Kayak gitu kan mode bagi dia, Mulyono tuh sopo? Tanya ke Kaesang memang dia anak Mulyono apa bukan?” ujar Djarot di kompleks parlemen, Rabu (25/9). Djarot turut menyinggung dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi yang diterima oleh Kaesang. Ia pun meminta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menjelaskan dengan detail penerimaan fasilitas tersebut. “Sekalian jelasin itu kok bisa nebeng ke Amerika ya, enak banget dong. Aku punya temen pengen juga nebeng ke Amerika ya kan. Tanya ke dia ya,” kata Djarot.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Verdy Firmantoro menilai ulah Ketua Umum PSI yang juga anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mengenakan rompi bertuliskan “Putra Mulyono” dengan siluet yang menyerupai Jokowi saat blusukan di Tangerang merupakan self-deprecating humor untuk menarik perhatian publik.
“Dalam konteks komunikasi politik, anak muda ingin mengekspresikan diri lebih leluasa dengan menggunakan pesan yang lucu, memicu perhatian, bahkan mengandung unsur humor yang agak sarkastis,” ujar Verdy, Rabu (25/9). “Artinya, pendekatan komunikasi yang digunakan justru mengungkapkan pernyataan ‘merendahkan diri’ atau self-deprecating humor untuk mendapatkan simpati atau menjadi pusat perhatian banyak orang,” sambungnya.
Verdy menjelaskan, secara umum, jika seseorang disudutkan, mereka cenderung membela diri atau melawan. Namun, Kaesang justru menjadikan serangan yang datang sebagai parodi. “Dengan hal itu, bisa dimaksudkan sebagai bentuk taktik manajemen kesan untuk mengubah persepsi publik terhadap isu atau masalah yang disoroti. Gaya komunikasi politik anak muda seperti Kaesang cukup menarik, tetapi bentuk komunikasi seperti itu tidak selalu mendapatkan respons positif,’’ katanya.
9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang membantah pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens dibebaskan aparat keamanan. Sigit menegaskan, dalam proses diplomasi dan negosiasi, terdapat strategi yang harus diterapkan. “Dalam diplomasi dan negosiasi ada strategi,” ujarnya, Rabu (25/9). Ia menjelaskan, TNI dan Polri telah melakukan soft approach atau pendekatan lunak melalui dialog dan diplomasi. Sigit meyakini cara ini bisa menghasilkan hasil akhir yang lebih baik. ‘’Dan nantinya, ke depan kita akan terus mengedepankan hal-hal yang sifatnya soft approach, humanis,” imbuhnya.
Jenderal Listyo mengatakan polisi sebenarnya memiliki wewenang untuk menindak KKB ketika mereka menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, namun kewenangan itu tidak dilakukan. Aparat TNI dan Polri memilih jalan soft approach dalam membebaskan pilot Susi Air. Aparat menempuh diplomasi dan dialog ketimbang penindakan dan akhirnya menghasilkan yang lebih baik.
10. Wacana pembentukan Angkatan Siber TNI sebagai matra keempat memerlukan landasan hukum yang jelas. Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pertahanan serta UU TNI sebagai langkah awal pembentukan Angkatan Siber. “Revisi UU pertahanan dan UU TNI harus dilakukan terlebih dahulu untuk menggambarkan potensi ancaman, sekaligus membentuk fondasi kuat bagi organisasi siber pada masa depan,” kata Fahmi, Rabu (25/9).
Menurut Fahmi, perubahan regulasi diperlukan supaya Angkatan Siber memiliki batasan dalam bekerja serta dilindungi oleh konstitusi. Tanpa dasar hukum, operasional matra keempat TNI ini dikhawatirkan akan berjalan tanpa kejelasan wewenang. Baca juga: Wakil Ketua DPR: Apa Artinya Angkatan Siber yang Banyak Itu, kalau Tak Punya Alutsista? Selain itu, kata Fahmi, keberadaan Angkatan Siber perlu diatur regulasi yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan lembaga lain, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pengamat militer sekaligus Co-Founder ISESS Khairul Fahmi menggarisbawahi pentingnya regulasi untuk mencegah tumpang tindih tugas antarkedua lembaga. “Angkatan siber bisa difokuskan pada penanggulangan ancaman eksternal, sementara BSSN lebih fokus pada keamanan siber nasional yang bersifat sipil, seperti perlindungan infrastruktur dalam negeri atau pelayanan publik,” kata Fahmi, Rabu (25/9). Pembagian peran ini, harus diatur secara rinci dalam revisi Undang-Undang TNI dan pertahanan, sehingga masing-masing lembaga memiliki kejelasan tugas. Tanpa regulasi yang mengatur, peluang terjadinya tumpang tindih sangat tinggi. Dengan semakin berkembangnya ancaman siber global, peran Angkatan Siber TNI sebagai penjaga pertahanan eksternal dinilai krusial.
11. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat bicara soal nasibnya ke depan setelah tak menjadi Wakil Ketua DPR. Pasalnya, dia tidak akan manggung lagi di Senayan karena maju Pilpres bersama Anies Baswedan. “Saya konsentrasi mengurus PKB dan mengurus pendidikan sebagai konsentrasi yang selama ini memang tanggung jawab saya. Banyak pesantren, banyak lembaga-lembaga pendidikan,” ujarnya di DPR, Rabu (25/9). Ia mengatakan, untuk mengurus kedua hal itu saja sudah menghabiskan banyak waktu.
Saat ditanya soal kemungkinan menjadi menteri, Muhaimin menyampaikan partainya sama sekali tak berharap bisa masuk ke kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, ia menekankan yang penting PKB sudah menyampaikan komitmen mendukung pemerintahan berikutnya. “Secara moral kita tahu diri enggak ikut-ikut lah dan kalau perlu, ya biar saja Pak Prabowo yang atur, ya mungkin PKB dukung dari luar juga bagus,” tuturnya.
12. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Bawaslu membatalkan keputusan KPU yang memutuskan Kondang Kusumaning Ayu menjadi anggota DPD RI terpilih dari daerah Jawa Timur. Agus meminta Bawaslu melakukan supervisi terhadap putusan Bawaslu Jawa Timur yang secara tegas menyatakan Kondang telah melanggar aturan administratif, sehingga seharusnya dicoret oleh KPU. “Kami merasa seperti dipingpong. Karena itu kami harap ada ketegasan Bawaslu RI. Apalagi waktu sudah mepet menjelang 1 Oktober 2024 saya dengar akan ada pelantikan anggota DPR/DPD RI,” kata Agus usai melakukan audiensi dengan Bawaslu, Rabu (25/9).
Kuasa hukum Agus, Rasamala mengatakan Kondang terbukti tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu anggota DPD RI karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD RI sebagaimana Putusan Bawaslu Jawa Timur, tanggal 20 Mei 2024. Namun, kata Rasamala, KPU lewat Keputusan KPU No. 1207 Tahun 2024 menetapkan Kondang sebagai calon anggota DPD RI terpilih 2024-2029. “Pada tanggal 25 Agustus 2024, KPU RI tetap menetapkan Kondang Kusumaning Ayu sebagai calon anggota DPD terpilih,” kata Rasamala. Ia mendorong Bawaslu memerintahkan KPU RI untuk membatalkan penetapan Kondang sebagai calon anggota DPD RI terpilih ke-4.
13. Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik atau mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna MPR pada 20 Oktober 2024. Namun, ada yang menarik dari pelantikan Presiden kali ini. Sebab, MPR mensahkan Peraturan MPR atau Tap MPR mengenai Tata Tertib yang mencakup pelantikan Presiden dan Wapres RI. Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat dalam Rapat Paripurna MPR pada Rabu (25/9), perubahan Peraturan Tata Tertib MPR meliputi penyesuaian redaksional hingga perumusan pasal dan ayat baru
Salah satunya adalah pasal 120 ayat 3 yang mengatur, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan dilakukan dengan ketetapan atau TAP MPR, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konstitusi. “Pasal 3 Ayat 2 bahwa MPR melantik presiden dan wakil presiden, itu bunyi konstitusi kita UUD (Undang-Undang Dasar) kita. Maka setelah dikaji, diusulkan waktu itu, hendaknya presiden terpilih sekarang itu juga dilantik oleh MPR. Jadi, bukan hanya sekadar sesuai dengan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Djarot. “Presiden-presiden sebelumnya itu memang tidak dilantik oleh MPR, tapi MPR sekadar mendengarkan keputusan dari KPU, serta menyaksikan pengambilan pengucapan sumpah dan janji presiden,” ujarnya lagi. (Harjono PS)
