Logo PDI Perjuangan (net)
Isu menarik pagi ini, sejumlah politisi PDIP mengendus, upaya penyerangan dan pelemahan partainya terus dilakukan secara terstruktur dan masif. Targetnya, PDI-P hanya mendaspatkan 7 persen suara pada Pemilu 2029. Mereka mengatakan, partainya menghadapi berbagai tekanan sejak akhir 2024 lalu. Salah satunya menetapkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku.
Isu menarik lainnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga bos minyak Riza Chalid saat ini berada di Malaysia. Tersangka kasus dugaan korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Riza menikahi kerabat sultan dari salah satu negara bagian negeri jiran sejak 4 tahun lalu. Namun, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memastikan Riza masih berstatus WNI. Berikut isu selengkapnya.
1. Politisi PDI-P Guntur Romli menyatakan, upaya untuk menyerang dan melemahkan PDIP dilakukan secara terstruktur dan masif. Targetnya, PDI-P hanya meraih 7 persen suara pada Pemilu 2029. Ia mengatakan, berbagai tekanan terhadap PDIP mulai terasa sejak akhir 2024 lalu.
Saat itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan ada pihak-pihak yang ingin mengacak-acak PDIP. “Awal Desember 2024, Ibu Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan ada upaya untuk mengawut-awut PDI Perjuangan,” kata Guntur, Senin (28/7).
Guntur menilai, berbagai peristiwa yang terjadi setelah itu semakin menguatkan dugaan tersebut. Salah satunya menetapkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam kasus suap eks kader banteng Harun Masiku, padahal kasusnya telah incrach.
Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning juga mengungkap adanya informasi yang menyebut, ada pihak-pihak tertentu yang menargetkan perolehan suara PDI-P hanya 7 persen pada Pemilu 2029. Menurut Ribka, pihak-pihak tersebut berupaya mengacaukan konsolidasi dan mengecilkan kekuatan partainya dengan melakukan tekanan-tekanan dari berbagai aspek.
“Maksudnya kan supaya PDI-P ini tidak terjadi konsolidasi, supaya kecil, supaya kalah. Saya denger lho mereka menarget kita (hanya dapat) 7 persen 2029. Salah hitung (lawan). PDI-P tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan,” ujar Ribka di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, kemarin.
Ribka menegaskan upaya menekan PDI-P melalui berbagai bentuk intimidasi dan ketidakadilan, justru akan menjadi pemicu konsolidasi di tubuh partai berlambang banteng. “Lihat aja, kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Massa PDI-P tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengkonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini,” tegas Ribka.
2. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga bos minyak Riza Chalid saat ini berada di Malaysia. Tersangka kasus dugaan korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Riza menikahi kerabat sultan dari salah satu negara bagian negeri jiran sejak 4 tahun lalu.
“Dalam konteks ini saya memastikan Riza Chalid ada di Malaysia dan diduga sudah menikah dengan orang yang punya kekerabatan dengan raja atau sultan di Malaysia, empat tahun lalu,” kata Boyamin di Malaysia, kemarin.
Menurut informasi yang diperolehnya, Riza Chalid menikah dengan kerabat sultan dari negara bagian berinisial J atau negara bagian berinisial K. “Sultan itu kalau tidak dari negara bagian J, dari negara bagian K,” tutur Boyamin seraya menyebut Riza Chalid lebih sering tinggal di Johor, Malaysia.
Boyamin menyebut, ada 13 negara bagian di Malaysia, di mana yang berinisial K adalah Kedah dan Kelantan. Juga ada Kuala Lumpur yang merupakan wilayah federal. Kemudian yang berinisial J adalah Johor.
3. Kejagung memastikan tersangka kasus korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Mohammad Riza Chalid yang kini buron masih berstatus WNI. Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menanggapi kabar soal perubahan kewarganegaraan Riza Chalid.
“Informasi terakhir sih masih (WNI). Yang jelas teman-teman juga perlu ketahui ada hal-hal yang kita tidak bisa buka atau masih bagian dari strateginya penyidik,” ujarnya kepada wartawan, Senin (28/7). Anang memastikan tim penyidik Jampidsus Kejagung terus melacak buronan tersebut.
Kejagung mengajukan permohonan cegah dan tangkal ke luar negeri (Cekal) terhadap dua petinggi Sugar Group Companies yakni Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut pencekalan diajukan penyidik berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
“Menurut info penyidik, yang bersangkutan sudah dicekal [ke luar negeri] dan sudah diperiksa sebagai saksi beberapa hari lalu dalam kasus TPPU atas nama Zarof Ricar,” ujar Anang kepada wartawan, Senin (28/7). Ia menyebut kedua petinggi Sugar Group itu telah diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebagai saksi, pada Rabu (23/7) kemarin.
4. Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (28/7) malam. Politisi PDIP yang lahir di Juwana, Pati pada 11 Januari 1935 tersebut meninggal dunia pada usia 90 tahun. Kabar meninggalnya Kwik Kian Gie dikonfirmasi politisi PDI-P, Andreas Hugo Pareira. “Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas, Selasa (29/7) dini hari.
Sebelum tutup usia, Kwik Kian Gie sempat mengelukan masalah pencernaan hingga menjalani perawatan di RS Medistra. “Selama ini beliau selalu mengeluh tentang pencernaannya yang sering terganggu,” kata politikus PDI-P, Hendrawan Supratikno, Selasa (29/7) dini hari. Menurut Hendrawan, Kwik Kian Gie sempat dirawat selama dua bulan di RS Medistra. “Beliau meninggal dunia setelah dirawat sekitar dua bulan di RS Medistra,” ujar Hendrawan.
5. Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap bertugas di mana saja sesuai arahan Presiden Prabowo. Gibran sebelumnya diusulkan untuk pindah lokasi kerja, mulai dari mulai hingga IKN, Kaltim. “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran, saat melakukan kunker ke Riau, Senin (28/7). Soal wacana berkantor di IKN, Gibran menyatakan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo. Ia memastikan siap ditempatkan di mana saja untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden,” ujar Gibran. Putra sulung mantan Presiden Jokowi ini menyampaikan, dirinya bisa bekerja dari mana saja karena lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan optimal. “Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujarnya.
6. Pakar telematika Roy Suryo menegaskan, Partai Democrat tidak ada sangkut pautnya dengan isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Hal itu ditegaskannya menanggapi tudingan soal partai biru di balik isu tersebut. Roy Suryo mengakui dirinya pernah berada di ‘partai biru’ yakni Partai Demokrat selama 15 tahun, bahkan sempat menjabat wakil ketua umum.
“Benar dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik, saya pernah wakil ketua umum Partai Demokrat, selama 15 tahun saya di partai politik. Saya sebut saja, karena partai politik saya dulu warnanya biru,” kata Roy Suryo, Senin (28/7).
Mantan Menpora Roy Suryo menegaskan, tidak ada penyokong dana atau bohir di balik isu ijazah palsu Jokowi. Roy mengaku, tudingan-tudingan tersebut memang sering ditembakkan kepadanya. Menurutnya, tudingan itu ngaco dan bohong. “Tuduhan-tuduhan ini (disokong bohir) adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu scientist. Saya, Dokter Tifa, Doktor Rismon, (tuduhan) yang ngaco semacam ini, itu bukan sekali dua kali saya dengar ya,” ujar Roy. Ia menekankan, dirinya tidak memiliki niat apa pun terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan pihak yang menggiring isu partainya terlibat kisruh ijazah Jokowi dengan istilah “partai biru” tak ubahnya seperti orang gila. “Itu maka jika ada yang mengaitkannya (isu ijazah Jokowi) dengan Demokrat, gila namanya itu, atau lagi mabuk,” ujar Jansen dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7). Jansen mengatakan, kasus isu ijazah palsu Jokowi telah diselidiki Mabes Polri dan tidak ada satupun kader Partai Demokrat yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi bukan lagi opini politik karena telah melalui pemeriksaan aparat penegak hukum.
Jansen Sitindaon mendorong berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibuka ke publik jika memang ada keterlibatan “partai biru” dalam polemik isu ijazah palsu Jokowi. “Kalau ada kaitannya dengan ‘partai biru’ seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” kata Jansen.
Ia mengatakan, persoalan keaslian ijazah Jokowi sudah bergulir dan diperiksa oleh Mabes Polri. Polisi kan telah memeriksa puluhan saksi dan merilis pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, Jansen mendorong agar BAP-nya dibuka ke publik jika memang terdapat keterlibatan “partai biru” dalam kisruh keaslian ijazah Jokowi.
7. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meyakini, ayahnya, mantan Presiden Jokowi tidak menganggap Partai Demokrat dalang di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada yang menuduh partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin 28/7).
Adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menuturkan, keluarganya berhubungan baik dengan pendiri Partai Demokrat, SBY. Buktinya, Gibran menjenguk SBY saat dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin 21/7) lalu. “Dan saya pun juga berencana ingin bertemu dengan Ketua Umum Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” tuturnya.
Waketum Relawan Projo, Fredy Damanik mengatakan, isu ijazah palsu yang menyerang Jokowi tidak akan berhenti. Fredy meyakini, tujuan utama dari tudingan ijazah palsu ini adalah ingin men-downgrade Jokowi di dunia politik. “Satu hal juga yang membuat isu ijazah palsu dan isu-isu lain yang menyerang Pak Jokowi tidak akan berhenti adalah karena tujuan utamanya adalah politik, yaitu men-downgrade dan mendelegitimasi Pak Jokowi,” ujar Fredy, kemarin.
Ia menyampaikan, jika Jokowi terus-terusan diserang dengan isu-isu negatif, termasuk ijazah palsu, maka pelan-pelan simpati masyarakat Indonesia terhadap Jokowi akan menurun. Selain itu, partai-partai juga akan menjauhi Jokowi karena dianggap sebagai beban politik.
8. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah bahwa kedaulatan data berkaitan dengan martabat bangsa. “Kami menghormati upaya pemerintah dalam membangun kerja sama internasional yang menguntungkan, namun hak-hak dasar warga negara tidak boleh dinegosiasikan sebagai bagian dari paket dagang. Kedaulatan data bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal martabat bangsa dan kepercayaan publik,” ujar Amelia, Senin (28/7).
Amelia mengatakan, pernyataan pihak Istana Kepresidenan bahwa tidak ada data pribadi warga negara Indonesia yang diserahkan ke Amerika Serikat memang penting sebagai klarifikasi. Namun, substansi yang lebih mendasar bukanlah soal serah terima fisik data, melainkan akses, kontrol, dan arah kebijakan strategis terhadap data pribadi warga negara di era digital.
“Selama ini, hubungan antara warga Indonesia dan penyedia layanan global, seperti iPhone, Mastercard, Visa, Meta, dan Google, berlangsung dalam skema bisnis business to consumer (B2C), yang tunduk pada prinsip kerahasiaan data, perlindungan privasi, dan persetujuan terbatas. Ketika sebuah perusahaan diminta membuka data oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah, maka dibutuhkan dasar hukum dan consent yang sah dari pengguna,” jelasnya.
9. Wamenkomdigi Nezar Patria belum dapat memastikan kapan kesepakatan transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat mulai berlaku. “Ya, itu tergantung dari finalisasi yang dilakukan antara pemerintah AS dengan pemerintah Indonesia,” kata Nezar di kantornya, Senin (28/7).
Nezar mengatakan, perundingan dengan AS dilakukan oleh tim negosiasi bersama dengan kementerian di lingkup perekonomian. “Lagi dibahas, tergantung gimana nanti permintaan dari AS kan harus ada kejelasan soal pengaturan transfer data pribadi,” tambahnya.
Nezar menegaskan, transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) tetap patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam hal ini, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56 beleid itu. “Kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh Undang-Undang PDP yang disahkan di sini,” kata Nezar lagi.
Wamenkomdigi Nezar Patria mengaku, transfer data pribadi ke Amerika Serikat pada dasarnya sudah terjadi sejak lama. “Sebetulnya sudah demikian (terjadi sejak lama), dan justru kita bersyukur karena kita punya undang-undang PDP sudah lebih dulu ada,” kata Nezar di kantornya, Senin (28/7). Nezar mengatakan, transfer data yang terjadi sebenarnya digunakan untuk kepentingan komersial. Misalnya, data yang digunakan untuk transaksi di platform milik AS.
“Jadi, sebetulnya kalau kita menggunakan, misalnya, mesin pencari kita melakukan transaksi komersial melalui platform yang berbasis di AS. Nah tentu kan kita input data, dan data itu kan bisa tersimpan di platform milik perusahaan AS. Artinya dengan demikian ada data lintas batas itu, kemudian dicatat di sana,” lanjut Nezar.
Nezar Patria meminta masyarakat jangan salah paham soal transfer data pribadi ke AS. Diterangkan, pengiriman data tersebut dilakukan melalui prosedur yang legal dan aman sesuai dengan aturan pemerintah dan undang-undang. “Harap jangan ada yang salah paham, itu bukan berarti Indonesia bisa men-transfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika. Kita tetap ada protokol seperti yang sudah diatur oleh undang-undang PDP yang disahkan di sini,” kata Nezar di kantornya, Senin (28/7).
Nezar mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan AS terkait dengan regulasi ini. Dia bilang, keputusan ini masih belum final. “Kan belum final, jadi masih ada hal-hal teknis yang dibahas oleh pemerintah AS dan juga pemerintah Indonesia, jadi masih terus berjalan, gitu,” lanjut dia.
10 Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menuturkan, pemerintah menyiapkan insentif Super Tax Deduction untuk para pelaku industri yang merekrut tenaga kerja baru dalam bentuk pemagangan. Pemberian insentif tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penyerapan kerja demi menekan angka pengangguran.
“Jadi dunia industri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau pemagangan akan terus diberikan insentif Super Tax Deduction,” kata Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri di Jakarta Selatan, Senin (28/7) malam. Cak Imin berharap para pelaku industri tidak segan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan insentif tersebut.
Cak Imin menerima masukan agar sistem pendidikan dapat langsung link and match dengan dunia bisnis dan industri. Hal ini disampaikannya usai Rapat Tingkat Menteri bersama dengan Kemendikti, Kemendikdasmen, BUMN, Lion Air, Grup Ciputra, Paragon Corp, Shopee Indonesia, TikTok Indonesia, Tokopedia, PT Blue Bird Tbk, dan para pelaku bisnis lainnya.
“Kita menerima masukan agar seluruh sistem pengajaran pendidikan, pelatihan, baik melalui perguruan tinggi maupun pendidikan dasar menengah, memiliki link and match dengan dunia bisnis dan industri,” kata Cak Imin di Jakarta Selatan, Senin (28/7) malam.
11. Kemenaker mencatat, PHK periode Januari-Juni 2025 naik 32,19 persen, menjadi 42.385 pekerja yang di-PHK. Gelombang pemutusan hubungan kerja di paruh pertama tahun ini melonjak drastis dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 32.064 pekerja yang di-PHK. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengatakan, kenaikan volume PHK di dalam negeri disebabkan oleh gejolak ekonomi global dan perang tarif antarnegara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Kondisi tersebut berdampak buruk pada makro ekonomi nasional. Situasi ini mengharuskan industri membuat efisiensi, termasuk memangkas jumlah pekerjanya. Industri yang paling dominan mengurangi jumlah tenaga kerja adalah sektor manufaktur atau padat karya. “Yang pasti gini, ini kan angka lonjakan PHK memang mungkin ya, meningkat ya, sekian persen itu tadi (32,19 persen),” ujar Noel di gedung BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7).
12. Mensos Saifullah Yusuf mengeklaim, pemerintah sudah menyiapkan beragam program agar para korban PHK tidak turun kelas menyusul meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK. Ia sebutkan, program-program itu berasal dari berbagai kementerian dengan tujuan memastikan korban PHK tidak turun kelas dan tetap berdaya meski kehilangan pekerjaan.
“Nanti akan ada banyak program-program lain dari pemerintahan. Ada program pemberdayaan, ada program dukungan permodalan, ada bantuan pelatihan, dan lain sebagainya,” kata Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (28/7). “Banyak program-program lain juga dari kementerian-kementerian yang sifatnya pemberdayaan dan menahan supaya tidak turun kelas,” imbuhnya.
13. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut, KPK akan memanggil mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023. “Secepatnya ya,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/7).
Budi mengungkapkan, KPK terus melakukan pemeriksaan agar konstruksi perkara proyek pengadaan iklan di Bank BJB itu semakin terang. “Beberapa pihak sudah dilakukan pemanggilan, dimintai keterangan, dan tentu untuk melengkapi kebutuhan penyidik ya, yakni informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Dengan demikian, konstruksi perkara ini menjadi terang,” katanya.
14. Polda Metro Jaya akan merilis hasil autopsi kematian diplomat RI, Arya Daru Pangayunan atau ADP (39), Selasa (29/7) hari ini. “Besok [Selasa], Polda Metro Jaya akan mengumumkannya,” ujar Komisioner Kompolnas Choirul Anam usai menghadiri rapat evaluasi penyelidikan kasus kematian bersama sejumlah pihak di Polda Metro Jaya, Senin (28/7) kemarin.
Menurutnya, dalam rapat evaluasi penyelidikan itu telah didapatkan hal terang terkait kematian misterius diplomat yang jasadnya ditemukan di dalam kos lebih dari 20 hari lalu. Mayat Arya ditemukan tewas dengan kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban warna kuning di sebuah kos, Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7) lalu. “Hari ini [Senin] peristiwanya kemarin terang, dan tadi semakin terang ya. Nah, habis itu penyebab kematiannya juga udah jelas, tinggal diumumkan saja sama Polda Metro Jaya,” kata Anam.
Sebanyak 24 saksi telah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya untuk mengungkapkan kasus kematian diplomat RI, Arya Daru Pangayunan alias ADP (39). “24 saksi sudah diperiksa,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (28/7).
Reonald merinci dari 24 saksi itu, enam di antaranya merupakan pihak yang berasal dari indekos tempat tinggal korban. Termasuk, penjaga kos tersebut. Kemudian, satu saksi lainnya adalah istri dari Arya yang juga turut digali keterangannya oleh penyelidik. Penyelidik juga memeriksa tujuh orang saksi yang merupakan rekan kerja Arya di Kemlu. “Empat saksi lainnya yang berhubungan dengan korban, termasuk sopir taksi dan dokter rawat jalan,” ujarnya. (Harjono PS)
