Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (net)
Isu menarik pagi ini, KPK umumkan dua anggota DPR sebbagai tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dana penyuluh jasa keuangan OJK Tahun 2020-2023. KPK menduga uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membangun rumah makan, showroom, hingga pembelian tanah.
Isu menarik lainnya, Bupati Pati, Sudewo akhirnya meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang warganya untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Ia siap meninjau ulang kebijakannya menaikkan PBB 250 persen yang menuai protes warga Pati. Sudewo disoraki warganya saat mengikuti kirab budaya memperingati hari jadi Kabupaten Pati, Jateng, Kamis (7/8). Berikut isu selengkapnya.
1. KPK umumkan dua anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dana penyuluh jasa keuangan OJK Tahun 2020-2023. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya telah mengantongi bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.
“Menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu HG (Heri Gunawan) selaku Anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dan ST (Satori) selaku Anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8).
KPK menduga uang hasil korupsi dana CSR BI dan OJK digunakan untuk membangun rumah makan, showroom, hingga pembelian tanah. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menduga HG menerima uang sebesar Rp 15,86 miliar.
“HG (Heri Gunawan) menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” kata Asep.
Disebutkan, Heri Gunawan diduga lakukan pencucian uang dengan memindahkan seluruh penerimaan lewat yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer. “Di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan untuk menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai,” ujarnya.
Sementara Satori diduga menerima uang senilai Rp 12,52 miliar. Seluruh uang yang diterima Satori digunakan untuk keperluan pribadi. “Seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya,” kata Asep.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini bermula dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dan pengaduan masyarakat. KPK menduga yayasan yang dikelola Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari BI dan OJK selaku mitra kerja Komisi XI DPR. Namun, keduanya tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Heri Gunawan diduga menerima uang Rp 15,86 miliar.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, pihaknya menghormati langkah KPK menetapkan dua anggotanya sebagai tersangka. Kedua anggota Komisi XI itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia atau BI.
“Kita hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK terkait penetapan tersangka dua anggota DPR RI yang berkaitan dengan Program Sosial Bank Indonesia,” kata Misbakhun, Kamis (7/8). Misbakhun belum menjelaskan lebih lanjut apakah Komisi XI bakal memanggil BI dalam rapat di DPR untuk evaluasi atau maminta penjelasan.
2. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas telah memenuhi panggilan KPK, Kamis (7/8). Nadiem dimintai keterangan terkait penyelidikan pengadaan Google Cloud selama 9 jam.
Nadiem tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.19 WIB ditemani kuasa hukumnya, Hotman Paris. Nadiem menyapa awak media sebelum menjalani pemeriksaan. Namun saat ditanya soal pemeriksaannya, Nadiem hanya mengucapkan selamat pagi.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim bersyukur dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan KPK dengan lancar. “Alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Alhamdulillah lancar, saya bisa berikan keterangan dan saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan,” kata Nadiem, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8).
3. Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas juga mengucap terima kasih ke KPK usai memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024 selama 5 jam. Yaqut mengaku bersyukur karena dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Agama pada masa kepemimpinannya.
“Alhamdulillah, saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut, Kamis (7/8) siang.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, proses penyelidikan kasus kuota haji 2024 hampir selesai. “Terkait dengan pemeriksaan (eks) Menteri Agama, tadi pertanyaannya, apakah ini babak akhir dari penyelidikan? Ini sudah mendekati penyelesaian,” kata Asep.
Ia mengatakan, jika proses penanganan kasus berjalan dengan lancer dan kasus dugaan korupsi kuota haji ini akan segera naik ke tahap penyidikan. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau tidak melewati bulan Agustus, akan kami tingkatkan ke penyidikan,” ujar Asep.
4. Bupati Pati, Sudewo akhirnya minta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen. Sudewo berkilah, dirinya tak bermaksud menantang massa.
“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya ‘5.000 silakan, 50 ribu massa silakan’. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang,” kata Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (7/8).
Sudewo mengatakan maksudnya hanya menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul betul menyampaikan aspirasi bukan karena ditumpangi pihak tertentu. Ia menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan pascapenertiban Satpol PP terhadap donasi yang dikumpulkan massa aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sudewo berharap aksi demo nantinya berjalan lancar dan aman.
Bupati Pati Sudewo mengatakan, Pemkab siap meninjau ulang kebijakan menaikkan PBB 250 persen yang membebani rakyat. Sudewo menjelaskan kenaikan PBB ini didasarkan pada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah lama tidak diperbarui.
“Kalau dari sisi politik dan sosial ada tuntutan masyarakat, kami akan meninjau ulang. Kami membuka komunikasi, kami siap berkoordinasi dan menyesuaikan jika memang ada yang perlu diturunkan,” kata Sudewo dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV, Kamis (7/8).
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi meminta Bupati Pati, Sudewo mengkaji ulang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang menuai protes warga. Menurut Luthfi, kenaikan PBB hendaknya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tidak boleh membebani masyarakat. Luthfi memerintahkan agar kenaikan itu dievaluasi dan dikaji ulang. Bahkan, bila perlu dirinya akan memerintahkan penurunan.
Mendagri Tito Karnavian juga memerintahkan jajarannya memeriksa kebijakan Pemkab Pati menaikkan PBB hingga 250 persen yang menimbulkan gelombang protes warga. “Lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen (Inspektorat Jenderaal) untuk mengecek, itu saja, dasarnya apa,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta.
Bupati Pati, Sudewo disoraki warganya saat mengikuti kirab budaya untuk memperingati hari jadi Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (7/8). Sudewo yang sebelumnya galak dan menantang warganya yang tak setuju kenaikan PBB 250 persen, merespons santai sorakan tersebut. Ia melambaikan tangan kepada warga yang menyorakinya.
5. Inilah jenderal bintang empat yang berpotensi menduduki jabatan Wakil Panglina TNI yang akan dilantikPresiden Prabowo Subianto di Batujajar, Bandung pada 10 Agustus 2025. Pertama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia merupakan perwira tinggi dengan empat bintang sejak 29 November 2023.
Kedua, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Ia dilantik sebagai KSAL pada 28 Desember 2022 Muhammad Ali adalah lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 dan mengawali kariernya sebagai Perwira Depops KRI Sigalu 857 pada 1990.
Ketiga, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono. Ia lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1993. M Tonny Harjono pernah menjabat sebagai Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II. Hingga pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.
6. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan ini dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/8) lalu.
“Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8).
Menurut Hasan, Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukungnya. Para korban perang yang mengalami luka-luka, terkena bom, atau reruntuhan bisa diobati di Pulau Galang.
7. TNI akan meresmikan enam Kodam baru dalam upacara kehormatan militer di Batujajar, Bandung, pada Minggu (10/8). Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi, Jumat (8/8). “Iya (benar),” kata Kristomei ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru pada kegiatan tersebut.
Adapun 6 Kodam baru yang akan diresmikan tersebut Adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodam XXI/Radin Inten, Kodam XXII/Tambun Bungai, Kodam XXIII/Palaka Wira , Kodam XXIV/Mandala Trikora yang berpusat di Merauke, Papua Selatan.
8. KPK menangkap sejumlah orang dari pihak swasta dan PNS dalam OTT di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Bupati Kolaka Abdul Azis tidak berada di lokasi saat dilakukan operasi senyap tersebut. “Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan,” kata Setyo dalam pesan singkat, Kamis (7/8).
Setyo mengatakan, KPK sejak awal hanya membenarkan adanya OTT tersebut. Namun, belum menyebutkan pihak yang terjaring dalam operasi senyap. “Penjelasan awal KPK hanya membenarkan adanya OTT, belum menyebutkan orang yang terlibat,” ujarnya.
KPK jelaskan, OTT di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan rumah sakit. “Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan RS. Peningkatan kualitas atau status RS,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Kamis (7/8).
Asep mengatakan, ada tiga lokasi yang jadi sasaran OTT kali ini, yaitu Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Dia menyampaikan, dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan tujuh orang, yaitu tiga orang ditangkap di Jakarta dan empat orang diamankan di Sulawesi Tenggara. “Jadi, yang sudah ada berarti tujuh orang sampai saat ini. Untuk yang tim di Sulawesi Selatan, masih kita sama-sama tunggu,” ujarnya.
Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul Azis membantah kabar yang menyebut dirinya terjaring dalam OTT KPK. Dalam konferensi pers di Kota Makassar, Sulsel, Kamis (7/8), Azis mengaku dirinya dalam kondisi baik dan tidak mengetahui perihal OTT tersebut. ‘’Terkait adanya berita ini sejauh ini saya baru dengar tiga jam lalu, saya baru dapat kabar terkait masalah OTT. Saya hadir di sini dalam kondisi baik,” ujar Azis.
Purnawirawan Polri ini menegaskan, pemberitaan soal keterlibatannya dalam OTT sangat mengganggu dirinya dan keluarga. Bahkan, ia menyebut narasi yang berkembang sudah seperti drama. “Tapi terkait dengan drama atau framing ini, dari kami secara keluarga tidak menerima. Secara psikologi terganggu kita,” ucap Azis.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut, informasi yang disampaikan KPK terkait OTT Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sultra, Abdul Azis terlalu berdrama. “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi tolong, jangan buat drama di ruang publik atau media sosial. Silakan lakukan penyelidikan, silakan menargetkan siapa pun, silakan lakukan semua yang diperlukan oleh aparat penegak hukum,” kata Sahroni dalam konferensi pers di Makassar, Kamis (7/8).
9. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta pemerintah segera merespons resmi terkait sengketa perbatasan Ambalat dengan Malaysia. Ia menilai respons tersebut penting untuk mencegah situasi yang semakin simpang siur dan kontraproduktif sehingga mengganggu stabilitas kawasan. “Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sebaiknya segera memberikan respons terkait pernyataan tersebut,” kata Hasanuddin, Kamis (7/8).
Politisi PDIP ini mengingatkan pemerintah agar selalu berpegang pada ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam penyelesaian sengketa wilayah perbatasan. Hasanuddin berharap kesepakatan join development dalam mengelola kawasan Ambalat, bisa konsisten. Ia menunggu sikap pemerintah, setelah Malaysia mengklaim sebagian wilayah tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyelesaian yang damai melalui iktikad yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait penyebutan istilah Laut Sulawesi di wilayah Ambalat. Pernyataan Presiden ini berkaitan dengan penyebutan wilayah maritim dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”.
“Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” kata Presiden Prabowo saat ditemui setelah menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8).
10. Kemenhan akan memiliki badan baru yang mengurus kegiatan farmasi dan intelijen pertahanan. Hal tersebut diatur dalam Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kemenhan yang diteken 5 Agustus 2025 lalu. Perpres 85/2025 ini menggantikan Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan yang diteken Presiden Jokowi.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang membenarkan Perpres 85/2025. Kata dia, Pasal 7 Perpres 85/2025 mengatur penambahan badan baru di lingkungan Kemenhan. Di antaranya, Badan Logistik Pertahanan, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, Badan Cadangan Nasional, Badan Teknologi Pertahanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan, serta Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan.
11. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya kekuatan pertahanan untuk mendukung ekonomi nasional. Pesan itu disampaikannya dalam pembekalan retret untuk anggota Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8). Agus menyebut dirinya sudah mengenal Prabowo sejak awal 1990-an. Sejak lama, Prabowo kerap membicarakan persoalan ekonomi Indonesia.
“Beliau selalu menyampaikan, kalau ekonomi kuat itu pertahanannya harus kuat. Dari dulu beliau menyampaikan begitu,” kata Agus. Menurut dia, masih banyak orang yang belum menyadari kuatnya kaitan antara pertahanan dan ekonomi. Ia mengingatkan, pertahanan yang lemah akan menyulitkan negara dalam mengelola sumber daya alam.
12. Pembangunan vila di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo (TNK), NTT menuai kritik dari masyarakat hingga aktivis lingkungan karena berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat setempat. Pembangunan vila yang diinisiasi PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) ini rencananya akan membangun 619 unit fasilitas, termasuk 448 unit vila, di salah satu habitat komodo tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati menegaskan pihaknya menolak pembangunan sarana pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo tersebut. “Sektor pariwisata Indonesia memang masih butuh perkembangan karena masih kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand, namun kami tidak ingin pembangunan pariwisata justru mengganggu area masyarakat lokal. Kami sepakat tidak dilakukan Pembangunan di Pulau Padar,’’ kata Rahayu di Jakarta, Kamis (8/7). (Harjono PS)
