Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di DPR (net)
Isu menarik siang ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan, pajak adalah instrumen keadilan, sehingga penerapannya akan berkeadilan. “Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Isu menarik lainnya, KPK geledah rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024, Jumat (15/8). KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menekankan, pajak adalah instrumen keadilan, sehingga penerapannya akan berkeadilan. “Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan, penerimaan dari sektor pajak bakal ditingkatkan. Namun, tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. “Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis,” ujar Prabowo.
Ia juga menekankan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus terus dijaga supaya tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan optimalisasi pendapatan negara yang dilakukan secara konsisten.
2. Pemerintah menyerahkan Nota Keuangan RAPBN 2026 kepada DPR. Nota itu diserahkan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada DPR dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, postur anggaran kali ini menunjukkan strategi menggenjot pendapatan negara setinggi mungkin, sembari mengerem laju belanja agar defisit tetap terkendali.
Pemerintah memasang target tinggi untuk pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sebaliknya, untuk belanja negara, pemerintah lebih berhati-hati dengan target Rp 3.786,5 triliun, angka yang moderat atau berada di titik tengah.
3. Presiden Prabowo Subianto menargetkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 mencapai 5,4 persen atau lebih, dan tingkat inflasi terkendali di level 2,5 persen. “Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) di kisaran 6,9 persen. Nilai tukar berada di kisaran Rp 16.500,” kata Prabowo.
Dikatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut, pemerintah mengharapkan tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen. Kemudian, angka kemiskinan tahun 2026, turun ke 6,5 persen sampai 7,5 persen. Lalu, indeks gini rasio turun ke 0,377 sampai 0,38 persen.
4. Presiden Prabowo Subianto menjabarkan delapan agenda prioritas dalam RAPBN 2026. Salah satu yang menarik adalah soal memperkuat pertahanan semesta. Prabowo mengatakan, pertahanan rakyat semesta diperlukan untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Dunia global penuh ketidakpastian, ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita,” kata Prabowo. Namun, ia menegaskan, Indonesia adalah bangsa yang ingin perdamaian dan tak mengkehendaki perang. “Bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin damai tapi kita lebih cinta kemerdekaan kita,” ujar Prabowo.
5. Presiden Prabowo Subianto akan memberdayakan Danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi tahun 2026. Menurut Kepala Negara, pembiayaan melalui APBN 2026 tak hanya ditunjang oleh penerimaan pajak. Pemerintah bakal mencari cara yang lebih inovatif, salah satunya melalui Danantara.
“Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, peran APBN akan didorong lebih proporsional dan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat. Presiden menyebut, efisiensi anggaran akan terus didorong tahun depan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas. Sebab, belanja negara harus memberi manfaat nyata dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
6. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan banyak BUMN yang pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan pelat merah itu rugi, namun jumlah komisarisnya banyak. Oleh karenanya, ia meminta BPI Danantara segera membereskannya. ‘’Pengelolaannya tidak masuk akal, perusahaan rugi, tapi komisarisnya banyak banget! Saya memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” kata Prabowo, disambut tepuk tangan.
Prabowo memutuskan, jumlah komisaris di satu badan usaha maksimal hanya enam orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 orang. Kepala Negara juga memutuskan penghapusan tantiem. “Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” seloroh Prabowo. Ia mengungkapkan, seorang komisaris BUMN mendapat tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun, padahal rapatnya sebulan sekali.
7. Ketua Banggar DPR yang juga Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, rancangan APBN 2026 yang dipilih pemerintah merupakan batas tertinggi dari yang dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). “Untuk belanja negara, target menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni angka moderat dari batas bawah dan atas,” ujarnya, Jumat (15/8).
Dengan pilihan tersebut, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2025, yakni sebesar 2,48 persen atau setara Rp 638,8 triliun. Terkait hal itu, Said mendukung target pendapatan negara, tetapi meminta pemerintah berhati-hati, terutama dalam menyusun kebijakan perpajakan, baik dalam perluasan, kenaikan tarif pajak, maupun upaya mengejar target pendapatan.
“Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus-ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemerintah daerah (pemda),” katanya. Sebagai gantinya, Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak.
8. KPK geledah rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024, Jumat (15/8). KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan tersebut.
“Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YCQ (Yaqut Cholil Qoumas), tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin.
Budi mengatakan, dari barang bukti tersebut, penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk dan bukti yang mendukung penanganan perkara. “Barang bukti elektronik itu macam-macam, salah satunya handphone. Nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari,” ujarnya.
9. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto memuat terobosan baru. Cak Imin mengatakan, susunan RAPBN 2026 tidak lagi berkerangka bisnis sebagaimana biasanya. “Ya, Pak Presiden telah meletakkan cara kerja baru dengan pola dan model terobosan yang baru,” kata Cak Imin di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Menurut Muhaimin, kerangka RAPBN Prabowo menganggarkan program yang bersifat kerakyatan, seperti Kopdes Merah Putih dan makan bergizi gratis (MBG). Menurut dia, konsep penganggaran itu dimulai dari perputaran ekonomi masyarakat bawah. “Itulah terobosan-terobosan strategis yang mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi,” ujar Cak Imin.
10. Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin mengingatkan pejabat publik harus memiliki rasa sensitivitas yang tinggi. ‘’Pejabat publik sangat harus punya tingkat dan daya sensitivitas tinggi,” kata Sultan di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8) menanggapi kasus Bupati Pati, Sudewo, yang dituntut warganya untuk mundur setelah berencana menaikkan PBB sebesar 250 persen.
Sultan menuturkan, polemik di Pati terjadi karena masalah gaya kepemimpinan. Dia menilai, gaya kepemimpinan seseorang akan mempengaruhi respons dari publik. Oleh karenanya, kepekaan terhadap respons publik menjadi sangat penting.
“Kepemimpinan dan komunikasi politik menjadi sangat penting karena slip of the tongue, salah ngomong, tidak sensitif, itu justru, meski niat bisa saja baik, tapi kalau disampaikan dengan cara-cara komunikasi yang tidak baik, apalagi pejabat publik, responsnya pun tidak baik. Saya lebih melihat kepada kepemimpinan gaya dan komunikasi publik atau komunikasi politik,” ujarnya.
Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali lahan bermasalah, termasuk perkebunan kelapa sawit. Namun, ia mengingatkan, penguasaan kembali lahan tersebut harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Najamuddin mengingatkan, penertiban harus disertai dengan verifikasi lapangan secara independen dan melindungi hak-hak masyarakat. “Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” kata Sultan di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
11. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo. Budi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi perhatian terkait kasus demo Pati ini. “Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Gerindra juga sudah memberikan teguran,” kata Budi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Budi mengeklaim, Gerindra akan terus mengawal dan memperbaiki dampak dari demo Pati. Selain itu, terkait mekanisme di internal, proses untuk Sudewo sudah berjalan. Namun, tidak dijelaskan mekanisme apa yang sedang berjalan. “Konstitusi sudah mulai berjalan, kita memantau, kita dengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian yang telah terjadi,” paparnya.
12. MK kembali tegaskan, pendidikan dasar sembilan tahun dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak dipungut biaya. Penegasan ini dituangkan dalam pertimbangan putusan MK dalam perkara nomor 111/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materi UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Gugatan yang ditolak MK dengan nomor perkara 111/PUU-XXIII/2025 itu meminta agar MK menyatakan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Presiden Prabowo Subianto mengatakan produksi beras di Indonesia per hari ini surplus. Prabowo menyebut stok cadangan beras nasional mencapai 4 juta ton. “Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional hari ini lebih dari 4 juta ton,” kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8).
Kepala Negara menyebut capaian produksi ini adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. “Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI,” tegasnya. Bahkan, ia menyebut Indonesia kini bisa kembali mengekspor jagung dan beras. “Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali ekspor beras dan jagung,” ungkapnya.
Prabowo menyebut para petani kini bisa tersenyum karena harga gabah stabil. Prabowo berjanji akan melindungi konsumen Indonesia. “Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” ujarnya.
14. Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan candaan dalam pidato kenegaraan pada rapat paripurna DPR. Yakni, ketika para anggota DPR berdiri, bertepuk tangan sambil meneriakkan hidup Prabowo ketika dirinya menyatakan akan menghapus tantiem komisaris BUMN, sehingga ruang rapat paripurna menjadi riuh. Prabowo merasa seolah dirinya berada di tengah-tengah rapat kecamatan, padahal sedang berada di Gedung DPR.
Dalam pidatonya yang berapi-api, Prabowo mempersilakan komisaris BUMN yang keberatan tidak menerima bonus atau tantiem untuk mundur. “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu dikasih tantiem kalau rugi,” ujarnya.
‘’Kalaupun untung, harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Masih anak-anak muda yang menggantikannya,” sambung Prabowo.
15. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR berisi gambaran capaian kinerja pemerintahan selama hampir 300 hari. “Beliau menyampaikan apa yang menjadi hasil kinerja kita bersama-sama yang dipimpin oleh beliau sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan selama kurang lebih hampir 300 hari,” kata Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Menurut Prasetyo, Prabowo berhasil merangkum hasil kerja bersama, baik di bidang ekonomi, politik dan kehidupan demokrasi dengan optimisme, meski masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Kata dia, Prabowo juga merespons soal dinamika politik, termasuk perdebatan di antara partai politik, baik yang berada di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan. (Harjono PS)
