Gubernur Riau Abdul Wahid( berkaos putih) tiba di gedung KPK (net)
Isu menarik siang ini, Gubernur Riau Abdul Wahid bersama dua orang lainnya digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11) usai terjaring OTT KPK di Riau, Senin (3/11). Penangkapan Abdul Wahid cukup menyedihkan, karena dia baru dilantik Presiden Prabowo jadi Gubernur Riau pada 20 Februari 2025 lalu. Wahid menuju ruang pemeriksaan dengan menjinjing tas warna hijau toska. Dia menutup wajahnya dengan masker warna putih.
Isu lainnya, jejak digital Projo di masa lalu mulai dibuka satu-persatu oleh pengamat politik. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai, perubahan sikap drastis Projo bergabung ke Gerindra sebagai sikap konsisten untuk tidak konsisten. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengancam, aparatur sipil negara ASN yang tidak masuk kerja tanpa izin alias bolos kerja akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan hak-haknya seperti tunjangan dan pensiun. Berikut isu selengkapnya.
1. Gubernur Riau Abdul Wahid bersama dua orang lainnya digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11) usai terjaring OTT KPK di Riau, Senin (3/11). Penangkapan Abdul Wahid cukup menyedihkan, karena dia baru dilantik Presiden Prabowo jadi Gubernur Riau pada 20 Februari 2025 lalu. Wahid menuju ruang pemeriksaan dengan menjinjing tas warna hijau toska. Dia menutup wajahnya dengan masker warna putih.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, ada sembilan orang yang akan dibawa ke Jakarta hari ini yang terbagi dalam dua kloter, yaitu pagi dan siang. “Yang dibawa pada hari ini ada sembilan orang, nanti ada dua kloter, pagi dan siang. Jadi, selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11).
Sampai berita ini diturunkan, KPK masih menghitung jumlah uang yang disita dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid dkk. “Nanti, termasuk itu ya. Ini sedang kami hitung juga,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11). Budi mengatakan, saat ini Gubernur Riau dan dua orang lainnya masih dalam pemeriksaan. “Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih, kini sedang dilakukan pemeriksaan intensif,” ujarnya.
Sebelumnya KPK tangkap 10 orang termasuk Gubernur RiauAbdul Wahid dalam OTT di Riau, Senin (3/11). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan itu saat dikonfirmasi. “Benar,” kata Fitroh. Ia mengatakan, operasi senyap itu menangkap beberapa orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. “Salah satunya (Gubernur Riau Abdul Wahid),” ujarnya. Namun hingga saat ini, KPK belum ungkapkan kasus yang menyeret Abdul Wahid. Jubir KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi hanya mengatakan KPK menangkap 10 orang dalam OTT di Riau.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku prihatin atas tertangkapnya Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT KPK. Muzani berharap, persoalan yang menimpa Abdul Wahid cepat selesai dan jadi pelajaran semua pihak. “Mudah-mudahan persoalan ini cepat selesai. Kita ikut prihatin,” kata Muzani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pihaknya mengikuti terus perkembangan terkait penangkapan Gubernuur Riau, Abdul Wahid. “Kita tunggu saja apa yang disampaikan KPK. Kita menunggu,” ujar Cak Imin saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (4/11). Lebih lanjut, Cak Imin belum memberikan instruksi apapun kepada kader-kadernya yang lain.
Ketua Harian PKB Ais Syafiyah menghormati proses hukum yang berjalan. “Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya, Selasa (4/11). Ais menutuurkan, prinsip PKB jelas, pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ais cuma minta semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
2. Presiden Prabowo Subianto meminta publik dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak perlu khawatir terkait polemik utang Whoosh. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak masalah, PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak perlu khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Prabowo menegaskan, dirinya selaku Kepala Negara bakal mengambil tanggung jawab terkait masalah utang Whoosh. “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab whoosh semuanya,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto naik kereta rel listrik (KRL) commuter line dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang, pada Selasa (4/11). Prabowo menumpang KRL sebelum meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Stasiun Tanah Abang, siang ini. Berdasarkan pantauan, Kepala Negara terlihat memasuki Stasiun Manggarai pada pukul 10.50 WIB. Prabowo ditemani Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) Bobby Rasyidin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Dirut PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan, Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) Khusus Petani-Pedagang akan diluncurkan bulan ini. Tiket penumpang khusus untuk petani dan pedagang akan disubsidi pemerintah. “Nanti kita akan bikin tier-nya, yang jelas ini adalah memang subsidi kepada petani dan pedagang. Akan lebih murah dari ini. Karena kan logikanya, ini adalah petani pedagang yang tidak mampu menyewa mobil atau truk,” jelas Bobby usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).
PT KAI (Persero) Tbk telah memesan 11 KRL dari China untuk beroperasi pada tahun ini.Disebutkan, 8 di antaranya sudah beroperasi secara penuh, tiga KRL lainnya akan jalani kualifikasi teknis dulu di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. “Kita sudah order kepada RRC China itu 11 train set, di mana yang 11 train set itu delapan sudah kita operasikan secara penuh. Tiga sedang melalui technical qualification dengan DJKA, di bulan ini kita akan operasikan 3 lagi. Jadi sampai akhir tahun total yang kita operasikan 11,” kata Direktur Utama (Dirut) PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin.
3. Manuver politik Ketum Projo Budi Arie Setiadi menyeberang ke Partai Gerindra jadi sorotan. Jejak digitalnya mulai dibuka satu persatu oleh pengamat politik. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai, perubahan sikap drastis Projo gabung ke Gerindra sebagai sikap konsisten untuk tidak konsisten. Yunarto sampaikan hal itu dalam program Sapa Indonesia Pagi di kanal YouTube KompasTV, Senin (3/11).
Yunarto menyebutkan, pada Pemilu 2014 silam, Budi Arie pernah mengatakan hati-hati dengan Prabowo, yang menurutnya bahaya untuk demokrasi. Ketika itu Prabowo ingin menarik diri dari Pilpres. Pada 2018, Projo mendatangi Bawaslu RI untuk melaporkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno atas dugaan pelanggaran etik pidana pemilu.
Projo melaporkan Prabowo dan Sandiaga atas dugaan melanggar Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Projo mengatakan, sebaiknya pencapresan Prabowo diganti karena diduga telah merusak demokrasi.
Pada 2019, Projo sempat mengancam membubarkan diri lantaran Prabowo — saat itu — ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi. Namun tiga hari setelah pernyataan itu, kata Yunarto, Projo membantah dan mengatakan Prabowo patriot sejati.
Menurut Yunarto, perubahan sikap Projo begitu juga langkah Budi Arie bergabung ke Gerindra memberikan penilaian, bahwa Projo tak lagi menjadi relawan yang memperjuangkan Jokowi, tetapi mengekor pada kekuasaan.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai rencana Ketua Umum Projo Budi ArieSetiadi gabung ke Partai Gerindra sebagai transaksi politik antara mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. Namun, menurutnya, perlu ditelususi secara mendalam apa motif di balik manuver Budi Arie yang dikenal sebagai loyalis Jokowi. “Ya, masalah berikutnya adalah, apa sogokan politik Jokowi ke Gerindra, dengan menghibahkan Projo itu,” kata Rocky dikutip dari Rocky Gerung Official, Senin (3/11).
Rocky menduga langka ini untuk menghentikan opini dari kalangan krtisis terkait desakan memeriksa Jokowi soal Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh. “Dapat menghentikan opini publik atau dapat menghentikan analisa para kritisi, kalangan yang menghendaki supaya mantan Presiden Jokowi diperiksa dalam banyak kasus, terutama kasus whoosh hari-hari ini,” jelasnya.
Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai, intrik politik Ketum Projo Budi Arie Setiadi bergabung ke Partai Gerindra menjadi bagian strategi politik Jokowi. Dia bilang, Jokowi ada di balik keputusan Budi Arie menjadi kader Gerindra. Langkah itu untuk memberi pengaruh Jokowi di partai berlambang kepala garuda itu.
“Menurut saya, itu sangat mungkin strategi Jokowi untuk menyusupkan Projo ke Gerindra, supaya Jokowi juga memahami arah dan strategi Gerindra mau apa ke depan,” katanya, kemarin. Hendri mengatakan, cara Projo mendekat ke pemerintahan bisa menjadi keuntungan politik bagi keluarga Jokowi.
Ia mengatakan, kepiawaian Jokowi dalam memberikan manuver politik tak bisa diragukan. Hendri menilai, apa yang dilakukan Projo murni sebagai strategi. “Bisa jadi seolah-olah dibuat mereka berpisah. Padahal itu sebuah strategi untuk memperkuat ide Jokowi sebelumnya, Prabowo-Gibran 2 periode,” tutur Hendri Satrio.
4. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tak panik IKN dilabeli kota hantu oleh suratkabar asal Inggris, The Guardian. Menurut Purbaya, pemberitaan media asing kerap salah juga, ia mengajak masyarakat tidak mudah percaya. “Jadi, jangan denger prediksi orang luar, sering salah kok,” ujar Purbaya di Gedung Nusantara V DPR, Senin (3/11).
Purbaya meyakini, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim masih berjalan. Bahkan, pemerintah menyetujui swasta boleh membangun perumahan di sana. “Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Nggak seperti yang diberitakan media asing. Ikutin Pak Presiden aja seperti apa,” ujar Purbaya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang menambah anggaran pembangunan IKN, namun opsi tersebut masih menunggu masuknya investasi swasta dalam pembangunan ibu kota baru itu.
Peluang penambahan anggaran disinggung Purbaya saat membahas kelanjutan proyek IKN. Ia memastikan pembangunan IKN tetap berjalan, meski tidak secepat sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah menyetujui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan di kawasan tersebut sebagai bagian dari strategi pendanaan jangka menengah. “Yang jelas, yang udah kita setujuin adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya udah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya,” ujar Purbaya.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pihak Otorita IKN melaporkan perkembangan pembangunan IKN usai disebut kota hantu oleh media asing. Ia menyebut, label kota hantu harus segera dijawab Otorita IKN dengan hasil kinerja yang akseleratif dan publikasi progres report secara berkala kepada publik.
“Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin dalam siaran persnya, kemarin. Khozin menyampaikan label yang disematkan itu perlu dijadikan bahan evaluasi bagi OIKN dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya di bidang komunikasi publik.
Sebelumnya, suratkabar harian asal Inggris, The Guardian menurunkan artikel berjudul : “Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city'”. Ia menyebut, anggaran IKN turun dari semula 2 miliar poundsterling atau sekitar Rp 43,8 triliun (kurs Rp 21.900) menjadi 700 juta poundsterling atau Rp 15,33 triliun.
5. IKN memasuki babak baru yang sangat krusial. Pasca diterbitkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN secara resmi mengumumkan percepatan pembangunan ekosistem kawasan legislatif yakni DPR/MPR/DPD dan Yudikatif (MA/MK/KY). Ini langkah monumental untuk melengkapi prinsip trias politica yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat pemerintahan baru Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, Perpres ini menjadi sinyal gas pol untuk pembangunan IKN tahap kedua. Jika tahap pertama fokusnya infrastruktur dasar yakni Istana Garuda, dan Istana Negara sebagai bahian dari ekosistem eksekutif, pada tahap kedua yang akan dimulai November 2025, fokusnya pembangunan institusi yang menopang demokrasi dan supremasi hukum.
Pembangunan fisik ekosistem legislatif dan yudikatif dianggarkan mencapai total Rp 11,6 triliun untuk kontrak tahun jamak periode 2025–2027. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan fasilitas pemerintahan yang modern dan representatif.
Detail proyek ekosistem legislatif, luas lahan 42 hektar. Estimasi anggaran (2025-2027) sebesar Rp 8,5 triliun. Fasilitas kunci meliputi Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum. Sedangkan detail proyek ekosistem yudikatif, luas lahan 15 hektar. Estimasi anggaran (2025-2027 sebesar Rp 3,1 triliun. Fasilitas kunci meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA).
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan, aparatur sipil negara ASN yang tidak masuk kerja tanpa izin atauu bolos kerja dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak akan mendapatkan hak-haknya seperti tunjangan dan pensiun. Zudan memperingatkan para ASN untuk lebih memahami risiko diberhentikan secara tidak hormat jika kedapatan bolos kerja.
“Saya ingin menyampaikan satu hal. Ternyata banyak sekali ASN kita, baik PNS maupun P3K yang diberhentikan, secara tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat karena tidak masuk kerja,” tegas Zudan dalam agenda BKN Menyapa yang diunggah YouTube BKNgoidofficial, Senin (3/11).
7. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai, putusan MK yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga tingkat pimpinan adalah langkah progresif dalam penguatan demokrasi. Willy menyebut keputusan ini lebih maju dibanding praktik di sejumlah negara demokrasi besar, termasuuk Amerika Serikat.
“Mayoritas negara hanya mengatur sampai kuota elektoral di tingkat uundang-undangnya atau mengaturnya di Undang-undang tentang Kesetaraan khusus, bukan di UU Parlemennya. Kita patut bersyukur untuk ini. Kita lebih maju dari Amerika dan Uni Eropa jika dibandingkan” imbuh Willy dalam keterangannya, Senin (3/11). Willy menilai, putusan MK ini tentunya memperkuat kesetaraan gender di DPR.
8. Mantan Presiden SBY hadiri reuni para mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di sebuah Hotel di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/11). Hadir dalam acara tersebut antara lain, eks Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, eks Menlu Hasan Wirajuda, eks Menteri BUMN Dahlan Iskan, eks Menkes Siti Fadilah Supari, eks Menkominfo Sofyan Djalil hingga mantan Menhut MS Kaban.
Dalam sambutannya, mantan Presiden SBY mengaku prihatin ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut sebagai penengah dalam konflik Kamboja dengan Thailand. “Saya merasa embarrassing, humiliated,” ujar SBY saat reuni dengan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dalam diskusi Purnomo Yusgiantoro Center Talks bertema ‘Keamanan Nasional Indonesia dalam Dinamika Tantangan Global’ di Jakarta, Senin (3/11).
Menurut SBY, kondisi tersebut menunjukkan berkurangnya peran dan wibawa ASEAN dalam menyelesaikan persoalan di dalam kawasannya sendiri. Padahal, ASEAN memiliki sumber daya dan kepemimpinan yang mumpuni untuk memelihara stabilitas regional.
9. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi saksi “Cikeas gelap” usai sang Ibu, Ani Yudhoyono meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan AHY dalam peluncuran buku ‘The Mentor : 9 Purnama di Sisi SBY’ karya Merry Riana, di Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (3/11).
“Kami menjadi saksi dua tahun gelap, Cikeas gelap, seperti hilang auranya. Dulu menjadi salah satu pusat kekuatan politik di Indonesia, dua tahun itu gelap,” katanya. AHY mengatakan, dirinya ikut terpukul, namun lebih sedih saat melihat sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sangat terpukul. “Kami semua terpukul, tapi lebih sedih ketika melihat seorang tokoh besar seperti Pak SBY yang begitu terpukul,” ujar AHY.
10. Eks Dirut KAI, Ignasius Jonan bantah bahas polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh dalam pertemuuan selama 2 jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11). “Tadi kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskab selama kurang lebih dua jam. Lama sekali ya?” kata Jonan usai pertemuan. “Enggak, enggak (bahas kereta cepat). Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu,” imbuhnya sambil tertawa.
Saat ditanya wartawan, apakah ada tawaran masuk Kabinet Merah Putih dari Prabowo, Johan mengaku, pertemuannya dengan Prabowo hanya sekedar diskusi, bukan membahas soal tawaran masuk kabinet. “Oh nggak, nggak ada (tawaran). Kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat. Itu aja kok. Boleh dong,” ujar Jonan.
Jonan lantas mengaku siap jika diberi amanah oleh Prabowo untuk mengemban posisi di pemerintahan. Dirinya siap menerima tawaran apapun selama tugas tersebut bisa diembannya. Namun sebaliknya, Jonan juga bisa saja menolak jika tidak menyanggupi. “Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih, ya (siap). Itu aja sih. Ya tergantung yang ngasih tugas,” kata Jonan.
Jubir KPK Budi Prasetyo meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh koperatif, artinya memenuhi panggilan. Ia mengatakan, keterangan sejumlah pihak sangat dibutuhkan tim penyelidik agar proses hukum berjalan progresif.
“Kami mengimbau siapa saja, pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” kata Budi Prasetyo, Senin (3/11). Saat ditanya apakah ada yang tidak koperatif, Budi mengatakan, hingga saat ini kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan. (Harjono PS)
