Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Diapit Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya (net)
Isu menarik hari ini cukup beragam. Kapolri jelaskan soal ledakan di SMAN 72 Jakarta : terduga pelakunya berasal dari lingkungan sekolah sendiri. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad bilang, usia terduga pelaku 17 tahun.
Isu menarik lainya, usai tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid, KPK tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 12 orang lainnya. Penangkapan Bupati Ponorogo ini menambah jumlah pejabat maling di Indonesia yang dicokok KPK.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya melantik Ketua dan Anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jumat (7/11). Anggotanya berjumlah 10 orang. Ketuanya Jimmly Assidiqie dan Mahfud MD jadi salah satu anggotanya. Roy Suryo Cs ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, masih berasal dari lingkungan sekolah tersebut. Kapolri menyebut, berdasarkan penelusuran, pelakunya merupakan seorang siswa. “Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Iya (pelajar),” kata Listyo di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11).
Listyo menyampaikan, pihaknya masih terus mendalami identitas, lingkungan, hingga tempat tinggal maupun rumah terduga pelaku. Saat ini, belum ada informasi pasti mengenai hal itu. “Sementara tidak ada (informasi itu). Ya, sedang kita dalami,” ucap Kapolri. Nantinya, kata Listyo, Polri akan menyampaikan hasil pendalaman kepada publik. “Tentunya setiap tahapan dan perkembangan yang perlu diinformasikan, akan kita informasikan,” beber Listyo.
Lebih lanjut, Listyo memerinci jumlah korban dari peristiwa tersebut mencapai lebih dari 50 orang. Disebutkan, 2 dua orang di antaranya perlu mendapat operasi. Satu orang yang dioperasi merupakan terduga pelaku. ‘’Salah satu dari yang saat ini dilakukan operasi terduga pelaku, dan untuk motif memang saat ini sedang kita dalami berbagai macam informasi, tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat diinformasikan,” pungkas Listyo.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, terduuga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara berusia 17 tahun. “Saya mendapat informasi (pelaku) masih dalam dioperasi. Iya masih dioperasi,” ujar Dasco di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11). “(Usia pelaku) 17 tahun,” imbuhnya.
Saat ditanya, apakah terduga pelaku berasal dari pihak sekolah atau merupakan siswa SMAN 72, Dasco enggan memberikan informasi lebih lanjut. “Nanti biar kepolisian yang akan menyampaikan,” kata Dasco.
Dasco juga menyampaikan, saat ini ada empat orang korban ledakan SMAN 72 Kelapa Gading yang akan menjalani operasi. “Yang dioperasi karena luka-lukanya cukup parah, ada yang di rahang, di kepala dan ada yang di muka,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menduga, terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, terpengaruh konten-konten yang beredar di media sosial. Dasco mengimbau pihak sekolah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai para siswanya.
“Ya, kita imbau kepada sekolah-sekolah untuk kemudian nanti menerapkan asas kehati-hatian, terutama kepada para murid. Jangan melihat-lihat gadget, ya itu antara lain mungkin karena pengaruh yang dilihat di media-media sosial,” ujar Dasco. Namun demikian, Dasco menegaskan, penyebab pasti ledakan dan dugaan motif belum bisa disimpulkan.
2. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjenguk para korban ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, di RS Islam Cempaka Putih. Dikatakan, Pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan peristiwa yang terjadi di SMAN 72 Ketika salat Jumat sedang berlangsung,” ujarnya seraya memastikan seluruh beaya pengobatan seluruh korban ledakan akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta. “Dalam keadaan yang seperti ini pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI,” kata Pramono di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).
Pramono menekankan telah meminta Dinkes DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Utara mendata identitas para korban. “Di mana pun yang terjadi pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI apakah di rumah sakit ini rumah sakit lain dan sebagainya, sehingga dengan demikian kami segera tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan juga ada Wali Kota saya minta untuk semuanya ditangani secara baik,” ucapnya.
Ketua MPR, Ahmad Muzani meminta Polri segera ungkap motif peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11), karena terjadi di lingkungan pendidikan. “Saya kira kejadian yang sangat mengejutkan, dan memprihatinkan. Karena peristiwanya terjadi di tengah-tengah dunia pendidikan,” kata Muzani di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
3. Ledakan dahsyat mengguncang lingkungan SMAN 72 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11) siang. Peristiwa itu menimbulkan kepanikan di kalangan siswa dan guru yang sedang bersiap-siap menjalankan ibadah di masjid SMAN 72. Menurut keterangan salah satu guru SMAN 72, ledakan pertama terdengar setelah iqomah dikumandangkan. Tak lama berselang, ledakan kedua terjadi di area luar masjid tersebut.
Para siswa dan guru langsung berlarian melakukan evakuasi. Seorang warga sekitarjuga mengatakan, ledakan terdengar saat siswa sedang melaksanakan salat Jumat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, 54 korban luka-luka dilevakuasi ke Balai Kesehatan Komplek Perumahan TNI AL Kelapa Gading untuk selanjutkan dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, RS Yarsi Cempaka Putih, dan Puskesmas Kelapa Gading untuk mendapatkan perawatan.
Sejumlah barang bukti ditemukan polisi di area Masjid SMAN 72 Jakarta , Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11). Salah satu barang bukti yang ditemukan adalah senjata api rakitan yang bertuliskan tiga nama pelaku penembakan di masjid luar negeri. Salah satunya adalah nama Brenton Tarrant, warga Australia yang menembak mati 51 jemaah Muslim di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada 15 Maret 2019 lalu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto menyebutkan pihaknya masih menelusuri lebih dalam terkait temuan senjata api dalam peristiwa ledakan di SMA 72 Jakarta. “Terkait gambar yang menyerupai senjata api itu masih kami dalami ya. Karena kami juga masih menunggu dari tim JIBOM (penjinak bom) untuk mensterilisasi lokasi itu,” kata Budhi. Ia menambahkan, pihaknya perlu memastikan terlebih dahulu terkait jenis senjata api tersebut. “Benda yang menyerupai senjata api itu perlu dipastikan dulu, itu air soft gun kah atau rakitan,” uujarnya.
4. Miris, belum genap sepekan, dua kepala daerah dicokok KPK karena kasus dugaan korupsi. Pertama, pada Senin (3/11), OTT KPK menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Kedua, pada Jumat (7/11), KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atas dugaan korupsi terkait mutasi dan promosi jabatan.
Sebelum itu, pada Agustus 2025 lalu, KPK juga menangkap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Berarti, penangkapan Bupati Ponoro gini menambah jumlah pejabat maling di Indonesia. Ketiganya belum genap setahun menjabat kepala daerah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, Sugiri ditangkap di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11) dan dibawa ke Jakarta, Sabtu (8/11) ini. “Benar,” tegasnya. Fitroh mengatakan, dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan beberapa pihak, salah satunya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. “Sudah (ditangkap),” ujarnya.
Menurut catatan, sejak tahun 2024 hingga Mei 2025, KPK telah menjerat 363 anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, KPK juga menangkap 201 kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga Gubernur yang terjerat kasus korupsi. “Kalau kita melihat data dari 2024 sampai dengan Mei 2025, KPK telah menjerat sejumlah 363 anggota DPR dan DPRD, 171 Bupati dan Wali Kota, dan 30 Gubernur,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (21/5) lalu.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Sabtu (8/11), pukul 08.10 WIB. Sugiri mengenakan jaket warna abu-abu tua, topi, dan masker yang menutup sebagian wajahnya. Saat tiba di KPK, Sugiri bungkam, tidak memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media. Ia hanya mengatupkan tangannya.
Selain Sugiri, KPK juga menggelendang 12 orang lainnya, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Direktur Utama RSUD Ponorogo, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta.
Mereka langsung naik ke lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5. Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo merespons soal kadernya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang ditangkap KPK. Ia menegaskan, partainya selalu mengingatkan seluruh kadernya untuk menjaga integritas dalam menjalankan jabatan publik. Ganjar sangat menyayangkan kenapa peringatan tersebut tidak dipatuhi oleh Sugiri.
“Perintah menjaga integritas sudah berkali-kali diberikan. Kita semua selalu saling mengingatkan. Namun jika yang bersangkutan tidak bisa menjaga, maka risiko itu ya harus dia tanggung,” ujarnya, Jumat (7/11). PDIP, tegas Ganjar, menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah dari partainya itu. “Kami hormati proses penegakan hukum,” kata Ganjar.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menerangkan, PDI-P akan menentukan sikap partai terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bila sudah ada penetapan status hukum oleh KPK. “Apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, partai akan membuat keputusan,” ujar Andreas, Jumat (7/11). Menurut Andreas, Sugiri masih berstatus sebagai terperiksa karena OTT tersebut baru saja terjadi. PDI-P akan mencermati perkembangan proses hukum terhadap Sugiri terlebih dahulu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meminta, bahaya laten korupsi di lingkungan pemerintah daerah perlu diagnosa yang baik, agar pemerintah pusat bisa memberikan intervensi secara tepat. “Karena itu, perlu diagnosis penyebab meningkatnya korupsi di daerah pada era desentralisasi. Diagnosis ini diperlukan agar politik desentralisasi nantinya tidak dijadikan kambing hitam meningkatnya korupsi di daerah,” kata Jamaluddin, Jumat (7/11).
Menurut dia, tingginya korupsi di daerah bukan semata karena politik desentralisasi, karena politik desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, serta memperkuat demokrasi dan pembangunan daerah. Namun demikian, politik desentralisasi membawa implikasi pada pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
Jamaluddin tidak sependapat dengan ongkos pilkada yang tinggi yang selalu dijadikan kambing hitam akar korupsi. Karena menurut dia, korupsi akhirnya dianggap bukan untuk memperkaya diri tapi untuk mengembalikan modal pilkada.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, kepala daerah yang nekat korupsi padahal baru beberapa bulan menjabat itu gejala lemahnya sistem hukum di Indonesia. Ia mengatakan, politik biaya tinggi terjadi di ruang gelap. Sebab, saat transparansi laporan biaya kampanye, tak pernah ada data kredibel yang menyebut ongkos pilkada mahal.
“Ini menunjukkan bahwa politik biaya tinggi justru terjadi di ruang gelap, arena di luar jangkauan mekanisme pelaporan dan pengawasan,” kata Titi, Kamis (6/11). Titi melihat, sistem hukum Indonesia lemah. Karena membiarkan praktik jual beli suara dan kursi kekuasaan, apalagi negara tak bisa mengatur hal tersebut.
“Kita sedang berhadapan dengan pembiaran sistematis oleh negara, di mana regulasi dan mekanisme pengawasan pendanaan politik baik oleh KPU, Bawaslu, maupun lembaga keuangan, tidak dibekali instrumen yang memadai untuk menelusuri aliran dana sesungguhnya dalam kontestasi elektoral,” ucapnya.
6. Presiden Prabowo Subianto akhirnya melantik Ketua dan Anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jumat (7/11). Anggotanya berjumlah 10 orang. Ketuanya Jimmly Assidiqie dan anggotanya 9 orang. Yakni, Menko Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri Idham Aziz, dan mantan Kapolri Badrodin Haiti.
“Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan di Istana Merdeka, Jumat.
Prabowo Instruksikan Komisi Reformasi Polri Beri Rekomendasi Langsung ke Presiden. Prabowo Instruksikan Komisi Reformasi Polri Beri Rekomendasi Langsung ke Presiden. Prabowo Tak Batasi Masa Kerja Komisi Reformasi Polri, tetapi Harus Laporan Tiap 3 Bulan. Prabowo Ingatkan Komisi Reformasi Polri: Hukum Kita Boleh Lengkap, tetapi Kalau Tak Adil Sulit Sukses. Terakhir, Prabowo Beri meyakinkan, bahwa kepastian hukum itu melahirkan keadilan.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu anggota Komisi Reformasi Polri, padahal Polri juga membentuk tim reformasinya sendiri untuk menyikapi demo yang pecah pada akhir Agustus 2025. Menurut Prabowo, kehadiran Listyo akan sangat membantu Komisi Reformasi Polri yang dibentuknya memiliki akses untuk meminta pandangan dan berdiskusi dengan internal Polri.
“Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini. Saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).
7. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyebut, Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya dan sembilan anggota lainnya segera bekerja. Bahkan, Prabowo meminta Komisi Reformasi Polri bisa memberikan laporan awal dalam waktu tiga bulan setelah dibentuk. “Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal tiga bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Jimly di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). Kongkretnya, kata Jimly, Presiden Prabowo menetapkan waktu tiga bulan bagi komisi untuk menyampaikan laporan awal.
8. Roy Suryo Cs akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka tetapi tidak langsung menahan mereka. “Delapan tersangka pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data dilaporkan Bapak Joko Widodo,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).
Edi mengatakan, penetapan tersangka melalui asistensi dan gelar perkara yang melibatkan pengawas internal dan eksternal. “Sebelum penetapan, dilakukan asistensi dan gelar perkara melibatkan ahli dan pengawas internal dan eksternal. Ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ITE, sosiologi hukum dan bahasa. Itu yang kami mintai keterangan sebagai ahli,” ujar dia.
Edi membagi dua klaster tersangka. Pertama, tersangka berinisial ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster kedua berinisial RS, RHS, dan TT. Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE.
Klaster kedua dikenakan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.
9. Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara terkait munculnya gelombang penolakan terhadap usulan soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Ia mengajak masyarakat melihat usulan tersebbut lebih positif. “Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak, itu bagian dari aspirasi. Tetapi, marilah sekali lagi kita mengajak semuanya untuk melihat yang positif. Melihat yang baik,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11).
Terlebih, kata Prasetyo, Soeharto merupakan pemimpin Indonesia terdahulu. Prasetyo meminta masyarakat lebih arif dan bijaksana, serta bersikap lebih dewasa. “Apalagi kalau bicaranya mengenai pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” tandas Prasetyo.
Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, pemerintah tetap menghormati dan menghargai perbedaan pendapat tentang pemberian gelar pahlawan. “Terhadap perbedaan pendapat yang ada, selama ini sudah kita sampaikan, kita menghormati dan menghargai,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).
Menurut Gus Ipul, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan pemerintah tetap menghormati setiap pandangan masyarakatnya. “Kita menghormati dan menghargai sepenuhnya. Lihatlah semua yang sudah pernah ditetapkan, setiap Presiden mulai zaman Bung Karno, dan juga Presiden-Presiden berikutnya,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, program transmigrasi era mantan Presiden Soeharto berperan besar membentuk potret kebhinekaan dan persatuan bangsa di tanah Papua. Atas jasa tersebut, Soeharto dinilai layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hal tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Musda Partai Golkar Papua Selatan di Merauke, Jumat (7/11). Bahlil menyampaikan, keragaman di Indonesia terlihat begitu indah.
MUI, PBNU, dan Muhammadiyah dukung Pak Harto jadi Pahlawan Nasional. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh berpandangan, setiap mantan presiden yang telah tiada layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menurutnya, mereka telah berjuang dan berkorban dalam memimpin Indonesia. “Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan presiden yang telah memimpin Indonesia,” kata Asrorun di Jakarta, kemarin.
Ketua PBNU bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur. Gus Ia memandang Soeharto dan Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda. “Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur, kemarin.
Menurut Gus Fahrur, pada era kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru di Asia berkat program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi. Selain itu, kata Fahrur, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menilai, Soeharto tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak mendapat penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan dan kepemimpinannya. “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya, kemarin.
10. Komika Pandji Pragiwaksono dijatuhi sanksi adat oleh Tongkonan Adat Sang Torayan (TAST), lembaga adat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Sanksi itu dijatuhkan buntut dari candaan Pandji yang dianggap menyinggung adat dan nilai budaya masyarakat Toraja. Ketua Umum TAST, Benyamin Rante Allo, mengatakan sanksi adat tersebut bersifat material dan moral, berdasarkan asas lolo patuan atau mengorbankan kerbau dan babi.
Pandji diwajibkan menyerahkan masing-masing 48 ekor kerbau dan 48 ekor babi. “Persembahan ini merupakan simbol pemulihan keseimbangan antara dunia manusia (lino tau) dan dunia arwah (lino to mate),” ujar Benyamin, Jumat (7/11). Selain sanksi hewan kurban, Pandji juga dikenai sanksi moral (lolo tau) berupa tanggung jawab sosial dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2 miliar. (Harjono PS)
