Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (net)
Isu menarik pagi ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Ajudannya Dwi Yoga Ambal langsung ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. “KPK lakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026.
Isu lainnya, hasil survei LSI menyebutkan, 53 persen responden takut berbicara politik. Hasil survei LSI yang dibacakan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyatakan, mayoritas masyarakat merasa khawatir terhadap potensi ancaman atau serangan dari negara lain terhadap NKRI. Isu hangat lainnya, perundingan AS dengan Iran yang dimediasi Pakistan gagal ccapai kesepakatan. Berikut isu selengkapnya.
1. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Ajudannya Dwi Yoga Ambal langsung ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. “KPK lakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4).
Dalam konstruksi perkara, ujar Asep, Gatut diduga menekan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung setelah proses pelantikan mereka sebagai pejabat. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan kesiapan mundur dari jabatannya dan ASN, jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Surat bermaterei dengan tanggal yang dikosongkan itu diduga dijadikan alat penekan terhadap para kepala OPD dalam memenuhi permintaan dari bupati, termasuk saat dimintai setoran uang. Mereka terancam dicopot dari jabatan bahkan diminta mundur sebagai ASN.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyampaikan permintaan maaf usai terjaring OTT KPK. “Mohon maaf,” ujar Gatut singkat saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta menuju mobil tahanan, pada Mingguu (12/4). Berdasarkan pantauan, Gatut bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, digiring ke mobil tahanan sekitar pukul 00.18 WIB. Keduanya mengenakan rompi tahanan KPK. Gatut irit bicara ketika ditemui awak media. Dia hanya tersenyum sejak keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK hingga hendak memasuki mobil tahanan. Sementara itu, Dwi Yoga Ambal berjalan dengan wajah serius tanpa memberikan keterangan.
2. KPK menyita sejumlah uang tunai dalam OTT di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (10/4). “Dalam kegiatan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Sabtu (11/4) tanpa menyebut jumlahnya. Dalam OTT tersebut, KPK amankan 18 orang. Sebanyak 13 orang di antaranya telah diboyong ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. “Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, yaitu Bupati, sebelas orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang merupakan pihak lainnya,” imbuh Budi.
Ia menjelaskan, adik Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, yakni Jatmiko Dwijo Saputro yang menjabat anggota DPRD Kabupaten Tulungagung ikut terjaring OTT KPK. “Benar (Jatmiko ikut kena OTT),” ujar Budi Prasetyo. Dijelaskan, Jatmiko masih diperiksa intensif setelah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.48 WIB. Namun Budi belum menjelaskan peran Jatmiko dalam perkara yang tengah diusut.
DPD Partai Gerindra Jawa Timur menegaskan, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terjaring OTT KPK belum resmi menjadi kader partainya. Ketua OKK DPD Gerindra Jawa Timur, Hidayat memastikan, Gatut Sunu belum resmi tergabung sebagai kader. “Masih belum,” kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (11/4). Namun, Hidayat tak menampik bila sebelumnya Gatut menyatakan akan bergabung dengan Gerindra. Tetapi, belum mendapat lampu hijau dari DPP Partai Gerindra. “Memang ada proses, namun belum resmi menjadi kader Gerindra. Karena belum ada keputusan dari DPP,” ujarnya.
3. Presiden Prabowo Subianto akan menjelaskan ke Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai posisi Indonesia di peta geopolitik dunia saat ini. “Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4). Dijelaskan, Prabowo telah berangkat ke Rusia dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (12/4) malam.
Kata Teddy, kedua kepala negara juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia. Pertemuan kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang dinamis. “Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial,” ungkapnya.
Teddy juga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan minyak dari Rusia dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Senin (13/4). Menurut Teddy, Prabowo akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerja sama dengan pemerintah Rusia.
4. Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus menyuarakan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Dari ruang perawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Andrie menegaskan keadilan hanya dapat dicapai jika perkara tersebut diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer. “Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer,” tegas Andrie dalam surat pernyataannya. Dalam suratnya, Andrie menekankan, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang pelaku. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan keadilan sekaligus mencegah terulangnya aksi kekerasan serupa. “Yang paling penting bagi saya, siapa pun pelakunya, baik sipil maupun terindikasi keterlibatan prajurit militer harus diadili melalui peradilan umum,” kata Andrie.
Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Fatia Maulidiyanti menyebut, aktivis KontraS Andrie Yunus telah menjalani lima kali operasi pada bagian kulit hingga mata imbas penyiraman air keras oleh anggota TNI. “Andrie sudah menjalani sekitar lima kali operasi untuk kulit dan juga mata. Untuk kulitnya sudah dijalankan operasi skin graft (cangkok kulit), jadi penambalan dari kulit paha ke sekujur badannya di bagian dada, leher, dan lengan gitu,” kata Fatia saat aksi memperingati 30 hari penyiraman air keras tersebut di depan RSCM, Jakarta, Minggu (12/4).
Fatia mengatakan Andrie Yunus masih harus menjalani pengobatan selama beberapa bulan ke depan. Empat bulan lagi, kata dia, direncanakan Andrie akan menjalani operasi mata.
“Jadi Andrie akan masih tetap menjalani pengobatan sampai dengan beberapa bulan ke depan dan empat bulan lagi juga Andrie rencananya akan kembali dioperasi matanya begitu,” sebutnya.
5. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyebut, struktur organisasi PSI terus menunjukkan perkembangan signifikan. Di hadapan perwakilan DPW PSI, Kaesang mengatakan, hingga saat ini, pembentukan Dewan Pimpinan di tingkat kecamatan telah mencapai 74 persen. “Kami tegaskan kepada teman-teman DPW supaya jalannya jauh lebih baik lagi ke depannya,” kata Kaesang, dalam sambutannya pada acara konsinyering DPP-DPW PSI di Hotel Santika Premier, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/4). Kaesang mengungkapkan, berdasarkan catatan internal partai, jumlah DPC yang telah terbentuk mencapai 5.372 unit di seluruh Indonesia. Ia menilai, capaian ini sebagai progres besar dibandingkan kondisi awal saat dirinya mulai memimpin PSI.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengklaim, banyak tokoh dan kader parpol lain yang akan bergabung ke PSI. “Jumlahnya banyak, banyak yang akan bergabung, angkanya terus bergerak,” kata Grace di sela-sela acara konsinyering DPP-DPW PSI di Hotel Santika Premier, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/4). Grace tidak merinci jumlah kader parpol lain yang telah bergabung PSI, namun dia menegaskan tren tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap PSI. Menurut Grace, PSI membuka diri bagi siapa pun yang ingin bergabung, termasuk tokoh maupun kader dari latar belakang partai berbeda. “PSI adalah partai super terbuka di mana semua orang diterima, semua orang adalah pemegang saham. Partai ini bukan partai keluarga, bukan partai sekelompok orang segelintir orang saja,” kata dia.
6. Hasil survei LSI menyebutkan, 53 persen responden takut berbicara politik. Rinciannya, 12 persen responden menyatakan selalu takut berbicara masalah politik, 41 persen menyatakan masyarakat sering takut bicara politik, 28 persen menyatakan masyarakat jarang takut bicara politik, 14 persen menyatakan masyarakat tidak pernah takut bicara politik, 5 persen sisanya tidak tahu dan tidak menjawab. ‘’Bila digabung antara 12 persen responden yang menilai masyarakat selalu takut bicara politik dan 41 persen responden yang menilai masyarakat sering takut bicara politik, maka angkanya menjadi 53 persen,’’ kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4).
Hasil survei LSI yang dibacakan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4), menunjukkan mayoritas masyarakat merasa khawatir terhadap potensi ancaman atau serangan dari negara lain terhadap NKRI. Disebutkan, dalam survei nasional yang dilakukan pada 4–12 Maret 2026, sebanyak 90,1 persen responden mengaku merasa khawatir. Rinciannya, 46,9 persen menyatakan sangat khawatir, sementara 43,2 persen lainnya merasa cukup khawatir. Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden yang mengaku tidak khawatir.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menyatakan mayoritas responden merasa puas dengan kondisi demokrasi di Indonesia era kiwari. Hasilnya, 9,5 persen responden menyatakan sangat puas sementara 60,3 persen menyatakan cukup puas. “69,8 persen menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia,” tulis Djayadi dalam paparannya di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4). Responden yang menyatakan kurang puas ada 25,2 persen; 2,2 persen menyatakan tidak puas sama sekali; dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Hasil penelitian LSI menyebut, publik ingin presiden bekerja sesuai janji kampanyenya, bukan berdasarkan Pokok-Pkok Haluan Negara (PPHN) atau Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) versi baru. Djayadi menuturkan, 28,7 persen responden ingin presiden bekerja menurut GBHN atau PPHN yang ditetapkan MPR. Sedangkan mayoritas responden yakni 63,3 persen menghendaki presiden bekerja sesuai dengan janji-janji kepada rakyat pada masa kampanye pilpres dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
7. Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara soal penggunaan anggaran Rp 113 miliar untuk membayar Event Organizer (EO). Dadan mengatakan, keterlibatan EO merupakan kebutuhan strategis bagi lembaganya yang masih dalam tahap awal pembentukan sistem dan tata kelola operasional. “Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” katanya dalam keterangannya, Minggu (12/4). “Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu,” ujar Dadan lagi.
8. Muhammad Kerry Adrianto Riza dkk yang jadi terdakwa kasus korupsi terkait minyak mentah melaporkan empat hakim yang mengadilinya ke Bawas MA dan Komisi Yudisial (KY). Kata pengacara Kerry, empat hakim tersebut diduga melanggar kode etik. Empat hakim yang dilaporkan adalah Fajar Kusuma Aji selaku ketua majelis hakim, dan tiga hakim anggotanya yakni Khusnul Khatimah, Adek Nurhadi, dan Sigit Herman Binaji. Sementara, satu hakim anggota Mulyono tidak ikut dilaporkan ke Bawas MA dan KY. “Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan hakim/majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara,” ujar penasihat hukum Kerry, Didi Supriyanto.
9. Dua kapal perang Angkatan Laut AS melintasi Selat Hormuz untuk mulai membersihkan ranjau yang dipasang Iran, kata Komando Pusat AS (Centcom) pada Sabtu (11/4). Namun, klaim tersebut dibantah Teheran dan Korps Garda Revolusi Iran mengancam akan menindak keras kapal-kapal militer yang melintasi jalur tersebut. Informasi tersebut muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington mulai membersihkan selat tersebut. “Hari ini, kami memulai proses untuk membangun jalur baru dan kami akan segera membagikan jalur aman ini kepada industri maritim untuk mendorong arus perdagangan yang bebas,” kata komandan Centcom, Laksamana Brad Cooper, dilansir AFP, Minggu (12/4). USS Frank E Peterson dan USS Michael Murphy adalah dua kapal perusak berpeluru kendali yang terlibat dalam operasi tersebut.
10. Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan, delegasi Iran menolak persyaratan yang diajukan Washington. Menurut laporan CNN, Minggu (12/4), Vance mengatakan tidak ada kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang secara permanen setelah pembicaraan panjang di Islamabad, Pakistan. “Kami telah melakukan ini selama 21 jam, dan kami telah mengadakan sejumlah diskusi substantif dengan pihak Iran. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kita belum mencapai kesepakatan,” kata Vance dalam konferensi pers di Islamabad.
Ketika ditanya apa syarat-syarat yang ditolak Iran, Vance mengatakan, Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir setelah negosiasi selama berjam-jam antara kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. “Faktanya, kita perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan berupaya mendapatkan senjata nuklir, dan mereka tidak akan berupaya mendapatkan alat-alat yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat memperoleh senjata nuklir,” tegas Vance.
11. Pemerintah Iran membeberkan alasan di balik kegagalan perundingan dengan Amerika Serikat (AS) yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Meski tidak menghasilkan kesepakatan, Teheran menegaskan, jalur diplomasi tetap akan berlanjut. Jubir Kemenlu Iran, Esmaeil Baqaei, pada Minggu (12/4) mengatakan perundingan berakhir tanpa hasil karena tuntutan yang diajukan pihak AS dinilai berlebihan.
Ia mengungkapkan, kedua pihak sebenarnya telah mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu. Tapi, masih terdapat perbedaan pandangan pada 2-3 topik utama yang menjadi penghambat kesepakatan. “Dalam beberapa isu kami telah mencapai pemahaman bersama, tetapi masih ada perbedaan pada dua hingga tiga hal penting,” ujarnya, sebagaimana dilansir Tasnim News Agency, kantor berita yang dekat dengan Garda Revolusi Iran.
12. Pemerintah Pakistan menegaskan akan terus berperan sebagai mediator dalam upaya dialog antara Amerika Serikat dengan Iran, meski perundingan terbaru di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Dalam pernyataan resminya pada Minggu (12/4), Kemenlu Pakistan menyampaikan harapan agar kedua pihak tetap menjaga komitmen terhadap gencatan senjata serta melanjutkan upaya diplomasi. “Kami berharap kedua pihak tetap melanjutkan dialog dengan semangat positif demi mencapai perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan, baik bagi kawasan maupun dunia. Sangat penting bagi kedua pihak untuk tetap mematuhi komitmen gencatan senjata,” demikian pernyataan tersebut, dikutip dari TASS. (Harjono PS)
