Dr. Ahmad Effendy Choirie
Oleh : Dr. Ahmad Effendy Choirie
Hubungan Indonesia-Rusia adalah cermin dari dinamika geopolitik global yang terus berubah. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak mengikuti arus besar pertarungan kekuatan dunia. Dari era Soekarno hingga Prabowo Subianto, relasi kedua negara mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan nasional, dan tekanan eksternal.
Fondasi Sejarah : Soekarno dan Uni Soviet
Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet. Kedekatan ini bukan semata-mata karena kesamaan ideologi, melainkan karena kesamaan posisi sebagai negara yang menentang imperialisme dan kolonialisme.
Uni Soviet, di bawah Nikita Khrushchev memberikan dukungan besar kepada Indonesia, baik dalam bentuk bantuan militer maupun pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek monumental seperti Gelora Bung Karno menjadi simbol nyata kerja sama tersebut.
Pada fase ini, hubungan Indonesia–Rusia (dulu Uni Soviet) berada pada titik puncak strategisnya. Namun, perubahan politik domestik Indonesia pasca-1965 serta pergeseran orientasi ke Barat membuat hubungan tersebut meredup. Indonesia mulai mengambil jarak dari blok Timur, seiring dengan perubahan konstelasi politik global.
Masa Transisi dan Stagnasi
Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menandai babak baru hubungan internasional Rusia, termasuk dengan Indonesia. Dalam periode ini, Rusia lebih fokus pada konsolidasi internalnya, sementara Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensi yang berujung pada Reformasi 1998.
Akibatnya, hubungan bilateral kedua negara cenderung stagnan. Tidak ada lompatan signifikan dalam kerja sama ekonomi, politik, maupun militer. Indonesia lebih banyak berorientasi ke Barat dan kawasan Asia Pasifik sebagai mitra strategis utama.
Kebangkitan Rusia dan Peluang Baru
Kembalinya Rusia sebagai kekuatan global di bawah Vladimir Putin membuka peluang baru bagi Indonesia. Rusia tampil lebih percaya diri dalam percaturan global, termasuk dalam bidang energi, militer, dan diplomasi internasional.
Pada era Joko Widodo, hubungan Indonesia–Rusia kembali menunjukkan geliat positif. Kerja sama di bidang pertahanan, seperti rencana pengadaan alutsista, serta potensi kerja sama energi menjadi fokus utama.
Namun, dinamika global kembali menguji hubungan ini, terutama pasca Invasi Rusia ke Ukraina 2022. Konflik tersebut tidak hanya mengubah peta geopolitik dunia, tetapi juga mempersempit ruang gerak negara-negara seperti Indonesia dalam menjaga keseimbangan diplomasi.
Era Prabowo: Ujian Politik Bebas Aktif
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, hubungan Indonesia-Rusia memasuki fase yang lebih kompleks. Dunia saat ini tidak lagi bipolar seperti era Perang Dingin, tetapi juga tidak sepenuhnya multipolar yang stabil.
Ketegangan antara Barat dan Rusia masih tinggi, bahkan cenderung meningkat. Dalam situasi ini, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis yang tidak mudah. Mendekat ke Rusia berarti membuka peluang kerja sama di bidang energi, pangan, dan pertahanan.
Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tekanan dari negara-negara Barat, baik dalam bentuk sanksi maupun pembatasan kerja sama ekonomi. Sebaliknya, menjaga jarak dari Rusia dapat memberikan stabilitas dalam hubungan dengan Barat, tetapi berisiko mengurangi ruang manuver Indonesia dalam memainkan peran globalnya.
Di sinilah relevansi politik luar negeri bebas aktif kembali diuji. Prinsip ini menuntut Indonesia untuk tidak terjebak dalam blok kekuatan mana pun, sekaligus tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional.
Kepentingan Nasional sebagai Kompas Utama
Dalam perspektif ilmiah, hubungan internasional pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan nasional (national interest). Oleh karena itu, relasi Indonesia–Rusia harus diletakkan dalam kerangka pragmatis dan rasional, bukan emosional atau ideologis.
Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerja sama dengan Rusia tanpa mengabaikan risiko geopolitik yang menyertainya. Diversifikasi mitra strategis menjadi kunci penting agar Indonesia tidak bergantung pada satu kekuatan global tertentu.
Warisan diplomasi Soekarno yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) tetap relevan hingga saat ini. Namun, implementasinya membutuhkan kecermatan, ketegasan, dan keberanian politik.
Penutup: Menjadi Pemain, Bukan Penonton
Pasang surut hubungan Indonesia–Rusia dari era Soekarno hingga Prabowo menunjukkan bahwa diplomasi adalah seni membaca perubahan zaman. Tidak ada hubungan yang statis; semuanya bergerak mengikuti dinamika global.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia harus mendekat atau menjauh dari Rusia, melainkan bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan kepentingannya di tengah rivalitas kekuatan besar dunia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain aktif dalam geopolitik global.
Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika kebijakan luar negeri dijalankan secara konsisten, cerdas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dari Soekarno ke Prabowo, sejarah telah memberikan pelajaran berharga: bahwa kedaulatan dan kesejahteraan tidak hanya ditentukan di dalam negeri, tetapi juga dipertaruhkan di panggung dunia.
(Penulis adalah Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), mantan Anggota DPR/MPR dari Fraksi PKB, dan mantan wartawan).
