Presiden Prabowo Subiantom (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto mengutarakan harapannya ingin memiliki umur panjang demi melihat kejayaan Indonesia. Ia pun mengutip lirik lagu “Pertemuan” karya Anna Mathovani untuk menggambarkan keinginannya untuk hidup 1.000 tahun lagi. “Saya ingin hidup seribu tahun lagi karena saya ingin melihat Indonesia jaya, rakyat Indonesia makmur, Indonesia dihormati, dibanggakan oleh bangsa-bangsa lain,” kata Prabowo saat meremikan pembangunan 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Di sisi lain Prabowo membantah pernyataan pihak yang menyebut ‘Indonesia gelap’. Menurutnya, orang yang berkoar-koar Indonesia gelap memiliki mata yang buram.
Isu lainnya, Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel akan menggugat KPK secara perdata dan pidana dengan nilai ganti rugi Rp 300 triliun. “Saya akan gugat KPK, ya. Gugatan kita enggak tanggung-tanggung. Kita akan gugat KPK Rp 300 triliun,” ujar Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/4). Noel mengaku banyak dirugikan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat keamanan dan keselamatan kerja (K3) di Kemenaker. Menanggapi rencana tersebut, Jubir KPK Budi Prasetyo menyarankan, eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel lebih fokus untuk mengikuti proses persidangan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker tanpa adanya opini di luar konstruksi perkara. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan harapannya ingin memiliki umur panjang demi melihat kejayaan Indonesia. Ia pun mengutip lirik lagu “Pertemuan” karya Anna Mathovani untuk menggambarkan keinginannya untuk hidup 1.000 tahun lagi. “Saya ingin hidup seribu tahun lagi karena saya ingin melihat Indonesia jaya, rakyat Indonesia makmur, Indonesia dihormati, dibanggakan oleh bangsa-bangsa lain,” kata Prabowo saat meremikan pembangunan 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).
Pada kesempatan tersebut, Prabowo menceritakan kunjungannya ke sebuah SMA di Cilacap. Ia mengaku optimistis melihat semangat para pelajar yang dinilainya mencerminkan masa depan cerah bagi Indonesia. “Saudara-saudara sekalian, saya tadi dari SMA di Cilacap saya lihat anak-anak SMA-nya cerah, semangat. Masa depan kita bagus. Kita kompak, kita bersatu,” ujarnya. Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan.
“Jangan lihat latar belakang, jangan lihat suku, jangan lihat kelompok etnis, jangan lihat perbedaan adalah baik. Perbedaan adalah kekayaan,” ujarnya. “Perbedaan jangan kita biarkan menjadi sekat-sekat. Kekurangan kita saling tutup. Kesalahan kita saling ingatkan. Kelalaian segera kita koreksi ya kan. Semua tujuannya adalah kebaikan bangsa,” lanjutnya.
Presiden Prabowo Subianto membantah pernyataan pihak yang menyebut ‘Indonesia gelap’. Menurut Prabowo, orang yang berkoar-koar Indonesia gelap memiliki mata yang buram. Ia mempersilakan bila orang-orang pintar tersebut mau kabur dari Indonesia daripada mengatakan situasi dalam negeri gelap. “Terus kita dibikin apalagi, Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Jika ada yang mau kabur, kabur saja,” ujar Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).
Prabowo mengatakan, jika orang pintar ingin kabur, mereka dipersilakan kabur ke Yaman. Prabowo lantas menyarankan orang pintar untuk membaca berita, di mana Indonesia negara teraman di dunia. “Kau kabur saja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana. Hei orang-orang pintar, bukalah berita, lihatlah kita ditempatkan sebagai tempat yang paling aman di dunia sekarang. Kabur saja deh. Iya, kabur saja, biar kita enggak gaduh,” ujar Prabowo. “Apa pun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto memberi ultimatum keras kepada pejabat maupun intelektual yang tidak memiliki jiwa patriotisme untuk mundur dari jabatannya. “Pilih, bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar apapun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya, carilah orang lain,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat “groundbreaking” 13 proyek hilirisasi di Cilacap Jawa Tengah, Rabu (29/4).
Prabowo menegaskan, kepintaran para ilmuwan maupun teknokrat seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan digunakan pada hal yang merugikan bangsa Indonesia. “Jangan kepandaian itu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain, kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Kalau saudara mau, silahkan. Jangan ikut pemerintah yang saya pimpin,” kata Prabowo. Ia juga meminta para intelektual menjadi “Profesor Merah Putih” yang berdiri membela rakyat dan tidak menggunakan kepandaian mereka untuk menutupi korupsi serta perampokan uang negara.
Presiden Prabowo Subianto menyindir pengusaha yang mengeruk kekayaan dari dalam negeri, tetapi menyimpan hasil kekayaannya di luar negeri. Prabowo mempertanyakan jiwa nasionalisme mereka karena telah menerima konsesi tambang hingga kredit dari bank rakyat, tetapi hasilnya justru mengalir ke luar negeri. “Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka,” kata Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2 di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).
“Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan. Kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tetapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujarnya. Prabowo menegaskan, bangsa Indonesia tidak ingin fenomena pengusaha menaruh uang di luar negeri diteruskan. “Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mengalirkan kembali kekayaan negara kepada rakyat melalui berbagai program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menegaskan, MBG telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kini memiliki kepastian pasar atas hasil produksinya. Prabowo menyatakan akan meneruskan MBG hingga selesai.
“Kita sudah menghasilkan MBG (untuk) puluhan juta (orang). Dan kita akan teruskan sampai selesai. Banyak kekurangan kita selesaikan. Tapi kita sudah merasakan manfaatnya. Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil, puso, rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang banting harga,” ujar Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap 2 di Cilacap, Jateng, Rabu (29/4).
Prabowo menegaskan, kehadiran program tersebut menggerakkan ekonomi desa, termasuk membuka lapangan kerja melalui pembangunan dapur umum dan koperasi di berbagai wilayah. Prabowo mengeklaim kebijakan pemerintah saat ini bertujuan mengembalikan dana negara yang sebelumnya berpotensi bocor akibat korupsi, dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. “Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi,” jelasnya.
2. Presiden Prabowo Subianto sempat me-roasting Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelum melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Momen itu terjadi saat Prabowo mengabsen satu per satu pejabat yang hadir. Kelakar dimulai ketika Prabowo memanggil nama Trenggono. Dia kembali mengungkit Trenggono yang pernah pingsan di tengah acara karena kecapekan. “Saudara Sakti Wahyu Trenggono, sakti terus ya. Enggak boleh pingsan lagi. Sudah saya enggak panggil-panggil hari Sabtu-Minggu, saya enggak panggil lagi,” kata Prabowo dalam tayangan YouTube Setpres, Rabu.
Selanjutnya, Prabowo memanggil nama Kapolri (29/4). Ketika melihat Kapolri, Prabowo merasa pimpinan Korps Bhayangkara itu lebih kurus. Prabowo pun bertanya sambil bercanda kepada Kapolri, apakah dirinya stres bekerja sehingga badannya semakin kurus? “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Makin kurus kau ya. Kenapa makin kurus? Stres? Ha ha,” imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 13 proyek hilirisasi tahap kedua di berbagai wilayah Indonesia. Adapun 13 proyek hilirisasi itu berada di sektor energi hingga pertanian. Peresmian groundbreaking ini dilakukan Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4). “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Rabu 29 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan sangat bangga meluncurkan groundbreaking hilirisasi tahap dua, mencakup 13 proyek strategis hilirisasi,” kata dia.
Prabowo mengatakan, nilai 13 proyek hilirisasi ini mencapai Rp116 triliun. “Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun, meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Prabowo. Proyek Sampah Tahap II Menyasar 12 Daerah Artikel Kompas.id Dia juga menegaskan, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Menurutnya, pada tahun ini, pemerintah akan terus menambah jumlah proyek hilirisasi.
3. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan lakukan investasi besar-besaran di bidang pendidikan. “Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita, ya. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya,” kata Prabowo usai meninjau SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Rabu (29/4). Bagi Prabowo, sekolah adalah hal yang sangat penting. Prabowo mengatakan setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan terbaik. “Mereka yang lulus juga kita harus siapkan untuk bekerja dengan baik,” lanjutnya.
Prabowo targetkan renovasi 288.000 sekolah rampung tahun 2028. “Saya berharap renovasi semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah,” kata Prabowo. Dia bilang, sudah 17.000 sekolah yang telah direnovasi pada 2025. “Tahun ini sudah 70.000 sekolah (renovasi),” kata Prabowo. Untuk tahun 2026 ini, dia berharap akan lebih banyak sekolah direnovasi. “Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200.000. Kalau 100.000 (di tahun) 2027, 100.000 (di tahun) 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” tutur Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto ingin anak-anak sekolah belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sejak duduk di bangku sekolah dasar lewat lewat papan interaktif digital (PID) atau smartboard yang dibagikan kepada seluruh sekolah di Indonesia. “Nanti kita ada studio pusat di Jakarta. Guru-guru terbaik, umpamanya Bahasa Inggris ya kita ambil native speaker, dia bisa mengajar ke semua yang perlu,” kata Prabowo saat mengunjungi SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4). “Bahasa Mandarin (juga) begitu, kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa Bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing lainnya mulai dari SD,” imbuhnya. Menurut Prabowo, PID bisa mendorong kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lebih interaktif dan mudah diakses baik oleh siswa maupun guru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada energi pada akhir tahun 2029 mendatang. Prabowo memastikan, pemerintah akan bekerja cepat supaya target swasembada itu bisa dicapai lebih dulu. “Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat ya,” kata Prabowo, di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, dikutip dari YouTube Setpres, Rabu (29/4).
Prabowo optimistis mengingat Indonesia dikaruniai sumber yang luar biasa. Menurut dia, tugas pemerintah hanya tinggal mengelola sumber tersebut sepandai-pandainya dan seberani mungkin. “Kita optimis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa, tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak. Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak,” imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo di Kompleks Makam Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Dikutip dari keterangan Bakom Pemerintah RI, kedatangan Prabowo disambut antusias warga yang telah menunggunya di sepanjang area makam. Prosesi ziarah berlangsung khusyuk, Prabowo memanjatkan doa serta menaburkan bunga ke makam sang kakek. Di sela ziarah tersebut, Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa warga yang antusias menyambutnya. Kepala Negara menyalami sejumlah warga serta menerima doa dan dukungan dari masyarakat setempat.
4. Kepala Bakom, M Qodari mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan resmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah ditingkatkan kualitasnya pada Mei 2026. Qodari menyebut, RSUD ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan, di mana pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D dan tipe D pratama menjadi tipe C. “21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada bulan Mei 2026,” ujar Qodari dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/4). Dengan peningkatan tersebut, ke-21 rumah sakit akan memiliki layanan spesialis dasar serta kapasitas layanan yang lebih besar. Qodari menyampaikan, 21 rumah sakit ini rencananya akan dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik.
5. Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel akan menggugat KPK secara perdata dan pidana dengan nilai ganti rugi Rp 300 triliun. “Saya akan gugat KPK, ya. Gugatan kita enggak tanggung-tanggung. Kita akan gugat KPK Rp 300 triliun,” ujar Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/4). Noel mengaku banyak dirugikan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat keamanan dan keselamatan kerja (K3) di Kemenaker.
Noel mengklaim, KPK banyak menyebar kebohongan tentang dirinya, seperti memeras pihak swasta. Padahal, menurut dia, saksi yang dihadirkan dalam sidang tidak menyatakan demikian. “Saya rugi secara in-materiil. Karena selama ini kan diorkestrasi hasil pemerasaan Immanuel 30-an mobil, lantas ratusan miliar, lantas banyak hal yang lain-lain yang di-framing ke saya, dan itu akan menjadi materi gugatan saya,” kata Noel.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyarankan, eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel lebih fokus untuk mengikuti proses persidangan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker tanpa adanya opini di luar konstruksi perkara. Pernyataan tersebut menanggapi rencana Noel gugat KPK Rp 300 triliun. “KPK tentu mengharapkan kepada yang bersangkutan agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan, lebih fokus di dalam forum persidangan itu sendiri supaya proses hukum yang berjalan ini juga bisa lebih jernih tanpa opini-opini yang kemudian coba dibangun di luar konstruksi perkara,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (29/4). Budi mengatakan, JPU sudah menyampaikan setiap fakta dalam konstruksi perkara tersebut sehingga KPK meminta agar masyarakat menunggu putusan sidangnya.
Eks protokoler mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, Syamazzka Zakirni mengaku kaget saat Noel ditangkap KPK dalam OTT pada 20 Agustus 2025 malam. Hal ini Azka sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam sidang lanjutan untuk kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. “Saya kaget banget, kok bisa bapak ditangkap OTT, gitu,” ujar Azka sambil terisak di sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/4).
Azka yang tengah hamil tua ini menangis tersedu-sedu ketika mengingat momen Noel ditangkap KPK. Dia mengaku tidak menyangka Noel dijerat dengan tuduhan melakukan korupsi karena Noel sering mengingatkan anak buahnya. “Bapak saja ke kita tuh keras ngelarang untuk hal-hal kayak gitu,” kata Azka. Dengan suara bergetar, Azka mengaku terpukul melihat Noel memakai rompi orange dari KPK. “Saya sangat kaget dan saya terpukul banget dengan hal itu. Kok bisa kejadiannya bapak ditangkap dengan kasus itu,” kata Azka.
6. Sejumlah kelompok buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja berencana kembali merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 bersama Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/5). Peringatan tersebut diperkirakan akan dihadiri ratusan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Perayaan May Day 2026 yang akan kembali dirayakan bersama Presiden Prabowo pertama kali diungkap oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Ia mengatakan, sekitar 200.000 buruh diperkirakan memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dan menyampaikan pidato pada pukul 08.30 WIB. “Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir,” kata Andi Gani, dalam keterangannya, Rabu (15/4). Terkini, massa buruh dari kelompok lain yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengabarkan akan turut serta merayakan May Day di Monas.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, semula perayaan May Day direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR dan dilanjutkan ke kawasan Indonesia Arena. Namun, rencana tersebut diubah setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo. “Tentu ada alasan mengapa KSPI memindahkan rencana May Day 1 Mei 2026 yang seyogianya di depan gedung DPR dan dilanjutkan ke area Indonesia arena diubah menjadi ke Monas Jakarta,” kata Said, dalam konferensi pers daring, Rabu (29/4).
Ia mengungkapkan, pertemuan dengan Presiden berlangsung pada Selasa (28/4) selama kurang lebih satu setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, KSPI bersama Partai Buruh membahas persoalan perburuhan sekaligus arah masa depan Indonesia. “Dari diskusi yang kurang lebih hampir satu jam setengah tersebut, KSPI dengan didukung oleh Partai Buruh memutuskan untuk mengadakan perayaan May Day bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto dan teman-teman serikat buruh lainnya di Monas,” ujar Said.
7. Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi yang mengsulkan gerbong khusus perempuan di KRL dipindah ke tengah menuuai kritik dari erbagai kalangan. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Derta Rohidin mengatakan, mengubah posisi gerbong perempuan tidak akan mengurangi risiko tabrakan antar kereta.
Menurutnya, usulan Menteri PPPA tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya terkait tata kelola sistem perkeretaapian sekarang. “Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” jelasnya, Rabu (29/4).
“Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kecelakaan kereta api di Indonesia masih dipicu oleh faktor human error dan gangguan sistem operasional, bukan pada konfigurasi posisi gerbong penumpang. Artinya, mengubah posisi gerbong perempuan tidak secara langsung mengurangi risiko tabrakan antarkereta,” ujar Derta.
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam. Selain itu, Sari meminta evaluasi dan monitoring berkala terhadap sistem perkeretaapian agar kejadian serupa tidak terulang. “Insiden ini perlu segera dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui pasti faktor penyebab kecelakaan, apakah ada human error, atau persoalan dalam persinyalan atau bahkan manajemen operasionalnya,” kata Sari dalam keterangan resminya. Sari menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam kepada para korban serta pihak yang terdampak.
Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan jga mengkritik usulan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Menurut dia, usulan tersebut tidak relevan dan tidak menyentuh persoalan utama dalam layanan perkeretaapian. “Pernyataan Menteri PPPA itu ngaco ya, menurut saya, dan enggak perlu ditanggapi. Itu tidak perlu menjadi pertimbangan mengenai gerbong wanita dipindah ke tengah,” ujar Azas, Rabu (29/4). Menurut dia, penempatan gerbong perempuan di tengah, depan, maupun belakang tidak berkaitan dengan aspek keselamatan penumpang. Hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah kualitas layanan perkeretaapian yang memenuhi prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Yuni Asriyanti menegaskan, kebijakan perlindungan perempuan tidak boleh terhenti pada pendekatan pemisahan seperti gerbong khusus perempuan. Menurut dia, pemisahan gerbong adalah upaya sementara tapi bukan solusi utama dalam menjaga rasa aman bagi perempuan dalam transportasi umum, khususnya terkait dengan kasus pelecehan seksual. “Langkah ini bisa menjadi upaya sementara, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara dan penyedia layanan untuk membangun ekosistem transportasi yang aman bagi semua,” kata Yuni dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4).
Dia memaparkan data dari Survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) bahwa 48,9 persen perempuan pengguna transportasi umum alami pelecehan seksual. Hal ini menegaskan, kebijakan pemisahan gerbong perempuan tidak serta-merta menjamin keselamatan perempuan sebagai pengguna, dan justru berisiko melanggengkan diskriminasi dan mengalihkan perhatian dari akar persoalan.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai edukasi keselamatan transportasi jauh lebih penting dibandingkan usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi yang ingin memindahkan gerbong khusus perempuan KRL ke tengah rangkaian kereta. Usulan tersebut mencuat setelah insiden tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) yang menewaskan 15 orang. Djoko menilai, persoalan utama tidak semata pada posisi gerbong, melainkan pada lemahnya edukasi keselamatan transportasi di Indonesia.
Menurut Djoko, masyarakat masih perlu memperkuat pemahaman terkait keselamatan, baik saat menggunakan transportasi publik maupun ketika melintasi perlintasan kereta api. “Di negara kita edukasi keselamatan transportasi masih sangat minim. Kita gak punya yang namanya kurikulum keselamatan transportasi. Padahal edukasi keselamatan transportasi itu penting, dan semua negara maju sudah melakukannya,” ujarnya via telepon, Rabu (29/4).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi akhirnya minta maaf atas pernyataannya yang mengusulankan gerbong KRL khusus perempuan dipindah ke tengah. “Saya menyadari pernyataan tersebut kurang tepat, untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” kata Arifah melalui akun sosial media Kementerian PPPA, Rabu (29/4).
Arifah mengatakan, dirinya tidak bermaksud mengabaikan keselamatan penumpang lain, termasuk penumpang laki-laki Ia juga memahami dalam situasi duka tragedi tabrakan KRL Commuter dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur harus mengedepankan empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. “Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu baik perempuan maupun laki-laki,” katanya.
8. Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan akan menindak perusahan taksi Green SM jika terbukti melakukan pelanggaran dalam insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4). “Kami tidak akan segan-sega melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran yang cukup serius,” ujar Dudy saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4). Dudy mengatakan, pihaknya telah melakukan audit investigasi terhadap Green SM. Adapun audit yang dilakukan meliputi aspek operasional, teknis, dan sumber daya manusia. Namun, Dudy belum mau menjelaskan hasil audit yang dilakukan.
Anggota Komisi V DPR Daniel Mutaqien mendesak Kemenhub transparan dalam proses pendalaman dan evaluasi operasional taksi Green SM, menyusul kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Daniel menilai keterbukaan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik terkait penyebab awal insiden, yang diduga melibatkan kendaraan taksi tersebut di perlintasan sebidang. “Audit dan investigasi yang dilakukan harus berlangsung secara transparan dan akuntabel,” kata Daniel dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Daniel mengingatkan, Kemenhub perlu mengambil langkah cepat dan komprehensif, tidak hanya mengevaluasi aspek teknis perkeretaapian, tetapi juga pihak eksternal yang diduga memicu kejadian. “Salah satu fokus utama adalah operasional taksi hijau dari Green SM Indonesia yang berada di lokasi kejadian,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro meminta Kemenhub tidak ragu mencabut izin operasional Taksi Green SM, jika terbukti ada pelanggaran serius terkait aspek keselamatan. Permintaan itu disampaikannya menyusul dugaan keterlibatan taksi tersebut dalam insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam. “Evaluasi harus komprehensif dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran serius, perlu ada tindakan tegas, termasuk penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin,” ujar Syafiuddin, kemarin.
Politisi PKB itu menilai langkah Kemenhub untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap operasional Taksi Green SM sudah tepat. Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Karena itu, Syafiuddin meminta pemerintah juga melakukan audit teknis secara menyeluruh, mulai dari sistem keamanan kendaraan, standar operasional pengemudi, hingga kelayakan armada.
Manajemen taksi hijau Green SM Indonesia menyatakan telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi atas insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam. Manajemen juga menyebut memberikan perhatian penuh terhadap insiden tersebut. “Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi melalui sistem operasional, pengawasan, serta peningkatan layanan secara berkelanjutan,” tulis manajemen Green SM melalui akun Instagram @id.greensm, Selasa (28/4) dini hari lalu.
9. Usulan terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali mencuat. Terbaru, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengusulkan, jumlah komisi di DPR dijadikan acuan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif untuk masuk parlemen sekaligus membentuk fraksi. “Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah, itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril, di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (29/4). Dengan skema itu, menurut Yusril, setiap partai minimal harus meraih 13 kursi di DPR.
Angka tersebut mengikuti jumlah komisi DPR yang saat ini berjumlah 13. Yusril menyarankan, jika ada partai peserta pemilu yang tidak mencapai 13 kursi tetap memiliki opsi. Menurut dia, partai-partai tersebut bisa membentuk koalisi gabungan dengan total minimal 13 kursi, atau bergabung dengan fraksi partai yang lebih besar. “Dengan demikian, tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua,” kata Yusril. Ia menilai, perlu aturan tambahan agar suara rakyat tetap terakomodasi. Sebab, sistem pemilu telah disepakati menggunakan sistem proporsional, yang penentuan pembagian kursi parpol di parlemen sesuai dengan persentase perolehan suara yang didapat.
10. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengkritik, fenomena renovasi rumah jabatan lebih cepat dari perbaikan layanan publik terjadi bukan tanpa alasan. Kata dia, membangun rumah jabatan terlihat lebih mudah dan representatif, ketimbang membangun pelayanan publik yang kerap membutuhkan waktu. Perbaikan maupun pembangunan layanan punya jalan lebih panjang. Harus ada kajian, proses tender, hitung-hutingan anggaran, koordinasi antar dinas dan kementerian/lembaga, hingga hambatan birokrasi lain. “Faktor itu mungkin ada juga, karena ketika pengadaan barang/jasa untuk infrastruktur itu kan memang harus melalui proses lelang gitu ya, tidak bisa serta-merta itu dikerjakan sendiri. Apalagi nominalnya di atas Rp 200 juta, itu pasti harus melalui proses lelang,” kata Misbah, Rabu (29/4).
11. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendaftarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. Praperadilan diajukan karena proses penyidikan di Polda Metro Jaya dianggap buntu atau mandek. “Dalam permohonan ini, kami menarik Kapolda Metro Jaya dan juga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai Termohon,” ujar Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, di PN Jakarta Selatan, Rabu (29/4), sebagaimana dikutip dari akun Instagram LBH Jakarta.
Polisi sempat melakukan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie dengan laporan model A. Namun, proses itu berhenti ketika polisi melimpahkan penanganan kasus ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. TAUD menyebut tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait pelimpahan tersebut. “Mekanisme Praperadilan ini kita menguji sebenarnya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu serius atau enggak ya terkait dengan perkara ini, karena dalam KUHAP kita tidak mengenal adanya pelimpahan antar-instansi,” kata Pengacara Publik LBH Jakarta, Nabil Hafizhurrahman.
12. Gubernur Diy Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memerintahkan jajarannya untuk lakukan operasi terhadap tempat penitipan anak (daycare) di wilayahnya. Hal itu buntut terbbongkarnya praktik kekerasan terhadap anak-anak balita yang dititipkan di Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta. Belakangan diketahui Daycare Little Aresha beroperasi tanpa izin dari pihak terkait. “Namanya ilegal itu mesti bermasalah. Kalau maunya baik-baik ya mesti legal. Jadi, sebetulnya, kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses legal. Selama tidak mau legal, jangan boleh dibuka sehingga tidak terulang,” kata Raja Keraton Jogja tersebut.
Sri Sultan memerintahkan jajarannya segera merancang surat edaran untuk menjadi mandat bagi pemerintah kabupaten/kota bergerak melakukan operasi lapangan menyisir lembaga-lembaga yang tidak layak, baik secara dokumen maupun kualitas layanan. “Makanya saya minta cepat untuk desain surat edaran. Harapan saya kabupaten/kota melakukan operasi. Lihat ada yang ilegal, yang tidak memberikan pelayanan yang tidak baik seperti apa,” katanya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (29/4). (Harjono PS)
