Presiden Prabowo Subianto bersama Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI sebelum berpidato di Rapat Paraipurna DPR (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila tidak mampu menyelesaikan masalah di ditjen tersebut. Prabowo mengaku sudah berulang kali meminta agar pekerjaan di sektor bea cukai diperbaiki. Permintaan Prabowo ini disambut tepuk tangan oleh para anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Prabowo pun menegaskan, jajaran pemerintah tidak boleh bekerja dengan santai. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya siap jika diperintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Djaka Budhi Utama dari posisi Dirjen Bea Cukai. Purbaya menekankan, dirinya baru bisa memecat seseorang jika sudah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila tidak mampu menyelesaikan masalah di ditjen tersebut. Prabowo mengaku sudah berulang kali meminta agar pekerjaan di sektor bea cukai diperbaiki. “Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Permintaan Prabowo ini disambut tepuk tangan oleh para anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Prabowo pun menegaskan, jajaran pemerintah tidak boleh bekerja dengan santai. “Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe,” kata Prabowo.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya siap jika diperintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Djaka Budhi Utama dari posisi Dirjen Bea Cukai. Purbaya menekankan, dirinya baru bisa memecat seseorang jika sudah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo. “Tadi kalau kerjanya enggak benar, suruh copot aja?” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). “Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya enggak bisa kalau enggak ada perintah. Tapi saya akan cek dulu ya,” imbuhnya.
2. Dirjen Bea dan Cukai, Kemenkeu Djaka Budi Utama diduga bertemu dengan Bos Blueray Cargo, John Field di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada 12 Juli 2025 lalu. Hal itu diungkap Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Rabu (20/5). Orlando menjelaskan, dirinya diperintahkan oleh Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono untuk mengatur pertemuan dengan John Field.
Orlando juga mengatakan dirinya diminta untuk menyampaikan kepada John bahwa pertemuan akan dihadiri oleh Djaka Budi, Sisprian serta Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal. “Jadi disampaikan bahwa tadi `kamu hubungi Pak John supaya nanti datang ke Hotel Borobudur`,” tanya JPU dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipokor) Jakarta Pusat. “Betul,” jawab Orlando.
KPK terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) di Kementerian Keuangan. Terbaru, KPK mendalami catatan aliran uang pengusaha kepabeanan Heri Setiyono alias Heri Black ke beberapa pejabat Ditjen Bea Cukai. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan pada saat penyidik memeriksa Heri Black pada Senin (18/5) lalu. Catatan aliran uang tersebut ditemukan penyidik saat menggeledah rumah Heri Black di Semarang, pekan lalu.
“Kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau HB (Heri Black), dikonfirmasi berkaitan dengan catatan-catatan yang ditemukan pada saat kegiatan penggeledahan di Kota Semarang,” ujar Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5). “Kita lakukan konfirmasi catatan-catatan tersebut bahwa ada dugaan pemberian dari pihak saudara HS ini kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai. Nah, tentu ini juga butuh konfirmasi dari sisi Ditjen Bea dan Cukai-nya terkait dengan catatan tersebut,” tandasnya.
3. Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajarannya di kabinet agar Indonesia menentukan sendiri harga nikel, emas, hingga kelapa sawit. Prabowo menegaskan, hasil komoditas Indonesia harganya tidak boleh ditentukan negara lain. “Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya katakan kepada menteri saya, ini tidak boleh terjadi, saya tidak mau harga kelapa sawit kita ditentukan bangsa lain,” ujar Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
“Nikel kita juga ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh, saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, emas, dan harga semua tambang kita dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,” sambungnya. Jika negara lain tidak mau membeli komoditas tersebut dari Indonesia, Prabowo mengaku tidak masalah. Sebab, komoditas seperti kelapa sawit bisa dipakai sendiri oleh Indonesia. ‘’Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah saudara sekalian. Saya minta dukungan majelis ini,” imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memiliki kekayaan bumi dan air yang sangat luas termasuk di laut, namun kekayaan di laut dicuri setiap hari. “Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara illegal, secara tidak sah,” kata Prabowo dalam pidato di Rapat Paripurna DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Prabowo menegaskan kedaulatan di Indonesia harus ditegakkan. Prabowo juga menyoroti Indonesia memiliki bonus demografi dan pasar domestik yang besar. Dia meyakini pasar di Indonesia bisa sebesar Eropa karena kekayakaan di Tanah Air sungguh melimpah. “Pasar kita bisa sebesar Eropa dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas komoditas yang sangat berharga. Baru bara kita nikel kita tembaga kita minyak kelapa sawit kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto mengaku terpukul karena jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen dalam tujuh tahun terakhir. Prabowo mengatakan, berbekal data tersebut, ekonomi Indonesia harusnya tumbuh 35 persen, tetapi ia heran mengapa jumlah penduduk miskin justru bertambah.
“Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan rakyat kita, ini mungkin menyakitkan bagi kita,” ujar Prabowo saat menyampaikan KEM dan PPKF KEM RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). “Saya merasa setelah saya terima data-data ini, berapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” kata dia.
Prabowo menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat dari 46,1 persen pada 2017 menjadi 49,5 persen pada 2024. Sementara, jumlah penduduk kelas menengah juga turun dari 22,1 persen menjadi 17,4 persen dalam kurun waktu yang sama. Maka dari itu, Prabowo bertanya kepada seluruh anggota DPR, partai, ormas, pakar, dan guru besar, bagaimana bisa perekonomian RI tumbuh 35 persen, tapi kelas menengah malah turun jadi kelas miskin.
4. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, rakyat Indonesia tidak bermimpi untuk menjadi kaya raya, tetapi ingin hidup dengan layak dan berkecukupan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), Rabu (20/5). “Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik,” kata Prabowo di Gedung DPR.
Menurut Prabowo, masyarakat Indonesia hanya ingin kebutuhan dasar mereka terpenuhi, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan yang layak. “Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, banyak negara meminta bantuan kepada Indonesia. Salah satu bantuan yang diminati negara lain adalah pupuk. “Sekarang banyak negara minta bantuan ke kita, mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih,” kata Prabowo di Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Ia juga mengatakan, setiap kunjungannya ke luar negeri, Prabowo merasa sangat dihormati negara lainnya. “Saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia saya sangat dihormati, sangat dihormati,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, negara yang meminta bantuan di antaranya Australia, India, Brasil, hingga Filipina. “Kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan, India, Brasil, Filipina. Saudara-saudara bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara yang lebih kaya dari kita,” tuturnya. Prabowo menyebut, situasi ini dapat membuat kepercayaan diri masyarakat Indonesia lebih tinggi. Namun, ia mengingatkan agar kita tidak sombong. “Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita lebih percaya diri,” ucapnya.
5. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. PP itu, tegas dia, mengatur ekspor terhadap komoditas sumber daya alam Indonesia, seperti kelapa sawit hingga batu bara, harus melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pengekspor tunggal. “Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” ujar Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Ia mengeklaim, PP ini akan memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. “Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” ujar dia.
Prabowo mengatakan, PP ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan ekspor di Indonesia. “Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyindir birokrat yang kerap memeras dan mengganggu pengusaha. Prabowo merasa malu dengan perizinan di Indonesia yang memakan waktu hingga 2 tahun, padahal di Malaysia cukup 2 minggu saja. Prabowo meminta para menteri untuk tertibkan birokrasinya masing-masing.
“Kita jangan banyak inisiatif, sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah, akal-akalannya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah,” ujar Prabowo, dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5). Prabowo meminta para menteri mewaspadai birokrat yang ada di kementeriannya masing-masing. Ia membeberkan, ciri khas birokrat adalah meminta tanda tangan pada sore hari, di saat pejabat terkait sudah lelah.
Presiden Prabowo Subianto memuji PDI-P karena berjuang di luar pemerintah. “Saya paham dan saya mengerti bahwa PDI-P berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Dia menghargai dan menghormati PDI-P yang menjalankan peran check and balances di luar pemerintahan. Prabowo menyebut PDI-P berjasa bagi demokrasi di Indonesia.
“Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDI-P. Saudara, berjasa untuk demokrasi kita,” ujar dia. Kepala Negara mengakui ingin seluruh partai ada di pemerintahannya, namun ia juga menekankan kritik dan pengawasan perlu. “Memang maunya saya itu gotong-royong. Kalau semua partai di pemerintah alangkah manisnya, alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi,” kata Prabowo.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima menegaskan sikap partainya berada di luar pemerintah bukan didasarkan pada sikap apriori dan nyinyir terhadap pemerintah. Menurut Bimo, sapaan akrabnya, PDIP menjadikan pemerintah sebagai mitra strategis yang akan lantang dan kritis untuk memberikan solusi. “Sekali lagi posisi PDI perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah,” kata Bimo di DPR, Rabu (20/5).
Pernyataan itu merespons pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung posisi PDIP sebagai satu-satunya partai di luar pemerintah. Prabowo menghormati sikap PDIP meski dia sejak awal tak ingin ada partai oposisi.Bimo menegaskan, posisi PDIP saat ini bukan oposisi, melainkan mitra strategis. Dia menjelaskan, mitra strategis adalah keinginan bersama pada tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa.
6. Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menyatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 tidak disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri KEM-PPKF,” kata Misbakhun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Menurut Misbakhun, penyampaian langsung KEM-PPKF oleh presiden tidak bisa dikaitkan hanya dengan satu indikator ekonomi, termasuk anjloknya kurs rupiah maupun kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia meminta publik tidak menarik kesimpulan bahwa pidato ekonomi Prabowo di DPR merupakan respons atas gejolak pasar keuangan. ‘’Jangan ditarik ke soal situasi IHSG dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF,” pintanya. Misbakhun menjelaskan, nilai tukar rupiah hanya satu dari sekian banyak parameter dalam kerangka ekonomi makro yang dibahas pemerintah dan DPR dalam KEM-PPKF.
Presiden Prabowo merupakan Presiden RI pertama yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan anggota DPR. Sebab, pidato KEM PPKF biasanya dibacakan Menkeu sebagai perwakilan pemerintah. “Karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
“Saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini yang dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita,” ujarnya. Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan beberapa poin penting di antaranya target pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengelolaan sumber daya alam, serta peringatan agar para pejabat membenahi birokrasi.
7. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia juga menegaskan Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar utama pengelolaan kekayaan alam nasional oleh negara demi kemakmuran rakyat.
“Adapun Pasal 33 yang langsung terkait adalah Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya,” ujar Qodari dalam keterangannya, Rabu (20/5).
Qodari menyebut kebijakan memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan langkah pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Selain itu, kebijakan itu juga untuk memastikan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat, mulai dari sektor hulu hingga hilir. “Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir,” tuturnya.
8. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk BUMN khusus ekspor. BUMN tersebut dinamakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. “Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut,” ujar Airlangga dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebut pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan upaya transparansi transaksi. “Dalam kurun waktu sekian lama, dalam data Presiden, di World Bank tinggi kegiatan under invoicing dan transfer pricing,” jelas Rosan.
CEO Danantara Indonesia merangkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menerangkan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk pemerintah untuk menekan praktik mispricing komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia. Mispricing yang dimaksud adalah harga pasar suatu aset atau komoditas menyimpang dari nilai intrinsik atau nilai fundamentalnya.
Pemerintah akan menekan mispricing seminimal mungkin untuk memastikan penerimaan negara sesuai dengan yang diekspor. “Kita akan coba reduce semaksimal mungkin. Kalau memungkinkan, nol praktik mispricing, nol praktik harga yang tidak sesuai,” ujar Rosan Roeslani, Rabu (20/5). Tiga bulan pertama, pemerintah akan memahami seluruhnya pola ekspor, tata kelola, dan transaksi SDA. Data dan pemahaman ini nantinya digunakan untuk menentukan langkah operasi.
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pembentukan PT DSI memicu kekhawatiran dunia usaha. Keberadaan pemain tunggal dalam hal ekspor crude palm oil (CPO) dan minerba lainnya membuat dunia usaha teringat pada apa yang pernah dialami Indonesia di masa Orde Baru, yakni Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). “Di situ sangat monopoli dan juga monopsoni, sebagai pembeli dan penjual tunggal. Nah ini yang dikhawatirkan oleh dunia usaha,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (20/5).
Huda menambahkan, sentimen tersebut telah tercermin dalam pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah sejak kemarin. “Itu sentimen negatif ke pengusahanya cukup besar, di situ kekhawatiran pengusaha juga relevan dan kekhawatiran kita juga, ketika harga ditentukan BUMN ini, itu pasti akan berpengaruh terhadap harga beli dan dari pengusahanya,” terang Huda.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib mengatakan, pembentukan BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam, sekaligus mengoptimalkan keuntungan negara dari sektor ekspor komoditas strategis. Labib menyampaikan, Indonesia butuh instrumen perdagangan nasional yang lebih terintegrasi, agar ekspor sumber daya alam tidak lagi berjalan parsial dan rentan terhadap kebocoran penerimaan negara.
Pasalnya, selama ini, tata niaga ekspor komoditas strategis Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global. Walhasil, nilai tambah dari kekayaan alam nasional belum sepenuhnya memberikan pendapatan maksimal bagi negara.
“Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional. Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai agregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara,” ujar Labib, Rabu (20/5).
9. PSI akan gandeng Jokowi keliling Indonesia. Ketua Harian PSI Ahmad Ali menyebut akan berkoordinasi dengan relawan Projo soal rencana Jokowi untuk keliling Indonesia. Kata dia, mantan Presiden Jokowi akan lebih sehat jika menjalani aktivitas dengan bertemu masyarakat alias blusukan.
“Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia lebih, beliau itu menjadi lebih sehat,” kata Ali, Kamis (21/5).
Ali menyampaikan, kondisi kesehatan Jokowi baik, sehingga ihwal kesehatan itu dinilai bukanlah halangan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur kemudian beliau baru sembuh, ini kan harus diperhitungkan secara matang rencana kunjungan-kunjungan tersebut,” ucapnya.
Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah menemui mantan Presiden Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Dalam pertemuan itu Panglima Jilah mengajak Jokowi untuk jadi pemeran utama dalam film tentang Dayak. Ia mengatakan Jokowi merespons positif mengenai ide soal kebudayaan. “Kami juga membawa Bapak Jokowi untuk bermain film Dayak. Respons beliau positif semuanya tentang budaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Panglima Jilah menyebut film yang direncanakan adalah film kolosal. Rencananya, Jokowi akan menjadi pemeran utama. “Eh pokoknya peran beliau peran utama, ya. Nanti akan kita buat sebaik mungkin. Filmnya menceritakan cerita-cerita Dayak di masa lampau, bagaimana kolaborasi Dayak dengan Jawa, Majapahit,” tuturnya.
10. Menlu Sugiono menyatakan, penangkapan terhadap sembilan WNI oleh Israel bukanlah kasus penculikan atau penyanderaan. “Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ini di-intercept, karena memang mereka melarang, Israel melarang kapal apapun masuk ke wilayah tersebut untuk kepentingan apapun,” ujar Sugiono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Sugiono meyakini para WNI sudah memahami risiko yang akan dihadapi ketika mereka berangkat. Akan tetapi, Sugiono tetap mengapresiasi niat mereka yang ingin ikut membantu meringankan penderitaan di Gaza.
Menlu Sugiono mengatakan, pemerintah berharap sembilan WNI yang ditangkap Israel dalam kondisi baik-baik saja. “Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik, dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat,” kata Sugiono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Sugiono mengatakan, semangat para WNI yang menjalankan misi kemanusiaan itu patut diapresiasi. “Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya,” imbuhnya.
Jubir Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang menyampaikan, pemerintah memaksimalkan jalur diplomatik yang ada demi menyelamatkan sembilan WNI yang ditangkap Israel. “Seluruh jalur diplomatik dan langkah kekonsuleran akan terus dimaksimalkan guna memastikan pelindungan penuh bagi para WNI dan mereka dapat kembali dengan selamat,” kata Yvonne Mewengkang dalam keterangan resmi, Rabu (20/5). “Kementerian Luar Negeri bersama Perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pelindungan ke-9 WNI tersebut,” kata Yvonne.
11. KPK bilang, BPK tidak akan bisa melayani penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dari semua aparat karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat merespons putusan MK mengenai penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK. Asep mengatakan, kondisi terbatasnya SDM tersebut diterimanya setelah berkomunikasi dengan BPK.
“Menurut teman-teman di BPK, kalau untuk meng-cover seluruh perhitungan kerugian keuangan negara yang diajukan oleh seluruh aparat penegak hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun di KPK, itu akan sangat banyak antrean itu dan tidak mungkin, mengingat sumber daya manusia yang ada di BPK itu tidak akan terlayani,” kata Asep dalam acara Media Briefing di Anyer, Banten, Rabu (20/5). Asep mengatakan, dalam pertemuan tersebut, BPK dan KPK membahas beberapa opsi dengan ditetapkannya BPK sebagai penghitung kerugian negara.
Mantan pimpinan KPK Alexander Marwata menilai, BPK akan kewalahan, apabila menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. Sebab, sebagian besar perkara korupsi di daerah menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mensyaratkan adanya unsur kerugian negara. “Kalau nanti semua perkara korupsi Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 603, 604 itu perhitungan kerugian negara kemudian menjadi kewenangan otoritatif BPK saja misalnya, akan kewalahan BPK itu,” kata Alexander, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, kemarin. Alexander meyakini BPK tidak akan mampu menangani seluruh permintaan audit, jika seluruh penghitungan kerugian negara hanya dibebankan ke lembaga tersebut.
Mantan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi mengkritik metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK. Amien bahkan menyebut banyak penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK ngawur. “Saya dari pengalaman saya dan dari pengamatan saya, cara menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK banyak ngawurnya juga,” kata Amien di Gedung Baleg DPR, kemarin.
Menurut dia, persoalan utama dalam penanganan perkara korupsi bukan semata soal lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian negara, melainkan metode dan standar penghitungan yang digunakan. Sebab, Amien mengaku mendapat informasi adanya tekanan tertentu yang bisa memengaruhi hasil penghitungan kerugian negara.
Amien Sunaryadi menilai, penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, tidak boleh dimonopoli oleh BPK. Menurut dia, kewenangan menghitung kerugian negara seharusnya tidak hanya dimiliki satu lembaga, karena dapat menimbulkan persoalan baru dalam proses peradilan pidana korupsi. “Karena itu, saya berkesimpulan begini, penghitungan kerugian keuangan negara untuk keperluan peradilan pidana korupsi secara praktis tidak boleh dimonopoli oleh BPK,” katanya.
Eks Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai penetapan kerugian negara oleh banyak institusi di luar BPK, bertentangan dengan desain ketatanegaraan yang telah diatur dalam UUD 1945. Menurut Firman, secara normatif kewenangan menetapkan kerugian negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. “Ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada BPK. Dengan demikian, secara normatif sebenarnya sudah sangat jelas bahwa kewenangan penetapan kerugian negara berada pada BPK sebagai lembaga audit negara yang memiliki landasan konstitusional,” ujar Firman saat rapat dengan Baleg DPR, kemarin.
12. Menteri HAM Natalius Pigai menolak wacana tembak langsung terhadap begal seperti yang disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf. Menurut Pigai, tindakan menembak mati tanpa proses hukum bertentangan dengan prinsip HAM. “Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsip dengan hak asasi manusia,” kata Pigai di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).
Pigai menegaskan, dalam prinsip hukum internasional, pelaku tindak kekerasan, termasuk teroris, seharusnya ditangkap hidup-hidup untuk diproses secara hukum. “Kalau bisa, dalam prinsip hukum Internasional, orang yang melakukan kekerasan dan tindakan kekerasan, termasuk teroris, wajib ditangkap,” ujarnya.
Menurut Pigai, ada dua alasan mengapa pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup. Pertama, hak hidup seseorang tidak boleh dirampas. Kedua, pelaku dapat menjadi sumber informasi bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan maupun motif kejahatan. “Dia adalah sumber informasi. Data, fakta, informasi ada pada dia. Sehingga penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya,” tutur Pigai.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menilai penanganan kejahatan jalanan tetap harus mengedepankan proses hukum, bukan tindakan yang berujung pada kematian pelaku. “Harusnya (pelaku) ditangkap dan diproses hukum, bukan kemudian dibunuh. Kalau dia dibunuh, maka polisi kehilangan fungsi utamanya sebagai penegak hukum. Dia jadi death squad di sini ya, jadi Izrail, bukan jadi penegak hukum,” kata Fadhil dalam sambungan telepon, kemarin. Fadhil mengatakan, penggunaan istilah “pemburu” dalam tim tersebut (maksudnya, tim pemburu begal, red) menimbulkan kekhawatiran akan adanya pendekatan yang menyeramkan dan berpotensi represif terhadap masyarakat.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan tidak mempermasalahkan langkah kepolisian menangkap pelaku begal. Namun, LBH menolak jika penindakannya dilakukan dengan mengedepankan penembakan hingga menghilangkan nyawa pelaku. Menurut dia, penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir ketika kondisi benar-benar mengancam keselamatan petugas maupun masyarakat. Fadhil merujuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan senjata api berdasarkan prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan legalitas. “Yang pada intinya penggunaan kekuatan dalam hal ini senjata api itu harus ditempatkan sebagai last resort, sebagai alternatif terakhir,” ujar Fadhil.
13. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, dunia ini akan gelap tanpa adanya insan pers. Karenanya, ia menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga demokrasi dan mengawal HAM. ‘’Saya yakin, tanpa pers dunia ini gelap, saya sudah sampaikan, pers adalah lilin kecil di tengah lorong kegelapan. Tanpa pers tidak mungkin lorong kegelapan itu jadi terang, pers itu menerangi dunia, menerangi negara, menerangi bangsa,” kata Pigai usai membuka acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5).
Pigai mengatakan, selama ini muncul kesan pers kurang mendapat perhatian dari negara. Karena itu, Kementerian HAM membangun kemitraan strategis dengan media melalui berbagai cara, mulai dari pertemuan dengan pimpinan media hingga pelatihan jurnalis terkait HAM. Pigai meminta media massa tetap mengedepankan kritik yang objektif dan tidak didominasi pemberitaan negatif. Ia lalu mengungkap hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar isi media masih didominasi konten negatif dan subjektif. “Hasil penelitian, berbagai penelitian di seluruh dunia menyatakan, hampir 80 persen konten, isi media didominasi oleh pemberitaan negatif,” kata Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memerintahkan personel TNI dan Polri untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Menurut Pigai, keterlibatan aparat di sejumlah posisi sipil terjadi karena mereka diundang oleh para pejabat kementerian sendiri. “Beberapa waktu lalu saya sampaikan, Presiden tidak pernah memerintahkan TNI-Polri masuk di wilayah sipil. Justru banyak pejabat sipil yang meminta personel TNI atau Polri menduduki jabatan strategis di kementerian maupun Lembaga.’’ ujarnya.
14. Mahkamah Agung (MA) tolak kasasi pengacara Razman Arif Nasution dalam kasus pencemaran nama baik pengacara Hotman Paris Hutapea. Razman tetap dihukum 1,5 tahun penjara. “Tolak kasasi Penuntut Umum dan tolak kasasi Terdakwa,” demikian amar putusan kasasi nomor 5227 K/PID.SUS/2026. Kasasi tersebut diadili oleh majelis hakim yang diketuai hakim agung Yohanes Priyana dengan anggota Noor Edi Yono dan Sutarjo. Lama memutus kasasi tersebut 9 hari.
Kasus ini awalnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut. Hakim juga menyatakan Razman terbukti bersama-sama melakukan fitnah. (Harjono PS)
