Menlu Sugiono (net)
Isu menarik pagi ini, sembilan WNI yang ditangkap tentara Israel berhasil dibebaskan, Kamis (21/9). Kini mereka berada di Istambul, Turki dan segera dipulangkan ke Indonesia. Mereka mengalami kekerasan fisik selama masa penahanan oleh aparat militer Israel. Kemarin, mereka lakukan video call dengan Menlu Sugiono lewat ponsel Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono. “Kami akan atur kepulangan saudara-saudara ke Tanah Air dalam kesempatan pertama,” kata Darianto.
Menlu Sugiono mengutuk perlakuan pihak Israel terhadap aktivis dan jurnalis dari Indonesia itu. “Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan Israel terhadap WNI pada saat penahanan,” kata Sugiono. Ia menjelaskan, tindakan tidak manusiawi Israel terhadap para relawan Global Sumud Flotilla 2.0 adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Berikut isu selengkapnya.
1. Sembilan WNI yang ditangkap tentara Israel berhasil dibebaskan, Kamis (21/9). Kini mereka berada di Istambul, Turki dan segera dipulangkan ke Indonesia. Mereka mengalami kekerasan fisik selama masa penahanan oleh aparat militer Israel. Kemarin, mereka lakukan video call dengan Menlu Sugiono lewat ponsel Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono. “Kami akan atur kepulangan saudara-saudara ke Tanah Air dalam kesempatan pertama,” kata Darianto.
“Kami Konsul Jenderal bagian Indonesia di Istanbul alhamdulillah hari ini bersama-sama sembilan saudara kita yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama tiga-empat hari mengalami kekerasan fisik,” kata Darianto Harsono dalam video yang dibagikan Menlu RI Sugiono di akun Instagram @menluri, Jumat (22/5).
Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono menyampaikan, sembilan WNI tersebut mengalami kekerasan fisik selama masa penahanan oleh aparat militer Israel. “Kami Konsul Jenderal bagian Indonesia di Istanbul alhamdulillah hari ini bersama-sama sembilan saudara kita yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mereka selama tiga-empat hari mengalami kekerasan fisik,” kata Darianto dalam video yang dibagikan Menlu RI Sugiono di akun Instagram @menluri, Jumat (22/5).
Disebutkan, kekerasan fisik yang mereka alami selama ditahan zionis antara lain berupa pemukulan hingga dialiri listrik ke tubuh. “Ada yang ditendang, ada yang dipukul, atau disetrum,” kata Darianto. Sembilan orang itu mengenakan kefiyeh melingkar di pundak dan menghadap ke kamera. Di belakang mereka terdapat bendera-bendera Turkiye, tempat mereka berada sekarang.
2. Menlu RI, Sugiono menerangkan, sembilan WNI tersebut, sudah tiba di Istambul, Turkiye pada Kamis (21/5) untuk dipulangkan ke Indonesia. “Pemerintah Indonesia menyampaikan, sembilan WNI yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditahan militer Israel telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turkiye,” kata Menlu RI, Sugiono dalam keterangan resmi via akun X, Jumat (22/5).
Disebutkan, Kemenlu RI segera memproses pesiapan pemulangan mereka ke Indonesia. “Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar sehingga seluruh WNI dapat tiba kembali dengan selamat dan sesegera mungkin,” kata Sugiono.
Lebih jauh, Menlu Sugiono mengutuk perlakuan pihak Israel terhadap aktivis dan jurnalis dari Indonesia itu. “Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan Israel terhadap WNI pada saat penahanan,” kata Sugiono. Ia menjelaskan, tindakan tidak manusiawi Israel terhadap para relawan Global Sumud Flotilla 2.0 adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Menlu Sugiono menyatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan sembilan WNI ke Indonesia. Ia mengatakan, perkembangan positif ini merupakan buah koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Kemlu Turki secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF oleh Israel.
Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI, kata Sugiono, telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia. “Termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia,” ujar Sugiono.
3. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim mengapresiasi semua pihak yang ikut berjuang pembebasan relawan Global Sumud Flotilla 2.0, termasuk sembilan WNI yang ditangkap tentara Israel. “Terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah sungguh-sungguh melakukan langkah penting untuk misi pembebasan ini,” kata Sudarnoto melalui pesan singkat, Jumat (22/5). “Juga kepada Global Sumud Indonesia yang telah dengan jerih payah menyiapkan segala sesuatu untuk perjuangan kemanusiaan,” kata Sudarnoto.
Dia juga mengucapkan rasa syukur sembilan WNI yang ditangkap Israel bisa dibebaskan setelah berbagai langkah diplomatik dilakukan. Selain itu, Sudarnoto memberikan sorotan aksi penangkapan yang dilakukan Israel adalah pelanggaran internasional dan melampaui batas nurani. “Apalagi IDF juga memperlakukan para pejuang kemanusiaan ini dengan sangat kasar, tidak manusiawi,” katanya.
Jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang menyebut, pemerintah Indonesia terus mengupayakan seluruh jalur komunikasi internasional demi membebaskan sembilan WNI yang ditangkap otoritas Israel dalam misi Global Summit Flotilla (GSF) 2.0. Kemlu RI juga membuka komunikasi dengan negara-negara pihak ketiga yang memiliki hubungan atau akses langsung ke Israel.
“Kita akan terus tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi termasuk melalui negara-negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel, termasuk tim hukum atau sekretariat Global Sumud Flotilla, serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan, akses komunikasi, dan proses pembebasan WNI,” kata Yvonne di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (21/5). Pemerintah menegaskan keselamatan para relawan menjadi prioritas utama untuk diselamatkan. Seluruh kanal diplomasi dikerahkan guna memastikan WNI yang ditangkap kembali ke tanah air dengan selamat.
4. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin khawatir muncul persepsi Bandara Kertajati di Majalengka, Jabar akan jadi Pangkalan Militer AS berkedok bengkel perawatan pesawat angkut berat C-130 Hercules milik AS. “Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (21/5).
Menurut Hasanuddin, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kerja sama strategis tersebut. Dia mengingatkan, transparansi menjadi kunci dalam pelaksanaannya, karena kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa. “Jadi keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin.
Politisi PDI-P ini menekankan, pemerintah harus mampu menjelaskan secara perinci cakupan operasional fasilitas MRO tersebut. Selain itu, TB Hasanuddin juga mengingatkan pemerintah agar mencermati potensi benturan keputusan tersebut dengan konstitusi dan sikap politik internasional Indonesia.
Sebelumnya, Kemenhan berencana menyiapkan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat C-130/Hercules di wilayah Asia. Hal tersebut dilakukan Kemenhan RI setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung di Pentagon itu, Hegseth menyampaikan niatnya untuk membangun pusat pemeliharaan mesin pesawat Hercules.
“Saat ini, terdapat rencana untuk menyiapkan kawasan Bandara Kertajati sebagai salah satu pusat MRO pesawat C-130/Hercules,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Rico Ricardo Sirait, Rabu (20/5) kemarin. “Pemilihan Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan yang sudah memadai,” lanjutnya.
5. Tiga kapal perang Angkatan Laut Pakistan yakni Pakistan Navy Ship (PNS) Taimur, kapal selam Hangor, dan PNS Aslat bersandar di Dermaga IKT ex-Presiden, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (19/5). “Kedatangan gugus tugas ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Duta Besar Pakistan Roshan Lal,” ujar Komandan Kodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia pada Kamis (21/5). Turut hadir pula Komandan Skuadron Destroyer ke-18 sekaligus Mission Commander, Commodore Omar Farooq SI(M), yang berada di atas kapal PNS Taimur.
Uki mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat diplomasi maritim antara Indonesia dan Pakistan. Selama berada di Jakarta, kru kapal Pakistan akan mengikuti sejumlah agenda, mulai dari courtesy call atau kunjungan kehormatan kepada pejabat tinggi TNI AL, pertandingan olahraga persahabatan dengan prajurit Jalasena Kodaeral III, hingga jamuan diplomatik di atas kapal perang Pakistan.
6. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pelaku usaha menyesuaikan masa transisi dan kontrak bisnis seiring kebijakan ekspor komoditas melalui satu pintu. Kebijakan tersebut akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Airlangga menyampaikan hal itu di hadapan pelaku usaha saat sosialisasi kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5). Airlangga menjelaskan, penerapan kebijakan ekspor komoditas melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan implementasi penuh paling lambat mulai 1 Januari 2027. “Tentunya kepada para pengusaha diminta untuk bisa mengatur periode transisi dan juga kontrak-kontrak itu untuk dilakukan penyesuaian,” ujar Airlangga.
CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor tidak akan mengganggu kontrak jangka panjang yang sudah disepakati eksportir sebelumnya. Meski begitu, pemerintah tetap akan mengevaluasi harga dalam kontrak jika dinilai tidak sesuai dengan harga pasar global. “Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kita akan melakukan review atas itu,” kata Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5). Menurut Rosan, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik under invoicing atau pelaporan harga ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik tersebut dinilai berpotensi memperbesar kebocoran penerimaan negara.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kemenkeu membentuk “tim 10” yang diperkuat teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tugas tim tersebut memeriksa data ekspor impor secara acak terhadap 10 eksportir CPO dan sejumlah pengapalan dari masing-masing perusahaan. Hasil penelusuran menunjukkan adanya pola pengiriman barang dari Indonesia ke perusahaan afiliasi di Singapura sebelum diteruskan ke negara tujuan seperti Amerika Serikat.
Disebutkan, kapal berangkat langsung dari Indonesia menuju AS. Namun, transaksi lebih dulu dicatat melalui perusahaan di Singapura. “Kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricenya beda,” ujar Purbaya. Untuk memastikan dugaan tersebut, Kementerian Keuangan membeli data impor Amerika Serikat dari perusahaan penyedia data internasional. Data tersebut lalu dicocokkan dengan data ekspor Indonesia menggunakan AI. Hasil pencocokan menunjukkan harga komoditas saat keluar dari Indonesia menuju Singapura jauh lebih rendah dibanding harga saat masuk ke Amerika Serikat.
7. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengungkap modus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat periode 2017-2025. “Jadi, pada intinya PT QSS ini memperoleh IUP, namun yang bersangkutan tidak menambang di lokasi yang diberikan itu. Tetapi menambang di tempat lain, yang dijual ekspor menggunakan dokumen dari PT QSS dengan bekerja sama bersama penyelenggara negara,” kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (21/5), malam.
Syarief mengatakan PT QSS diduga memperoleh IUP, namun aktivitas penambangan justru dilakukan di luar wilayah izin yang diberikan. Hasil tambang tersebut kemudian dijual untuk ekspor menggunakan dokumen PT QSS dengan melibatkan penyelenggara negara. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu tersangka berinisial SDT atau Sudianto alias Aseng yang merupakan beneficial owner PT QSS.
“Perannya adalah tersangka melakukan penambangan bauksit di luar IUP yang diberikan, dan bekerja sama dengan, tentu saja bekerja sama dengan penyelenggara negara,” ujarnya. Menurut Syarief, tersangka diduga terlibat langsung dalam aktivitas tersebut karena mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan. “Ya pasti terlibat langsung karena yang bersangkutan adalah beneficial owner dan yang mengendalikan seluruh kegiatan PT QSS ini,” tuturnya.
Kejagung periksa mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 2022-2024. Pemeriksaan ini untuk mendalami kebijakan dan regulasi terkait tata niaga ekspor POME saat Askolani masih menjabat Dirjen Bea dan Cukai.
“Memang kemarin terkait dengan perkara POME yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitas sebagai Dirjen pada menjabat Dirjen pada saat itu,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna, Kamis (21/5). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali keterangan mengenai kebijakan ekspor POME serta sejumlah dokumen pendukung yang diminta kepada Askolani. “Dalam pemeriksaan ditanyakan oleh penyidik di antaranya terkait dengan kebijakan dan regulasi terkait dengan tata niaga POME itu,” kata Anang.
8. Pengemudi ojol yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ojol Tertindas gelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (21/5). Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, demonstrasi tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. “Pukul 10.00 WIB ada demonstrasi dari Forum Komunikasi Ojol Tertindas,” ujar Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/5).
Selain itu, ada juga unjuk rasa dari massa Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi yang dimulai pukul 13.00 WIB di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Pada jam yang sama, juga ada demonstrasi dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Bekasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Menteng. Untuk pengamanan tiga unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat ini, Polri kerahjan 3.067 personel.
9. Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution menolak tandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang tidak masuk akal dan terkesan di-mark up. Bobby menyebut banyak pihak mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya. Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek tersebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Saya belum dilantik saja, dinyatakan menang Pilgub Sumut sama KPU sudah banyak sekali yang nelpon ngucapin selamat, habis itu ajukan permohonan biar minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya. Gila ya, enggak mau lah saya,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5). Bobby menyoroti proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.
“Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta tanda tangan, saya enggak mau. Orang saya enggak pernah dikasi tau. Enggak pernah dipresentasikan. Dia masuk datang ke meja saya mau tanda tangan. Enak aja. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” ungkapnya.
10. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama diduga menerima uang suap sebesar SG$213.600 dalam satu bulan pada kasus pemberian suap dan fasilitas dari Bos Blueray Cargo John Field. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pemeriksaan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Orlando Hamonangan di PN Tipikor, Rabu (20/5).
Terpisah, Kasubit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyatakan DJBC menghormati proses hukum yang diduga menyeret Djaka selaku Dirjen BC itu. Budi menyatakan karena perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan, ia pun akan menghormati dan menjaga independensi pengadilan.
11. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan merespons pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi nasional yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Marwan, selama tujuh tahun terakhir, ekonomi Indonesia memang tumbuh rata-rata sekitar 5 persen per tahun. Secara kumulatif, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat sekitar 35 persen. Bahkan pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen, salah satu capaian terbaik dalam tiga tahun terakhir.
Meski begitu, Marwan mengaku prihatin apakah pertumbuhan itu ikut dirasakan masyarakat kecil. Sebab, kata dia, faktanya banyak nelayan, petani, dan pekerja informal lain yang hidupnya tak berubah. “Angka pertumbuhan ekonomi kita memang baik dan layak diapresiasi. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan rakyat kecil? Faktanya, masih banyak petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat bawah yang hidupnya belum mengalami perubahan signifikan,” ujar Marwan.
12. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR, kemarin. Menurut Presiden Prabowo, aparat dari TNI dan Polri kerap menjadi beking para pejabat yang melakukan praktik korupsi. Sebagai mantan prajurit, Prabowo memahami tradisi tersebut. Karenanya, ia meminta masyarakat untuk tak segan melaporkan ulah para prajurit yang tidak melaksanakan tugasnya melindungi rakyat. “Biasanya, mereka-mereka [koruptor] itu ada bekingnya. Bekingnya biasanya seragamnya kalau enggak hijau ya coklat. Betul?” kata Prabowo dalam pidatonya di rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).
“TNI dan Polri adalah tentara polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua,” imbuhnya. Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta rakyat untuk memvideokan aksi aparat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Masyarakat tak perlu melawan, cukup memvideokan untuk kemudian dilaporkan. “Kalau ada kelakuan aparat yang enggak beres saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan. Jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya,” katanya. Prabowo mengingatkan para pemimpin dan pemerintah daerah tak main-main dengan korupsi. Dia berharap agar tak ada yang berpikir dan mengira semua tindakan korupsi tidak diketahui.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penindakan terhadap aparat berseragam yang membekingi pengusaha nakal sebagaimana disorot Presiden Prabowo Subianto. “Komisi III 1000 persen mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (21/5).
Menurutnya komitmen tersebut harus diikuti oleh jajaran di bawahnya, termasuk Polri sebagai aparat penegak hukum. Arahan Presiden Prabowo sudah sangat jelas, namun Sahroni menilai masih ada pihak yang mencuri-curi kesempatan. “Maka dengan ini jangan ragu lakukan PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat) dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto bercerita pernah dibantu oleh mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika dirinya masih luntang-lantung. Prabowo mengatakan Megawati tidak pernah mengintervensi jika dirinya memenangkan tender suatu proyek. “Waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias luntang-lantung, Ibu Mega Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau emang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan,” kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Puan Maharani di Gedung DPR, Rabu (21/5).
Prabowo pun meniru apa yang dilakukan Megawati. Ia mengatakan tidak pernah mengganggu jika PDIP menang dalam tender-tender pemerintah. “Saya selalu katakan menteri-menteri minta petunjuk ada proyek, ada tender, tapi ini belakangnya PDIP, bener? Ayo menteri-menteri bener kan, tapi apa jawaban saya, tidak masalah. Kalau dia menang, dia menang aja, jangan lihat latar belakangnya,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memuji sikap PDIP di luar pemerintahan. Ia mengatakan dibutuhkan check and balances dalam negara demokrasi. (Harjono PS)
