Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie (net)
Isu menarik pagi ini, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menuturkan, mantan Presiden Jokowi yang juga Dewan Pembina PSI menaruh perhatian khusus terhadap NTT. Jokowi menginginkan provinsi tersebut berkembang menjadi salah satu basis utama PSI atau kandang gajah di Indonesia. “Beliau ingin Jawa Tengah menjadi kandang gajah, dan NTT harusnya juga bisa. Anak-anak gajah nantinya banyak di sini,” ujar Grace saat menghadiri Rakorwilsus DPW PSI NTT di Hotel Harper, Kota Kupang.
Isu hangat lainnya, Ketua BEM UGM periode 2025, Tiyo Ardianto mengunggah video di akun Instagramnya saat menemukan alat pelacak di rangka bagian bawah mobil yang dinaikinya. Dalam video tampak Tiyo Ardianto mengecek bagian rangka bawah mobil. Ia kemudian mendapati satu benda di rangka bawah mobil. Kepala Bakom RI M Qodari meminta para mahasiswa mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam melawan kebocoran APBN. Qodari menegaskan Prabowo merupakan sosok terdepan dalam melawan kebocoran APBN, seperti tuntutan mahasiswa dalam demo kemarin. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menuturkan, mantan Presiden Jokowi yang juga Dewan Pembina PSI menaruh perhatian khusus terhadap NTT. Jokowi menginginkan provinsi tersebut berkembang menjadi salah satu basis utama PSI atau kandang gajah di Indonesia. Menurut Grace, Jokowi telah menyampaikan pandangannya mengenai potensi politik NTT yang dinilai memiliki peluang besar untuk jadi basis penting bagi pertumbuhan PSI pada masa mendatang.
“Beliau ingin Jawa Tengah menjadi kandang gajah, dan NTT harusnya juga bisa. Anak-anak gajah nantinya banyak di sini,” ujar Grace saat menghadiri Rakorwilsus DPW PSI NTT di Hotel Harper, Kota Kupang. Grace mengungkapkan, Jokowi berencana mengunjungi NTT dalam waktu dekat. Rencana itu muncul setelah Jokowi cukup lama tidak melakukan perjalanan ke berbagai daerah usai menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden.
Menurut Grace, NTT menjadi salah satu wilayah yang ingin kembali didatangi karena memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi. “Beliau sangat sayang dengan NTT. Sudah lama tidak berkeliling pasca menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden. NTT akan menjadi salah satu tujuan kunjungan terdekat,” imbuh Grace.
Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan, mantan Presiden Jokowi akan mengunjungi 38 provinsi di Indonesia. Rencana safari politik tersebut akan dimulai dari Lampung pada akhir Juni 2026. “Jadi gini, 38 provinsi ini akan dikunjungi oleh beliau yang berdasarkan undangan maupun ada program safari beliau sebagai mantan presiden ya, Presiden ke-7, menyambangi masyarakat ya kan. Gitu, jadi nanti 38 provinsi itu didatangi gitulah,” kata Ketua DPP PSI Bestari Barus, Minggu (14/6).
Ketua DPP PSI Bestari Barus menuding PDI-P masih sakit hati ditinggal mantan Presiden Jokowi. Bestari menduga hal inilah yang membuat PDI-P terus-menerus mengungkit Jokowi dipecat partai pada 2024 lalu. Menurut Bestari, Jokowi tidak dipecat oleh PDI-P, melainkan keluar dengan kesadaran diri. “Ya memang salah satu orang keluar itu kan dengan kesadaran sendiri, dengan mencuekin partainya juga bisa. Ya kemudian supaya (PDI-P) enggak kalah malu, bilangnya (Jokowi) dipecat gitu,” ujar Bestari.
“Kenapa mesti bangga kemudian terlepas gitu loh Pak Jokowi itu dari partai itu, dari partai PDI-P itulah. Kenapa mesti bangga gitu? Kehilangan, sakit hati yang luar biasa, tidak dapat pengganti yang selayak Jokowi. Sekaliber Jokowi itu tidak ada, langka di partai itu. Calonnya kalah mulu kecuali Pak Jokowi calon presidennya,” sambungnya.
Kader PDIP Guntur Romli menegaskan, mantan Presiden Jokowi sudah dipecat dari PDIP. Guntur menyebut, Jokowi dipecat lantaran melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta aturan partai. Hal tersebut disampaikannya merespons Ketua DPP PSI Bestari Barus yang menuding PDI-P masih sakit hati ditinggal mantan Presiden Jokowi. Menurut Bestari, Jokowi tidak dipecat oleh PDI-P, melainkan keluar dengan kesadaran diri saja.
“Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby dan 27 orang lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konsitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai. Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran,” ujar Guntur, Minggu (14/6). Guntur menyampaikan, berhubung Jokowi sudah dipecat, maka bukan urusan PDI-P terkait dia (Jokowi, red) ingin berpartai lagi atau tidak.
2. Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menilai PSI perlu segera memberikan kepastian terkait status mantan Presiden Jokowi di partai tersebut, termasuk mengenai porsi kewenangan yang akan dimiliki mantan kepala negara itu. Menurut Agung, kepastian tersebut penting mengingat bergabungnya Jokowi ke PSI akan menjadi peristiwa besar bagi partai berlambang gajah itu. “Kan akan diumumkan, karena ini peristiwa besar bagi PSI ketika seorang Presiden ke-7 ingin masuk ke partai mereka. Mengingat Jokowi efek itu dibutuhkan untuk membuat PSI lebih survive dalam belantika politik tanah air,” ujar Agung, Sabtu (13/6).
Agung menilai, belum adanya kepastian mengenai waktu pengumuman resmi Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI memunculkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya berkaitan dengan ruang gerak dan kewenangan politik yang akan dimiliki pria asal Solo, Jawa Tengah tersebut di PSI.
Peneliti Senior Bidang Politik BRIN, Lili Romli menilai status resmi mantan Presiden Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI dapat menjadi modal safari politik ke berbagai daerah. Menurut Lili, kejelasan status Jokowi di PSI penting agar posisi mantan kepala negara itu dalam agenda safari politik, tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Jika ingin safari politik atas nama PSI mestinya sudah menjadi pengurus resmi. Jika belum, publik akan bertanya safari tersebut dalam kapasitas sebagai apa: sebagai bapaknya Ketum PSI atau simpatisan PSI,” ujar Lili, Sabtu (13/6). Lili berpandangan, status resmi sebagai pengurus partai akan memperjelas posisi Jokowi ketika mendampingi PSI dalam berbagai kegiatan politik di daerah. Dikatakan, Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang dapat memberikan keuntungan bagi PSI, meski tak lagi sebesar ketika menjadi presiden.
Lili Romli menilai Jokowi dan PSI masih “cek ombak” sebelum meresmikan posisi Jokowi di Dewan Pembina PSI. Menurut Lili, penilaian tersebut muncul lantaran PSI baru menyampaikan rencana pengangkatan Jokowi sebagai Dewan Pembina, tetapi hingga kini belum juga mencantumkan Jokowi dalam struktur kepengurusan PSI. “Jika hanya pernyataan saja, tapi tidak kunjung benar-benar menjadi Ketua Dewan Pembina secara resmi tercantum dalam struktur kepengurusan, belum resmi tersebut. Jangan-jangan sebenarnya Jokowi dalam rangka untuk tes ombak, apakah publik merespons positif atau negatif dengan Jokowi bergabung dengan PSI tersebut,” ujar Lili.
Ketua Harian PSI, Ahmad Ali buka suara terkait rencana penyematan jaket kepada mantan Presiden Jokowi.Ia menjelaskan sejatinya prosesi tersebut hanyalah bentuk seremonial saja. Akan tetapi, menurutnya saat ini Jokowi sudah menjadi bagian PSI meskipun belum disematkan jaket partai. “Penjaketan atau apapun namanya itu, satu bentuk seremonial. Tapi sebenarnya kalau kemudian kita ikutin rangkaian runutan pernyataan Pak Jokowi tentang PSI, saya pikir itu adalah satu bentuk pernyataan yang harusnya bisa dimaknai tentang apakah Pak Jokowi itu PSI atau bukan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/6).
Ketua DPP PSI Bestari Barus memastikan mantan Presiden Jokowi segera menjabat sebagai Dewan Pembina PSI. Menurutnya, proses tersebut tinggal menunggu waktu yang tepat untuk seremoni pemberian jaket berlambang partainya. “Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan ketua umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi,” ujar Bestari, Sabtu (13/6).
3. Ketua BEM UGM periode 2025, Tiyo Ardianto mengunggah video di akun Instagramnya saat menemukan alat pelacak di rangka bagian bawah mobil yang dinaikinya. Dalam video tampak Tiyo Ardianto mengecek bagian rangka bawah mobil. Ia kemudian mendapati satu benda di rangka bawah mobil. Di video yang diunggah tampak Tiyo menunjukkan benda yang ditemukannya tersebut. Tiyo juga menjelaskan, benda tersebut berupa alat pelacak bernama PBX Finder.
Saat dihubungi, Tiyo Ardianto menyampaikan kejadian tersebut pada 13 Juni 2026. Mobil tersebut merupakan milik saudaranya yang ia pinjam untuk bepergian sejak merasa tidak aman. “Itu mobil saudara yang saya pinjam untuk bepergian sejak merasa tidak aman,” ujar Tiyo, Minggu (14/6).
Dalam unggahan di akun Instagramnya, Tiyo Ardianto menuliskan kronologi ditemukannya alat pelacak di mobil yang dinaikinya tersebut. Dikatakan, kejadian tersebut diketahui Tiyo Ardianto setelah pulang dari Gejayan. “Sepulang dari Gejayan, saya baru sadar ada notifikasi penting dan genting: sebuah alat pelacak yang bernama PBX Finder ditemukan bergerak bersama saya,” tulis Tiyo.
Aliansi Rakyat Memanggil mengelar unjuk rasa di simpang tiga Jalan Gejayan, Kabupaten Sleman, DIY, Sabtu (13/6). Dalam aksi ini, ada 10 poin tuntutan yang disuarakan. Aksi unjuk rasa di simpang tiga ini diisi dengan berbagai orasi dari mahasiswa, akademisi hingga elemen masyarakat. Humas Aliansi Rakyat Memanggil Marsinah mengatakan ada beberapa poin tuntutan yang disuarakan dalam aksi hari ini. “Solusi yang paling dekat adalah untuk menghentikan MBG. Kemudian menghentikan Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya di simpang tiga Gejayan, Kabupaten Sleman, Sabtu (13/6).
Kemhan RI membantah telah mengerahkan Komcad ASN untuk mengawal demo BEM UI di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6) lalu. “Kegiatan tersebut tidak terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada hari yang sama,” kata Karo Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dalam keterangan yang dikutip Senin (15/6).
Rico memastikan, tidak ada satu pun personel Komcad ASN yang diterjunkan untuk mengamankan aksi maupun tugas-tugas ketertiban umum. Rico menjelaskan, Apel Siaga Komcad ASN yang berlangsung pada Jumat lalu di lingkungan Kemhan merupakan bagian dari uji kesiapsiagaan dan pembinaan rutin pasca Latihan Dasar Militer. “Kegiatan tersebut telah direncanakan sebelumnya dalam rangka memastikan kesiapan personel Komcad sesuai fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara,” jelasnya.
4. Kepala Bakom RI M Qodari meminta para mahasiswa mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam melawan kebocoran APBN. Qodari menegaskan Prabowo merupakan sosok terdepan dalam melawan kebocoran APBN, seperti tuntutan mahasiswa dalam demo kemarin. “Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujar Qodari dalam keterangannya, Minggu (14/6).
Menurut Qodari, pemerintah memastikan apa yang sedang dilakukan terhadap APBN merupakan bagian dari efisiensi, dan menciptakan belanja yang tepat sasaran. Dia menyebut, langkah yang dilakukan Prabowo sejak awal masa pemerintahannya berfokus pada penghentian pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi belanja negara. “Misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan Pak Prabowo selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” tuturnya.
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan program MBG tidak akan disetop. Qodari mengingatkan, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda. Dia menekankan, BGN tetap akan jalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelolanya.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, Minggu (14/6). Qodari mengingatkan, dinamika pasti akan selalu ada dalam penerapan suatu program.
Sebelumnya BEM UI dan sejumlah mahasiswa lainnya menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6) lalu. Dalam demo tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu: Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Menghentikan militerisme di ranah sipil. Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Qodari merespons aksi demo mahasiswa terkait kenaikan harga BBM. Qodari menegaskan, keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak lepas dari kondisi global. Kata dia, harga BBM subsidi, yakni Solar dan Pertalite tidak naik. “Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan enggak naik, tetap,” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, Minggu (14/6).
Qodari menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Indonesia, kata dia, saat ini masih menghadapi tantangan besar di sektor energi, mengingat produksi minyak domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. “Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” ucapnya.
Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan soal kenaikan harga BBM nonsubsidi dan dampaknya terhadap masyarakat. Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan, DPR ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan itu terhadap kinerja perusahaan maupun distribusi energi nasional.
“Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite,” ujar Adisatrya dalam keterangan resminya, Sabtu (13/6). Menurut dia, salah satu perhatian utama DPR ialah potensi migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, yang dapat memengaruhi ketersediaan stok Pertalite di lapangan.
5. Presiden Prabowo Subianto menerima suvenir berupa model kapal perang Mikasa dari Menhan Jepang Shinjiro Koizumi saat pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (12/6) malam. Shinjiro Koizumi mengatakan suvenir tersebut merupakan model kapal perang Mikasa dari Yokosuka, kota asalnya di Jepang. “Saat bertemu di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Indonesia, saya membawa model kapal perang Mikasa dari Yokosuka, kampung halaman saya, sebagai oleh-oleh,” tulis Koizumi melalui akun X miliknya, @shinjirokoiz, Sabtu (13/6).
Menurut Koizumi, Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan pernah menjabat Menteri Pertahanan menyambut baik pemberian suvenir tersebut. Dalam pertemuan itu, Koizumi juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo terhadap Universitas Pertahanan di Yokosuka, Jepang. Shinjiro menyampaikan komitmen pemerintahnya untuk melanjutkan penguatan hubungan pertahanan dengan Indonesia. Komitmen itu mengacu pada Defence Cooperation Arrangement yang telah disepakati dan ditandatangani Menhan kedua negara pada Mei 2026 lalu.
6. Jaksa Agung ST Burhanuddin serahkan hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 1,029 triliun kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor BPA Kejagung, Kebagusan, Jakarta Selatan, Senin (15/6). Dana tersebut merupakan hasil pemulihan aset yang dilakukan Kejaksaan Agung melalui berbagai mekanisme, mulai dari lelang aset, penelusuran aset terpidana korupsi, hingga pelacakan aset berupa tanah dan bangunan.
Dalam sambutannya, Burhanuddin mengatakan, total nilai yang diserahkan kepada Kemenkeu mencapai lebih dari Rp 1 triliun. “Hari ini akan diserahkan kepada Pak Menteri Keuangan dengan jumlah Rp 1.029.874.376.628 (Rp 1,029 triliun),” kata Burhanuddin. Ia menjelaskan, dana yang disetorkan sebagai PNBP tersebut berasal dari sejumlah sumber pemulihan aset yang telah berhasil dilakukan oleh BPA Kejagung.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa lempar guyonan terkait lelang aset hasil korupsi dalam BPA Fair 2026. Ia mengaku terlambat mengikuti lelang aset hasil tindak pidana korupsi yang digelar Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung dalam BPA Fair 2026. Padahal, ia ingin menebus salah satu aset yang dilelang yaitu motor Harley-Davidson.
“Kalau ada Harley-Davidson, saya mau tebus, Pak. Saya enggak punya motor, tapi enggak boleh beli sama istri, Pak. Cuma cita-cita aja itu, Pak,” kata Purbaya dalam acara penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil pemulihan aset oleh BPA Kejagung di Kebagusan, Jakarta, Senin (15/6). Ia meminta selalu dikasih informasikan apabila terdapat kegiatan lelang aset yang diselenggarakan BPA Kejaksaan. “Saya pernah beli lelang, Pak, dapat tanah, lumayanlah,” kata dia. “Lain kali kalau ada, saya dikasih tahu juga ya. Saya mau ikutan,” lanjutnya.
7. Ribuan sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) masih berjajar rapi di sebuah gudang kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendaraan yang semula dirancang untuk mendukung distribusi program MBG itu hingga kini belum juga digunakan. Pasalnya, kendaraan tersebut terseret kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang kini tengah diusut Kejagung. Lantas bagaimana nasib ribuan motor listrik yang terbengkalai itu nantinya?
Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi memastikan pihaknya tidak akan menyita motor listrik tersebut. Menurutnya, penyidik tidak membutuhkan seluruh unit motor listrik sebagai barang bukti dalam perkara korupsi MBG. Menurut dia, fokus penyidikan saat ini bukan pada keberadaan fisik seluruh kendaraan, melainkan pada proses pengadaan yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi.
Kejagung mengungkap dugaan rekayasa dalam pengadaan sepeda motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN). PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) milik Andri Mulyono diduga tetap bisa memenangkan proyek tersebut meski tidak memenuhi syarat sebagai vendor. Penyidik menyebut PT YAT belum memiliki dealer maupun bengkel motor listrik yang aktif. Namun, Andri diduga tetap berupaya meloloskan perusahaannya melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait pengadaan hingga mengakuisisi perusahaan lain.
Atas dugaan perbuatannya, Kejagung menetapkan Andri sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Dengan penetapan Andri, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026 kini menjadi lima orang. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penetapan Andri sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup.
8. Kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG memasuki babak baru setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Langkah tersebut dinilai berpotensi menjadi titik balik yang dapat mengubah arah penanganan perkara di Kejagung. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai, keberadaan justice collaborator dalam perkara korupsi yang dilakukan secara terorganisir dapat menjadi faktor penentu dalam mengungkap keseluruhan konstruksi kejahatan.
“Keberadaan JC dalam perkara korupsi tata kelola yang terorganisir justru bertindak mengubah posisi kasus ini dalam makna fungsi ‘game changer’ yang akan menentukan siapa saja pihak yang terlibat, arah pembuktian dan konstruksi dakwaan maupun penuntutan,” kata Azmi, Minggu (14/6). Hingga kini, Kejagung masih mengkaji permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.
Menurut Azmi, keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut sepenuhnya akan bergantung pada fakta hukum yang ditemukan penyidik. Apabila penyidik menyimpulkan Sony merupakan pelaku utama dalam perkara tersebut, maka peluang permohonan JC ditolak menjadi lebih besar.
9, LPSK mengaku telah menerima permohonan perlindungan dari mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. “Pada 9 Juni 2026, Tim Advokasi Sonny Sonjaya (Prof. Dr. Elza Syarief, S.H., M.H., Dr. Krisna Murti, S.H., M.H., dan Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H) mewakili Sonny Sonjaya sudah mengajukan permohonan kepada Ketua LPSK sebagai justice collaborator dan permohonan perlindungan untuk keluarganya melalui surat tertulis,” kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin, Minggu (14/6).
“Saat ini proses pengajuan permohonan masih dalam tahap verifikasi dokumen oleh tim penerimaan permohonan,” ujarnya. Sebelumnya tim kuasa hukum mengatakan bahwa kliennya telah resmi mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. “Sudah, sudah (mengajukan). Kita juga sudah dibalas suratnya oleh LPSK,” kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, Minggu (14/6).
Status justice collaborator (JC) dalam sebuah perkara pidana dinilai bukan merupakan pilihan utama bagi aparat penegak hukum. Status saksi pelaku yang bekerja sama tersebut dinilai hanya boleh diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak demi membongkar suatu tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan pakar hukum pidana dari Unpar, Agustinus Pohan menanggapi polemik pengajuan status Justice Collaborator (JC) oleh mantan Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya. “JC tentunya hanya bila sangat diperlukan untuk mengungkap kejahatan. Dalam Hal kejahatan dapat diungkap dengan cara lain, Maka JC bukan pilihan,” kata Agustinus, Minggu (14/6).
10. Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (14/6). Berdasarkan keterangan Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Mensekneg Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Rosan terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia.
Presiden Prabowo Subianto terima laporan soal kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia meningkat. Prabowo memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan datanya ke publik secara terbuka pada Senin (15/6) siang besok. “Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya, Minggu (14/6). “Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka,” sambungnya.
11. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya sedang melakukan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dony menekankan, perampingan jumlah perusahaan BUMN dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien. Adapun pemangkasan BUMN dilakukan dari yang tadinya 1.077 entitas, menjadi sekitar 200-300 perusahaan saja.
Meski demikian, Dony mengklaim pemangkasan BUMN ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi. Dony menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja “Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Minggu (14/6). Dony menjelaskan, perampingan BUMN ditargetkan rampung 2026.
Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengungkapkan momen pengusaha sekaligus motivator Amerika Serikat (AS), Tony Robbins menangis saat mendengar alasan Presiden Prabowo Subianto begitu cepat melaksanakan program MBG. Dirgayuza menceritakan, kejadian itu terjadi pada suatu malam yang sangat dingin di Washington DC, AS, pada Februari 2026 lalu.
“Setelah mendapat WA dari Agung, sekretaris pribadi Presiden, aku berjalan cepat sambil membenamkan tangan ke dalam saku mantel, aku menuju sebuah kafe kecil 15 menit dari hotel,” ujar Dirgayuza, Minggu (14/6). Dalam kafe kecil tersebut, Dirgayuza menjadi saksi pertemuan pertama Prabowo dengan Tony Robbins. Tony diketahui terbang khusus dari Florida ke Washington DC hanya untuk bertemu Prabowo. Tony, kata Dirgayuza, ingin mendengar langsung dari Prabowo tentang program MBG di Indonesia.
12. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Minggu (14/6). Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Said Abdullah menyebut ziarah tersebut sebagai bentuk bakti Megawati kepada sang ayah. Menurut Said, Megawati juga memanjatkan doa untuk masa depan Indonesia di samping pusara Bung Karno.
Said menuturkan, doa tersebut berisi harapan agar bangsa Indonesia terus maju, sejahtera, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. “Salah satu yang saya dengar langsung, ibu berdoa agar bangsa ini senantiasa maju, sejahtera, dan mampu berdikari di kaki sendiri. Hal ini selaras dengan mimpi besar yang selalu dicita-citakan oleh Bung Karno,” ujarnya. Selain berziarah, kunjungan Megawati ke Blitar juga bertepatan dengan agenda peresmian Istana Gebang.
Istana Gebang merupakan rumah masa kecil Bung Karno yang telah selesai direnovasi secara menyeluruh. Said mengatakan, seluruh biaya pemugaran Istana Gebang berasal dari dana gotong royong kader internal PDI-P. Renovasi tersebut mencakup keseluruhan area, termasuk pemasangan patung baru Bung Karno setinggi lima meter karya pematung Dr Dunadi dari Bantul, Yogyakarta. “Total anggarannya Rp 4,1 miliar, murni hasil gotong royong pengurus DPD partai,” kata Said.
13. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad apresiasi langkah BI memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan China. Perjanjian BCSA itu diteken Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur People’s Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng, pada Kamis (11/6) di Shanghai, China.
Dasco menyebut dalam kerja sama itu juga terdapat MoU tentang Local Currency Transaction (LCT) yang diperluas mencakup wilayah Hong Kong dengan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue. “Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan dan Hong Kong bisa lakukan dengan menggunakan rupiah atau remimbi tanpa harus menggantungkan pada dolar Amerika Serikat,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).
Ia mengatakan QRIS lintas batas Indonesia dengan China juga telah disepakati sehingga transaksi antara pengusaha kedua negara bisa menggunakan QRIS. Dasco menjelaskan sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia yang semuanya terhubung.
14. KPK putuskan tidak ajukan banding terhadap perkara suap dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan terdakwa mantan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer dan 10 terdakwa lainnya. Dengan demikian, hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider pidana 90 hari kurungan, serta uang pengganti Rp3.435.000.000 subsider 1 tahun penjara terhadap Noel telah memperoleh kekuatan hukum tetap alias inkrah.
Dalam sidang vonis sebelumnya, Noel juga menyatakan kepada majelis hakim bahwa dirinya menerima putusan tersebut. “KPK menyatakan menerima sepenuhnya putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan terdakwa saudara Immanuel Ebenezer Gerungan dkk,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (15/6). (Harjono PS)
