Prof. Dr. Amir Santoso (Foto : Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Di negeri ini, menjadi pintar sering kali bukan syarat utama untuk berhasil. Yang lebih menentukan adalah seberapa pandai seseorang membaca arah angin kekuasaan.
Kita hidup di sebuah republik yang ironis. Universitas setiap tahun meluluskan ribuan sarjana terbaik. Kampus dipenuhi dosen cerdas. Laboratorium menghasilkan penelitian. Para ahli menulis buku, membuat rekomendasi kebijakan, dan menawarkan berbagai solusi. Namun ketika keputusan penting diambil, suara pengetahuan sering kali hanya menjadi hiasan meja rapat.
Indonesia sesungguhnya tidak sedang kekurangan orang pintar. Yang langka justru institusi yang bersedia mendengarkan mereka. Di negeri yang institusinya sehat, gagasan diuji dengan data. Kritik dijawab dengan argumen. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, dalam institusi yang rapuh, yang paling dihargai bukan kualitas pemikiran, melainkan kualitas kedekatan. Loyalitas lebih mahal daripada kompetensi. Tepuk tangan lebih berguna daripada pertanyaan kritis.
Maka jangan heran jika banyak orang cerdas memilih diam. Bukan karena mereka kehilangan keberanian, melainkan karena pengalaman mengajarkan bahwa akal sehat sering kali tidak mendapat ruang.
Lama-kelamaan, lahirlah budaya baru: orang tidak lagi berlomba menghasilkan ide terbaik, melainkan belajar mengatakan hal-hal yang paling menyenangkan telinga atasan. Di titik itulah kemunduran sesungguhnya dimulai.
Sebab sebuah bangsa jarang runtuh karena kekurangan sumber daya. Bangsa lebih sering melemah ketika institusinya berhenti menghargai kejujuran intelektual.
Ironinya, kita sangat gemar berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia. Seminar digelar di mana-mana. Pelatihan diselenggarakan tanpa henti. Anggaran pendidikan terus bertambah. Tetapi pembangunan manusia hanya akan menghasilkan kekecewaan apabila manusianya kemudian dipaksa bekerja di dalam sistem yang tidak memberi ruang bagi kemampuan mereka.
Membangun manusia tanpa memperbaiki institusi ibarat mengisi mobil balap dengan bahan bakar terbaik, lalu memaksanya melaju di jalan yang penuh lubang. Bukan mobilnya yang buruk. Jalannyalah yang bermasalah.
Dalam budaya kekuasaan yang terlalu dominan, kritik sering dianggap gangguan. Pertanyaan dianggap pembangkangan. Perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman.
Padahal sejarah justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Peradaban besar tidak tumbuh karena semua orang sepakat. Ia tumbuh karena selalu ada ruang untuk berbeda, mengoreksi, dan memperbaiki kesalahan. Institusi yang sehat tidak takut pada kritik. Yang takut kepada kritik biasanya hanyalah kekuasaan yang tidak terlalu yakin pada dirinya sendiri.
Karena itu, ukuran kemajuan sebuah negara bukanlah seberapa sering para pemimpinnya dipuji. Ukurannya adalah apakah orang biasa masih berani mengatakan bahwa ada yang salah tanpa harus merasa cemas. Demokrasi bukan sekadar soal pemilu yang berlangsung tepat waktu. Demokrasi adalah kemampuan sebuah bangsa menghargai argumen lebih tinggi daripada tepuk tangan.
Selama budaya “asal pimpinan senang” lebih dihormati daripada budaya “asal kebijakan benar”, selama jabatan lebih menentukan daripada gagasan, dan selama loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi, kita akan terus menghasilkan paradoks yang sama. Orang-orang pintar akan tetap lahir. Tetapi sistem akan terus kehilangan kesempatan memanfaatkan mereka.
Dan mungkin itulah ironi terbesar Indonesia hari ini. Bukan karena kita miskin kecerdasan. Melainkan karena terlalu sering kecerdasan diminta menunggu di luar ruangan, sementara keputusan sudah selesai dibuat di dalamnya.
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling banyak memiliki orang hebat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membangun institusi sehingga orang-orang hebat tidak perlu menjadi pengecualian untuk dapat didengar.
Sebab ketika institusi lebih kuat daripada kepentingan sesaat, kecerdasan tidak lagi menjadi hiasan pidato, melainkan menjadi fondasi kebijakan. Dan pada hari itulah republik ini benar-benar mulai berjalan. (Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, dan mantan anggota DPR/MPR RI)
