Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM (net)
Oleh : Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka.
Sebuah usia yang seharusnya cukup dewasa bagi sebuah republik untuk membedakan antara janji dan kenyataan, antara angka dan kehidupan, antara pembangunan yang diumumkan dari podium dan pembangunan yang sungguh dirasakan rakyat.
Setiap Agustus, bendera merah putih kembali berkibar. Pidato tentang kemajuan kembali terdengar. Tetapi di bawah kibaran itu, ada pertanyaan yang lebih sederhana: sudahkah rakyat benar-benar merasakan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Sebab kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan.
Kemerdekaan juga berarti mempunyai pekerjaan. Mampu menyekolahkan anak. Membeli beras tanpa kecemasan. Berobat tanpa takut jatuh miskin. Dan menjalani hari tua tanpa merasa menjadi beban keluarga. Di tengah renungan itulah kita teringat sebuah janji politik yang pernah terdengar begitu gagah : 19 juta lapangan kerja. Angka besar. Bulat. Mudah diingat.
Itu diucapkan dalam janji kampanye politik, disambut tepuk tangan, dipotong menjadi video pendek, lalu diedarkan sebagai harapan. Seolah jutaan anak muda Indonesia tinggal menunggu pintu masa depan dibuka. Tetapi tahun 2026 menghadirkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari : Di manakah 19 juta lapangan kerja itu?
Angka yang Terlihat Baik, Kehidupan yang Belum Tentu Baik
Kita harus adil membaca statistik. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025. Dari angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, sebanyak 147,67 juta orang bekerja. Jumlah penduduk bekerja bahkan bertambah sekitar 1,9 juta orang dalam setahun. Ini tentu kabar yang patut diapresiasi.
Tetapi statistik mempunyai keterbatasan: ia dapat memberitahu kita berapa orang bekerja, tetapi belum tentu menceritakan dengan utuh bagaimana mereka hidup dari pekerjaan itu. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 hanya sekitar Rp3,29 juta per bulan. Pada saat yang sama, sekitar 7,24 juta orang masih menganggur. [Badan Pusat Statistik Indonesia]
Di sinilah pertanyaan pembangunan seharusnya bergerak lebih jauh. Bukan lagi sekadar : apakah rakyat bekerja? Tetapi : apakah pekerjaan itu membuat rakyat hidup layak? Sebab orang dapat tercatat bekerja dalam statistik, tetapi tetap menghitung uang belanja sampai lembar terakhir menjelang akhir bulan. Seseorang dapat keluar dari kategori pengangguran, tetapi belum tentu keluar dari kecemasan ekonomi.
Bank Dunia Mengingatkan : Persoalannya Adalah Kualitas Pekerjaan
Bank Dunia memberi peringatan yang lebih mendasar. Ekonomi Indonesia memang menciptakan pekerjaan bagi sebagian besar pendatang baru di pasar kerja. Tetapi banyak pekerjaan tersebut berada di sektor dengan nilai tambah rendah dan tidak mampu memberikan penghasilan kelas menengah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Bank Dunia mencatat upah riil Indonesia menurun rata-rata 1,1 persen per tahun sepanjang 2018–2024. Artinya, persoalan kita bukan sekadar menciptakan pekerjaan. Kita membutuhkan pekerjaan yang bermartabat. Pekerjaan yang produktif. Pekerjaan yang memberikan kepastian. Pekerjaan yang memungkinkan seorang ayah pulang tanpa terus-menerus memikirkan tagihan.
Pekerjaan yang membuat seorang ibu tidak harus memilih antara membeli beras dan telur atau membayar uang sekolah anak. Pekerjaan yang membuat seorang sarjana merasa bertahun-tahun pendidikannya tidak berakhir menjadi selembar ijazah yang tersimpan di lemari. Itulah makna sesungguhnya dari penciptaan lapangan kerja. Bukan sekadar berapa juta, tetapi pekerjaan seperti apa.
Ketika Janji Lapangan Kerja Bertemu PHK
Ironi itu semakin terasa ketika berita PHK terus datang. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Juni 2026 berdasarkan pekerja yang terklasifikasi dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Maka jangan heran apabila publik bertanya: mana 19 juta lapangan kerja itu? Pertanyaan tersebut bukan kebencian kepada pemerintah. Bukan pula sekadar sinisme politik. Itu hak rakyat untuk menagih sebuah janji. Sebab bagi orang yang kehilangan pekerjaan, PHK bukan angka. PHK adalah cicilan rumah yang tiba-tiba terasa menakutkan.
Uang sekolah anak yang jatuh tempo. Belanja dapur yang harus dikurangi. Obat orang tua yang mungkin ditunda. Dan seorang kepala keluarga yang malam-malam terjaga, sementara anak-anaknya sudah tidur, bertanya dalam hati : besok saya harus mencari pekerjaan ke mana lagi? Statistik tidak pernah mampu sepenuhnya menangkap kegelisahan semacam itu.
Puluhan Juta Wajah di Balik Angka Kemiskinan
BPS membawa kita kepada angka lain. Persentase kemiskinan pada September 2025 memang turun menjadi 8,25 persen. Itu kemajuan dan layak diapresiasi. Tetapi di balik 8,25 persen itu masih terdapat 23,36 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di perdesaan, tingkat kemiskinan bahkan masih 10,72 persen. [Badan Pusat Statistik Indonesia]
Dua puluh tiga juta bukan angka kecil. Bayangkan jika mereka berdiri berjajar. Ada petani. Ada nelayan. Ada buruh. Ada pedagang kaki lima. Ada ibu yang mengurangi lauk agar anaknya tetap makan. Ada anak yang berangkat sekolah membawa cita-cita besar dari rumah yang sangat sederhana. Mereka juga Indonesia.
Dan setelah 81 tahun merdeka, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dibaca dari berapa persen kemiskinan turun. Kita juga harus bertanya : seberapa jauh kehidupan manusia di balik persentase itu benar-benar berubah?
Ketimpangan memang menunjukkan perbaikan. BPS mencatat Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363. Namun kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati 19,28 persen dari total pengeluaran. [Badan Pusat Statistik Indonesia]
Angka itu mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kemakmuran terbagi secara merata. Ekonomi boleh tumbuh. Tetapi pertanyaannya selalu: siapa yang paling merasakan pertumbuhan itu? Ketika Uang yang Sama Membawa Pulang Lebih Sedikit
Pada Juni 2026, inflasi tahunan mencapai 3,34 persen. Inflasi sepanjang Januari–Juni mencapai 1,79 persen. [Badan Pusat Statistik Indonesia]. Bagi ekonom, inflasi adalah persentase. Bagi ibu rumah tangga, inflasi mempunyai bahasa lain : uang yang sama membawa pulang barang yang semakin sedikit. Harga beras, lauk, transportasi, sekolah, listrik, kebutuhan rumah tangga—semuanya akhirnya bertemu di meja makan. Dan di meja makan itulah teori ekonomi kehilangan istilah-istilah rumitnya. Yang tersisa hanya pertanyaan, cukupkah uang sampai akhir bulan?
Guru Mengajarkan Masa Depan, Tetapi Cemas Memikirkan Masa Depannya Sendiri
Lalu lihatlah guru dan tenaga honorer. Kita meminta mereka menyiapkan Generasi Emas 2045. Kita berbicara tentang kecerdasan buatan, transformasi digital, hilirisasi, ekonomi hijau dan Indonesia menjadi negara maju. Tetapi sebagian orang yang diminta menyiapkan generasi itu masih memikirkan kepastian status dan kesejahteraannya sendiri.
Ada ironi yang nyaris menyakitkan di sini. Guru diminta mengajarkan anak-anak untuk bermimpi besar, sementara sebagian dari mereka sendiri masih harus berhitung keras untuk hidup layak. Sebuah republik tidak mungkin menjadi besar dengan mengecilkan kesejahteraan orang yang mendidik anak-anaknya. Indonesia Emas tidak boleh dibangun di atas sekolah reot dan bocor, fasilitas pendidikan yang tertinggal, serta guru yang jauh dari sejahtera.
UMKM: Tulang Punggung Jangan Sampai Patah
Lihat pula UMKM. Mereka selalu disebut tulang punggung perekonomian. Dipuji dalam pidato. Dibicarakan dalam seminar. Dipasang dalam spanduk kementerian. Tetapi tulang punggung itu jangan terus-menerus diminta berdiri sambil memikul beban sendirian.
Ketika daya beli tertekan, bahan baku naik, biaya energi dan logistik membebani, kredit tidak selalu murah, dan persaingan semakin keras, pedagang kecil adalah pihak pertama yang merasakan denyut persoalan ekonomi. Kita menyebut mereka pahlawan ekonomi. Tetapi pahlawan pun dapat tumbang kalau setiap hari disuruh berperang tanpa cukup amunisi.
Negara Sibuk dengan Proyek Besar
Di tengah kegelisahan itu, pemerintah begitu bersemangat menjalankan program-program berskala raksasa. Makan Bergizi Gratis. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dan berbagai program serta kelembagaan baru. Tujuannya tentu dapat terdengar mulia. Tetapi setelah 81 tahun merdeka, kita seharusnya sudah belajar bahwa kebijakan publik tidak boleh dinilai dari kemuliaan slogan.
Ia harus diuji dari efektivitas. Prioritas. Transparansi. Tata kelola. Dan manfaat nyata bagi rakyat. MBG jangan sampai menjadi program yang anggarannya bergizi, sementara ekonomi keluarga rakyat justru kekurangan gizi. Koperasi Merah Putih jangan sampai merah hanya pada papan namanya dan putih pada pertanggungjawabannya. Setiap rupiah APBN adalah uang rakyat.
Ketika lapangan pekerjaan berkualitas masih terbatas, guru belum sejahtera, sekolah masih membutuhkan perbaikan, biaya kesehatan terasa berat dan UMKM megap-megap, pemerintah wajib menjawab pertanyaan elementer : apakah setiap rupiah benar-benar ditempatkan pada kebutuhan rakyat yang paling mendesak?
Investor Tidak Membaca Baliho
Ada persoalan yang jauh lebih fundamental : kepastian hukum. Investor besar tidak menanamkan modal karena pidato pejabat terdengar optimistis. Mereka membaca regulasi. Menghitung risiko. Memperhatikan konsistensi kebijakan. Menilai birokrasi. Mengukur kualitas institusi. Dan bertanya apakah kontrak serta hukum benar-benar dapat dipercaya.
Pada Juni 2026 Bank Dunia kembali menekankan bahwa reformasi produktivitas sangat penting agar Indonesia dapat menciptakan pekerjaan dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen pada 2026, tetapi menekankan perlunya reformasi untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. [Bank Dunia]
Sebab modal mempunyai kaki. Jika hukum tidak pasti, aturan mudah berubah, birokrasi berbelit dan kepentingan politik terlalu mudah memasuki ruang bisnis, modal dapat berjalan menuju negara lain. Vietnam, Malaysia, Thailand dan negara tetangga tidak sedang tidur. Mereka juga membangun industri, infrastruktur, SDM dan iklim investasi.
Kita tidak kekurangan slogan investasi. Yang kita perlukan adalah negara yang membuat investor percaya bahwa aturan hari ini tidak berubah hanya karena kekuasaan berganti selera esok pagi.
Sembilan Belas Juta Itu Manusia
Di sinilah politik pembangunan sering melakukan kekeliruan paling mendasar : manusia diubah menjadi angka. Padahal 19 juta itu manusia. Ada anak muda yang setiap pagi membuka telepon genggam, berharap ada balasan dari puluhan lamaran pekerjaan yang dikirimnya. Ada sarjana yang ijazahnya tersimpan rapi, tetapi pekerjaan yang tersedia jauh di bawah kompetensinya.
Ada buruh yang pulang membawa surat PHK. Ada pedagang kecil yang malam-malam menghitung hasil jualannya dan mendapati keuntungan semakin tipis. Ada guru yang mengajarkan cita-cita kepada murid-muridnya, sementara masa depannya sendiri belum sepenuhnya pasti. Mereka tidak membutuhkan pidato baru. Mereka membutuhkan pekerjaan.
Mereka tidak bisa membayar sekolah anaknya dengan slogan. Tidak bisa membeli beras dengan konferensi pers. Tidak bisa membayar BPJS dengan tepuk tangan politik. Dan tidak bisa mengisi tangki bensin dengan janji kampanye.
Dari Omon-Omon Menjadi Kerja Nyata
Pemerintah masih memiliki waktu. Tetapi waktunya bukan untuk membuat janji baru. Selamatkan industri padat karya dari PHK. Berikan insentif berdasarkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang benar-benar diciptakan dan dipertahankan, bukan sekadar besarnya angka investasi.
Perkuat UMKM. Permudah kredit produktif, tekan biaya logistik dan energi, sederhanakan perizinan dan lindungi pasar dari praktik perdagangan tidak sehat. Ciptakan pekerjaan berkualitas. Jangan puas hanya dengan menurunkan angka pengangguran. Upah, produktivitas, kepastian kerja dan kesempatan naik kelas harus menjadi ukuran keberhasilan.
Sejahterakan guru. Negara tidak boleh terus menggantung masa depan orang yang setiap hari diminta menyiapkan masa depan bangsa. Evaluasi program-program raksasa. MBG, Kopdes Merah Putih dan proyek besar lainnya harus tunduk kepada audit, transparansi, disiplin fiskal dan ukuran manfaat yang jelas.
Pulihkan kepastian hukum. Jangan biarkan hukum terlihat perkasa kepada yang lemah tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kekuasaan dan modal besar. Dan yang terpenting : berhentilah mengukur keberhasilan hanya dari berapa besar APBN dibelanjakan. Ukurlah dari berapa banyak kehidupan rakyat yang berubah menjadi lebih baik.
Delapan Puluh Satu Tahun: Merdeka untuk Siapa?
Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri republik memproklamasikan sebuah bangsa merdeka. Mereka tidak mewariskan republik ini agar generasi setelah mereka hanya pandai membuat slogan. Kemerdekaan mempunyai makna yang jauh lebih manusiawi. Kemerdekaan adalah ketika seorang ayah mempunyai pekerjaan dan dapat pulang membawa ketenangan.
Ketika seorang ibu tidak harus mengurangi lauk anaknya menjelang akhir bulan. Ketika seorang guru dapat mengajar tanpa mencemaskan biaya hidup keluarganya sendiri. Ketika seorang anak dari keluarga miskin tetap dapat bermimpi menjadi dokter, insinyur, pengacara atau ilmuwan.
Ketika pedagang kecil dapat membuka tokonya pagi hari dengan harapan, bukan kecemasan. Ketika hukum melindungi rakyat kecil dengan keberanian yang sama seperti ketika ia berhadapan dengan orang besar. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya.
Bukan sekadar bendera yang berkibar setiap Agustus. Tetapi martabat yang hidup di setiap rumah rakyat Indonesia. Janji 19 juta lapangan kerja masih tercatat dalam ingatan publik. Rakyat berhak menagihnya. Sebab demokrasi bukan hanya hak politisi membuat janji setiap lima tahun sekali.
Demokrasi juga hak rakyat untuk bertanya setiap hari : Mana buktinya? Jangan sampai 19 juta lapangan kerja akhirnya dikenang sebagai 19 juta harapan yang pernah diperdagangkan pada musim pemilu. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, rakyat sudah terlalu dewasa untuk terus diberi slogan sebagai pengganti kenyataan. Sebab sejarah tidak akan bertanya seberapa meriah sebuah janji diteriakkan. Sejarah hanya akan bertanya : Janji itu diwujudkan menjadi kehidupan yang lebih baik—atau sekadar omon-omon?
(Penulis adalah Pengacara, Penulis, Politisi, dan mantan Anggota DPR)
