Menko Polkam, Dudung Abdurachman (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut, situasi politik ke depan tidak landai-landai saja. Ia mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan kerja keras dari Kemenko Polkam. Dudung menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga situasi politik dan keamanan tetap kondusif. “Sehingga tidak mengubah atau tidak menghambat program prioritas Bapak Presiden,” ujarnya saat pidato serah terima jabatan Menko Polkam di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10). Dudung yakin, Kemenko Polkam di bawah kepemimpinannya situasi politik dan keamanan stabil.
Isu lainnya, Timnas Indonesia jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sukses menaklukkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Timnas Indonesia sebenarnya lebih dulu unggu 1-0, tetapi malah sempat tertinggal 2-1 meskipun Timnas Thailand hanya bermain dengan 10 pemain. Untung pada menit terakhir, Indonesia bisa mengejar ketinggalan lewat Elkan Baggott yang menyamakan kedudukan 2-2. Hingga perpnjangan waktu 2X15 menit, skor tetap sama sehingga dilakukan adu penalty. Dalam tos-tosan tersebut Indonesia menang 4-2 sehingga menjuarai FIFA ASEAN Xup 2026. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut situasi politik ke depan tidak landai-landai saja. “Tentunya ke depan juga pasti situasi politik juga tidak landai-landai saja. Saat ini kita lihat di media sosial,” kata Dudung saat berpidato dalam serah terima jabatan Menko Polkam di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10).
Mantan KSAD itu mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan kerja keras dari Kemenko Polkam. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga situasi politik dan keamanan tetap kondusif. “Sehingga tidak mengubah atau tidak menghambat program prioritas Bapak Presiden,” ujarnya saat pidato serah terima jabatan Menko Polkam di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10). Dudung yakin, Kemenko Polkam di bawah kepemimpinannya situasi politik dan keamanan stabil.
Saat doorstop, Dudung menyebut situasi politik saat ini tengah menjadi sorotan di sejumlah media. Hal itu disebabkan bergulirnya permohonan gugatan di MK. Dudung mengatakan pemerintah akan menghormati apa pun keputusan yang nantinya dikeluarkan MK. Ia meminta masyarakat tidak membuat persepsi sendiri-sendiri terkait proses hukum yang sedang berjalan, terutama melalui media sosial. “Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam,” tegas Dudung.
Ia kembali memastikan pemerintah menghormati proses hukum dan menegakkan supremasi hukum, termasuk dalam proses yang berlangsung di MK. “Bapak Presiden menyampaikan, situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali. Nanti saya koordinasikan dengan semua kementerian yang terkait, baik kepolisian, kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai, nanti saya akan sowan bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” pungkasnya.
Menko Polkam Dudung Abdurachman akan menemui ketua umum parpol untuk mengendalikan situasi politik terkait permohonan gugatan di MK. “Termasuk nanti kepada para ketua partai, nanti saya akan sowan. Bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” ucap Dudung di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10).
Dudung mengatakan pemerintah akan menghormati apa pun keputusan yang nantinya dikeluarkan MK, meski ia tidak menyebut secara gamblang sidang perkara yang dimaksud. Ia minta masyarakat tidak membuat persepsi sendiri terkait proses hukum yang sedang berjalan, terutama melalui media sosial. “Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam,” kata Dudung.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengingatkan, tugas Staf Kepresidenan (KSP) sangat berat. Hal itu disampaikannya selaku mantan KSP kepada penerusnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku KSP. “Marilah kita panjatkan puji dan syukur karena pada siang hari ini dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan,” kata Dudung dalam acara sertijab di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10).
“Perlu saya laporkan kepada Pak Sigit, Pak, tadi saya sudah serah terima tipis-tipis tadi di lapangan upacara bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat,” kata Dudung di hadapan Sigit. Dudung menuturkan, KSP harus mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. KSP juga mengawal program yang berkaitan dengan strategi nasional. “Artinya, banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya dan akhirnya tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan,” kata Dudung.
2. Timnas Indonesia jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sukses taklukkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2. Timnas Indonesia sebenarnya lebih dulu unggu 1-0, tapi malah sempat tertinggal 2-1 meskipun Timnas Thailand hanya bermain dengan 10 pemain. Untung pada menit terakhir, Indonesia bisa mengejar ketinggalan lewat Elkan Baggott yang menyamakan kedudukan 2-2.
Gol indah tersebut tercipta dari kerjasama apik Egy Maulana Vikri yang memberi umpan manis kepada Risky Ridho. Dari sudut sempit Rizky langsung menembak bola ke gawang Thlaind namun bola terpantul dan langsung disambar Elkan Baggott. Skor jadi 2-2 hingga pertandingan berakhir. Skor tidak berubah saat dilakukan perpanjangan waktu sehingga harus diputuskan lewat adu penalti. Dalam adu penalty, dua pemain Thailand gagal menjaringkan bole ke gawang Timnas Indonesia, sehingga Garuda Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Gelora Bung Karno, Senin (5/10) malam dengan skor akhir 6-4.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bonus bagi pemain Timnas Indonesia yang mengalahkan Thailand akan diatur Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Prabowo menegaskanhal itu usai menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10) malam. “Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI,” katanya saat ditanya wartawan soal bonus bagi pemain Timnas Indonesia.
Prabowo mengaku gembira dan bangga atas kemenangan Timnas Indonesia dalam pertandingan final sepak bola tingkat internasional ini. Bagi Prabowo, kemenangan ini adalah contoh tidak mudah menyerahnya Timnas Indonesia saat sempat tertinggal 1 gol dari Thailand. “Mereka tidak menyerah sampai detik detik terakhir. Saya kira ini membanggakan, dan ini contoh ya. Contoh semangat tidak mengenal menyerah dan kita bisa berhasil. Mungkin ini pertama kali dalam sejarah ya kita menang pertandingan FIFA antara bangsa ya,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mendapat hadiah kaos Tim Nasional bertuliskan “Prabowo” dengan nomor punggung 26 dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal ini diunggah dalam akun Instagram Sekretariat Presiden, @sekretariat.kabinet usai Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA dan Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10). Dalam foto yang diunggah, Presiden Prabowo berfoto bersama Gianni Infantino dan Erick Thohir sambil memegang kaos Tim Nasional tersebut.
3. Kepala Lapas Klas IIA Cibinong, Bogor, Jabar nonaktif nonaktif, Wisnu Hani Putranto dipecat oleh Kementerian Imipas buntut temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. “Diberhentikan ya. Diberhentikan jadi ASN,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (5/10). Rudi mengatakan, total ada 17 ASN Kementerian Imipas yang dijatuhkan sanksi hukuman disiplin buntut temuan tersebut.
Rudi menyebut, sanksi tersebut dijatuhkan karena mereka melanggar Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021. Lebih lanjut dijelaskan, dari 17 ASN tersebut, 1 orang di antaranya yang dipecat adalah Kalapas Cibinong Wisnu Hadi Putranto. “Di antaranya 1 orang pegawai diberhentikan, kedua ada kami rekomendasikan dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang,” ujarnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan menyebut, terpidana kasus korupsi PT Asabri (Persero), Heru Hidayat ikut menikmati klaster mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar. Rudi juga menyebutkan pihak lain yang menikmati klister mewah tersebut, di antaranya Jimmy Masrin, terpidana kasus korupsi kredit fiktif di LPEI; Indra Kesuma alias Indra Kenz, terpidana kasus investasi bodong.
“Ada beberapa nama lainnya yakni (Ahmad) Albani dan Hasan (Tjhie) yang ditemukan sama Ibu Ida ini. Ahmad dan Hasan. Itu yang ditemukan,” ujar Rudi di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (5/10). Ia menjelaskan, klaster mewah di kompleks Lapas Kelas IIA Cibinong diperuntukkan untuk menerima kunjungan keluarga.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut, lebih dari 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia merupakan narapidana yang terlibat kasus narkotika. Yusril mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membuat kapasitas Lapas terus terbebani. “Permasalahan yang menjadi concern kita itu adalah bahwa lebih 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan itu adalah kasus narkotika,” ujar Yusril dalam konferensi pers, Senin (5/10). Yusril menilai persoalan tersebut membutuhkan pembenahan yang serius.
Pengamat hukum Abdul Fickar menilai, kasus yang terjadi di sejumlah lapas dapat menjadi momentum untuk membentuk komisi khusus pengawasan. Menurut Fickar, pengawasan terhadap lapas selama ini belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, termasuk dugaan transaksi dan pesta narkoba di dalam lapas.
“Kalau di kepolisian ada Komisi Kepolisian, ada Komisi Kejaksaan, ada Komisi Yudisial, maka sebenarnya di lembaga pemasyarakatan ini juga mestinya harus ada lembaga pengawasan sendiri,” kata Fickar saat menanggapi kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong, hingga pesta narkoba di Rutan Depok pada Senin (5/10).
4. Presiden Prabowo Subianto meng-update program pemangkasan jumlah perusahaan dalam BUMN saat rapat dengan para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/10). Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap CEO Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan, rapat fokus pada optimalisasi aset BUMN. “Jadi, program-program itu nanti kita akan susun untuk kita mulai konsolidasi yang sudah berjalan, mungkin next step-nya bagaimana kita mengoptimalisasi aset-aset ini,” kata Rosan, Senin (5/10). Menurut Rosan, optimalisasi aset menjadi perhatian karena besarnya aset yang dimiliki BUMN belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pendapatan yang dihasilkan.
Rosan menyampaikan, Prabowo memberikan arahan agar aset-aset tersebut dapat dikelola secara lebih produktif melalui perencanaan yang baik, terukur, dan terstruktur. “Bapak Presiden memberikan arahan bagaimana sekarang kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di BUMN ini dengan tentunya perencanaan yang baik, terukur, terstruktur, karena kita sovereign wealth fund, memberikan juga keuntungan, yield yang baik juga,” ujarnya. Rosan menyebut, pemerintah akan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap aset BUMN yang berpotensi untuk dioptimalkan. Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
5. Menko PMK Sugiono janji akan menyempurnakan program-program yang dijalankan Menko PMK sebelumnya, Pratikno. Sugiono mengakui, masih terdapat hal yang belum sempurna serta belum lengkap meski segala usaha telah dilakukan pemerintah untuk menyukseskan program. “Tentu saja, dalam segala usaha ada hal-hal yang belum sempurna, yang belum lengkap, itu yang akan kita lengkapi dan kita sempurnakan,” kata Sugiono di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (5/10).
Menurut Sugiono, menjadi Menko PMK merupakan amanah besar karena tugasnya terkait kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. “Jadi, ini merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira ini merupakan suatu amanat yang besar,” ucapnya. Dia mengatakan, Kemenko PMK memiliki peran yang cukup strategis dalam mensinergikan, mengorkestrasi, dan memobilisasi berbagai kementerian yang ada di bawah koordinasimya.
6. Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mengungkap alasan rapat pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kerap digelar secara tertutup. Alasannya, karena penyusunan pasal-pasal dan pembahasannya mengikuti dinamika yang berkembang. Pihaknya khawatir pembahasan yang belum diputuskan secara final menimbulkan interpretasi berbeda di masyarakat bila dibuka.
“Kenapa ini tertutup? Karena kami khawatir kalau terbuka, apa yang memang belum pasti diputuskan nanti khawatirnya tentu punya interpretasi yang berbeda isunya di masyarakat,” kata Putih di Gedung DPR, Senin (5/10) malam. Oleh karena itu, DPR memilih membuka hasil pembahasan setelah RUU tersebut disahkan. “Makanya kita tunggu sahnya terlebih dahulu baru kita buka tentunya nanti kepada masyarakat,” ujar Ketua Panja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menambahkan, rapat tertutup tidak berarti parlemen menutup diri terhadap masukan masyarakat. Menurut Nihayatul, DPR tetap menerima masukan dari komunitas ojol, serikat buruh, serikat pekerja, dan Apindo selama proses pembahasan berlangsung.
Sementara itu, DPR dan pemerintah sepakat RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU, Selasa (6/10). Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan bersama Komisi IX DPR dan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pada Senin (5/10) malam.
7. Rapat Panja Pembahasan RUU Satu Data Indonesia (RUU SDI) Baleg DPR menyepakati hasil pembahasan RUU SDI yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Panja bersama pemerintah membahas RUU SDI secara intensif pada 23, 24, 28, 29, 30 September serta 1 dan 5 Oktober 2026.
Ketua Panja RUU SDI sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah rumusan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan tata kelola data nasional yang belum terintegrasi. “Dalam rapat panja berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan tata kelola data nasional yang belum terintegrasi,” ujar Sturman, Senin (5/10).
RUU SDI mengatur ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun bagi pihak yang menyerang dan meretas pusat data nasional. Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung mengatakan serangan yang dimaksud mencakup upaya sabotase, memanipulasi, menghancurkan, menyebarluaskan tanpa hak, atau mengambil alih pusat data nasional. Dikatakan, ketentuan pidana tersebut juga berlaku terhadap serangan terhadap infrastruktur teknis interoperabilitas SDI dan infrastruktur sistem SDI.
“Pasal 133 terkait serangan, sabotase, manipulasi, penghancuran, penyebarluasan tanpa hak, atau pengambilalihan terhadap pusat data nasional, infrastruktur teknis interoperabilitas SDI, atau infrastruktur sistem SDI, yang diancam pidana paling lama 15 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 8,” ujar Martin dalam rapat panja RUU SDI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10).
8. Pemohon perkara sengketa persyaratan pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 meminta Majelis Hakim Konstitusi menunda sidang pengucapan putusan dengan alasan ingin menyaksikan final Fifa Asean Cup 2026 antara Timnas Indonesia vs Thailand di Gelora Bung Karno, Senin (5/10). “Aspirasi, Yang Mulia,” kata perwakilan pemohon, Denny Indrayana dalam sidang yang digelar Jumat (2/10) lalu.
“Kalau bisa jangan Senin malam (Senin 5 Oktober malam saat final berlangsung) Yang Mulia, nonton final,” ucap Denny, dikutip dari risalah sidang perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Aspirasi Denny ditanggapi Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin sidang saat itu. Saldi mengatakan, ketika Indonesia vs Bangladesh, para pihak baik pemohon, termohon, terkait dan majelis hakim sedang bersidang di MK sehingga tidak bisa menikmati pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 9-2. “Ya, kemarin kan menang kita nikmati di sini (ruang sidang), nanti kita nikmati juga di ruang sidang ini (untuk final), Pak Denny,” ucap Saldi berkelakar.
Sidang terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK ternyata menyisakan sesuatu yang menarik. Pejabat Kemendikdasmen Taufiq Damarjati memberikan kesaksian, penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari UTS Insearch bukan dari ijazah atau tanda tamat belajar. Hal ini disampaikan Taufiq saat ditanya Hakim Konstitusi Saldi Isra terkait dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasmen mengeluarkan surat penyetaraan ijazah untuk Gibran dari UTS Insearch dalam sidang perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar Jumat (2/10) lalu.
“Bagaimana Bapak memaknai kata certificate of Attendance itu apabila kita komparasi misalnya dengan ijazah dalam bahasa Indonesia? Apa yang Bapak jelaskan ini?” kata Saldi yang dikutip dari risalah sidang MK. Taufiq menyebut, Certificate of Attendance lebih kepada keterangan Gibran mengikuti pendidikan di UTS Insearch. “Kehadiran ya?” tanya Saldi yang dijawab singkat “ya” oleh Taufiq. Saldi kembali menanyakan, apakah kehadiran memiliki status yang sama untuk keterangan tamat belajar? Taufiq menjawab “Ya, status mengenai tamat atau tidaknya, kami lihat dari transkrip nilai yang kami terima.”
“Oke, tapi tidak ada ijazah kan?” tanya Saldi lagi. “Pada saat pengajuan tidak ada Yang Mulia,” jawab Taufiq. Saldi kembali mengulang pertanyaan, “Pada saat pengajuan (penyetaraan) tidak ada ijazahnya?” Dijawab “Tidak ada bentuk lain (selain sertifikat dan transkrip nilai), ya,” tutur Taufiq.
9. Presiden Prabowo Subianto resmikan enam Kodam baru milik TNI Angkatan Darat (AD) dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10). Enam Kodam baru tersebut adalah Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Maluku Kiraha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Winambora di Nusa Tenggara Barat.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI,” ucap Prabowo.
10. DPP Partai Golkar segera surati KPU terkait proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap dua anggota DPR dari partainya, yakni Sarmuji dan Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Sarmuji baru saja dilantik sebagai Menteri Perindustrian dan Bamsoet sebagai anggota Wantimpres. ‘’Kami nanti akan ajukan ya berdasarkan apa namanya, keputusan diangkatnya dua kader ini, nanti disampaikan oleh DPP ke KPU, kemudian KPU nanti memprosesnya,” ujar Doli di gedung DPR, Senin (5/10).
Doli menjelaskan, pengganti Sarmuji dan Bamsoet secara otomatis akan diambil dari peraih suara terbanyak selanjutnya dari daerah pemilihan mereka pada Pemilu 2024 lalu. Merujuk data KPU, Sarmuji akan digantikan Kusuma Judi Leksono yang mendapat suara terbanyak ketiga dari Golkar dari dapil Jatim VI yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan, Bamsoet akan diganti Subeno dari Dapil Jateng VII yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga. (Harjono PS)
