Jubir Partai Gerindra Kamrussamad (net)
Isu menarik pagi ini, politisi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan fraksinya sedang melakukan kajian internal sehubungan kinerja menteri dan wakil menteri selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dari kajian internal Gerindra, kata Kamrussamad, terdapat 42 menteri dan wakil menteri yang tidak memenuhi Indikator Kinerja Utama (KPI). Oleh karena itu Gerindra menilai para menteri dan wakil menteri tersebut perlu dievaluasi.
Isu lainnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahlil mengatakan, pemerintahan Prabowo tak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah terjadinya gejolak global. Bahlil juga jawab kans jadi cawapres Prabowo dan bica soal Nusron Wahid yang dua kali mangkir dari panggilan KPK. Berikut isu selengkapnya.
1. Politisi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan fraksinya sedang melakukan kajian internal sehubungan kinerja menteri dan wakil menteri selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dari kajian internal Gerindra, kata Kamrussamad, terdapat 42 menteri dan wakil menteri yang tidak memenuhi Indikator Kinerja Utama (KPI). Oleh karena itu Gerindra menilai para menteri dan wakil menteri tersebut perlu dievaluasi.
Meskipun demikian, ia menyampaikan, kajian tersebut belum bersifat final dan masih akan dibahas lebih lanjut bersama para ekonom. Nantinya, hasil kajian ini akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi. “Kami sedang membedah satu-satu kinerja kementerian berdasarkan sektornya mereka. Data sementara menunjukkan ada 42 menteri dan wamennya itu tidak kerja berdasarkan KPI yang ada,” kata Kamrussamad dalam acara diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (20/10).
“Kami sedang terus mengkaji dan melibatkan beberapa ekonom senior kita untuk mengkaji lebih mendalam. Kita akan menyampaikan hal ini kepada Presiden supaya tiga tahun terakhir ini bisa lebih produktif men-deliver.” Kamrussamad menekankan sejumlah menteri perlu dievalusi karena gagal membuktikan kinerja yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menyoroti sejumlah peristiwa seperti pemadaman listrik massal di Kepulauan Riau, kebakaran hutan berbulan-bulan, hingga antrean BBM di berbagai daerah. “Kementerian yang bertanggung jawab terhadap keperluan hajat hidup orang banyak harus dievaluasi,” kata Kamrussamad.
Lebih lanjut, Kamrussamad mengeklaim terdapat menteri yang tidak paham haluan kebijakan dan haluan ekonomi Prabowo selama dua tahun awal pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan Prabowo sedang berupaya “mengembalikan” haluan ekonomi menjadi ekonomi Pancasila yang menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Sebelumnya, Jubir Partai Gerindra Bahtra Banong buka suara mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Dalam perombakan Kabinet Merah Putih kali terakhir, Prabowo melantik sejumlah pejabat negara, empat wakil menteri, serta pejabat badan baru di Istana Negara, pada Kamis (15/10) kemarin.
“Berkenaan dengan reshuffle itu, tentu itu adalah kewenangan dan hak prerogatif presiden kita dalam rangka kemudian untuk mempercepat kerja-kerja pemerintah yang kita tahu sendiri butuh penanganan-penanganan yang sangat cepat dan harus responsif,” ujar Bahtra dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (16/10) lalu.
Bahtra lalu menyinggung soal bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk bencana yang sering datang seperti banjir. Menurutnya, Presiden Prabowo membutuhkan sosok-sosok yang cepat dan responsif untuk melakukan penanganan bencana tersebut.
Pungkasnya ia menilai Presiden Prabowo punya pertimbangan tersendiri untuk menempatkan orang-orang yang dianggap mampu di bidang masing-masing. Bahtra juga menilai langkah perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo sudah tepat.
2. Jubir Partai Gerindra Kamrussamad menyoroti adanya penurunan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. “Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 8,07 persen pada Maret 2026, mencatatkan angka terendah sepanjang sejarah pencatatan statistik kemiskinan nasional,” imbuh Kamrussamad, dalam keterangan pers, Selasa (20/10).
Kamrussamad menyebutkan, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, kondisi ketenagakerjaan juga semakin membaik. “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026, sekaligus mencatatkan level terendah dalam 32 tahun terakhir,” kata dia. Sementara terkait sektor pertumbuhan ekonomi, Kamrussamad menyebut pada Semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen. Ia mengeklaim, angka itu merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir dan termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan ASEAN.
Seskab Teddy Indra Wijaya memaparkan sejumlah capaian pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang genap memasuki dua tahun masa kerja pada Selasa (20/10). Kata dia, dalam dua tahun ini, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas dan pembangunan di antaranya penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, hingga hilirisasi industri. Teddy juga mengunggah cuplikan capaian pemerintah ini lewat akun Instagram @sekretariat.presiden kemarin. “Sekilas cuplikan, 2 tahun pertama kerja nyata untuk negeri,” tulis Teddy.
Ia menyampaikan, dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi bagian dari perjalanan kerja dan pengabdian untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. “Dalam 2 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program prioritas dan pembangunan terus berjalan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri,” tulis Teddy lagi.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahlil mengatakan, pemerintahan Prabowo tak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah terjadinya gejolak global. “Tanggapan Partai Golkar adalah Golkar yang pertama memberikan apresiasi atas kinerja kolektif yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (20/10). “Di antaranya bagaimana harga BBM tidak dinaikkan di tengah gejolak global yang begitu besar sekali. Tidak lah berlebihan kalau saya mengatakan bahwa sedikit negara yang tidak menaikkan harga BBM subsidi,” imbuhnya.
Bahlil mengatakan, saat ini, ada 12 kader Partai Golkar menjadi anggota Kabinet Merah Putih yang tentu ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan program-program prioritas presiden. Dia mengatakan, program-program prioritas tersebut di antaranya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang ikut diapresiasi partainya. “Program-program kerakyatan tentang bantuan-bantuan sosial, kemudian makanan bergizi, dan masih banyak program-program infrastruktur, ini adalah bagian yang Golkar memberikan apresiasi,” ujarnya.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatatkan, ekspor produk hilirisasi mineral Indonesia mengalami kenaikan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto mengatakan kenaikannya mencapai 45 persen. “Jadi ini merupakan prestasi yang tadi kami sampaikan sangat baik kepada Bapak Presiden karena selama dua tahun periode pemerintahan beliau, ekspor hilirisasi kita itu bisa meningkat sekitar 45 persen,” kata Septian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10).
Menurutnya, hal ini terlihat dari nilai ekspor hilirisasi pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 50 miliar dolar atau sekitar Rp 899 triliun. Angkanya meningkat 45 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar USD 34,5 miliar atau sekitar Rp 620 triliun. “Hitungan dari DEN sampai dengan akhir tahun ini hilirisasi nikel, hilirisasi aluminium, dan hilirisasi tadi komponen-komponen litium baterai itu nilainya akan mencapai sekitar 50 miliar dolar atau naik hampir sekitar 45 persen dibandingkan ekspor kita pada tahun 2024,” ujarnya.
3. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia jawab kans jadi Cawapres Prabowo dan singgung sejarah Golkar dalam pernyataannya di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/10). Bahlil menyatakan, Partai Golkar tidak dilahirkan untuk menjadikan ketua umumnya sebagai presiden atau wakil presiden, tetapi untuk mewujudkan cita-cita negara.
“Partai Golkar itu lahir bukan hanya semata-mata untuk menjadikan ketua umum jadi presiden sama wapres. Tapi Partai Golkar ini lahir untuk menjadi instrumen politik negara dalam mewujudkan cita-cita negara, untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, pendidikan, dan macam-macam. Itu maksud saya,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, sepanjang sejarah Partai Golkar, belum ada ketua umum partai politik berlambang pohon beringin yang menjabat sebagai presiden. “Sejak lahir tahun ’64, pemilu tahun ’71, belum pernah ada ketua umumnya yang menjadi presiden. Dan satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar yang jadi ketua umum dulu baru jadi wapres yakni Pak Soedharmono,” ujar Bahlil.
Lagipula, kata Bahlil, Golkar sudah punya tujuannya sendiri yakni terus menambah jumlah kursinya di DPR pada setiap gelaran pemilu. “Nah, jadi jelas ya, Partai Golkar partai yang sejak sebelum kami lahir, didirikan untuk menjadi golongan penyeimbang dari partai politik sebenarnya dulunya. Tapi pemilu ’99 reformasi harus menjadi partai politik, tapi doktrinnya, tujuannya enggak berubah, menjadi politik kesejahteraan,” tegas Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah mengenai polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Awalnya, saat berpidato dalam Tasyakuran dan Doa Bersama HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026), Bahlil mengungkit soal dinamika politik yang terjadi belakangan ini. “Ada sekelompok masyarakat yang mencoba untuk memperjuangkan penafsirannya ataupun keinginannya dalam menggugat persoalan ijazah Wakil Presiden,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan, sebagai negara hukum, semua pihak harus menghargai proses yang berjalan di MK. Sebagai partai politik, kata Bahlil, Golkar akan taat dan patuh terhadap mekanisme yang ada terkait masalah tersebut. “Tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi,” ucap Bahlil. Selanjutnya, Bahlil mengingatkan semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait ijazah Gibran. “Nantilah partai akan melihat seberapa besar dan seberapa dalam proses selanjutnya. Ini masih di ranah hukum, karena itu kita hargai semuanya, dan tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah,” imbuh Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, di masa lalu, ketika seorang ketua partai berpidato, dia akan dilihat sebagai sosok yang gagah oleh masyarakat. Namun, di masa kini, kata Bahlil, jika seorang ketua partai hanya berpidato tanpa turun ke lapangan, maka Gen Z tidak akan meliriknya. Hal tersebut Bahlil sampaikan saat berpidato dalam Tasyakuran dan Doa Bersama HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/10).
“Zaman politik sekarang sudah berbeda dengan zamannya Pak Ical (Aburizal Bakrie), zamannya Pak Akbar (Tandjung). Kalau dulu pidato-pidato itu penting. Ketua umum kalau pidato itu kan gagah. Kalau sekarang ketua partai terlalu banyak pidato tidak berbuat di lapangan, Gen Z tidak akan melihat kita, Bang Ical,” ujar Bahlil. “Jadi sekarang kita pidato penting, tapi tindakan-tindakan di bawah jauh lebih penting,” tegasnya.
Bahlil kemudian menjelaskan, acara HUT Golkar memang sengaja dibuat sederhana. Dia mengungkit Presiden Prabowo Subianto yang selalu berpesan kepada semua institusi untuk bersikap sederhana di tengah situasi global saat ini. “Kita prihatin kondisi global, dan kita mempunyai rasa juga dengan persoalan rakyat kita,” kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga angkat bicara soal kadernya, Nusron Wahid yang dua kali mangkir dari panggilan KPK. Bahlil menegaskan, Golkar menghargai proses hukum yang sedang menimpa Nusron selaku Menteri ATR/BPN itu. “Bagi Partai Golkar menghargai sebuah proses hukum yang terjadi. Negara-negara kita adalah negara hukum, dan kita serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ujar Bahlil di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/10) malam.
Bahlil menekankan, Indonesia merupakan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Papua saja. “Bukan negara Indonesia bagian Papua ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK dua kali memanggil Nusron untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN pada Rabu (7/10) dan Kamis (15/10). Namun, Nusron meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan ada acara internal di Kementerian ATR/BPN pada pemanggilan pertama dan dinas ke Malaysia pada pemanggilan kedua.
4. Dijen Imigrasi Kementerian Imipas Hendarsam Marantoko mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah kembali ke Tanah Air pada Sabtu (17/10) setelah melakukan perjalanan dinas ke Singapura melalui Batam, Kepulauan Riau. “Sudah termonitor kembali ke Tanah Air hari sabtu tanggal 17 Oktober 2026. Dari Singapura melalui Batam,” kata Hendarsam, Rabu (21/10).
Sebelumnya, Hendarsam membenarkan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melakukan perjalanan dinas ke Malaysia dan Singapura. Namun, Hendarsam belum bisa memastikan kepulangan Nusron kembali ke Tanah Air. “Nah, saya belum terinfo apakah beliau sudah ada di Indonesia atau belum,” kata Hendarsam di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (20/10). Hendarsam mengatakan, dari informasi yang diterimanya, Nusron melakukan perjalanan dinas dari Singapura melalui Batam Kepulauan Riau.
“Itu kan di minggu lalu, kalau enggak salah, kami termonitor beliau ke Singapura melalui Batam, seperti itu,” ujarnya. Hendarsam mengatakan, dari Singapura, Nusron terpantau kembali ke Indonesia namun kembali melakukan perjalanan dinas ke Malaysia. “Sudah, sudah masuk, sepertinya sudah masuk lagi (ke Indonesia dari Singapura). lya, sempat ke Malaysia ada kegiatan dinas di sana,” tuturnya. Hendarsam mengatakan, hingga saat ini, belum ada upaya pencekalan terhadap Nusron Wahid yang diajukan aparat penegak hukum. “Sampai saat ini belum, belum ada. Sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum ada,” ucapnya.
5. Sekjen PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya akan membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR untuk membahas tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah itu adalah tindak lanjut dari penugasan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf kepada Fraksi PKS di parlemen, untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain terkait polemik ijazah Gibran. “Presiden PKS menugaskan Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya,” ujar Kholid, Selasa (20/10).
Meskipun demikian, ujar Kholid, PKS belum menentukan sikap soal kemungkinan penggunaan hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Dia mengatakan, saat ini DPR masih reses. PKS akan melihat situasi dan kondisi pada masa sidang berikutnya. Kholid menegaskan, PKS hanya ingin menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Dia memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui DPR.
Terpisah, alumni Fakultas Kedokteran UNS, Farhan Hilmy menguji syarat pembuktian administratif pendaftaran capres dan cawapres berupa ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat ke MK. Dalam permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026, Farhan menguji Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Norma Pasal 227 huruf l UU Pemilu hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam negeri. Padahal dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi seperti program diploma terpadu,” ujar Farhan yang hadir secara daring dalam sidang, Selasa (20/10).
6. Presiden Prabowo Subianto akan luncurkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital secara nasional pada 10 November 2026 mendatang. “Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November,” kataKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/10).
Luhut mengatakan, Perlinsos Digital ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. “Yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ucap dia. Menurut Luhut, arah kebijakan subsidi pemerintah ke depan diharapkan bukan semata-mata subsidi untuk produk, melainkan berorientasi kepada penerima manfaat. “Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN, Mochammad Firman Hidayat mengatakan persiapan penerapan Perlinsos Digital terus berkembang dan telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Ia mengatakan, 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga melibatkan ratusan ribu Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri.
Nantinya, ujar Firman, agen-agen tersebut akan berperan penting dalam mendampingi masyarakat, terutama warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau mengakses teknologi. “Dan ada 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial. Dan kalau kita lihat data hariannya, sudah lebih dari 600 ribu pendaftar yang mendaftar di portal Perlinsos per hari,” jelasnya.
Selain itu, DEN juga melaporkan kepada Presiden hasil pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Bali. “Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Bali. Dengan menggunakan Perlinsos Digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1 persen,” kata Firman.
DEN melaporkan kajian soal bahan bakar minyak (BBM) kepada Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10). Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto mengatakan kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM bersubsidi merupakan langkah penting untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Kami juga sampaikan kajian terkait dengan BBM, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa langkah pemerintah untuk menjaga harga BBM bersubsidi ini sudah tepat, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat saat ini,” ujar Seto usai pertemuan dengan Prabowo. Menurut dia, kebijakan menjaga harga BBM bersubsidi perlu diimbangi dengan strategi fiskal yang terukur. DEN menyampaikan sejumlah strategi fiskal yang dapat dilakukan pemerintah melalui Kemenkeu dengan dukungan Badan Pengelola Investasi Danantara.
7. Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk berisi ungkapan protes di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) pagi. Spanduk tersebut bertuliskan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” Spanduk lainnya berbunyi, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Pembentangan spanduk tersebut sebagai protes terhadap penanganan bencana alam dan kebakaran hutan yang tak kunjung padam. Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan, pihaknya terus menggaungkan suara masyarakat dan mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. “Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny dalam siaran persnya, Selasa.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan menegaskan, pemerintah menilai aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk protes di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Dikatakan, kekhawatiran Greenpeace soal dampak krisis iklim dan biaya hidup masyarakat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda dalam siaran pers, Selasa (20/10). Syahganda memastikan, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno membela pemerintahan Presiden Prabowo. Politisi PAN itu mengatakan, pemerintah tidak hanya menjadikan transisi energi sebagai program prioritas, tetapi juga mempercepat pelaksanaannya. “Sejak saya menangani kebijakan dan regulasi terkait transisi energi, pemerintah Presiden Prabowolah yang tidak saja memberikan komitmen, namun aksi nyata untuk mempercepat transisi energi nasional yang berbasis fosil, menuju energi baru dan terbarukan (EBT),” ujar Eddy, Selasa (20/10) menanggapi aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk protes terkait penanganan bencana hingga krisis iklim di Bundaran HI.
8. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak penegakan hukum penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) harus tegas dan tanpa pandang bulu. Termasuk memeriksa dugaan pejabat dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyebab Karhutla. “Setiap dugaan keterlibatan pejabat maupun aparat keamanan dan penegak hukum harus diperiksa secara independen dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Haedar dalam surat pernyataan yang ditandatangani Selasa (20/10).
Haedar menegaskan, penegakan hukum harus menjangkau pelaku perorangan, korporasi, pihak yang menyuruh atau memperoleh keuntungan, serta siapa pun yang terbukti melindungi atau menghalangi penindakan. “Kekuasaan, jabatan, dan kekuatan modal tidak boleh menjadi pelindung sekaligus penghalang dari pertanggungjawaban hukum,” tutunya. Di sisi lain, Haedar mengatakan perlu ada penyelarasan kebijakan dan tindakan antara pemerintah pusat dan daerah.
PP Muhammadiyah menyatakan keprihatinan atas terjadinya karhutla di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, penghidupan masyarakat, hingga kelestarian lingkungan. Muhammadiyah meminta pemerintah tidak menormalisasi bencana karhutla dan harus memberikan langkah nyata untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan.
Empat kawasan pegunungan di Jawa Timur dilaporkan masih dikepung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Selasa (20/10). Titik api dilaporkan berada di area yang sulit dijangkau tim darat. Namun, pemadaman lewat penjatuhan air dari udara atau water bombing belum dapat dilakukan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut, kebakaran di kawasan Gunung Arjuno-Welirang di Tahura R Soerjo misalnya, titik api berada di lokasi yang tak mungkin dijangkau oleh tim pemadaman di darat karena medan yang sulit.”Kebakaran terjadi di ketinggian yang luar biasa itu, dan memang tidak bisa dijangkau oleh petugas,” kata Emil di Surabaya, Selasa (20/10).
Emil mengatakan, untuk menjangkau titik yang sulit diakses tersebut, dibutuhkan pemadaman melalui dengan menjatuhkan ribuan liter air dari udara atau water bombing via helikopter. Namun kendalanya, unit helikopter milik BNPB saat ini masih difokuskan untuk penanggulangan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Emil pun mengaku terus berkoordinasi agar Jatim juga segera mendapatkan bantuan serupa.
Wagub Jatim Emil Dardak mengatakan, karhutla di Jawa Timur menghanguskan 7.363,30 hektar lahan sepanjang Agustus hingga September 2026. Dari luasan itu, hampir seluruhnya berada di kawasan konservasi. Ia menyebut berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, karhutla itu terjadi di tiga wilayah pengelolaan kawasan yang berbeda. “Jadi 3/4 api, ini, 79 persen ada di kawasan konservasi. 14 persen di Perum Perhutani, 7 persen ini di Tahura Raden Soerjo,” kata Emil di Surabaya, Selasa (20/10).
Emil menunjukkan data, kawasan konservasi tercatat mengalami kebakaran terbesar, yakni 5.814,90 hektare. Angka itu mencakup empat taman nasional dan wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim. Taman Nasional Baluran paling terdampak seluas 2.970,05 hektare.
9. KPK geledah rumah dinas Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Pemkab Klaten. “Pekan ini penyidik memulai melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan, di antaranya rumah dinas bupati, sejumlah kantor OPD, dan juga rumah tersangka,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/10).
Budi mengatakan, dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik (BBE), uang, dan perhiasan. “Serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut beberapa dokumen, sejumlah barang bukti elektronik, dan juga ada temuan uang, perhiasan ya di rumah dinas bupati,” ujar dia. Penyidik akan mendalami dokumen yang disita terkait lima klaster dugaan korupsi Bupati Klaten termasuk memanggil sejumlah pihak yang mengetahui konstruksi perkara.
KPK ungkapkan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias serahkan uang senilai Rp 250 juta yang diduga terkait praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. “Memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp 250 juta,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/10). Budi mengatakan, penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut keterkaitan uang tersebut dengan Muktamar. Ditegaskan, jika hasil analisis menunjukkan uang tersebut terkait tindak pidana korupsi, akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti.
10. Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengaku membayar 4.500 dollar AS per jemaah kepada PT Muhibbah Mulia Wisata untuk pemberangkatan haji khusus tahun 2024. Khalid mengaku tidaktahu bila pembayaran tersebut berkaitan dengan fee percepatan keberangkatan haji. “Tidak, saya enggak paham sama sekali kalau itu percepatan. Kami cuma tahu ini ada visa dan visa itu bisa dipakai,” kata Khalid saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (20/10).
Khalid mengungkapkan, Ibnu Mas’ud meminta tambahan 1.000 dollar AS per jemaah untuk mengurus keberangkatan 37 jemaah haji khusus tahun 2024. Permintaan tersebut muncul karena nama 37 jemaah yang diberangkatkan melalui Uhud Tour belum keluar dalam proses pengurusan haji khusus melalui PT Muhibbah Mulia Wisata. Khalid mengaku mendapat jawaban bahwa diperlukan pembayaran tambahan agar nama-nama tersebut bisa keluar. “Kalau mau keluar, ya bayar tambah satu orang 1.000 dollar,” ujarnya. (Harjono PS)
