JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik keberadaan para menko (menteri koordinator) di Kabinet Indonesia Maju-nya Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terutama Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam, Mahfud MD. Fahri berpandangan, kedua menko tersebut jarang bertukar ide dan gagasan, memberikan pemikiran atau berdiskursus di tengah masyarakat.
“Dugaan saya memang di Kabinet Jokowi itu sampai sekarang tidak terlalu menggemari orang yang terlalu berdiskursus. Apalagi diskusi intelektual, menterinya pendiam semua,” kata Fahri dalam diskusi online bertajuk “Siapa Layak di-Reshuffle”, Kamis (25/6/2020) kemarin.
Selain jarang berdiskursus, mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu juga menilai para menko Kabinet Indonesia Maju tidak bekerja efektif. Menurut dia, menko Jokowi tidak mampu mendelegasikan tugas atau pekerjaan dari presiden ke menteri yang ada di bawahnya.
“Kedua, yang problematik itu operator. Jadi mereka yang men-delivery pekerjaan itu tidak tampak. Kalau saya anggap operator, ini anggap saja pada tingkat menteri coordinator atau menko,” ujar Fahri.
Padahal, lanjut Fahri, seorang menko harus mampu mengoordinasikan suatu sektor dengan baik. Ia mencontohkan Menko PMK Muhadjir Effendy yang dinilainya tidak terlalu tampak inisiatifnya untuk mengoordinasikan penanganan virua corona atau Covid-19. Padahal, dia (Menko PMK, red) yang paling bertanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19.
Fahri menilai justru Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengambil alih hampir seluruh isu dan pekerjaan. Padahal semuanya harus kerja dalam keadan begini.
“Lebih dari 30 menteri itu harusnya punya kerjaan, kesibukan, semua harus kerja siang malam tidak henti-hentinya untuk mengatasi situasi ini. Tetapi kesan saya, menteri itu dianggap semakin tidak tampak itu semakin baik. Menterinya boleh tidak tampak, tidak bicara, tapi dia harus punya juru bicara yang jelaskan ke publik,” pungkasnya. ***