JAKARTA, REPORTER.ID – Politisi Partai Keadilan Sejahter (PKS), Aboebakar Alhabsyi berharap Pemerintah dan DPR duduk bersama untuk menyepakati pembatalan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideolodi Pancasila (RUU HIP). Pasalnya, keberadaan RUU tersebut telah menimbulkan kontroversi di masyarakat.
“Saya kira ini sangat mendesak karena publik sensitif dengan isu tersebut,” kata Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).
Apalagi, lanjut Habib Aboebekar, Pemerintah melalui Menko Polhukam sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP. Namun, menurut dia, sepertinya statemen ini saja tidak cukup.
“Terbukti aksi demonstrasi oleh masyarakat masih digelar di mana mana. Mereka melakukan penolakan terhadap RUU tersebut,” sebutnya.
Dikatakan Habib Baobebakar bahwa yang disuarakan masyarakat adalah penolakan RUU HIP, jadi yang mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan. Tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Jika ada pihak yang masih ngotot melakukan pembahasan, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya RUU tersebut. Jika masyarakat menolak, kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya sebaiknya RUU ini di drop dari prolegnas,” pungkas Anggota Komisi III DPR RI itu. ***
