JAKARTA, REPORTER.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengatakan, masuknya buronan terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra ke Indonesia Indonesia tanpa terdeteksi petuga Imigrasi, sampai mendapat e-KTP, paspor, surat jalan dan hilangnya status cekal (red notice), telah mempermalukan Pemerintah Indonesia.
“Sistem penegakan hukum Indonesia juga turut mempermalukan dan menyakiti rakyat Indonesia,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
Karena itu, Bonyamin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung melobi Pemerintah Malaysia untuk memulangkan Djoko Tjandra, yang dikabarkan telah berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Berdasarkan kenyataan, Djoko Tjandra tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, maka dibutuhkan peran Presiden Paduka Yang Mulia Joko Widodo untuk melakukan lobi dan diplomasi tingkat tinggi dengan Pedana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia,” ujarnya.
Djoko Tjandra, katanya, sering kabur ke luar negeri sehingga diperlukan bantuan seorang Kepala Negara harus bertindak untuk menangkap Djoko Tjandra dan membawa Djoko ke Tanah Air. Keyakinan tersebut, kata Boyamin berdasarkan dua hal. Pertama, pada Oktober 2019 seorang pengacara Indonesia bersama kliennya telah bertemu dengan Djoko Tjandra di lantai 105 gedung Signature 106 komplek Tun Razak Echange Malaysia dalam rangka menawarkan apartemen milik klien tersebut kepada Djoko Tjandra.
“Pengacara tersebut saya cukup mengenalnya karena pernah bergabung dengan kantorku Boyamin Saiman Lawfirm,” katanya.
Kedua, lanjutnya, kenapa dirinya sangat yakin Djoko Tjandra benar-benar tinggal di Malaysia. Hal ini berdasarkan pernyataan Anita Kolopakong. Anita selaku tim kuasa hukum dari Djoko Tjandra bahwa kliennya Djoko Tjandra berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Berdasarkan kenyataan Joko Tjandra tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, maka dibutuhkan peran Presiden Joko Widodo untuk melakukan lobi dan diplomasi tingkat tinggi dengan Pedana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin untuk memulangkan Joko Tjandra ke Indonesia,” tuturnya.
Atas dasar itu, Boyamin mengatakan dibutuhkan peran Presiden Jokowi harus turun tangan langsung melakukan loby dan diplomasi tingkat tinggi kepada Perdana Menteri Malaysia, Muhyidin Yassin untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia. Salah satu alasannya, selama ini telah terdapat upaya timbal balik yang baik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia.
Ia mencontohkan pemulangan Siti Aisyah dari Malaysia yang dituduh meracun Kim Jong Nam (di bandara KLIA Kuala Lumpur. Menurut dia, melalui upaya diplomasi antarnegara yang dilakukan Presiden Jokowi, akhirnya Siti Aisyah bisa pulang ke Indonesia.
“Contohnya salah satu langkah diplomasi yang diambil Presiden Jokowi untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) bernama Siti Aisyah yang dituduh membunuh Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Saat itu Siti Aisyah telah disidangkan di Pengadilan Shah Alam Malaysia dengan ancaman hukuman mati, namun atas upaya loby tingkat tinggi termasuk penyerahan kapal mewah Equaminity kepada Malaysia maka Siti Aisyah bisa dibawa pulang ke Indonesia dan diterima langsung Presiden Jokowi,” Boyamin mengungkapkan.
Alasan kedua, sebelumnya Mantan Jaksa Agung M.Prasetyo yang menjabat sejak 2014 sampai 2019 telah berupaya memulangkan jalur ekstradisi atas Djoko Tjandra, namun hal itu masih gagal.
Dia menuturkan Djoko Tjandra diduga terdapat hubungan erat dan perlakuan istimewa dari Nazib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia kepada Djoko Tjandra, sehingga proses pemulangannya akan sulit jika tidak melibatkan diplomasi tingkat tinggi.
“Djoko Tjandra diduga punya hubungan erat dan mendapat perlakuan istimewa oleh Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, sehingga proses pemulangannya akan sulit jika tidak melibatkan diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Muhyidin Yassin,” katanya.
Jika hal itu terbukti benar, lanjutnya, proses pemulangannya akan sulit andaikata tidak melibatkan diplomasi tingkat tinggi Presiden Jokowi. Selain itu, terdapat hubungan baik antara Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin. Oleh karena itu, Boyamin ingin Presiden Joko Widodo ikut andil juga dalam menangkap Djoko Tjandra.
“Hubungan baik dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin, semestinya digunakan untuk memulangkan Djoko Tjandra dari Malaysia,” tuturnya. ***
