- Kejagung sedang menelusuri aliran uang Jaksa Pinangki untuk membeli mobil BMW. “Telah melakukan pemeriksaan 3 orang saksi dan 1 orang tersangka dalam penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara yang Menerima Hadiah atau Janji,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Kamis (27/8) kemarin.
2. Kejagung periksa tiga orang saksi dalam kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan bukti perjalanan Jaksa Pinangki menemui terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra saat jadi buron.
Ketiga saksi tersebut adalah Djoko S Tjandra, Manager Station Automation System Garuda Indonesia Muhammad Oki Zuheimi dan Sales PT. Astra International BMW Sales Operation Branch Cilandak Yenni Praptiwi. Selain itu, Kejagung juga memeriksa Jaksa Pinangki.
“Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang perjalanan tersangka menggunakan maskapai Garuda ke luar negeri dan diduga bertemu dengan terpidana Djoko S Tjandra,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Kamis (27/8).
3. Penyidik Direktorat Peyidikan Jampidsus Kejagung juga kembali lakukan pemeriksaan terhadap terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/8) tersebut Djoko dicecar terkait dugaan suap untuk jaksa Pinangki Sirna Malasari. “Iya betul kami lakukan kembali pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra,” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).
4. Bareskrim Polri periksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini, Kamis (27/8). Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Pinangki kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Pinangki ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi terkait pelarian Djoko Tjandra.
Sebelumnya, Polri telah meminta izin kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin untuk memeriksa Pinangki. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, surat dikirim oleh Kabareskrim melalui Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.
5. Mantan Ketua MPR Amien Rais menghargai pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung yang meminta semua pihak tidak berspekulasi terhadap kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu (22/8 lalu. Namin Amien khawatir kebakaran gedung tersebut sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghilangkan berkas perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.
Kekhawatiran itu mengulang kisah lama seperti ketika kebakaran Gedung Bank Indonesia, saat tengah ramai kasus BLBI. “Kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang begitu dahsyat itu mengingatkan kebakaran yang terjadi di gedung BI. Bank sentral Indonesia lantai 6 kalau tidak salah, di mana disimpan seluruh berkas-berkas tentang skandal BLBI yang kemudian hilang. Dan setelah itu, ada yang mengatakan demi hukum BLBI sudah selesai, kan sudah tidak ada lagi data-data skandal itu,” ujar Amien yang diunggah pada Rabu (26/8) malam.
6. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan berkas kasus suap Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki ada di gedung Bundar Kejagung RI, bukan di gedung utama.
“Kan sudah disampaikan Kapuspenkum, berkasnya di sini (di gedung Bunder Kejagung), bukan di situ (gedung utama Kejagung),” kata Ali kepada wartawan di Gedung Bunder, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).
7. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyesalkan spekulasi Amien Rais yang tanpa fakta. Hasto mengingatkan spekulasi bisa berdampak buruk pada akhirnya. “Pikiran-pikirannya spekulatif, pikiran yang tidak berdasarkan pada fakta, itu pada akhirnya akan menurunkan legitimasi seseorang,” kata Hasto.
8. Ketua DPP PKB Daniel Johan menanyakan alasan Amien Rais yang menduga gedung Kejaksaan Agung dibakar ‘orang dalam’. PKB mengajak semua pihak mendorong aparat agar lekas mengungkap penyebab gedung Kejagung terbakar daripada beropini.
“Tahu dari mana ya? Langsung diungkap saja biar jelas dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran,” ujarnya, kemarin.
9. Komisi Kejaksaan menunda pemeriksaan terhadap pejabat Kejagung yang diduga berkomunikasi lewat telepon dengan Djoko Tjandra saat masih buron. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menuturkan, penundaan dikarenakan kebakaran yang melanda Gedung Utama Kejagung. “Sudah kami putuskan untuk memberikan penjelasan dan keterangan, hanya saja seyogyanya minggu ini, namun kan ada kebakaran, jadi kami tunda untuk waktunya yang lebih kondusif,” ungkap Barita, Rabu (26/8) kemarin.
10. Mantan Ketua MPR Amien Rais memuji ketangkasan polisi dalam mengungkap kasus bom bali pada tahun 2002. Namun ia merasa kecewa karena dalam penanganan kasus-kasus tertentu polisi terkesan memble. Kekecewaan itu dia ungkap dalam video yang diunggah di akun @amienraisofficial, Rabu (26/8).
11. Indonesia Police Watch (IPW) tidak sependapat dengan Mantan Ketua MPR Amien Rais yang menyebut polisi memble menangani kasus-kasus tertentu saat ini. IPW menilai, dalam tiga tahun belakangan, kinerja Polri justru cukup baik.
“IPW justru melihat pada tiga tahun belakangan ini kinerja Polri dalam menjaga keamanan masyarakat cukup baik, terbukti kasus terorisme relatif tiarap, kejahatan jalan tidak menjadi wabah yang menakutkan masyarakat, dan konflik sosial relatif terkendali,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu (26/8).
12. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman meminta Polri mengambil sisi positif terkait dugaan Amien Rais yang menyebut polisi memble dalam menuntaskan kasus-kasus besar saat ini. Habiburokhman berpendapat Polri memang harus terus membenahi diri.
“Saya pikir setiap kasus punya tantangan dan tingkat kesulitan masing-masing. Kasus pidana itu kadang terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi rumit,” kata Habiburokhman saat dihubungi, Rabu (26/8).
13. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan, data pekerja penerima Bantuan Subisidi Upah (BSU) diserahkan ke Kemenaker secara bertahap. Alasannya, agar memudahkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemantauan dan pengecekan data. “Kita serahkan secara bertahap dengan tujuan kita terapkan dengan prinsip kehati-hatian, juga kita untuk memudahkan melakukan rechecking atau melakukan monitoring atau evaluasi untuk tahap berikutnya agar program ini benar benar berjalan dengan baik,” kata Agus dalam raker dengan Komisi IX DPR, Rabu (26/8).
14. Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan alasan BPJS Ketenagakerjaan mencicil penyerahan data pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke Kemenaker. Ia menduga pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan sebanyak Rp 37,87 triliun. “Ini jangan-jangan enggak siap juga pendataannya, uangnya ada tapi pemerintah enggak siap datanya. Bagaimana coba?” katanya dalam raker Komisi IX DPR dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (26/8). Berdasarkan data yang disampaikan Menaker Ida Fauziyah, pemerintah menargetkan penerima BSU sebanyak 15,7 juta pekerja.
15. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, program Bantuan Subisidi Upah (BSU) untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta akan diluncurkan Kamis (27/8). Kata dia, bantuan tahap pertama segera disalurkan melalui rekening para pekerja. “Insya Allah akan diagendakan launching bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah besok, Kamis 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI. “Kami sedang menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama,’’ katanya sembari menjelaskan, kementeriannya telah menerima data calon penerima yang telah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan.
16. Ketua MPR Bambang Soesatyo minta pemerintah segera menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta. “Kami mendorong Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja) mempercepat proses pengecekan dan validasi data penerima BSU, sehingga data yang telah diverifikasi segera diserahkan kepada KPPN untuk dicairkan. Bamsoet juga meminta pimpinan perusahaan segera menyerahkan data rekening kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga proses penyaluran BSU berjalan lancar.
17. Mendikbud Nadiem Makarim meminta guru memerhatikan waktu belajar siswa di tengah masa pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya guru harus bisa memilah waktu belajar daring dengan belajar independen. Nadiem mengatakan, guru harus menemukan formula mengajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Karena itu, belajar daring atau pembelajaran jarak jauh tidak sepenuhnya dilakukan di depan perangkat keras selama berjam-jam.
“Anak-anak kan masih harus mengerjakan soal. Saya beri kesempatan ke guru, yang dimaksud belajar bukan cuma online live. Tapi ada juga belajar independen di rumah,” katanya melalui fasilitas siaran langsung di media sosial Instagram, Rabu (26/8).
18. Mendikbud Nadiem Makarim menampik rumor yang menyebut pembelajaran jarak jauh (PJJ) dirancang untuk jangka waktu yang lama. Ia mengakui, tuduhan tersebut kerap ditujukan pada dirinya. “Banyak yang nuduh mas menteri mau PJJ diteruskan. Tidak, saya tidak ingin PJJ. Ini terpaksa karena kondisi covid,” tegasnya melalui akun Instagram pada Rabu (26/8).
Ia menjelaskan pihaknya sedang memprioritaskan agar siswa bisa kembali bersekolah secepat mungkin dengan kemungkinan yang paling aman. Hal tersebut yang menjadi dasar sekolah di zona kuning dan hijau kini diizinkan dibuka.
19. Mendikbud Nadiem Makarim terkejut mendengar isu pendidikan wajib militer di kampus. Jikapun ada, kata dia, sifatnya sukarela. “Ini membuat saya kaget mendengar ini. Saya kaget juga. Karena beberapa diskusi yang sebelumnya terjadi itu bukan wajib militer sama sekali,” ujarnya, kemarin.
Sebelumnya, Wakil Menhan Wahyu Sakti Trenggono menegaskan, pendidikan militer bagi mahasiswa lewat Program Bela Negara tidak bersifat wajib, melainkan sebatas pilihan. Mahasiswa dibebaskan untuk memilih ikut atau tidak ikut program tersebut.
20. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya menggelar raker dengan Mendikbud Nadiem Makariem terkait evaluasi program pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 hari ini, Kamis (27/8). Komisi IX DPR akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran jarak jauh yang dinilai tidak efektif.
21. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengapresiasi banyaknya masyarakat yang membantu siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ) di masa Pandemi Covid-19. Menurut Huda, bantuan tersebut berupa pendampingan kepada siswa dalam belajar dan pembagian alat penunjang PJJ seperti smartphone.
Ia mendesak Kemendikbud mengkoordinasikan bantuan dari berbagai komponen masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh. Salah satunya, bantuan promo yang diberikan provider komunikasi terkait paket data internet. Menurut Huda, koordinasi juga dibutuhkan agar bantuan yang diberikan berbagai komponen masyarakat tepat sasaran.
22. Jubir Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan pulsa untuk para siswa sekolah yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19. “Selain pulsa untuk pegawai negeri sipil, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyiapkan bantuan pulsa untuk pelajar,” kata Angkie kepada Kompas.com, Rabu (26/8).
23. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Kemendikbud bersinergi dengan sektor swasta untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, karena para orang tua siswa terkendala biaya penunjang seperti pembelian kuota internet.
Menurut Ubaid, bantuan Kemendikbud dalam bentuk dana BOS untuk mendukung PJJ banyak tidak terealisasi di sekolah swasta. Dana tersebut juga dinilai kurang akibat digunakan untuk menggaji guru honorer.
24. Rencana pembentukan holding industri pertahanan masih dalam tahap konsolidasi dan sinkronisasi antara PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, dan PT Dahana. Dirut PT LEN Industri Zakky Gamal Yasin menjelaskan, pihaknya sedang lakukan konsolidasi dan sinkronisasi untuk memperkuat industri pertahanan supaya memiliki daya saing dan bisa mandiri. “Kita sedang berporoses jadi satu holding menjadi satu industri pertahanan, agar maju, mandiri, dan berdaya saing, dan terkemuka di regional Asia,” katanya, kemarin.
25. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan pihak-pihak yang menuduh dirinya dan Presiden Soekarno sebagai komunis. Padahal, kata Megawati, partainya berpijak pada ideologi Pancasila yang inspirasinya berasal dari Sang Proklamator. “Malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan,” kata Megawati saat berpidato dalam pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP angkatan ke-2, Rabu (26/8).
Tak hanya itu, kata Megawati, Presiden Jokowi yang juga kader PDI-P beberapa kali dituduh sebagai komunis. “Orang yang enggak senang selalu bilang saya ini PKI. Pak Jokowi dibilang PKI. Nalarnya itu ke mana?” ujarnya.
26. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyindir sikap kader PDIP yang marah kepada dirinya lantaran tak diberi rekomendasi untuk maju pada Pilkada 2020. “Ada orang enggak direkomendasikan terus ngamuk, katanya kader partai. Ya terus saya pecat. Lho, orang saya yang punya hak prerogatif kok.’’
27. Mega berharap, kader yang tidak mendapatkan rekomendasi maju Pilkada 2020 tak perlu sakit hati. Ia meminta mereka berjuang terus dan menunjukkan hasil kerja yang baik. “Mau marah sama saya boleh tapi pribadi. Kalau ketum enggak bisa. Itu adalah hak saya,” ujarnya.
28. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengkritik, banyak hasil survei kurang obyektif dan bahkan ada yang berbayar. Dengan kondisi itu, hasil survei tak serta merta menjadi pegangan PDI-P. “Banyak juga menurut saya, survei yang kurang obyektif. Jadi bisa saja, ada juga survei yang dibayar,” kata Megawati dalam pidatonya di pembukaan program Sekolah Partai PDI-P angkatan ke-2 secara virtual , Rabu (26/8).
29. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menilai, kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkesan seperti banyak orang yang ingin jadi presiden. “Kemarin ini ada pemberitaan orang membentuk KAMI. Wah di situ kayaknya banyak banget yang kepengin jadi presiden. Saya mikir lah daripada bikin seperti begitu, kenapa enggak dari dulu cari partai,” kata Megawati dalam pembukaan program Sekolah Partai angkatan ke-2 secara virtual, Rabu (26/8).
30. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menempuh jalur hukum terhadap kasus pelemparan bom molotov di kantor PAC PDI-P di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ia menilai, tindakan yang dilakukan para pelaku pelempar bom molotov tersebut sebagai anti-demokrasi.
“Ketika ada pihak-pihak yang kemudian berada di luar jalur hukum kemudian menggunakan bom molotov, siapapun dia apapun latar belakangnya, orang itu anti demokrasi dan orang itu anti kemanusiaan,” ujarnya usai acara pembukaan Sekolah Partai PDI-P angkatan ke-2 secara virtual , Rabu (26/8).
31. Presiden Jokowi menyatakan saat ini pemerintah tengah membangun budaya kerja baru yang efisien, transparan, dan bebas korupsi. Menurutnya, itu bisa terwujud bila omnibus law RUU Ciptaker bisa direalisasikan. “Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus law,” ujar Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (ANPK) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8).
Ia mengatakan regulasi yang ada di Indonesia saat ini masih banyak yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan kinerja birokrasi tidak efisien dan berbeli-belit yang kemudian memunculkan ruang korupsi untuk mempercepat proses birokrasi yang rumit tersebut.
32. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK selalu bersedih apabila ada pejabat negara yang ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi. Kenapa bersedih karena para pejabat yang ditangkap KPK merupakan para pemimpin bangsa. “Kami menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara. Bersedih karena bagaimanapun mereka bagian dari pemimpin bangsa,’’ katanya dalam konferensi pers bertajuk ‘Aksi Nasional Pencegahan Korupsi’, Rabu (26/8).
33. Wakil KPK Nawawi Pomolango menyebut, 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Ia menuturkan, persentase itu dapat meningkat lagi karena banyak kasus suap yang ditangani KPK juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Untuk menekan angka korupsi di sektor pengadaan, Nawawi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk lakukan pengadaan melalui sistem online.
34. Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat lainnya lebih ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Ma’ruf saat menutup aksi nasional pencegahan korupsi (ANPK) secara virtual , Rabu (26/8). Menurut Ma’ruf, pencegahan korupsi akan berjalan efektif dengan melibatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi.
35. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta sistem pencegahan korupsi di Tanah Air mampu menutup celah terjadinya korupsi di masa depan. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi. Tindak pidana tersebut dilakukan berbagai profesi, yang didominasi kepala daerah, pejabat struktural, dan swasta. “Masih tingginya tindak pidana korupsi tersebut menjadi pelajaran bagi kita bahwa sistem pencegahan korupsi harus lebih mampu menutup celah dan peluang terjadinya korupsi,” ujarnya.
36. Jubir Kemenlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan soal adanya wanita WNI yang jadi pelaku bom bunuh diri di Kota Jolo, Filipina Selatan pada Senin (24/8). Ia mengatakan, dari pengalaman pada kasus-kasus sebelumnya, butuh waktu yang cukup lama untuk memastikan pelakunya.
Karena, untuk mengetahui identitas pelaku harus dilakukan serangkaian pengujian, termasuk uji DNA. Faizasyah juga memastikan Kemennlu belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari otoritas Filipina terkait hal tersebut.
Seperti diberitakan, seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia disebut sebagai salah seorang pelaku bom bunuh diri di kota Jolo, Filipina Selatan, pada Senin (24/8) yang menewaskan setidaknya 14 orang. Hal itu disampaikan perwira tinggi di angkatan bersenjata Filipina, Letnan Jenderal Cirilito Sobejana, kepada kanal berita ABS-CBN.
37. Pemerintah mempertimbangkan kebijakan untuk membolehkan bioskop beroperasi kembali setelah pandemi Covid-19 berlangsung hampir enam bulan. Kebijakan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers yang digelar secara virtual , Rabu (26/8). “Dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop akan kembali dibuka. Dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat regulasi detail dan adanya pengawasan ketat,” ucap Anies seperti dilansir dari kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemarin.
38. Anggota Tim Satgas Penanganan Covid-19 pada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, belum saatnya pemerintah membuka bioskop saat pandemi virus corona masih terjadi. Sebab, di beberapa daerah termasuk kawasan Jabodetabek, masih melaksanakan PSBB untuk mencegah penularan Covid-19. “Saya pikir waktunya belum pas karena PSBB masih diterapkan di DKI maupun di Bodetabek,” kata Hermawan, Rabu (26/8).
39. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditengarai mulai aneh-aneh. Ia mengajukan permohonan kepada Kementerian PUPR untuk memanfaatkan ruas jalan tol lingkar dalam bagi pesepeda. Dalam surat yang dikirimkan pada 11 Agustus 2020 dikatakan, bahwa terjadi peningkatan volume pesepeda setiap minggunya. Kenaikan volume pesepeda dari minggu pertama sampai dengan minggu ketujuh rata-rata sebesar 15 persen.
“Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat memberikan izin pemanfaatan 1 ruas jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta (Cawang-Tanjung Priok) sisi Barat sebagal lintasan road bike guna mengakomodir pengguna sepeda pada setiap hari Minggu pukul 06.00-09.00,” bunyi surat tersebut.
40. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarief Alkadri menyoroti usulan Pemprov DKI terkait road bike masuk ke Tol Lingkar Dalam Jakarta. Ia menegaskan jalan tol harus difungsikan sesuai aturan yang berlaku. Keamanan lalin di jalan tol terganggu jika sepeda balap diizinkan melintas.
“Iya saya kira begini kembalikan lagi lah kepada fungsi tol, bebas hambatan, dan tol itu diberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa menikmati jalan itu lebih baik gitu. Jadi saya kira kalau bersepeda harus masuk tol hari minggu, kurang tepat,” ujanya, kemarin.
41. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik Anies. Kata dia, masyarakat Jakarta tidak membutuhkan jalur sepeda di jalan tol. Politisi PDIP ini menyatakan, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kebijakan di sektor ekonomi untuk menanggulangi dampak Covid-19. “Ini hanya untuk hiburan, masyarakat bawah tidak butuh ini. Masyarakat bawah butuh keseriusan penanganan Covid-19, khususnya UMKM,” kata Gilbert di Jakarta, Rabu (26/8).
42. Perusahaan LG Electronics menyediakan apartemen sebagai tempat isolasi mandiri 183 karyawannya yang terpapar Covid-19. Bahkan, jika apartemen yang disiapkan tidak cukup, karyawannya bisa menyewa apartemen sendiri untuk isolasi mandiri keluarganya dengan biaya yang akan ditanggung perusahaan.
“Artinya kami sudah menyewakan apartemen yang saya pikir disesuaikan. Jadi seandainya dengan keluarga ya disewakan dengan listrik, makan, dan vitamin kami biayai,” ujar Ketua Gugus Tugas Covid LG Electronics Tony Samapta kepada wartawan, Rabu (26/8).
43. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meresmikan monumen pesawat N250 Prototype Aircraft 01 (PA01) Gatotkaca di Museum Pusat TNI AU, Dirgantara Mandala, Yogyakarta, Rabu (26/08). Ia mengatakan, pesawat tersebut merupakan bukti kehebatan dan kecintaan Habibie kepada negara dan kemajuan iptek. Menurutnya, N250 Gatotkaca merupakan sebuah mahakarya yang membuat bangga seluruh rakyat Indonesia.
“Peresmian monumen ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan yang tinggi kepada Bapak Teknologi Indonesia BJ Habibie, yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karya beliau, termasuk N250 Gatotkoco,” ujar Panglima TNI saat meresmikan monumen pesawat tersebut. (HPS)