HOT ISU Yang Berkembang Sabtu (26/9) Pagi Ini :

oleh

Masuknya dua mantan anggota Tim Mawar ke Kementerian Pertahanan menjadi isu hangat yang diperbincangkan masyarakat pagi ini, karena tim ini diduga terlibatperistiwa penculikan aktivis pada 1998. Isu lain yang menarik perhatian publik adalah penyidik Bareskrim Polri memeriksa dua pejabat Kejagung terkait kebakaran di gedung Kejagung, penolakan Pilkada 2020 yang disuarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, dan beberapa isu lainnya.

 

1. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan penggantian sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dari enam pejabat baru yang diusulkan, dua di antaranya menuai sorotan karena pernah menjadi anggota Tim Mawar yang diduga terlibat penculikan aktivis pada 1998. Keduanya adalah adalah Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Presiden Jokowi pun menyetujui usulan Prabowo ini lewat Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang diteken pada Rabu (23/9/2020). Berdasarkan salinan Keppres, usulan Prabowo tersebut disampaikan pada 28 Juli dan 7 September 2020. Usulan itu lalu dibawa ke rapat Tim Penilai Akhir dan mendapat persetujuan Presiden Jokowi pada 18 September 2020.

2. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Presiden Jokowi telah melanggar komitmen terhadap upaya penegakan Hak Asasi Manusia yang dijanjikannya semasa kampanye pilpres. Kenapa? Karena, Presiden Jokowi menyetujui masuknya dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto.

“Presiden Jokowi akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9). Seperti diketahui, Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo saat masih menjabat Komandan Kopassus.

3. Juru Bicara Menhan Prabowo SubiantoDahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan. Kedua pejabat itu adalah Brigjen Dadang Hendrayudha yang diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Brigjen TNI Yulius Selvanus menjadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Dahnil menjelaskan pergantian pejabat tersebut semata-mata untuk penyegaran organisasi. “Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan Tour of Duty,” kata Dahnil, Jumat (25/9).

4. Amien Rais meluncurkan buku ‘Risalah Kebangsaan: Pilihan untuk Pak Jokowi, Mundur atau Terus’. Dalam buku tersebut, Amien menjabarkan sederet kritik ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “(Sebanyak) 13 masalah yang saya angkat (dalam buku) itu adalah pencapaian negatif Pak Jokowi,” ujar Amien Rais dalam akun YouTube-nya, Jumat (25/9).

Kepemimpinan Jokowi, sebut Amien, adalah kegagalan. Menurut Amien, Jokowi tidak kompeten memimpin sebuah negara. “Setelah diuji 5 tahun sesungguhnya sudah tidak berhasil, tapi dengan pemilu kita ketahui, seperti itulah jelas, itu tidak kompeten, tapi saya tetap punya pengharapan. Pak Jokowi itu sudah membawa portfolio of failure,” kata Amien.

5. Kapuspenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan penyidik memanggil dua Kepala Sub Bagian Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi kasus kebakaran gedung Kejagung. “Hari ini penyidik mengirimkan surat panggilan kepada Kasubag Pam Info dan Kasubag Produksi Kejagung RI untuk diperiksa sebagai saksi,” kata Awi dalam keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (25/9).

Selain pemanggilan dua orang itu, Awi juga menjelaskan bahwa penyidik tengah menganalisis hasil penyidikan sementara. Nantinya proses akan dilanjutkan dengan membahas konstruksi hukum yang akan diterapkan dalam kasus ini.

6. Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abd Rohim Ghazali menyarankan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda karena risiko penyebaran Corona. Pihaknya akan menggugat pemerintah jika muncul klaster baru usai Pilkada 2020 digelar.

“Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak tapi kami juga tetap berpendirian bagaimana pun pilkada serentak harus ditunda. Kami akan menggugat pemerintah jika kasus COVID-19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan,” kata Rohim dalam keterangan yang diterima, Jumat (25/9).

7. Mendagri Tito Karnavian menyebut, kampanye Pilkada 2020 dengan metode pertemuan terbatas dan tatap muka dimungkinkan, karena permakluman kondisi wilayah yang tidak memiliki sinyal elektronik. Tito memberikan catatan bahwa pelaksanaan kampanye tersebut sangat dibatasi jumlah pesertanya oleh KPU.

“Kerumunan sosial sedapat mungkin tidak terjadi. Yang ada hanya pertemuan terbatas. Itu pun hanya dibatasi betul jumlah peserta yang hadir, terutama daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal elektronik,” kata Tito saat melantik empat penjabat sementara gubernur yang ditayangkan di kanal Youtube Kemendagri RI, Jumat (25/9).

8. Mendagri, Tito Karnavian  mengklaim penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa membangkitkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona. Ia menjelaskan anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk menggelar Pilkada 2020 hampir Rp15 Triliun. Anggaran itu, menjadi sarana meningkatkan program padat karya yang bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Sebagian besar 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara. Artinya, program padat karya terjadi, 20 persen itu untuk alat Pilkada. Kemudian 20 persennya untuk pelindung dari covid-19, untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti. Jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (25/9).

9. Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mendorong agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga COVID-19 benar-benar bisa dikendalikan. Menurutnya, para elit politik harus menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat merupakan yang paling utama.

“Mengutip dari Cicero bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi, itu harus didulukan. Pilkada sekarang ditunda, kan kekosongan bisa diisi oleh penjabat bupati atau walikota, dan itu sudah biasa dilakukan,” kata Cecep Darmawan, Jumat (25/9).

10. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dua aduan MAKI lainnya soal dugaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam kasus helikopter mewah Ketua KPK Firli Bahuri.

Boyamin telah menyampaikan dua aduan baru ini sejak awal Juli lalu. “MAKI meminta Dewas KPK menelusuri dugaan gratifikasi dalam bentuk diskon pada tarif operasional helikopter dan juga konflik kepentingan,” ujar Boyamin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/9).

11. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto menilai pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri dengan menggunakan helikopter untuk kepentingan pribadi sebagai hal yang harus dimaklumi.

Ia menduga Firli masih terbawa dengan kebiasaan saat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). “Saya kira, karena Pak Firli ini lama di kepolisian, mungkin masih terbawa. Saya kira kita harus maklumi,” kata Wihadi, Jumat (25/9).

12. Satgas Penanganan Covid-19 akan membuka Tower 8 Wisma Atlet Kemayoran yang memiliki 1.548 tempat tidur untuk flat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terinfeksi virus corona tapi tidak memiliki tempat isolasi layak sesuai protokol kesehatan. Pembukaan Tower tersebut untuk penderita covid-19 tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan, seperti Tower 4 dan 5 yang telah dibuka pekan lalu.

“Sedang kami siapkan lagi untuk menerima pasien OTG,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam Rakorpim Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (25/9).

13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) meminta masyarakat tetap memakai masker baik di luar maupun di dalam rumah guna mencegah potensi penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan keluarga. Penggunaan masker di rumah juga untuk menghindari lonjakan klaster keluarga yang beberapa bulan terakhir mulai mendominasi sebaran kasus Covid-19 di tanah air.

14. Pihak Polri tak akan mengeluarkan izin keramaian selama berjalannya tahapan Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang. Polri justru akan menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan.

“Polri sudah berkirim surat baik ke Polda, Polres, dan Polsek untuk tidak mengeluarkan izin keramaian saat Pilkada 9 Desember 2020. Polri juga akan menindak tegas pelaku pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada nanti.” ujar Asops Kapolri, Irjen Imam Sugianto, dalam keterangan yang diterima, Jumat (25/9).

15. Tim Riset Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap potensi gempa besar yang bisa memicu tsunami di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Timur. Tsunami tersebut diperkirakan mencapai ketinggian 20 meter di Pantai Selatan Jawa Barat dan 12 meter di Pantai Selatan Jawa Timur, atau tinggi maksimum rata-rata 4,5 meter di sepanjang pantai selatan Jawa jika terjadi secara bersamaan.

Seismic gap ini berpotensi sebagai sumber gempa besar (megathrust) pada masa mendatang. Untuk menilai bahaya inundasi, pemodelan tsunami dilakukan berdasarkan beberapa skenario gempa besar di sepanjang segmen megathrust di selatan Pulau Jawa. Skenario terburuk, yaitu jika segmen-segmen megathrust di sepanjang Jawa pecah secara bersamaan,” kata Peneliti ITB Sri Widiyantoro, Kamis (24/9) kemarin.

16. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat tidak panik akan hasil riset itu. “Adanya potensi gempa kuat di zona megathrust di selatan Pulau Jawa hasil kajian para ahli kebumian ITB yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature baru-baru ini, diharapkan dapat mendorong kita semua untuk lebih memperhatikan upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami,” kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Jumat (25/9).

17. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyarankan Presiden Jokowi mengambil alih penanganan pandemi Covid-19. Hal itu terkait kasus harian Covid-19 di Indonesia yang memecahkan rekor sebanyak empat kali pada pekan ini. “Jadi kalau sesuai dengan targetnya enggak tercapai, ya sudah, Presiden harus pimpin langsung penanggulangan Covid-19. Tidak ada lagi Gugus Tugas, tidak ada Satgas, pemerintah dengan kementerian-kementerian menanggulanginya,” kata Pandu, Jumat (25/9).

18. Baleg DPR dan pemerintah membahas klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) malam. Rapat dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan perwakilan dari pemerintah yakni Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi. “Seluruh anggota Panja, malam hari ini kita akan mendengar dulu alasan atau urgensi terhadap klaster ketenagakerjaan masuk di dalam RUU Cipta Kerja,” kata Supratman.

19. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyayangkan langkah DPR dan pemerintah yang melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Wakil Ketua KPBI Jumisih mempertanyakan sikap DPR tersebut di tengah masifnya penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja.

“Sebenarnya DPR itu mewakili rakyat atau mewakili pengusaha ?” kata Jumisih, Jumat (25/9). Ia menilai, DPR sangat keras kepala terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. KPBI mendesak Presiden Jokowi agar segera menghentikan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. “Presiden segera memberi arahan untuk hentikan pembahasan, begitu obyektifnya,” ujarnya.

20. Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menyarankan pemerintah untuk fokus meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T) untuk menekan penyebaran Covid-19. Dengan masifnya 3T, ia yakin positivity rate sebagaimana yang direkomendasikan WHO bisa ditekan.  “3T ini diharapkan mampu menurunkan angka positivity rate di daerah-daerah kurang dari 5 persen,” ujarnya, Jumat (25/9).

21. Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus dokter spesialis urologi Akmal Taher mengundurkan diri Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19. Ia menegaskan tidak dapat melanjutkan tugas sebagai bagian Tim Satgas karena proses tracing dan testing belum berjalan maksimal.  “Ya, benar (kecewa dengan kondisi tracing dan testing). Artinya, saya membayangkan itu yang mendapat prioritas betul ya. Testing dan tracing ya terutama. Tapi saya lihat, arahnya saat ini, sekarang ini, testing dan tracing belum menjadi strategi utama. Sementara itu, saya berpendapat semestinya itu menjadi strategi utama,” kata Akmal, Jumat (25/9).

22. Jaksa penuntut umum (JPU) masih meneliti berkas perkara kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang telah diperbaiki penyidik Bareskrim Polri. “Iya, berkas kasus red notice Djoko Tjandra masih dalam penelitian,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Jumat (25/9).

Berkas perkara tersebut atas nama tersangka Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Dalam kasus ini, Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga sebagai pemberi suap, sementara Napoleon dan Prasetijo diduga menerima suap.

23. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mendorong pemerintah daerah melalui dinas dukcapil di seluruh Indonesia untuk merapikan pencatatan kematian. Menurut dia selama ini, pencatatan kematian yang dilaporkan dinas dukcapil di daerah masih rendah. “Ini krusial, lantaran dukcapil tidak dapat melakukan pencatatan kematian bila tidak ada masyarakat yang melaporkan adanya kematian penduduk,” ujar Zudan, Jumat (25/9).

24. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menilai langkah mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas telah mencoreng citranya sendiri setelah masuk jadi anggota tim pengacara hukum Bambang Trihatmodjo yang akrab disapa BT. Putra mantan Presiden Soeharto ini tengah menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan pencekalannya ke luar negeri.

Selain Busyro, Hardjuno Wiwoho dan Prisma Wardhana Sasmita juga masuk tim pengacara BT. “Itu merugikan karena Busyro Muqoddas tak lepas dari nama KPK, jadi risiko image itu juga berpengaruh terhadap nama Busyro Muqoddas,” katanya, Jumat (25/9).

25. Kemenkeu menyatakan, Indonesia memang telah mengalami resesi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, sebenarnya kinerja perekonomian Indonesia telah melambat sejak awal tahun atau kuartal I-2020. Berdasarkan data BPS, pada kuartal I lalu, perekonomian RI hanya tumbuh 2,97 persen. Jauh lebih rendah dibanding pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen.

Pada kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi terperosok lebih dalam, yakni masuk ke zona negatif 5,32 persen. “Kemudian kuartal III kita expect di kisaran -2,9 persen hingga -1 persen, berarti sudah resesi, sudah terjadi perpanjangan perlambatan ekonomi kita,” ujar Febrio dalam video conference, Jumat (25/9). (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *