JAKARTA, REPORTER.ID – Di tengah polemik pasca pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker, masyarakat terus melakukan aksi penolakan. Apalagi UU yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 itu, dianggap tergesa-gesa dan tidak mewaliki rakyat.
Politisi Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020) menyebut kalau DPR dengan Pemerintah saat ini menjadi sorotan publik, mengingat penolakan yang masif tetapi tetap disahkan juga.
“Pimpinan DPR tidak boleh lari dari persoalan ini, mereka harus menemui dan menjelaskan kepada rakyat. Jangan lepas tangan..kalian dipilih untuk menanggung perasaan dan aspirasi rakyat,” ujar Fahr.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, di tengah perbedaan persepsi saat ini, maka wajib bagi Pimpinan dan anggota Dewan untuk memberi penjelasan kepada rakyat.
“Sebetulnya tidak ada yang salah, jika memang ruang dialog dibuka. Bertemulah dengan rakyat dan jangan lari.Kita harus mau dialog dan berbicara,” lanjutnya.
Lantas, Fahri pun menyebut kasus Omnibus.Law yang sekarang lagi ramai, sebenarnya bisa dikatakan sebagai puncak dari problem sistem yang ada selama ini.
“Saya sudah katakan bahwa Omnibus Law Ini adalah cacat sejak awal,dan ini adalah kegagalan pemerintah memahami bagaimana menggunakan seluruh instrumen demokrasi kita yang ada yang tersusun 20 tahun terakhir ini, sebagai modal kita untuk menghadapi krisis,” sebutnya. ***
