Evaluasi Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, PKS Sebut Pemerintah Gaduh, Gagap, Gagal

oleh
oleh
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Sukamta menilai, satu tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin diwarnai banyak kegaduhan, kegagapan yang berujung pada kegagalan.

“Kondisi tersebut menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah. Padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi Covid-19,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).

Sukamta melihat, para menteri sebagai pembantu Presiden pada periode ini, kesannya hanya pandai bikin gaduh, ada Menag Fachrul Razi yang buat pernyataan larangan cadar dan celana cingkrang, kemudian juga wacanakan sertifikasi penceramah.

Kemudian disusul Mendagri Tito Karnavian, soal wacana Pilkada tak langsung, Menkumham Yasonna Laoly membuat pernyataan kaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin.

“Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya. Termasuk pak Menkes Terawan yang sering buat pernyataan yang terkesan sepelekan virus Corona. Kegaduhan ini berimbas kepada kegaduhan di media sosial juga di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi,” bebernya.

Ia memandang banyaknya kegaduhan, situasi ekonomi yang sudah buruk akan semakin sulit teratasi. Apalagi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini terlihat gagap dan seadanya.

“Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep, lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1000 penduduk. Sekarang yang paling diandalkan vaksin impor. Jika pandemi tidak cepat diatasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan,” kritik Sukamta.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini menyebut satu tahun Jokowi-Ma’ruf bisa dikatakan gagal penuhi target pembangunan terutama di sektor ekonomi. Menurutnya pandemi Covid-19 tidak bisa menjadi alibi atas kegagalan penuhi target.

“Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02 persen. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp2.833,14 triliun sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun. Sementara banyak petani dan nelayan yang menjerit karena harga jual yang sangat rendah baik sebelum dan saat pandemi. Saat ini yang jadi fokus pemerintah kejar tayang cari investor supaya ekonomi bisa segera pulih dengan Omnibus UU Cipta Kerja,” kata dia.

Sukamta berharap Pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi. Pilihannya, kata dia, hanya satu, yakni harus segera berbenah, selesaikan persoalan prioritas saat ini yaitu pandemi, perkuat ekonomi rakyat dan siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi.

“Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan hutang, investasi asing dan impor seperti yang terjadi selama ini,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *