JAKARTA, REPORTER.CO.ID – Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal pentingnya kedaulatan digital sebenarnya merupakan wacana yang sudah lama digaungkan berbagai kalangan, termasuk kalangan DPR RI khususnya Komisi I DPR RI. Hanya saja, antara apa yang diinginkan Presiden pada prakteknya tidak dibarengi dengan langkah nyata dibawahnya.
Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta kepada wartawan, Kamis (4/3/2021) menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tentang pentingnya transformasi digital untuk membawa Indonesia menuju masa depan.
Menurut Sukamta, kedaulatan digital sangat penting untuk dijadikan skala prioritas oleh pemerintah mengingat potensi ekonomi dari sektor digital ini sangat besar. Apalagi saat ini, dunia sedang beralih dari analog ke digital dan bahkan ekonomi terbesar nanti akan bergeser ke digital.
“Di Indonesia sendiri ‘kue’ ekonomi digital sudah besar sekali, namun sebagian terbesar masih dinikmati pelaku asing. Apalagi kalau pemerintah jadi membuka peluang 5G. Lebih 80% kue 5G akan diambil asing,” tandasnya.
Berbicara soal kedaulatan digital, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tak cukup hanya bicara soal aspek pemasukan pajak belaka tapi dari hulu sampai hilir harus dipikirkan.
“Belum lagi soal hardware. Handphone saja yang pasarnya super besar, kita belum punya produk dalam negeri dan pemerintah belum ada upaya agar ada produsen dalam negeri. Apalagi di bidang Artifisial Intelijen atau AI, milyaran $, tapi kita masih hanya akan menjadi pasar dari produk asing. Bangsa kita masih suka menjadi pedagang antara dan dapat fee saja,” lirihnya.
Sukamta mengaskan, secara pirbadi selaku anggota Komisi I DPR RI, dirinya selalu mendorong agar pemerintah memiliki cetak biru (blueprint) ketika berbicara aspek kedaulatan digital.
“Saya sejak 3 atau 4 tahun terakhir sudah mendorong pemerintah melalui Kominfo agar kita ini memiliki “grand design” digital secara menyeluruh, bukan hanya infrastuktur digital dan e government saja,” ungkapnya.
“Grand Design yang meliputi software, hardware, brainware dan insfrastrukturnya. Kita dihadapkan pada pilihan. Kita akan menyiapkan diri hanya menjadi pasar saja atau kita akan mandiri dan berdaulat secara digital?” sambungnya seraya menekankan agar grand desain ini mestinya menjadi desain menyeluruh.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi digital. Namun begitu transformasi digital harus tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital.
“Tansformasi digital merupakan solusi tepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital,” ucap Presiden Jokowi dalam peluncuran program konektivitas digital 2021 dan prangko seri gerakan vaksinasi nasional Covid-19 di Istana Negara, Jumat (26/2/2021). ***
