JAKARTA, REPORTER.ID– Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melaksanakan Gerakan Donor Darah dan Plasma Konvalesen Nasional secara serentak. Gerakan ini sebagai salah satu rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan upaya penaganangan pandemi virus corona atau Covid-19.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboe Bakar Al-Hansyi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (15/3/2021).
Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa Habib Aboebakar, kegiatan dimaksud juga merupakan implementasi dari instruksi Presiden PKS yang meminta agar kader melakukan donor darah dan plasma konvalesen untuk mensupport kebutuhan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI).
“Untuk di Jakarta kegiatan dilaksanakan di DPP PKS. Alhamdulillah, acara ini dapat renspons yang sangat baik. Ada 52 orang yang mendaftar untuk mendonorkan darah dan ada 44 orang mendaftar untuk donor konvalesen,” katanya.
Apa yang dilakukan PKS ini, menurut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, adalah ikhtiar partainya untuk membantu bangsa ini bangkit dari pandemi.
“Plasma darah Insha Allah akan bermanfaat untuk mereka yang sedang berjuang sembuh dari Covid-19. Dan kami terus mendorong anggota PKS yang menjadi penyintas Covid-19 untuk mendonorkan plasma. Insha Allah para kader PKS selalu siap, karena DNA kemanusiaan selalu ada pada diri kader PKS,” tutup Habib Aboebakar.
Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengeluarkan instruksi Presiden PKS Nomor 3 Tahun 2021 sebagai upaya penanganan wabah Covid-19, yang terdiri dari tiga point.
Pertama, seluruh struktur dan anggota dapat turut serta menyukseskan Gerakan Donor Darah Nasional termasuk donor plasma konvalesen bagi penyitas Covid-19.
Kedua, agar seluruh struktur dan anggota tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M (mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas).
Ketiha, agar kader terus aktif berpatisipasi dalam mendorong berakhirnya pandemi Covid-19. Terutama kepada anggota partai yang memiliki amanah sebagai pejabat publik yang dapat mengarahkan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang lebih baik untuk mengakhiri pandemi. ***
