Salah satu isu menarik pagi ini adalah tepisan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman atas tudingan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menduga militer Angkatan Darat (AD) tengah disusupi oleh PKI. “Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, lalu diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami,” kata Dudung.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku baru akan membuka nama pengganti Azis Syamsuddin untuk posisi Wakil Ketua DPR pada Rabu (29/9) karena masih ada mekanisme internal. Hal itu dikatakannya usai rapat pleno DPP Partai Golkar, di Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat.
Mantan Presiden SBY ngetwit dalam akun Twitternya @SBYudhoyono terkait persoalan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ia mengungkapkan perumpamaan, uang dapat membeli banyak hal, tetapi tidak seluruhnya. “Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan,” kata SBY dalam akun Twitternya, Senin (27/9).
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, usulan pemerintah agar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dalam Pemilu 2024 berlangsung 15 Mei merupakan pilihan yang rasional. “Pada 15 Mei itu sangat rasional menurut pemerintah. Tapi nanti kita dengarkan yang dari KPU dan DPR seperti apa? Kita hanya hitung hari mundur hari maju saja,” ujar Mahfud.
Isu yang tak kalah menarik adalah kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani mempertanyakan rencana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menggugat Rp 100 miliar ke kliennya dan aktivis Haris Azhar. Adapun rencana gugatan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Fatia dan Haris atas hasil riset yang melaporkan dugaan Luhut terlibat bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Berikut isu selengkapnya.
1.Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman menepis tudingan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bahwa militer Angkatan Darat (AD) tengah disusupi oleh PKI. “Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, lalu diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami,” kata Dudung kepada wartawan, Senin (27/9).
Dudung menilai, seharusnya Gatot sebagai prajurit dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap organisasi sebelum membeberkannya ke publik luas dan menjadi prasangka. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa pernyataan Gatot itu dapat membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan di Indonesia. “Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah,” jelas Dudung.
Dudung menyebutkan bahwa patung-patung itu hilang dari Markas karena diminta kembali oleh pembuatnya, yakni Pangkostrad terdahulu, Letjen (Purn) Azym Yusri Nasution. Ia pun tak bisa menolak permintaan tersebut. Menurutnya, AY Nasution mengaku merasa berdosa telah membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. “Jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” tambah Jenderal bintang tiga itu.
Dudung menolak apabila penarikan tiga patung tersebut membuat Gatot menyimpulkan TNI melupakan peristiwa sejarah G30S/PKI. “Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu,” ucapnya.
2. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menuding komunisme telah menyusup ke tubuh TNI dengan hilangnya patung Soeharto dkk di Markas Kostrad. Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman menganggap tuduhan Gatot itu merupakan fitnah keji.
Sejumlah barang yang dihilangkan, kata Gatot, berada di Museum Dharma Bakti. Barang-barang itu berkaitan dengan penumpasan komunisme di Tanah Air. Beberapa di antaranya yakni diorama patung Soeharto, Sarwo Edhie, dan AH Nasution beserta tujuh pahlawan revolusi sudah hilang.
“Saya mendapat informasi walau bagaimanapun saya mantan Pangkostrad baru akhir-akhir ini disampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Harto, patung Pak Sarwo Edhie, sama Pak Nasution tapi juga tujuh pahlawan revolusi sudah tidak ada di sana, dan khusus di ruangan Pak Harto mencerminkan penumpasan pemberontakan G30SPKI dikendalikan oleh Pak Harto di markasnya,” kata Gatot pada acara webinar yang berjudul ‘TNI Vs PKI’ pada Minggu (26/9) kemarin.
Gatot menyebut insiden ini lantas membuktikan adanya kemungkinan sudah berkembangnya paham komunis di tubuh TNI. “Maka saya katakan ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI,” tuturnya.
3. Pihak Kostrad mengklarifikasi informasi yang disampaikan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo terkait hilangnya patung tokoh nasional di Museum Dharma Bhakti. “Tidak benar Kostrad mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edhie, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad,” kata Kapen Kostrad, Kolonel Inf Haryantana dalam keterangan tertulis, Senin (27/9).
Haryanana menyebutkan, pembongkaran patung tersebut merupakan inisiatif dari Letjen TNI (Purn) Azym Yusri Nasution yang merupakan Pangkostrad ke-34 sekaligus orang yang membuat patung tersebut. Haryantana menjelaskan bahwa Azmyn melakukan kunjungan ke Pangkostrad saat ini, Letjen TNI Dudung Abdurachman pada 30 Agustus 2021 untuk meminta pembongkaran patung-patung itu.
“Bahwa pembongkaran patung-patung tersebut atas keinginan dan ide Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution, karena pada saat menjabat Pangkostrad periode (9 Agustus 2011-13 Maret 2012) beliau yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut,” jelasnya. Menurutnya, purnawirawan TNI itu meminta pengembalian patung untuk ketenangan lahir dan batin. Oleh sebab itu, Kostrad memberikan izin dan tak melarang.
4. Pengamat militer dan intelejen Nuning Kertopati menilai harus ada pembuktian atas tuduhan Gatot Nurmantyo. “Menurut saya harus ada pembuktian atas tuduhan tersebut agar tak jadi fitnah bagi TNI. Adapun ada benda yang hilang tentu hal tersebut tak bisa begitu saja sebagai bukti adanya komunis di tubuh TNI,” kata Nuning, kepada wartawan, Senin (27/9).
Nuning menyarankan Gatot untuk melaporkan ke pihak yang berwajib jika menemukan adanya indikasi tersebut. Jangan sampai menurutnya info yang belum terbukti itu terus berkembang hingga menjadi sebuah kebenaran. “Jadi apabila memang ada indikasi penyusupan atau bahkan penyebaran paham komunis di tubuh TNI silakan dilaporkan agar dapat diproses hukum. Tentu ke pihak berwajib yaitu Polri bukan menyampaikannya ke media. Saat ini kan jaman peperangan asimetris dan juga berkembangnya post truth, jangan sampai info yang berpotensi timbulkan kegaduhan ini merupakan post truth,” ujarnya.
5. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar turut menyoroti polemik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Ia mengatakan hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena PKI merupakan masa lalu. Menurutnya sejarah PKI tidak bisa dilupakan begitu saja dari Indonesia. Namun di sisi lain juga harus dicegah agar tidak kembali terulang. “Sudahlah PKI ini sudah masa lalu. Dan kita cenderung lebih baik saling memaafkan, tapi tidak boleh dilupakan menjadi sejarah pahit yang tidak boleh terjadi lagi,” ujar Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis, Senin (27/9).
6. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar realisasi anggaran penanganan Covid-19 terus diawasi. “Bapak presdien menggarisbawahi bahwa penggunakan DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) di daerah agar yang di inmark untuk penanganan Covid terus dimonitor serapan anggarannya,” kata Airlangga dalam konferensi persnya, Senin (27/9).
7. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menunjuk tiga wakil ketua umum baru di jajaran partainya, di antaranya untuk mengisi posisi Azis Syamsuddin yang menjadi tersangka KPK dan dinyatakan nonaktif. Untuk menggantikan posisi Azis sebagai Waketum Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Airlangga menunjuk Adies Kadir, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Wakil Ketua Umum bidang Polhukam yang dijabat Azis karena non-aktif sementara, jadi digantikan oleh saya,” kata Adies kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Senin (27/9) malam. Selain Adies, Airlangga juga menunjuk dua wakil ketua umum baru. Masing-masing yakni Firman Subagyo sebagai Waketum Bidang Sosial menggantikan Roem Kono yang menjadi duta besar. Ada pula Erwin Aksa menggantikan Rizal Mallarangeng yang telah menjadi komisaris Telkom.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku baru akan membuka nama pengganti Azis Syamsuddin untuk posisi Wakil Ketua DPR pada Rabu (29/9) karena masih ada mekanisme internal. Hal itu dikatakannya usai rapat pleno DPP Partai Golkar, di Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (27/9) malam.
“Jadi pertama tentu, masih ada proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Baik di partai maupun di DPR. Oleh karena itu akan diumumkan Rabu jam 4 sore di DPR,” tutur Airlangga. Saat ditanya soal nama pengganti Azis, Airlangga hanya menjawab, “Jadi tunggu hari Rabu jam 4 sore, diumumkan ketua fraksi Golkar didampingi ketua umumnya.”
Sebelumnya, beberapa kader Beringin menyebut nama Sekjen Partai Golkar Lodewijk Firedrich Paulus sebagai penggani Azis. Hal itu akan diresmikan pada rapat terbatas DPP Partai Golkar, malam ini.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus disebut-sebut bakal menjadi pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR. Penetapannya akan dilakukan malam ini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan penunjukan Lodewijk yang mantan Danjen Kopassus TNI AD itu disepakati dalam rapat terbatas pada Minggu (26/9) malam.
“Kita juga ada rapat terbatas, yang memutuskan, tentang masa pergantian antara Pak Azis karena mengundurkan diri. Nah pengantar waktu itu akhirnya ditetapkan oleh Ketum, dan semuanya menyepakati penunjukan Lodewijk,” kata dia, di gedung DPR, Senin (27/9).
8. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga Senin (27/9) pagi, belum ada surat yang diterima DPR terkait sosok pengganti Azis Syamsuddin yang mundur dari kursi Wakil Ketua DPR karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Dasco, DPR akan menunggu surat dari Fraksi Golkar terkait siapa yang akan menggantikan Azis Syamsuddin. “Sampai hari ini belum ada surat masuk. Biarkanlah itu diproses sesuai dengan mekanisme Golkar. Kita yang di DPR tinggal menunggu hasil dari mekanisme yang dilakukan oleh internal Partai Golkar,” kata Dasco di gedung DPR, Senin (27/9).
9. Mantan Presiden SBY ngetwit dalam akun Twitternya @SBYudhoyono terkait persoalan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ia mengungkapkan perumpamaan, uang dapat membeli banyak hal, tetapi tidak seluruhnya. “Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan,” kata SBY dalam akun Twitternya, Senin (27/9). Lebih lanjut, SBY mengungkapkan, dirinya masih percaya pada integritas para penegak hukum. “Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan,” tulis Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menerangkan, pernyataan SBY itu tidak berkaitan dengan satu kasus hukum tertentu, melainkan merujuk universal kepada hukum dan keadilan. “Itu adalah ungkapan wisdom Pak SBY yang berlaku universal, tentang hukum dan keadilan. Tidak spesifik merujuk pada kasus hukum tertentu,” kata Andi.
Menurutnya, dalam cuitan tersebut, SBY memiliki harapan besar terhadap anak bangsa berkaitan dengan hukum dan keadilan. Adapun harapan tersebut adalah agar hukum dan keadilan tidak memiliki jarak atau berjauhan. “Beliau berharap bahwa kita semua anak bangsa terus berjuang agar hukum dan keadilan menjadi satu dan lekat,” nilai Andi.
10. KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyebut mahasiswa memegang peran penting dalam membangun karakter bangsa. Hal itu disampaikan Yudo saat memberikan sambutan pada Rakernas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) ke-XIV bertema “Semangat Gotong-Royong Anak Muda dalam Kebangsaan” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (27/9). “Mahasiswa memegang peranan penting sebagai pelopor pembangunan karakter bangsa. Idealisme dan semangat yang ditopang oleh pengetahuan merupakan modal yang berharga dalam membawa perubahan positif untuk kemajuan bangsa,” ujar Yudo, dalam keterangan tertulis, kemarin. Yudo mengatakan, tema gotong-royong yang diangkat dalam Rakernas BEM SI kali ini merupakan tema yang sangat tepat untuk digaungkan di tengah situasi bangsa saat ini.
11. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/9) siang. Mahasiswa yang berasal dari sejumlah wilayah itu menolak pemecatan 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Mereka menyampaikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan pimpinan KPK yang disampaikan Ketua BEM UNS Solo Zakky Musthofa Zuhad. Diantaranya, mereka menyayangkan sikap aparat kepolisian yang tidak memberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi di depan Gedung Merah Putih KPK. “Menyayangkan sikap aparat kepolisian yang bertindak berlebihan, dibuktikan dengan beberapa kawan kami yang robek bajunya, kemudian beberapa terluka,” ujar Zakky di lokasi aksi di dekat Gedung Merah Putih KPK, kemarin.
12. Massa pendemo dari unsur mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia membubarkan diri pada Senin (27/9) sekitar pukul 15.20 WIB. Massa membubarkan diri dengan tertib. Massa dari 20 kampus tersebut kembali ke kendaraannya masing-masing.
Polisi menarik pasukan dari barikade depan. Koordinator Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Zakky Musthofa Zuhad menyampaikan lima tuntutan terkait pemberhentian 57 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Zaky mengancam, mahasiswa akan kembali berdemo dalam waktu dekat di depan Gedung KPK dengan massa yang lebih banyak.
13. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, usulan pemerintah agar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dalam Pemilu 2024 berlangsung 15 Mei merupakan pilihan yang rasional. “Pada 15 Mei itu sangat rasional menurut pemerintah. Tapi nanti kita dengarkan yang dari KPU dan DPR seperti apa? Kita hanya hitung hari mundur hari maju saja,” ujar Mahfud, dalam keterangan video, Senin (27/9).
Adapun usulan pemerintah terkait pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024 digelar 15 Mei berdasarkan rapat beberapa menteri bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sebelum memutuskan tanggal 15 Mei, pemerintah telah menyiapkan empat simulasi waktu pelaksanaan pesta demokrasi 2024, antara lain 24 April, 15 Mei, 6 Mei, dan 8 Mei. Akan tetapi, pemerintah kemudian mengerucutkan 15 Mei sebagai pilihan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024.
14. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah menyepakati pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak pada 27 November 2024. Namun, terdapat 170 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023. Seluruh kepala daerah tersebut terpilih pada Pilkada serentak 2018 yang digelar di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Sedangkan, satu daerah sudah menggelar pilkada pada 2020, yakni Makassar.
Berakhirnya masa jabatan kepala daerah akan berdampak pada jumlah penjabat (Pj) atau pejabat sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan kepemimpinan hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pj memiliki kewenangan yang penuh dan sama seperti kepala daerah. Sedangkan, Pjs memiliki kewenangan yang terbatas. Ada pula dua jabatan yang dapat digunakan untuk mengganti kepala daerah yakni pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt).
15. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah mesti mengkaji secara mendalam opsi menjadikan anggota TNI/Polri sebagai penjabat kepala daerah. Menurut Dasco, kajian perlu dilakukan agar sumber daya TNI-Polri tidak habis dijadikan penjabat kepala daerah. “Saya pikir pemerintah perlu memberikan juga kajian yang mendalam terhadap TNI-Polri aktif sebagai plt, karena juga nanti akan mengurangi sumber daya di TNI-Polri sendiri kalau seluruhnya kemudian plt yang sebanyak itu diberikan kepada TNI-Polri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/9). Politisi Gerindra ini berpendapat, penempatan anggota TNI-Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah boleh saja direalisasikan. Namun, ia mengingatkan, perlu ada kajian mendalam sebelum keputusan tersebut diambil.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, pemerintah tidak menutup opsi penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. Pernyataan itu merespons ahli yang menyebut Pj kepala daerah tidak boleh berasal dari TNI dan Polri. Ia Benni mengatakan pihaknya selalu bersandar pada peraturan perundang-undangan. Jika penunjukan TNI-Polri diperbolehkan undang-undang, Kemendagri bisa saja mengambil opsi itu.
16. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan mengatakan, saat ini pihaknya belum membahas mengenai wacana penunjukan perwira TNI-Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Dalam hal ini, khusus sebagai Pj gubernur. “Hingga saat ini Kemendagri belum membahasnya. Saat ini masih fokus untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujar Benny, Senin (27/9).
Pasalnya, Kemendagri disebut akan membuka kemungkinan mengenai hal tersebut untuk Pilkada 2024. Sementara itu, jika merujuk kondisi sebelumnya pada 2018, Komisaris Jenderal (Pol) Mochamad Iriawan ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo. Iriawan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar pada 18 Juni 2018.
17. Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan seluruh kepala daerah melakukan upaya pencegahan dan tidak korupsi pada proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahannya. Firli mengambil contoh kasus korupsi jual beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. “Apa yang bisa dilakukan Gubernur dan Bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu Bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf Bapak dengan upeti,” ujar Firli, Senin (27/9).
Adapun peringatan itu disampaikan Firli di hadapan 12 kepala daerah meliputi gubernur dan bupati/wali kota beserta jajaran, Dirut PT Bank Jambi, Perwakilan BPKP, serta Kanwil BPN di wilayah Jambi dalam rapat koordinasi program pencegahan korupsi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Firli mengingatkan area-area rawan korupsi yang masih kerap terjadi di daerah. Menurutnya, area-area tersebut menjadi tugas bupati dan wali kota untuk memperbaiki sistem yang rawan dikorup.
18. Presiden Jokowi mengatakan, situasi pandemi virus corona di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Menurut Jokowi, kini rumah sakit tak lagi disesaki pasien Covid-19. Pusat isolasi pasien di berbagai kota pun mulai melonggar. “Satu setengah tahun dalam selubung pandemi Covid-19 kondisi Indonesia beranjak membaik dalam beberapa pekan belakangan ini,” kata Jokowi, melalui akun Instagram miliknya, @jokowi, Senin (27/9).
Presiden Jokowi meminta masyarakat bersiap hidup berdampingan dengan Covid-19. Ia mengatakan, virus corona bakal menjadi endemi dan tidak akan sepenuhnya hilang dari dunia. “Kini, kita bersiap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan menyambut pandemi ini sebagai endemi karena Covid-19 takkan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama,” kata Jokowi melalui akun Instagram resminya @jokowi, Senin (27/9).
Jokowi mengklaim, setelah satu setengah tahun menghadapi Covid-19, kondisi pandemi di Tanah Air mulai membaik selama beberapa pekan terakhir. Rumah-rumah sakit tak lagi disesaki pasien Covid-19, pusat-pusat isolasi mandiri di berbagai kota di Indonesia mulai melonggar.
19. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster secara gratis dan berbayar. Dijelaskan, vaksin booster atau penguat diperlukan untuk mengantisipasi bila Indonesia diserang gelombang ketiga pandemi Covid-19. “Ini akan dikalkulasikan secara lebih detail, tentunya ini diperlukan untuk menahan apabila ada gelombang ketiga,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin (27/9). Airlangga menuturkan, skema vaksin booster gratis akan berbasis pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN). Vaksin booster yang ditanggung PBI atau APBN diberikan kepada 87,4 juta jiwa dengan kebutuhan 97,1 dosis.
20. Kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani mempertanyakan rencana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menggugat Rp 100 miliar ke kliennya dan aktivis Haris Azhar. Adapun rencana gugatan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Fatia dan Haris atas hasil riset yang melaporkan dugaan Luhut terlibat bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
“Kami tentu mempertanyakan, mengapa awalnya berdalil nama baik lalu berujung pada gugatan perdata bernilai rupiah,” ujar Julius, Senin (27/9). Ia menegaskan, nama baik seseorang tidak dapat digantikan oleh nilai rupiah kendati gugatan tersebut menjadi hak Luhut. “Tapi tentu jika kita melihat respons publik, justru masyarakat berpendapat sebaliknya,” kata Yulius.
21. Rocky Gerung dan sejumlah warga Bojong Koneng, Bogor berencana mengadukan PT Sentul City Tbk terkait sengketa lahan ke Komnas HAM dan Ombudsman pada hari ini, Selasa (28/9). “Besok kami akan ke Komnas Ham dan Ombudsman RI,” kata Pengacara Rocky, Haris Azhar kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/9). Haris menyebut Rocky tidak sendiri dalam pelaporan ini. Laporan bakal diajukan secara bersama-sama dengan warga Desa Bojong Koneng lainnya yang juga disomasi oleh Sentul City. “Pelaporan ini ramai-ramai,” kata Haris.
Sementara itu, terkait somasi yang dilayangkan oleh Sentul City, Haris menyebut masih belum ada tindak lanjut penggusuran terhadap kliennya. Ia juga mengaku tidak menerima somasi baru untuk kembali mengosongkan lahan. Padahal, somasi yang sebelumnya dilayangkan oleh Sentul City sudah melewati batas waktu 7×24 jam.
22. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan memperketat kedatangan orang dari Amerika Serikat dan Turki ke Indonesia karena lonjakan Covid-19 di kedua negara itu. “Kedatangan orang asing juga kami lakukan. Pengetatan untuk orang dari daerah-daerah yang kita anggap punya kecenderungan tinggi atau level 4. Terdapat beberapa negara seperti AS dan Turki, itu dalam kategori cukup tinggi,” kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (27/9).
Meski demikian, Luhut tak merinci bagaimana upaya memperketat kedatangan orang dari dua negara tersebut. Luhut kemudian menegaskan proses karantina bagi orang-orang yang datang dari luar negeri tetap dilakukan selama 8 hari. Ketentuan itu berdasarkan hasil perhitungan epidemiologi untuk menghentikan laju penularan di Indonesia. “Dari hasil epidemiologi itu, 2 hari sudah kelihatan reaksi kalau dia kena varian Delta ini. Jadi kita masih cukup oke mengenai itu,” kata Luhut.
23. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, ketidakpatuhan China terhadap hukum United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) tidak dapat dibiarkan. Adapun hal ini sempat membuat ketegangan dengan Indonesia di Laut Natuna, maupun membuat ketegangan China dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam di masing-masing perairannya.
Menurutnya, hal ini bisa membuat preseden buruk sekaligus berpotensi menyebabkan eskalasi ketegangan di tengah upaya kolektif global dalam memerangi pandemi COVID-19.
“Tidak hanya di Asia Timur dan Asia Tenggara, ketegangan yang terjadi terkait sikap Tiongkok yang tidak menghormati keputusan UNCLOS 1982 juga mendapat perhatian serius dari Amerika Serikat. Karenanya, Indonesia menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan (LCS),” ujar Bamsoet dalam keterangannya, kemarin. (HPS)
