JAKARTA, REPORTER.ID – Adanya guru honorer yang sudah lama mengabdi sebagai guru, namun tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK. Padahal PPPK itu merupakan langkah yang dijanjikan pemerintah untuk menyejahterakan guru-guru honorer, ini bukti penyeleksian PPPK kurang adil bagi guru-guru honorer.
Demikian disampaikam Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (27/9/2021) terkait guru honorer yang gagal menjadi pegawai pemerintah atau PPPK.
Untuk itu, Bamsoet meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek mengkaji dan mempertimbangkan untuk memberi penambahan afirmasi kepada guru-guru honorer yang sudah mengabdi selama dua puluh tahun keatas, terutama para guru honorer kategori dua atau K2.
“Meminta Kemdikbudristek lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer, khususnya guru-guru honorer yang telah mengabdi dalam jangka waktu dua puluh tahun keatas, dengan memberikan kekhususan bagi mereka untuk diangkat menjadi PPPK dengan seleksi yang lebih dipermudah, misalnya hanya dengan seleksi berkas dan menunjukkan bukti telah mengajar selama puluhan tahun,” jelas Waketum Golkar itu.
Selain itu kata Bamsoet, Kemdikbudristek harus bersikap bijak terhadap guru-guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun ini dengan mengikuti tes seleksi PPPK yang tidak sama dengan guru-guru lainnya yang lebih muda atau baru.
“Kemdikbudristek harus lebih memperhatikan nasib guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi dan berprestasi baik selama mengajar, mengevaluasi soal-soal dalam tes PPPK yang dinilai oleh sebagian guru honorer tidak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan,” ungkapnya.
Bamsoet mengingatkan bahwa program PPPK bagi guru honorer ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru, bukan malah mempersulit guru. Juga memperbaiki persyaratan-persyaratan dalam program PPPK untuk guru honorer, salah satunya perlunya kesesuaian pendidikan guru dengan gaji yang diterima dan sejumlah persyaratan lainnya yang menjadi masalah.
Kemdikbudristek menurut Bamsoet juga harus segera menuntaskan seluruh permasalahan dalam seleksi PPPK guru, sebagai contoh adanya guru yang tidak mendapatkan jadwal dan lokasi tes seleksi dan berbagai permasalahan lainnya. “Bahwa MPR meminta pemerintah serius dalam memperjuangkan kesejahteraan guru-guru terutama guru honorer,” pungkasnya.