Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus yang menganggap masuknya nama Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) dan Luhut Binsar Padjaitan (Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar) dalam Pandora Papers hanya rumor karena sumbernya tidak jelas. Golkar akan menelusuri kebenaran kabar tersebut.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut, pekan olahraga nasional (PON) XX di Papua sebagai ajang hiburan masyarakat selain untuk meraih prestasi bagi para atlet. Namun ia juga mengatakan, gelaran PON tersebut adalah untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.
Presiden Jokowi mengibaratkan penanganan pandemi Covid-19 seperti perang dan perang melawan pandemi begitu menguras tenaga, pikiran, mental, dan semangat perjuangan. Membutuhkan kewaspadaan, kecepatan sinergi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam perang melawan pandemi, tidak terlepas dari peran besar TNI. Tidak hanya itu, kesigapan TNI juga dibutuhkan dalam menghadapi ancaman negara yang lebih luas. Seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber dan biologi, termasuk bencana alam.
Mensos Tri Rismaharini alias Risma mengusulkan anggaran untuk penanganan bencana tidak terbatas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanganan Bencana. Hal itu dikarenakan anggaran kebencanaan tak bisa diprediksi. Risma mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran kebencanaan.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyematkan brevet wing kehormatan penerbang kelas I kepada empat pejabat negara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (5/10). Mereka adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Berikut isu selengkapnya.
1.Golkar Cuma Anggap Rumor Airlangga-Luhut Masuk Pandora Papers. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan sumber yang menyebutkan nama Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan dalam Pandora Papers masih belum jelas. Dia menganggapnya masih sebatas rumor. “Kalau kita baca di media sosial katanya, sumbernya juga belum jelas. Tapi memang ada satu media cetak secara nasional sudah menyampaikan hal itu,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/10).
Lodewijk mengatakan Golkar bakal menelusuri kebenaran kabar tersebut. Ia menegaskan Golkar juga akan terus memantau perkembangan isu ini. “Kita belum tahu sumbernya, sumbernya belum jelas dari mana. Kalau kita lihat dari media-media berbahasa Inggris tidak ada, tapi kok di dalam Bahasa Indonesia ada gitu loh. Itu yang kita tunggu,” kata Lodewijk.
2. Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi menjelaskan soal disebutnya nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dakam daftar Pandora Papers yang diungkap Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ). Jodi mengatakan, Luhut memang sempat mempimpin dan mengelola Petrocapital S.A, tetapi tidak berlangsung lama. “Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada tahun 2007 hingga pada tahun 2010. Perusahaan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan,” ujar Jodi melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10).
Namun, dalam perjalanannya, terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga Luhut memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis di Indonesia. Jodi menambahkan, selama Luhut menjabat di Petrocapital hingga 2010, belum mendapatkan proyek investasi yang layak. “Selain itu juga tidak ada kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas negara, dan tidak pernah ada perubahan nama dari Petrocapital menjadi Pertamina Petrocapital S.A,” kata Jodi lagi.
3. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut, pekan olahraga nasional (PON) XX di Papua sebagai ajang hiburan masyarakat selain untuk meraih prestasi bagi para atlet. Hal tersebut disampaikan Muhadjir disela tinjauannya ke arena dayung PON XX di Teluk Youtefa-Pantai Holltekamp Kota Jayapura, Papua, Selasa (5/10). “Selain menjadi ajang meraih prestasi, PON juga menjadi ajang hiburan untuk masyarakat,” kata Muhadjir.
Namun ia juga mengatakan, gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua adalah untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. ‘’PON kali ini juga sekaligus menjadi ajang untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan Indonesia di mata dunia internasional. Ini sebagai suatu upaya pemerintah untuk meyakinkan kepada dunia internasional bahwa Tanah Papua adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI,’’ kata Muhadjir usai meninjau Arena Biliar di GOR Futsal SP 5, Kabupaten Mimika, Papua.
4. Apa bedanya suap dengan gratifikasi? Wamenkumham, Eddy Hiariej mengatakan, gratifikasi maupun suap adalah bentuk dari tindak pidana korupsi yang identik, tetapi tidak sama. Menurut Eddy, gratifikasi dan suap dalam bahasa anak sekarang adalah beti alias beda tipis. Hal itu diungkapkannya saat membuka Lokakarya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Persiapan Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional.
“Dalam bahasa undang-undang bunyinya begini, setiap gratifikasi dianggap suap. Tetapi mengapa pembentuk undang-undang harus memisahkan itu? Karena ada perbedaan prinsip antara gratifikasi dan suap,” ujar Eddy melalui siaran pers, Selasa (5/10). Eddy menjelaskan, perbedaan antara gratifikasi dan suap sesungguhnya terletak pada adanya kesepakatan (meeting of minds). “Kalau suap ada meeting of minds, ada kesepakatan. Tapi kalau gratifikasi, without meeting of minds, tidak ada kesepakatan,” ujar pria asal Ambon itu.
5. Presiden Jokowi mengibaratkan penanganan pandemi Covid-19 seperti perang. Perang tersebut berlarut-larut bahkan masih berlangsung hingga saat ini. “Sampai dengan hari ini kita masih berada dalam bayang-bayang pandemi Covid-19. Bila diibaratkan sebagai perang, melawan virus Covid-19 saat ini seperti dalam perang yang berlarut-larut,” kata Jokowi saat memberikan amanat sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-76 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Jokowi mengatakan, perang melawan pandemi begitu menguras tenaga, pikiran, mental, dan semangat perjuangan. Perang tersebut membutuhkan kewaspadaan, kecepatan sinergi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam perang melawan pandemi, tidak terlepas dari peran besar TNI.
Tidak hanya itu, kata Jokowi, kesigapan TNI juga dibutuhkan dalam menghadapi ancaman negara yang lebih luas. Seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber dan biologi, termasuk bencana alam.
Jokowi menekankan, agar kebijakan di sektor pertahanan bergeser dari belanja ke investasi untuk jangka panjang. Menurut Jokowi, kebijakan investasi pertahanan harus dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten serta berkelanjutan. Presiden meminta TNI terus melakukan adopsi dan inovasi teknologi mutakhir dari dalam negeri. Strategi ini diharapkan bisa berjalan bersama inisiatif dalam konsorsium industri pertahanan global. “Memegang teguh semangat kemandirian dan penguatan industri pertahanan dalam negeri untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang lebih mumpuni,” tegas Jokowi.
Presiden Jokowi sempat melontarkan candaan kepada Ibu Negara Iriana saat meninjau pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) di depan Istana Merdeka, Selasa (5/10). Saat meninjau, Jokowi yang juga didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin dan para pejabat terkait. Dilansir dari pemberitaan Kompas TV, Jokowi pun mendapat penjelasan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait alutsista yang dipamerkan.
Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan kalau tidak melihat pameran, dirinya tak tahu bahwa Indonesia memiliki alutsista tersebut. Jokowi juga sempat berseloroh kepada Ibu Negara Iriana apakah mau mencoba menaiki kendaraan alutsista tersebut dan meminta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa untuk menyetir untuk mereka. “Mau naik gimana? Biar yang nyetir Pak Andika,” seloroh Presiden. Selorohan Jokowi ini oleh sejumlah kalangan dianggap sebagai sinyal bahwa Jenderal Andika Perkasa yang akan menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengritik laporan prajurit TNI ke Presiden Jokowi soal kondisi lapangan. Effendi meminta prajurit TNI melaporkan kondisi lapangan yang dinilainya tak mencukupi. Ia meminta prajurit TNI melaporkan kondisi lapangan secara apa adanya, tidak gimik. “Ketika seremonial upacara HUT kelihatan rapi, bersih, semua laporan tadi ‘siap laksanakan’ ‘baik’. Gue bilang kamu harus laporan apa adanya ke Presiden, mana mungkin Miangas dijaga hanya 10 orang,” kata Effendi kepada wartawan, Selasa (5/10).
Effendi menjelaskan prajurit TNI menjaga pertahanan di perbatasan dengan alutsista dan logistik yang kurang. Namun, ketika menyampaikan laporan ke Jokowi, yang disampaikan adalah kondisi siap. “Tapi giliran upacara, ditampilkan siap. Sudahlah… ngapain gimik-gimik, bohong-bohong semua. Sampaikan walaupun itu upacara resmi, sampaikan ‘kesiapan kami sangat terbatas, Pak, hanya cukup 2 kali’, misalnya begitu. Kenyataannya begitu kok, logistiknya semuanya terbatas, minim banget,” katanya.
6. Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus berharap calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sudah siapkan konsep pertahanan Indonesia yang ideal. “Saya berharap, tentunya Panglima TNI yang baru sudah menyusun konsep. Perlu dikaji apakah akan kembali lagi pada minimum essentials force atau ada suatu konsep baru,” kata Lodewijk di gedung DPR, Selasa (5/10). Menurut Lodewijk, konsep tersebut penting dimiliki oleh Panglima TNI baru dalam rangka membangun postur ideal TNI ke depan.
7. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, Presiden Jokowi menyetujui pemberian amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saiful Mahdi yang dipenjara karena terjerat UU ITE. Mahfud mengatakan, Presiden telah mengirimkan surat kepada DPR terkait pemberian amnesti pada 29 September 2021. “Sekarang kita tinggal menunggu dari DPR apa tanggapannya karena surat itu mesti dibahas dulu oleh Bamus, lalu dibacakan di depan Sidang Paripurna DPR, jadi kita tunggu itu. Yang pasti, dari sisi pemerintah, prosesnya sudah selesai,” ujar Mahfud, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10).
8. Mensos Tri Rismaharini alias Risma mengusulkan anggaran untuk penanganan bencana tidak terbatas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanganan Bencana. Hal itu dikarenakan anggaran kebencanaan tak bisa diprediksi. Risma mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran kebencanaan. “Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkeu bahwa anggaran [kebencanaan] itu tidak ada batasnya,” kata Risma dalam raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Selasa (5/10).
Risma juga mengusulkan, anggaran kebencanaan — jika terjadi bencana di sebuah daerah, red — minimal diberikan 1 persen dari anggaran keseluruhan. Namun Risma tak menjelaskan lebih rinci terkait anggaran kebencanaan yang bakal dibagikan ke daerah. “Kemudian untuk Pemprov atau Pemda itu diberikan minimal 1 persen, anggaran segitu itu besar kalau tidak ada bencana,” ujarnya.
Risma juga menegaskan, pemerintah tidak berniat membubarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meski nomenklatur lembaga itu tidak tercantum pada draf revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana. “Saya terus terang mempelajari beberapa surat dari Bapak Mensesneg, kemudian Menpan dan sebagainya, sebetulnya yang pertama bahwa tidak ada keinginan untuk meniadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana,” tegasnya. Risma jelaskan, nomenklatur BNPB tidak dicantumkan pada draf RUU Penanggulangan Bencana lantaran RUU tersebut tidak hanya mengatur soal bencana alam, tetapi juga bencana non-alam dan bencana sosial.
9. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid punya cara mengritik yang unik terhadap gaya Risma yang suka marah-marah. Ia menyarankan Mensos Tri Rismaharini mengikuti terapi kesabaran agar tidak mudah marah. “Saya mendapatkan berita bahwa Bu Risma marah-marah kembali, ini kambuh terus, menurut saya mungkin Bu Risma perlu ikut terapi kesabaran,” kata Jazilul dalam keterangan video, Selasa (5/10).
Politisi PKB ini mengatakan, Risma semestinya bijaksana dalam bertindak dan menyampaikan ucapan. Jazilul mengingatkan, sebuah saran yang baik akan memunculkan hasil dan tanggapan negatif serta ketersinggungan apabila disampaikan dengan cara marah-marah. “Menurut saya tidak elok kalau pejabat negara terus, hanya untuk memberikan nasihat saja, harus dengan nada nuding-nuding seperti orang semuanya bodoh, seperti orang itu tidak mampu,” ujar Jazilul.
10. Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan, gaya Mensos Tri Rismaharini marah-marah bukan tanpa alasan. Menurut Hendrawan, amarah Risma yang meletup-letup itu juga tidak dibuat-buat dan bukan teatrikal. Ia mengatakan, gaya marah-marah pejabat tak perlu dilihat lebih dalam apakah itu asli atau dibuat-buat. Apa yang ditampilkan Risma merupakan hal otentik.
“Sekarang tinggal dilihat, marahnya otentik, jujur, beralasan, atau dibuat-buat, teatrikal? Kami melihat yang dilakukan konsisten dari sejak menjabat (wali kota) di Surabaya,” kata Hendrawan, Selasa (5/10). Hendrawan menuturkan, marah-marah tanpa disertai upaya membangun sistem hanya akan berdampak kecil. Risma paham soal ini. “Bu Risma juga paham soal ini. Jadi jangan menilai kualitas buku hanya dari sampulnya,” ujarnya.
Hendrawan juga mengemukakan, tugas Risma memimpin Kemensos tidak mudah. Apalagi di sana sempat terjadi kasus korupsi. “Dulu Gus Dur berusaha membubarkannya karena ‘tikus-tikus sudah menguasai lumbung padinya’ dan yang terjadi bukan gotong royong tetapi ‘gotong nyolong’. Kita doakan Bu Risma punya stamina dan daya dobrak yang kuat,” paparnya.
Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira menilai tak ada yang salah dengan gaya marah-marah Menteri Sosial Tri Rismaharini. Menurutnya, gaya Risma sah-sah saja apabila hal tersebut menghasilkan perbaikan. “Kalau gaya, tiap-tiap orang punya gaya. Yang penting adalah substansi yang dilakukan, perubahan, perbaikan sistem dan outcome,” kata Andreas, Selasa (5/10).
Dalam beberapa waktu terakhir, Risma diketahui menjadi sorotan karena kerap meluapkan amarahnya di depan publik. Andreas membela gaya Risma tersebut. Menurut dia, Risma justru berani tampil beda tanpa mengesampingkan hal-hal substantif. “Kita terlalu sibuk dengan gaya dan pencitraan, lupa terhadap substansi. Nah, Ibu Risma berani tampil beda, diferensiatif untuk melakukan yang substantif, yang dibutuhkan oleh rakyat,” ujar Andreas.
11. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan sumber pendanaan partainya merupakan dari iuran konstituen. Partai Buruh, kata dia, sudah menyusun skema pendanaan. “Pendanaan partai buruh dari iuran (konstituen partai),” kata Iqbal saat kongres Partai Buruh di Jakarta, Senin (5/10). Iqbal mengungkapkan, partainya menargetkan, dari hitung-hitungannya, dari 10 juta konstituen Partai Buruh, 1 persennya kader yang militan.
Menurutnya, akan ada 100.000 kader militan yang akan membayar iuran sukarela. “1 persen berarti 100 ribu kader militan. 100 ribu kader militan kami akan minta iuran untuk bayar secara sukarela dan itu sudah pernyataan siap 100 ribu anggota kader buruh tani, nelayan termasuk guru honorer,” kata dia. Lebih lanjut, Partai Buruh sudah menyepakati jumlah besaran iuran tersebut senilai Rp 50.000.
12. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno meramalkan, Partai Buruh dinilai tidak akan bertahan lama jika hanya mengandalkan segmentasi pemilih buruh, apalagi secara individual para buruh telah teralifiasi dengan berbagai partai politik. “Buruh itu serikatnya banyak, tidak hanya KSPI, dan mereka ini terpecah-pecah dalam berbagai mazhab dan kepentingan politik yang berbeda-beda,” katanya, Selasa (5/10). Seperti diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mendeklarasikan berdirinya Partai Buruh dan memilih presidennya yaitu Said Iqbal sebagai presiden partai.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, kemunculan Partai Buruh sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, mengingat tidak ada partai politik yang menyuarakan aspirasi kelompok pekerja atau buruh secara penuh. Namun, ia mengatakan, untuk masuk ke dalam kontestasi politik yang nyata, Partai Buruh harus memiliki pendanaan yang besar, ketokohan dan jaringan.
13. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyematkan brevet wing kehormatan penerbang kelas I kepada empat pejabat negara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (5/10). Mereka adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. ‘’Penganugerahan brevet wing kehormatan penerbang kelas I dari TNI Angkatan Udara ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kerja sama, serta dukungan yang diberikan selama ini dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Edys Riyanto, dalam keterangan tertulis, kemarin.
14. Mendagri Tito Karnavian meminta MK menyatakan Pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Permintaan itu disampaikannya dalam sidang lanjutan uji materi UU Nomor 7/2017 di MK yang diajukan oleh Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman dalam sidang lanjutan yang disiarkan secara daring pada Selasa (5/10).
Pasal tersebut mengatur bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat. Hal itu bukan menjadikan DKPP sebagai lembaga yang superior. “Menyatakan frasa ‘final dan mengikat’ dalam ketentuan Pasal 458 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap memunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Tito Karnavian.
15. DPR putuskan tanggal pencoblosan pemilu 2024 hari ini, Rabu (6/10). Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan penentuan tanggal pencoblosan itu bakal dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah. Guspardi mengatakan, tim konsinyering dari DPR, KPU, dan pemerintah sudah membahas perihal tanggal itu. Menurut dia, dalam rapat tim konsinyering semua pihak terkait berupaya menyatukan visi dan misinya mengenai pelaksanaan pemilu 2024. (HPS)
