Salah satu isu menarik pagi ini adalah rencana Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk melaporkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke KPK terkait dugaan keterlibatan mereka dalam bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR), Kamis (4/11), siang ini. Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.
Isu kedua adalah calon Panglima TNI. Presiden Jokowi tetapkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Penetapan itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang diantar langsung Mensesneg Pratikno kepada Pimpinan DPR pada Rabu (3/11) kemarin. Ketua DPR Puan Maharani mengaku telah menerima supres terkait calon Panglima TNI. Puan menegaskan, hanya ada satu calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Jokowi, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi memprediksi, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Dudung Abdurachman akan menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menjadi Calon Panglima TNI.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan pemerintah terkait syarat perjalanan darat selama pandemi Covid-19 membingungkan masyarakat karena kerap berubah-ubah. Trubus menilai, pemerintah tidak konsisten dalam menentukan kebijakan terkait syarat perjalanan darat. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan yang matang sebelum membuat kebijakan. “Ini memang pemerintah soal kebijakan PCR antigen berubah-ubah, itu merupakan kebijakan yang inkonsisten,” ujarnya, Rabu (3/11).
Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ) selama dua setengah jam di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Rabu (3/11). Salah satu isu yang dibahas keduanya adalah soal pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Kaltim. Presiden Jokowi menanam mangrove saat meninjau Jubail Mangrove Park yang terletak di Pulau Al Jubail, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA. Berikut isu selengkapnya.
1.Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berencana akan melaporkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju kepada KPK terkait dugaan keterlibatan mereka dalam bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR), Kamis (4/11), siang ini. Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.
Pihaknya menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka miliki. Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi Covid-19.
“Pertama kita sedang resah terhadap situasi sekarang ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR. Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut,” jelasnya, Rabu (3/11) malam.
Prima akan membawa sejumlah bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis pengadaan tes PCR . “Bukti-bukti yang akan dibawa nanti pemberitaan sejumlah media. Besok (hari ini) jam 11.00 kita ke KPK,” ujar Alif Kamal.
2. Sebelumnya diberitakan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat kabinet Presiden Jokowi dicurigai terkait dalam bisnis tes PCR di Indonesia. PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi perusahaan penyedia tes Covid di RI itu disebut didirikan Luhut dan 8 pemegang saham lainnya. Namun, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menegaskan tak ada konflik kepentingan dari keterlibatan Luhut di PT GSI.
Jodi mengakui memang sebelumnya ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020. Para pengusaha tersebut mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang fokus melayani tes Covid-19. Jodi menyampaikan PT GSI tidak pernah membagikan deviden, termasuk untuk Luhut. Keuntungan digunakan untuk menggelar tes Covid-19 gratis secara massal. “GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial,” ujar Jodi, Senin lalu.
3. Presiden Jokowi tetapkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Penetapan itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang disampaikan langsung Mensesneg Pratikno kepada Pimpinan DPR pada Rabu (3/11) kemarin.
Ketua DPR Puan Maharani mengaku telah menerima supres terkait calon Panglima TNI. Puan menegaskan, hanya ada satu nama atau calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Jokowi dalam supres itu, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa. “Karena itu, pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa,” tegas Puan, kemarin.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya segera merespons surat presiden (surpres) tentang calon panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR. Adapun fit and proper test terhadap Andika Perkasa akan dilakukan pada Kamis (4/11) dan Jumat (5/11). “Begitu surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok (Kamis) sampai dengan Jumat,” kata Puan. Ia mengatakan, Bamus DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR tangga 8 November 2021.
Komisi I DPR RI menyambut baik surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI atas nama Jendral Andika Perkasa. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, sebelum menyelenggarakan fit and proper test, pihaknya akan terlebih dahulu rapat internal salah satunya untuk melakukan verifikasi dokumen calon Panglima TNI. Selain itu, menurutnya kemungkinan juga ada verifikasi aktual sebagai bagian dari fit and proper test. “Semangat Komisi I tentu lebih cepat lebih baik dengan memperhatikan semua tahapan yang perlu dilalui secara lengkap,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).
Mensesneg Pratikno menyebut ada kemungkinan Panglima TNI berikutnya dari Angkatan Laut (AL). Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Joko Widodo resmi mencalonkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
Sejumlah pihak menilai saat ini giliran perwira AL menjabat Panglima TNI jika merujuk rotasi antarmatra di UU TNI. Pasalnya, Angkatan Darat sudah pernah diwakili Jenderal Gatot Nurmantyo, sedangkan Angkatan Udara diwakili Marsekal Hadi Tjahjanto. “Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya,” kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/11).
Pihak Istana Kepresidenan tak masalah Jenderal TNI Andika Perkasa hanya akan menjabat satu tahun sebagai Panglima TNI, karena berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, usia pensiun perwira TNI paling lama 58 tahun. Sementara, usia Andika saat ini sudah hampir 57 tahun.
Andika akan genap berumur 58 tahun pada 21 Desember 2022. Dengan demikian, Andika hanya akan menjabat Panglima TNI selama 408 hari atau sekitar 1 tahun 1 bulan 13 hari. “Ya enggak apa-apa, kan tetap saja, syarat Panglima TNI itu kan harus kepala staf. Kepala stafnya kan sekarang ini kan TNI AU (Angkatan Udara) sudah panglima, jadi pilihannya AD dan AL (Angkatan Laut), Pak Presiden sudah memilih AD,” kata Pratikno.
Menko Polhukam Mahfud MD menilai, pilihan Presiden Jokowi sudah tepat dan mantap dengan menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon tunggal panglima TNI. “Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai dengan hak prerogatifnya, beliau tidak diombang-ambingkan oleh opini yang tidak relevan,” ujar Mahfud, dalam keterangannya, Rabu (3/11) malam. Ia juga menilai bahwa pertimbangan Jokowi memilih Andika didasarkan pada tantangan dan kebutuhan aktual yang komprehensi saat ini.
Dari sudut kompetensi dan profesionalitas, Mahfud meyakini mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut merupakan sosok yang sangat berkualitas. “Jika jabatan sudah sampai ke kepala staf angkatan, baik darat maupun laut dan udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya,” kata Mahfud. Bagi Mahfud yang telah menjabat sebagai Menko Polhukam dan sudah bekerja sama dengan Andika selama dua tahun terakhir, penunjukkan ini dirasa cocok.
Jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki kecocokan. Hal itu dikatakan Dahnil menanggapi penunjukan Andika sebagai calon Panglima TNI. “Chemistry Pak Menhan dengan Jenderal Andika sangat baik dan kuat, dan Jenderal Andika sosok yang paripurna sebagai Panglima,” ujar Dahnil kepada wartawan, Rabu (3/11). Faktor chemistry inilah yang membuat Prabowo semakin yakin bahwa Andika mampu bekerja sama dalam membangun kekuatan pertahanan.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati keputusan Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menjadi calon Panglima TNI. Muzani menegaskan, tidak ada masalah terkait keputusan Jokowi tersebut. “Partai Gerindra menjunjung tinggi apa yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi itu, sehingga kita tidak ada masalah,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).
Terkait, adanya spekulasi seharusnya calon Panglima TNI berasal dari matra Angkatan Laut (AL), ia berpendapat, Presiden miliki hak prerogatif untuk menentukan calon Panglima TNI berasal dari matra mana pun. Wakil Ketua MPR ini tidak mengetahui alasan Jokowi memilih Andika menjadi calon Panglima TNI, menurutnya itu kewenangan Presiden.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, mengatakan langkah Presiden Joko Widodo mencalonkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI merupakan keputusan yang sangat bijak.
Pasalnya, menurutnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono merupakan junior dari Andika sehingga tidak mungkin dicalonkan menjadi Panglima TNI.
“Keputusan mencalonkan Jenderal Andika Perkasa itu kebijakan yang sangat bijak, karena tidak mungkin Angkatan Laut [KSAL, Yudo] yang lebih junior dari Andika kemudian menduduki jabatan Panglima TNI,” ucap Tamliha kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (3/11). Namun begitu, menurutnya, Yudo masih memiliki kesempatan untuk menjadi Panglima TNI, mengingat Yudo baru pensiun pada November 2023.
Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI penuh dengan aroma politis. “Menurut saya [pemilihan Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI] aroma politisnya kental sekali,” kata Hendri, Rabu (3/11).
Hendri menyebut, keputusan Jokowi itu tak bisa dilepaskan dengan hubungan Andika dengan mertuanya Hendropiyono, yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sementara itu, kata Hendri, Hendropriyono juga mempunyai kedekatan dengan Jokowi. “Artinya kedekatan Hendropriyono dengan Andika, Hendropiyono dengan PDIP dan kedekatan dengan sosok Jokowi ini mendominasi keputusan itu,” ujarnya.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi membeberkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh Kepala Staf Angkatan Darar (KSAD) Jenderal Andika Perkasa jika sudah resmi menjadi panglima TNI. Fami menyebut sejumlah tantangan itu mulai dari alutsista sampai sistem pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan. “Pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto memang akan dihadapkan pada sejumlah hal besar,” kata Fahmi, Rabu (3/11).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi memprediksi, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Dudung Abdurachman akan menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menjadi Calon Panglima TNI.
Menurut Bobby, Dudung akan menjadi KSAD setelah Andika resmi menjabat Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purna tugas pada akhir November 2021. “Pak Dudung Pangkostrad paling populer untuk menggantikan KSAD, tanpa mengesampingkan para jenderal bintang tiga lainnya,” kata Bobby, Rabu (3/11).
Mensesneg Pratikno sampaikan bantahan soal isu reshuffle yang akan terjadi setelah ada surat presiden (supres) tentang calon Panglima TNI. Pratikno menegaskan, dirinya belum mendapat informasi terkait rencana reshuffle kabinet itu. “Belum belum ada, belum ada (reshuffle),” kata Pratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11). Pratikno juga mengatakan, belum ada informasi terkait adanya spekulasi soal Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan masuk ke Kabinet Indonesia Maju. “Belum ada,” tegas Pratikno.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon ataupun deforestasi. Hal tersebut diungkap Siti saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Skotlandia, kemarin.
Siti menyatakan FoLU Net Carbon Sink 2030 tak bisa diartikan sebagai nol deforestasi (zero deforestation). Ia menegaskan, semua pihak harus memahami hal itu demi kepentingan nasional. Melalui agenda FoLU Net Carbon Sink, katanya, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (di antaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.
Dr Afni Zulkifli, dosen Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau menuding Greenpeace telah melakukan kamuflase informasi terkait angka deforestasi Indonesia. Sebelumnya Greenpeace menuding apa yang disampaikan Presiden Jokowi di KTT perubahan iklim (COP26) di Glasgow tidak benar.
“Greenpeace mengatakan deforestasi di Indonesia meningkat dari sebelumnya 2,45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4,8 juta hektare (2011-2019). Tapi LSM terkemuka di dunia itu tak menjelaskan dengan detail di era pemerintahan siapa sesungguhnya deforestasi jor-joran terjadi, dia melakukan kamuflase informasi mencomot data sesuai kepentingannya sendiri,” tulis Afni yang tengah mengikuti COP di Glasgow, Skotlandia, Rabu (3/11) malam.
5. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran angkat suara soal anggota polisi lalu lintas yang meminta sekarung bawang saat menilang sopir truk di Tangerang, Banten. Ia bilang, diblender saja. Komentar Fadil ini ia tulis dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya @kapoldametrojaya, Rabu (3/11). “BLENDER! Kami tidak akan ragu menindak oknum yang berulah,” demikian keterangannya dalam unggahan itu.
6. Kemenhub terbitkan aturan terbaru mengenai syarat perjalanan penumpang dengan transportasi laut. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 95 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi Covid-19. “Dalam SE terbaru kali ini penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia tidak perlu lagi menggunakan hasil negatif test PCR sebagai syarat perjalanan,” ujar Plt Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha, Rabu (3/11).
Aturan baru ini berlaku per 3 November 2021 dan mengacu pada SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri Nomor 56 Tahun 2021 dan Nomor 57 Tahun 2021. Arif menjelaskan, penumpang yang akan menaiki transportasi laut wajib membawa surat keterangan hasil negatif rapid test Antigen yang pengambilan sampelnya dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.
7. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan pemerintah terkait syarat perjalanan darat selama pandemi Covid-19 membingungkan masyarakat karena kerap berubah-ubah. Trubus menilai, pemerintah tidak konsisten dalam menentukan kebijakan terkait syarat perjalanan darat. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan yang matang sebelum membuat kebijakan. “Ini memang pemerintah soal kebijakan PCR antigen berubah-ubah, itu merupakan kebijakan yang inkonsisten,” ujarnya, Rabu (3/11).
8. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, terdapat 21 provinsi yang telah mencapai vaksinasi Covid-19 dosis pertama di atas 70 persen. Hal itu disampaikan Hadi saat memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (3/11).
‘’Vaksinasi merupakan salah satu upaya menekan pandemi Covid-19. Saat ini 21 ibu kota provinsi sudah mencapai vaksinasi dosis pertama di atas 70 persen,” ujar Hadi Tjahjanto. Dalam rapat yang dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Medan telah mencapai 70 persen.
9. Sejumlah relawan mengatasnamakan Poros Prabowo-Puan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.Deklarasi tersebut digelar di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (3/11).
“Kami terpanggil untuk menghimpun dan menyatukan visi, misi dan tekad untuk tampil dan bergerak bersama dalam mengambil bagian untuk mendorong agar terwujudnya kedua tokoh bangsa tersebut, menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029,” kata Deklarator Poros Prabowo-Puan, Andianto di Matraman, Jakarta, kemarin.
Andianto menjelaskan alasan pihaknya memberikan dukungan kepada Prabowo-Puan untuk maju saat Pilpres 2024. Pertama, pihaknya menilai sosok Prabowo memiliki elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei nasional. “Di antara tokoh bangsa dan tokoh politik yang muncul dan memiliki elektabilitas tinggi adalah sosok Bapak Jenderal Prabowo Subianto,” jelasnya.
10. Sementara terkait Puan, Andianto mengatakan, Ketua DPP PDI-P itu merupakan sosok politisi perempuan yang berpengalaman. “Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Beliau merupakan cucu dari tokoh pendiri bangsa Indonesia yaitu Bapak I. Soekarno, Presiden pertama RI,” kata dia. Andianto menilai, kehadiran Puan yang diusung sebagai cawapres patut disyukuri bersama.
Koordinator Poros Prabowo-Puan, Andianto menilai, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani cocok dipasangkan pada Pilpres 2024. Alasannya, kedua sosok memiliki kepribadian yang kuat untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. “Karena memang Bangsa Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang negarawan, pemimpin yang bisa menyatukan semua elemen bangsa,” kata Andianto.
11. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal deklarasi sejumlah relawan yang mendukung ketua umumnya, Prabowo Subianto, berpasangan dengan Ketua DPR Puan Maharani sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Muzani menegaskan, deklarasi tersebut tidak dilakukan oleh partainya. “Saya tidak tahu, Gerindra tidak melakukan itu,” kata Muzani kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11). Kendati demikian, ia mengatakan, salah satu fokus Gerindra saat ini memang berupaya membawa Prabowo jadi Calon Presiden 2024.
12. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin menilai peluang duet Prabowo Subianto – Puan Maharani di Pilpres 2024 masih terbuka lebar. Namun menurutnya, pasangan ini sulit untuk meraih posisi puncak. “Mungkin-mungkin saja skenario Prabowo-Puan itu terjadi, karena di politik serba mungkin,” kata Ujang Komarudin, Rabu (3/11). “Karena Puan elektabilitasnya masih di bawah, dan Prabowo juga rugi [jika jadi cawapres]. Pilpres 2019 yang lalu Capres, masa iya di Pilpres 2024 jadi Cawapres,” ujarnya.
13. Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin siap memperjuangkan aspirasi asosiasi nelayan. Kesiapan itu disampaikan Cak Imin usai mendengar keluhan sejumlah pengurus asosiasi nelayan mengenai pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang tarif PNBP Sektor Perikanan.
Mereka menilai kenaikan tarif pada PP Nomor 85 Tahun 2021 merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan, karena perbedaan tarif dan kenaikan pungutan tidak wajar. Cak Imin akan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Wahyu Sakti Trenggono untuk mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021 karena memberatkan nelayan dan pengusaha perikanan Indonesia.
14. Kepala Bagjan Bantuan Ops Densus 88 Kombes (Pol) Aswin Siregar menyatakan, satu tersangka teroris yang ditangkap di Lampung merupakan Kepala Sekolah SDN di Pasawaran. Tersangka tersebut berinisial DRS. Ia ditangkap di Wonokrio, Pringsewu, Lampung, Selasa (2/11) lalu. “Pekerjaan PNS sebagai Kepala Sekolah SDN Pesawaran,” kata Aswin dalam keterangannya, Rabu (3/11). DRS, menurut Aswin, pernah menjabat sebagai Sekretaris Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (BM ABA) Lampung dan Wakil Ketua BM ABA Lampung. Kemudian, dia menjadi Ketua BM ABA Lampung pada 2018-2020. “DRS mengetahui aliran dana BM ABA yang digunakan untuk menjalankan organisasi JI,” ujar Aswin.
15. Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ) selama dua setengah jam di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Rabu (3/11). Salah satu isu yang dibahas keduanya adalah soal pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia dan soal G20.
“Presiden Jokowi dan Putra Mahkota MBZ berkomitmen memperkuat kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru. Kedua pemimpin sepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis,” ujar Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya melalui YouTube Setpres, Kamis (4/11). “Beliau mengarahkan untuk terus diintensifkan khusus membahas mengenai pembangunan Ibu Kota Baru,” lanjut Retno.
16. Presiden Jokowi menanam mangrove saat meninjau Jubail Mangrove Park yang terletak di Pulau Al Jubail, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Hal itu dilakukan Jokowi setelah bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al-Shatie.
Berdasarkan keterangan dari Biro Pers Sekretariat Presiden (Setpres) dalam perjalanan menuju Jubail Mangrove Park, Jokowi bersama rombongan melewati Joko Widodo Street. Mereka juga melintasi Masjid Presiden Joko Widodo.
Jokowi melakukan kunjungan itu pada Rabu (3/11) waktu setempat, Jokowi dan rombongan tiba di di Jubail Mangrove Park sekitar pukul 17.15 waktu setempat. Saat tiba di lokasi, Jokowi disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al Mazrouei dan Direktur Utama Jubail Island Investment Company Mounir Haidar. (HPS)
