Salah satu isu menarik pagi ini adalah cekcok mulut antara anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dengan wanita mengaku anak jenderal TNI. Arteria Dahlan dan wanita tersebut saling lapor ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun buka suara soal kasus ini. Namun Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan saja.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme. Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa). “Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu,” ujarnya.
Penyidik KPK melimpahkan berkas perkara mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan barang buktinya kepada tim jaksa. Azis merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. “Hari ini, dilaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka AZ (Azis Syamsuddin) dari tim penyidik kepada tim jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Citra Indriani menyebut ada kemungkinan 80 persen penduduk Indonesia (216 juta orang, red) sudah pernah terinfeksi varian virus Delta. Sementara Direktur P2PML Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan hasil seroprevalensi berdasarkan survei serologi menunjukkan, setidaknya 14 persen penduduk Indonesia (37,8 juta iwa, red) sudah terinfeksi virus corona (Covid-19). Angka ini jauh berbeda dengan temuan kasus Covid-19 yang dilaporkan secara resmi.
Presiden Jokowi memberikan sejumlah bantuan kepada korban banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Gubernur Kalbar, Sutarmidji, berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas bantuan yang telah diberikan. Sutarmidji mengatakan 5000 paket bantuan tersebut sudah diterima oleh pihaknya. Kemudian, 5000 paket bantuan itu langsung didistribusikan kepada korban banjir. Berikut isu selengkapnya.
1.Cekcok mulut antara anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dengan wanita mengaku anak jenderal TNI berbuntut panjang. Arteria Dahlan dan wanita tersebut saling lapor ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Laporan tersebut telah diterima Polres Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (21/11) malam. Keduanya sama-sama melaporkan soal dugaan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara soal kasus ini. “TNI akan telusuri dulu pihak-pihak yang ada di video ini,” ujar Jenderal Andika Perkasa, Senin (22/11). Jenderal Andika mengatakan bila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka akan diproses ke peradilan militer. “Namun bila pihak yang diduga melakukan tindak pidana bukan anggota TNI, akan diproses di peradilan umum,” lanjutnya.
Kapendam Jaya, Kolonel Arh Herwin BS, menyerahkan penyelesaian cekcok anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dengan wanita yang mengaku ‘anak jenderal TNI’ ke Polres Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Herwin berharap masalah bisa diselesaikan dengan damai. Ia mengatakan permasalahan kedua pihak murni antara warga sipil. Herwin menuturkan cekcok mulut terjadi pada Minggu (21/11) pukul 18.30 WIB.
“Kita tunggu saja bagaimana penyelesaiannya karena permasalahan ini sudah ditangani oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Diharapkan kedua belah pihak dapat menyelesaikan dengan berdamai,” kata Herwin dalam keterangan tertulis, Senin (22/11).
Ribut-ribut Arteria Dahlan dengan wanita yang mengaku anak jenderal TNI bintang 3 ini viral di media sosial. Awalnya, video yang memuat adu mulut keduanya ini diunggah oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni melalui akun Instagram @ahmadsahroni88. Ada dua unggahan di akun Sahroni seperti dilihat Senin (22/11).
Yang pertama menampilkan perempuan tersebut ribut-ribut dengan Arteria Dahlan dan ibunya Arteria. Yang kedua, menampilkan perempuan tersebut dijemput mobil hijau berpelat dinas TNI AD. Wanita tersebut merasa jalannya dihalangi oleh Arteria Dahlan dan ibunya. Saat percekcokan itu wanita tersebut mengaku dirinya anak jenderal TNI bintang 3.
Arteria Dahlan mengaku ditelepon oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, agar berdamai dengan wanita tersebut. Ia juga menceritakan, wanita itu sempat mengatakan kenal dengan Megawati, Ketum PDI Perjuangan (PDIP). “Iya waktu ditelepon kan dia bilang kenal sama Bu Megawati. Saya bilang enggak ada masalah,” katanya di gedung DPR, Senin (22/11).
Cekcok antara ibunda anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dan seorang perempuan yang mengaku anak jenderal bintang tiga di Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya menyajikan drama adu mulut antara dua orang. Publik juga mengaitkan peristiwa itu dengan privilege anggota keluarga TNI karena perempuan itu tampak menggunakan fasilitas TNI, dalam hal ini mobil dinas, saat meninggalkan bandara sebagaimana terekam dalam video yang beredar di media massa.
Arteria pun meminta pihak TNI untuk menelusuri apakah perempuan tersebut berhak menggunakan mobil dinas TNI atau tidak. “Apakah perempuan itu anggota TNI bukan, apa hubungannya perempuan itu dengan anggota TNI. Kalau dia anggota TNI apa benar itu mobil dia, kalau bukan TNI lagi, ya itu bukan mobil dia,” kata Arteria. Tak hanya itu, Arteria mengungkapkan, perempuan yang cekcok dengan ibundanya ternyata bisa mengatur-atur protokoler TNI. Politikus PDI-P itu mengaku dihadap-hadapkan dengan orang yang mengaku sebagai pihak protokoler perempuan tersebut.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau yang akrap disapa Bambang Pacul, mengaku telah mendapatkan laporan ihwal permasalahan koleganya, Arteria Dahlan, dengan wanita yang diduga anak dari jenderal TNI bintang tiga. Politikus PDIP itu menyatakan, dirinya meminta agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena tak ada gunanya memperpanjang masalah perkelahian tersebut.
“Sesama anak bangsa kenapa mesti berkepanjangan, sudah lah itu nanti bagian yang kita selesaikan dengan baik, gitu loh, kita sesama anak bangsa nggak ada gunanya kita berkelahi, ya, sesama anak bangsa ya kita buat yang seharmoni mungkin, apa lagi bukan hal-hal yang prinsipil,” kata Bambang Pacul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/11).
Meski begitu, ia meminta agar wanita yang berkelahi dengan ibunda Arteria itu untuk mengubah perilakunya. “Kalau style orang gimana, style orang kan gitu, ya harusnya kalau style-nya kurang bener ya dibenerin gitu aja kalau mengganggu umum. Kalau style Bambang Pacul begini mau suruh ubah gimana? Ya toh? Itu style tidak perlu dipersoalkan, cuma style itu kalau memang kurang pas luruskan aja, kita dialogkan saja,” kata Bambang Pacul.
2.Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh prajurit peka terhadap informasi yang menyangkut perkembangan kelompok ekstrem kanan dan kiri yang menjurus melakukan tindakan radikalisme. Dudung mengatakan bahwa langkah antisipasi juga berlaku bagi prajurit TNI AD di level akar rumput seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa). “Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para Babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu,” ujarnya.
Dudung mengatakan, apabila prajurit TNI AD mendapatkan informasi mengenai pergerakan dari kelompok tersebut, sebaiknya segera berkoordinasi dengan kepolisian. Hal itu dilakukan agar bisa melakukan tindakan yang tegas. Ia mengatakan, upaya ini merupakan bagian dari Tujuh Perintah KSAD. “Jadi kalau ada organisasi yang coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan banyak diskusi, jangan terlalu banyak berpikir tetapi lakukan,” kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut.
Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengaku siap turun lapangan untuk hadapi pihak-pihak yang hendak membubarkan MUI. Hal itu dikatakannya merespons tagar #BubarkanMUI yang ramai di media sosial usai anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain an-Najah ditangkap Densus 88 pada Selasa (19/11) lalu. Ahmad Zain sendiri sudah dinonaktifkan sebagai pengurus MUI.
“Ketahuilah kalau ada pihak, siapapun mereka, yang berani membubarkan MUI maka mereka akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh Tanah Air. Sebagai yang pernah memegang amanah sebagai Ketua Umum MUI dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI saya siap turun lapangan,” kata Din dalam keterangan resminya yang diterbitkan Infokom MUI, Senin (22/11).
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, proses hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme, Farid Okbah dan dua ulama lainnya akan berjalan terbuka. Hal itu disampaikannya usai menggelar pertemuan dengan Ketum MUI Miftachul Akhyar dan jajaran MUI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/11). “Pemerintah memastikan proses hukum terhadap tiga terduga terorisme itu berjalan secara terbuka dan berdasarkan prosedur hukum berlaku,” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, pemerintah tidak bisa dan tak boleh menjawab tentang pelbagai alat bukti terhadap tiga terduga teroris tersebut saat ini. Pasalnya, hal demikian sudah tertuang dalam UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Kalau diberitahu, itu bisa mengacaukan proses hukum. Jadi begitu ketentuannya. Termasuk kapan boleh didampingi pengacara dan sebagainya,” katanya.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Miftachul Akhyar menyebut internal MUI tak mengalami goncangan usai salah satu pengurusnya, Zain An-Najah ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana terorisme. “Secara umum di internal MUI tak ada keguncangan. Semua berjalan normal,” kata Miftachul usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/11).
3.Penyidik KPK melimpahkan berkas perkara mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan barang buktinya kepada tim jaksa. Azis merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. “Hari ini, dilaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka AZ (Azis Syamsuddin) dari tim penyidik kepada tim jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (22/11).
Ali mengatakan, penahanan Azis dilanjutkan oleh tim Jaksa untuk waktu 20 hari ke depan, terhitung sejak 22 November sampai 11 Desember 2021 di Rutan KPK pada Kavling C1. Tim jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara dengan batas waktu 14 hari kerja.
4.Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army. Riza memastikan, pembentukan pasukan siber MUI tersebut bukan atas arahan Pemprov DKI Jakarta. “Tidak ada arahan khusus (membentuk pasukan siber), kami menghormati semuanya. Dan kita sekarang masih terus berjuang melawan pandemi Covid, jangan sampai ada masalah gangguan informasi lain yang tidak baik,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11).
5.Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Citra Indriani menyebut ada kemungkinan 80 persen penduduk Indonesia (216 juta orang, red) sudah pernah terinfeksi varian virus Delta. Pernyataan itu dilatarbelakangi penurunan kasus covid-19 secara signifikan yang terjadi di Indonesia dalam 3-4 bulan terakhir.
Citra menilai penurunan kasus itu disebabkan imunitas kelompok atau herd immunity sudah terbentuk secara alamiah di Tanah Air melalui individu yang pernah terinfeksi covid-19 sebelumnya.
‘’Infeksi covid-19 lebih dari 50 persen adalah asimtomatis (tidak bergejala), mungkin 80 persen penduduk kita telah terinfeksi varian Delta,” kata Citra dikutip dari situs resmi UGM, Senin (22/11).
Di sisi lain, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan hasil seroprevalensi berdasarkan survei serologi menunjukkan, setidaknya 14 persen penduduk Indonesia sudah terinfeksi virus corona (Covid-19).
Dijelaskan, seroprevalensi adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menghitung jumlah individu dalam suatu populasi yang menunjukkan hasil positif untuk penyakit tertentu berdasarkan spesimen serologi atau serum darah.
Berarti, jika merujuk pada data Badan Pusat Statistika (BPS) per September 2020 yang mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa, maka 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia setara dengan 37,8 juta jiwa. Angka ini jauh berbeda dengan temuan kasus Covid-19 yang dilaporkan secara resmi. Hingga Senin (22/11) Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 4.253.412 kasus. Nadia menyebut, temuan lebih banyak orang yang sudah terinfeksi Covid-19, tapi tidak tercatat itu disebabkan mayoritas yang terpapar tidak memiliki gejala alias OTG.
6.Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan laju vaksinasi di Indonesia mengalami penurunan dalam tiga minggu terakhir. Menurut Budi, penurunan ini terjadi karena pemerintah mengganti vaksin Sinovac dengan merek lain seperti AstraZeneca dan Pfizer.
“Sudah ada penurunan. Disebabkan oleh beberapa hal salah satunya karena memang Sinovac vaksinnya sudah mulai menurun diganti oleh AstraZeneca dan Pfizer,” kata Budi dalam konferensi pers virtual, Senin (22/11). Padahal, dua merek vaksin tersebut aman untuk digunakan bahkan memiliki tingkat efikasi lebih tinggi.
Menkes menyebut, pihaknya sudah mengidentifikasi lebih dari 25 mutasi varian virus SARS-CoV-2 Delta di Indonesia. Temuan itu didapatkan dari hasil pemantauan dan pemeriksaan strain virus baru dengan metode Whole Genome Sequencing (WGS). Budi berjanji akan memperbanyak teknik pencarian dengan metode WGS lantaran Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar lonjakan kasus covid-19 di sejumlah negara Eropa yang terjadi akibat turunan varian Delta, jangan sampai terjadi di Tanah Air.
Presiden Jokowi, kata Menkes, meminta masyarakat berhati-hati dalam menghadapi libur natal dan tahun baru (Nataru) 2022. Hal itu disampaikan menyusul kondisi pandemi global Covid-19 yang mulai kembali naik. “Tadi di rapat terbatas (ratas) kami sampaikan kondisi pandemi global. Kita tahu Eropa kasus konfirm semua naik, sehingga arahan pak presiden kita harus hati hati dan waspada terutama nataru,” kata Budi lagi.
7.Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyebut sejumlah negara di dunia saat ini tengah menggodok rencana untuk mengubah definisi pemberian vaksinasi virus corona (Covid-19) lengkap, yang mulanya hanya dua dosis menjadi tiga dosis. Dicky yang menjabat panel ahli Badan Kesehatan Dunia (WHO) menambahkan, usulan itu bisa saja akan diterapkan secara global lantaran pemberian vaksin dengan dua dosis dinilai kurang memberikan proteksi manusia dari paparan virus corona.
“Beberapa negara maju sudah mulai melihat untuk merevisi definisi vaksinasi penuh itu terdiri menjadi tiga dosis, dan ini tampaknya saya kira juga akan sangat besar kemungkinan diadopsi secara global,” kata Dicky, Senin (22/11).
Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar wilayah Jawa-Bali dua minggu ke depan, yakni hingga 6 Desember 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tren kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali membaik, namun, PPKM tetap diperpanjang sebagai antisipasi lonjakan kasus jelang akhir tahun. “Khusus di luar Jawa-Bali dilakukan perpanjangan dua minggu hingga 6 November mendatang,” kata Airlangga dalam jumpa pers secara daring, Senin (22/11).
8.Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap 23 perwira tinggi dan menengah dari tiga matra. Mutasi dan promosi jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1029/XI/2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. SK tersebut tertanggal 17 November.
Namun, dalam SK tersebut belum tercantum nama Pangkostrad pengganti Dudung. Saat dikonfirmasi, Jenderal Andika Perkasa mengaku akan melapor terlebih dahulu ke Presiden. “Pangkostrad baru, saya baru merencanakan untuk menghadap Presiden dulu supaya kita akan laporkan untuk rencana Wanjakti. Setelah itu mungkin baru akan ada arahan atau usulan dari kami yang nanti akan diputuskan oleh Presiden,” kata Andika kepada wartawan, Senin (22/11).
9.Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi memerintahkan untuk menindak kekerasan seksual dengan hukuman maksimal. RUU TPKS hadir sebagai payung hukum dari upaya pemerintah memberantas kekerasan seksual itu.
“Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa terhadap kejahatan seksual, pemerintah akan sangat tegas bahkan tidak ragu untuk menerapkan hukuman maksimum. RUU TPKS oleh karenanya sudah sejalan dengan arahan presiden tersebut,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Senin (22/11).
10.Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Andi Putra menggugat KPK ke PN Jaksel. Ia mempermasalahkan proses penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang menjadikannya tersangka.
Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Andi mendaftarkan permohonan Praperadilan pada Rabu, 10 November 2021 dan permohonan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara: 114/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. Dalam petitum permohonan, Andi meminta PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan suap perpanjangan izin HGU sawit, karena menilai penyidikan yang dilakukan KPK tidak berdasarkan hukum. (HPS)
