Isu menarik pagi ini adalah pandangan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno yang mensinyalir Menteri BUMN Erick Thohir tengah memoles citra agar bisa masuk bursa pencalonan presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu, kata dia, terlihat dari video Erick Thohir yang dipasang di mesin-mesin anjungan tunai mandiri (ATM) bank milik negara serta permintaan Erick agar toilet di pom bensin digratiskan.
Isu lain yang tak kalah menarik adalah soal pemanggilan prajurit TNI. Aparat penegak hukum Polri, KPK, hingga Kejaksaan kini tak bisa sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan terkait sebuah perkara. Dalam aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan. Tata cara baru tersebut berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.
Peristiwa perkosaan sadis terjadi di Malang, Jatim. Seorang anak di bawah ujmur yang tinggal di salah satu anak panti asuhan di Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban perkosaan dan persekusi oleh oknum tak bertanggung jawab. Setelah diperkosa oleh seorang pria berinisial Y (18), anak yang baru berusia 13 tahun itu menjadi korban kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh delapan temannya. Setelah memperkosa korban, pelaku lantas mengajak yang bersangkutan foto bersama dan fotonya pun diposting di status whatsapp.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi memprediksi, pandemi Covid-19 akan selesai jika pada Desember dan Januari tak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat mempertahankan penurunan kasus Covid-19 dengan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Presiden Jokowi meminta jajarannya mengedukasi masyarakat terkait rencana pemerintah menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Tanah Air.
Wapres Ma’ruf Amin menilai tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang muncul di media sosial tidak rasional. “Akhir-akhir ini banyak atau ada sekelompok yang menginginkan supaya MUI itu dibubarkan. Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya, Selasa (23/11). Berikut isu selengkapnya.
1.Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, Menteri BUMN Erick Thohir tengah memoles citra agar bisa masuk bursa pencalonan presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu, kata dia, terlihat dari video Erick Thohir yang dipasang di mesin-mesin anjungan tunai mandiri (ATM) bank milik negara serta permintaan Erick agar toilet di pom bensin digratiskan.
“Bagian memoles citra agar Erick terlihat bekerja serius sebagai menteri. Tentu yang diharapkan efek positif dan bisa diperhitungkan masuk nominasi capres 2024. Sejauh ini Erick belum masuk arus utama pembicaraan pencapresan,” kata Adi Prayitno, Selasa (23/11). Menurut Adi, langkah Erick tersebut memang bisa menjadi alat untuk mendongrak popularitas, tetapi belum tentu dapat meningkatkan elektabilitas eks bos klub Inter Milan tersebut.
Pasalnya, Erick justru mendapat respons negatif dari publik soal videonya di mesin-mesin ATM serta dugaan keterlibatan Erick pada bisnis tes PCR Covid-19. “Tapi sepertinya Erick tutup mata dengan itu semua, meski kerap dikritik kanan kiri, Erick terlihat cool beraksi,” kata Adi Prayitno.
Adi menilai peluang Erick untuk menjadi capres terbilang berat karena elektabilitasnya masih tertinggal dari tokoh-tokoh lain, misalnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masuk tiga besar. “Pada level partai, Erick juga belum terlihat bisa mengunci partai tertentu sebagai tiket maju untuk menggenapi ambang batas presiden 20 persen. Ini juga sangat sulit karena semua partai mau majukan kadernya,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, langkah Menteri BUMN Erick Thohir meminta toilet pom bensin digratiskan, tak lepas dari ancang-ancangnya untuk dapat nyalon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024. Pangi berpandangan, lewat kebijakan simpatik tersebut, Erick berupaya meraih empati dan hati rakyat agar mereka senang dan simpatik kepadanya. Pangi menilai Erick memiliki kemampuan untuk merebut simpati dan empati rakyat. Akan tetapi, dia punya pekerjaan rumah untuk memperoleh tiket pencalonan presiden dari partai politik. Sebab, ia tidak memiliki parpol dan bukan kader dan tokoh penting parpol.
2.Menteri BUMN Erick Thohir telah membantah foto dirinya yang muncul di ATM bank BUMN karena ingin menjadi capres pada 2024. Ia bilang, pemanfaatan aset BUMN itu dilakukan sebagai langkah mengenalkan nilai AKHLAK yang dimiliki BUMN kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengaku heran bagaimana upaya sosialisasi AKHLAK di layar mesin ATM malah ditafsirkan sebagai kampanye terselubung untuk capres 2024. “Di aset BUMN kita bicara mengenai kampanye AKHLAK, bukan pilih Erick Thohir atau misalnya saya membicarakan propaganda keberhasilan saya. Enggak. Itu AKHLAK. Itu konteksnya hari itu,” ujar Erick dalam acara Kick Andy Show beberapa waktu lalu.
Erick Thohir juga menyebut dirinya sama sekali tak ada kaitannya dengan PT GSI, meskipun yayasan perusahaan kakaknya ada dalam struktur pemegang saham. “GSI pendiriannya juga saya tidak mengikuti. Dan itu di bawah Yayasan (Adaro),” ujar Erick.
Ia menegaskan, perusahaan miliknya, Grup Mahaka, sama sekali tak terlibat dalam pendirian PT GSI. Ia merasa ada pihak yang menyudutkan namanya dalam polemik tersebut. “Ini bukan bisnis saya. (Bisnis) kesehatan, saya tidak punya track record itu, lalu saya di-framing bahwa memperkaya diri,” kata mantan Presiden Inter Milan itu.
Wakil Ketua Umum Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu sosok yang berpotensi untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. “Erick Tohir memang salah satu sosok potensial untuk menjadi capres atau cawapres pada Pilpres 2024,” kata Arsul, Selasa (23/11).
Arsul menilai ada sejumlah hal yang dapat menjadi modal bagi Erick untuk maju pada Pilpres 2024, antara lain usianya yang masih muda serta rekam jejaknya yang baik. Baca juga: Aksi Erick Thohir Minta Toilet SPBU Digratiskan Dianggap Ancang-ancang Pemilu 2024 “Ia adalah sosok yang berhasil sebagai pengusaha dan termasuk tipe orang yang making something done, yakni ketika diserahi pekerjaan atau tugas dikerjakan dengan baik dan sungguh serta berhasil,” ujar Arsul. Namun, ia mengakui Erick belum memiliki jaringan politik yang kuat, padahal dukungan partai politik merupakan syarat mutlak untuk memperoleh tiket berlaga di pemilihan presiden.
3.Peristiwa perkosaan sadis terjadi di Malang, Jatim. Seorang anak di bawah ujmur yang tinggal di salah satu anak panti asuhan di Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban perkosaan dan persekusi oleh oknum tak bertanggung jawab. Setelah diperkosa oleh seorang pria berinisial Y (18), anak yang baru berusia 13 tahun itu menjadi korban kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh delapan temannya.
Setelah memperkosa korban, pelaku lantas mengajak yang bersangkutan foto bersama. Kuasa hukum korban, Leo Permana mengungkapkan, tindakan pelaku berfoto bersama korban seakan-akan menunjukkan kepuasan dan rasa bangga karena berhasil memperdaya korban. ‘’Setelah melakukan pengeroyokan bahkan pelaku merasa bangga, mereka foto bersama. Salah satunya, mereka memposting foto itu di status whatsapp,” ujar Leo di Malang, kemarin.
4.Aparat penegak hukum Polri, KPK, hingga Kejaksaan kini tak bisa sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan terkait sebuah perkara. Dalam aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan. Tata cara baru tersebut berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.
Surat Telegram ini bertandatangan dan berstempel Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021. Berdasarkan dokumen yang diterima wartawan, Surat Telegram ini keluar tak lepas dari adanya sejumlah peristiwa pemanggilan prajurit TNI oleh Korps Bhayangkara yang tidak sesuai prosedur.
“Adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi Surat Telegram Panglima TNI yang dikutip, Selasa (23/11/2021). Adapun aturan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.
5.Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, pihaknya tidak menutup akses bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa prajurit yang terjerat persoalan hukum. Hal itu disampaikan Andika terkait Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.
“Selama ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung dan ada mekanismenya. Sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan, tidak. Sama sekali tidak,” kata Andika di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/11).
Menurut Andika, proses penegakan hukum terhadap anggota TNI sudah diatur dalam undang-undang. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail soal surat telegram tersebut. Surat telegram tersebut bertandatangan dan berstempel Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021. Sementara Andika baru dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi pada 17 November 2021.
6.Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/11), bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan soliditas TNI-Polri. “Baru saja kami bersama Pejabat Utama Mabes Polri menerima Pak Panglima TNI yang baru, tentunya banyak hal yang kami diskusikan bagaimana beberapa hal yang akan kami tingkatkan ke depan seperti sinergitas dan soliditas TNI-Polri,” katanya.
Sigit menambahkan, penguatan sinergitas dari tataran atas hingga ke bawah dalam pelaksanaan pendidikan antara prajurit TNI-Polri selama ini sudah berjalan dengan baik. Ke depan hal tersebut akan terus dipertahankan serta diperkuat. “Kapolri dan seluruh jajaran tentunya mengucapkan selamat kepada Panglima TNI baru. Dan kami siap terus kerja sama bersinergi tingkatkan soliditas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, keamanan masyarakat,” tuturnya. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tugas yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi tentang penanganan dan pengendalian Covid-19. Tugas tersebut, di antaranya menyelesaikan target dari Presiden Jokowi terkait percepatan vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen yang harus tercapai di akhir tahun 2021.
7.KPK akan menganalisis permohonan menjadi justice collaborator (JC) yang diajukan dua terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perkara, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain. Plt. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK harus memastikan apakah pengajuan JC sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) nomor 4 tahun 2011. “Prinsipnya, permohonan JC merupakan hak terdakwa yang harus kita hormati bersama dalam suatu proses penegakan hukum demi keadilan,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (23/11).
Menurut Ali, tim Jaksa KPK maupun majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan secara komprehensif. Pertimbangan itu akan menjadi dasar dalam memutuskan apakah pengajuan JC akan dikabulkan atau tidak. “Penilaian terhadap kapasitas dan sikap terdakwa selama proses penyidikan hingga persidangan juga menjadi bagian yang akan dipertimbangkan tim Jaksa,” ucap Ali. Status Justice collaborator diberikan majelis hakim kepada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Jika dikabulkan, status tersebut akan meringankan hukuman terdakwa.
Seperti diketahui, dua terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC). “Kami ingin mengajukan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator yang mulia,” ucap Robin dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/11) lalu. Sebelum menerima berkas permohonan keduanya, ketua majelis hakim Djuyamto mengajukan pertanyaan terkait sikap keduanya selama persidangan. “Apakah saudara-saudara menyesal dan mengakui perbuatan?” tanya hakim. Robin menyatakan mengakui perbuatannya, ia juga meminta maaf pada keluarga, KPK, dan kepolisian.
Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan menyatakan, pimpinan KPK yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang berperkara bisa dipidana lima tahun penjara.
Novel mengatakan itu menanggapi permohonan Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dari terdakwa AKP Stepanus Robin Pattuju.
Robin dalam permohonannya menyebutkan, JC ia ajukan karena sudah mengungkap komunikasi antara pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial yang terlibat kasus dugaan suap lelang jabatan sekretaris daerah.
“Pimpinan KPK berhubungan dengan tersangka atau pihak berperkara itu dilarang dengan ancaman pidana di UU KPK Pasal 65 Jo Pasal 36 ayat (1),” cuit Novel dalam akun twitter @nazaqistsha yang sudah diizinkan untuk dikutip, Selasa (23/11).
8.Terkait cekcok politisi PDIP dengan wanita yang mengaku anak jenderal TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) telah menelusuri perseteruan antara ibunda anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, dan seorang perempuan yang mengaku anak jenderal bintang tiga. Andika menuturkan, Danpuspom TNI juga sudah berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang menangani kasus tersebut. “Kami telusuri pihak-pihak yang berada di video itu. Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran. Tadi pagi sudah langsung koordinasi dengan Polres Bandara,” ujar Andika di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/11). Andika menegaskan, pihaknya akan memproses hukum terhadap anggota TNI yang terkait video tersebut.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengingatkan, kasus cekcok antara ibu anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dan seorang perempuan yang mengaku sebagai keluarga jenderal TNI hendaknya menjadi pelajaran bagi pejabat publik dan keluarganya untuk tidak mempertontonkan arogansi. Pejabat publik dan keluarganya semestinya menunjukkan sikap sebagai teladan saat berada di tengah publik.
“Menurut saya ini harus hati-hati kepada para pejabat publik untuk tidak mempertontonkan arogansinya, tidak mempertontonkan kekuasaannya, power-nya, kemudian juga harus betul-betul menjadi suri tauladan, menjadi pengayom,” katanya, saat dihubungi, Selasa (23/11).
Trubus menuturkan, sikap-sikap arogan di mana seseorang merasa berkuasa dan merasa dirinya hebat semestinya diminimalisasi karena tidak sesuai dengan kesantunan publik. Menurut dia, sikap tersebut dapat menyebabkan kegaduhan dan berakibat panjang yakni membuat masyarakat merasa direndahkan.
- Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap rekayasa pajak menunjukkan pajak PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk pada 2016 mencapai Rp1,3 triliun. Jumlah ini diungkapkan oleh staf pajak Bank Panin Hindi Purnawan. Hendi menyampaikan keterangan tersebut saat hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan suap pajak dengan terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani selaku mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. “Apakah ada pemeriksaan ulang?” tanya jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (23/11).
10.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membentuk tim untuk membantu pemulihan kondisi MS, korban pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Langkah itu diambil tak lama setelah MS melalui kuasa hukumnya, Mehbob, menyurati Menkominfo Johnny G. Plate pada Senin (15/11). “Kominfo memfasilitasi pembentukan tim. Tim fokus bekerja memulihkan korban,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, Selasa (23/11).
11.Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutus uji materi soal model Pemilu serentak 2024 besok, Rabu (24/11) hari ini. “Yess. Sudah ada jadwal sidang itu di website MK,” kata Jubir MK, Fajar Laksono lewat pesan singkat, Selasa (23/11). Gugatan pemilu serentak tercatat lewat nomor perkara 16/PUU-XIX/2021 dilayangkan 4 orang penggugat dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yakni, Fadli Ramdhanil, Catherine Nathalia, Heroin Mutaqin Pratama, dan Kahfi Adlan.
12.Mantan penyidik KPK yang sempat menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, Mochamad Praswad Nugraha ditetapkan sebagai Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute.
Hal itu diputuskan dalam rapat anggota yang diselenggarakan pada 22-23 November 2021.
Rapat tersebut juga memutuskan 5 mantan pegawai KPK sebagai dewan penasihat, yakni Hery Muryanto (eks Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi), Sujanarko (eks Direktur PJKAKI), Novel Baswedan (eks penyidik), Chandra Sulistio Reksoprodjo (eks Kabiro SDM), dan Hotman Tambunan (eks Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi).
Selain itu rapat juga merumuskan anggaran dasar yang menegaskan posisi IM57 + Institute sebagai perkumpulan independen yang menjadi wadah gerakan antikorupsi yang kontributif dan partisipatif. Organissi ini fokus pada tiga pekerjaan yaitu investigasi independen, penelitian dan kajian, serta pendidikan dan sosialisasi. IM57+ Institute berkantor di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
13.Kuasa hukum Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamad yang ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme, Ismar Syamsudin menyatakan akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ketiga kliennya. “Kalau praperadilan pasti kita akan tempuh, insyaa Allah,” kata Ismar dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Tebet, Jaksel, Selasa (23/11).
14.Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menilai kasus hukum yang dialami jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul adalah bentuk kriminalisasi. Dikatakan kriminalisasi itu sudah dilakukan aparat penegak hukum sejak awal. “Yang kami maksud kriminalisasi jurnalis karena konstruksi kasus ini dibangun sejak awal. Dengan mencantumkan Pasal 28 Ayat 2 soal ujaran kebencian dan ancaman pidananya di atas 5 tahun itu yang membuat kepolisian bergerak untuk menahan Asrul selama 36 hari,” kata Damar dalam konferensi pers virtual, Selasa (23/11). Seperti diketahui, Asrul divonis tiga bulan penjara oleh majelis hakim PN Sulawesi Selatan karena dinilai melanggar UU ITE terkait tulisannya tentang dugaan korupsi yang dilakukan anak Wali Kota Palopo, Farid Judas Karim.
15.Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi memprediksi, pandemi Covid-19 akan selesai jika pada Desember dan Januari tak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat mempertahankan penurunan kasus Covid-19 dengan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Parameter yang selalu saya sampaikan, di Desember Januari ini (jika) tidak ada lonjakan kasus positif dan tidak ada lonjakan kasus pasien yang ada di perawatan, mudah-mudahan kita bisa selesai dengan pandemi Covid-19,” kata Adib dalam diskusi secara virtual, Selasa (23/11). Adib mengatakan, pengetatan mobilitas masyarakat menjelang dan saat libur natal dan tahun baru penting dilakukan untuk mencegah munculnya lonjakan kasus.
Presiden Jokowi meminta jajarannya mengedukasi masyarakat terkait rencana pemerintah menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Tanah Air. Ia ingin para menteri menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di sejumlah negara, utamanya kenaikan kasus di Eropa. Sebab, situasi tersebutlah yang mendasari pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh daerah.
Jokowi mengungkap, terdapat pihak-pihak yang menolak rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3. “Ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali,” kata Jokowi. Presiden dapat memahami bahwa pemberlakuan pembatasan akan berdampak pada berbagai hal, utamanya penurunan pariwisata. Namun ia juga mengingatkan bahwa lonjakan pandemi akan berakibat pada penurunan ekonomi.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito angkat bicara soal sejumlah pihak yang menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah saat libur Natal dan Tahun Baru. Wiku menekankan pentingnya penerapan kebijakan tersebut untuk mencegah lonjakan kasus infeksi virus corona akibat libur panjang. “Pada prinsipnya PPKM level 3 menaungi berbagai macam penerapan protokol kesehatan demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan dengan hati-hati dengan penerapan 3M, screening kesehatan, pengaturan mobilitas dan lain-lain,” kata Wiku dalam konferensi pers daring, Selasa (23/11). Wiku mengatakan, libur panjang Natal dan Tahun Baru berisiko meningkatkan mobilitas masyarakat. Seperti pengalaman sebelumnya, lonjakan mobilitas berakibat pada meningkatnya kasus Covid-19.
16.Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya belum bisa memastikan kapan rapat pleno Baleg DPR untuk mengambil keputusan pengesahan draf RUU tersebut. Hal itu karena masih adanya perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi terkait draf yang disusun Tim Ahli Baleg. “Kita sedang menunggu saja, kita belum bisa memastikan sesuai dengan tanggal 25. Saya tentu masih komunikasi kiri dan kanan. Kalau bisa dengan jadwal 25 November alangkah lebih bagus, dan berbahagianya saya dan teman-teman yang lain. Tapi, kalau belum, ya kita lagi lihat primbon lah, gitu hari baik langkah baik,” kata Willy di gedung DPR, Selasa (23/11).
17.Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memberi jaminan perlindungan terhadap perempuan, termasuk yang terlibat dalam praktik kawin kontrak. Hal tersebut disampaikannya untuk merespons kejadian kekerasan yang dialami seorang perempuan asal Cianjur hingga tewas di tangan suami kontraknya, pria asal Arab Saudi berinisial AL (47).
“Tewasnya Sarah, perempuan asal Cianjur yang disiram air keras oleh suami kontraknya menjadi potret pedih kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini menjadi tamparan buat kita bersama betapa perlindungan kepada kaum perempuan masih sangat minim,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (23/11). Puan mengungkapkan laporan Komnas Perempuan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi.
18.Wapres Ma’ruf Amin menilai tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang muncul di media sosial tidak rasional. “Akhir-akhir ini banyak atau ada sekelompok yang menginginkan supaya MUI itu dibubarkan. Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya, Selasa (23/11).
Menurut Ma’ruf, apabila ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka yang harus segera dibenahi adalah masalahnya, bukan pembubaran organisasi. Dalam hal ini, Ma’ruf yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat mengibaratkan tikus yang berada di dalam rumah. “Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” kata Wapres.
Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebutkan, penangkapan tiga terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror bukan dilakukan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI,” tegas Mahfud dalam konferensi pers, dua hari lalu. Dengan demikian, Mahfud meminta supaya masyarakat jangan berpikir bahwa penangkapan ketiga terduga teroris dilakukan dengan melakukan penggrebekan di kantor MUI. “Dan tidak terkait dengan urusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI,” tegas dia. (HPS)
