Isu menarik pagi ini adalah elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 tempel terus Menhan Prabowo Subianto dengan raihan angka sebesar 13,98 persen. Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 10,41 persen, diikuti Jokowi 6,26 persen, dan Menparekraf Sandiaga Uno 3,41 persen. Bahkan Sandiaga dianggap paket komplet Capres 2024.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor akan langsung berada di bawah koordinasi Kapolri. Seperti diketahui, Polri akan mengubah Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) dengan Kortas Tipikor. Dalam struktur organisasi Polri, saat ini Dittipidkor berada di bawah Bareskrim Polri.
PBNU mengecam keras kasus pemerkosaan 12 santriwati oleh Herry Wirawan, guru di Pesantren MH, Bandung, Jawa Barat. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, perbuatan Herry jauh dari akhlak yang diajarkan kalangan pesantren. Helmy mendorong agar Herry dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk kebiri.
Satgas Penanganan Covid-19 buka suara mengenai dugaan Ahmad Dhani dan keluarga, termasuk sang istri Mulan Jameela, tidak menjalani karantina selama 10 hari sepulang dari Turki. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mewanti-wanti seluruh WNI dan WNA perjalanan internasional untuk mematuhi aturan masa karantina selama 10 hari. Sementara khusus untuk WNI dari 11 negara yang dilarang masuk ke Indonesia akibat varian Omicron wajib menjalani masa karantina selama 14 hari.
Menhan Prabowo Subianto mendukung pemasaran Kapal Cepat Rudal (KCR) buatan PT PAL Indonesia (Persero) ke negara lain. Menurut Prabowo, peluang mengekspor KCR buatan PT PAL terbuka karena kemampuan yang cukup tinggi dan harganya yang relatif lebih murah. Berikut Isu selengkapnya.
1. Survei elektabilitas yang digelar Indopol Survey and Consulting menunjukkan tingkat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024 menempel Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan raihan angka sebesar 13,98 persen. Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 10,41 persen, diikuti Jokowi 6,26 persen, dan Sandiaga Uno 3,41 persen.
“Berdasarkan pertanyaan secara terbuka soal siapakah tokoh nasional yang layak untuk menjadi pemimpin di Indonesia (presiden) 2024? Ganjar Pranowo 13,98 persen, Prabowo Subianto 13,98 persen,” sebagaimana dikutip dari hasil survei ‘Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Elektoral Menjelang Pemilu 2024’, Minggu (12/12) malam.
Sementara dalam pertanyaan semi terbuka, elektabilitas Prabowo tercatat 17,24 persen, sedikit di atas Ganjar yang sebesar 17,15 persen. Sementara, Anies menduduki posisi ketiga dengan raihan angka 5,37 persen, Agus Hari Murti Yudhoyono 5,27 persen, dan Sandiaga Uno 5,28 persen. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto menduga tingkat elektabilitas Ganjar yang menempel Prabowo disebabkan karena pemberitaan Gubernur Jawa Tengah di media sosial itu cukup massif.
Menparekraf Sandiaga Uno dianggap paket komplet sebagai calon presiden (capres ) 2024. Sandiaga dinilai punya beberapa keunggulan dibandingkan bakal capres lainnya. “Saya sebut Sandiaga ini paket komplet all in gitu ya, karena dilihat dari berbagai karakteristik pemilih Sandiaga memiliki semuanya. Salah satunya karakteristik Sandi itu dekat dengan umat Islam, sesuatu yang tidak bisa didapat oleh Erick Thohir, Sri Mulyani, ataupun Risma,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno usai diskusi bertajuk Dampak Elektoral Prestasi Menteri pada Pilpres 2024 di D’hotel, Jakarta Selatan, Minggu (12/12).
Adi menuturkan, nama Sandiaga juga selalu muncul dalam berbagai survei capres. Hal tersebut dinilai karena banyaknya prestasi yang diraih oleh Sandiaga serta kinerjanya yang baik dan konsisten. “Misalnya survei Mas Burhan kemarin di indikator politik memasukkan nama Sandiaga sebagai capres yang elektabilitasnya sudah masuk lima besar. Sandiaga dibandingkan dengan menteri lainnya cukup diperhitungkan dan dianggap layak, serta potensial di 2024,” jelasnya.
Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati melihat banyak menteri yang berpeluang jadi capres maupun cawapres 2024. Di antaranya menteri-menteri yang langsung bersentuhan dengan sektor publik, terutama di era pandemi Covid-19 seperti Menparekraf Sandiaga Uno, Menkeu Sri Mulyani, ataupun Mensos Tririsma Harini alias Risma.
Dia mengakui Sandiaga memang berbeda dengan menteri lainnya. Hal tersebut karena Sandiaga sudah berinvestasi sejak awal dan lakukan tebar pesona dalam hal kebaikan atau positif. “Tentunya positif bagi para pelaku UMKM dan sektor informal. Karena sektor UMKM dan informal terbesar di Indonesia hampir 60 persen masyarakat ada di sana,” pungkasnya.
2. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor akan langsung berada di bawah koordinasi Kapolri. Seperti diketahui, Polri akan mengubah Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) dengan Kortas Tipikor. Dalam struktur organisasi Polri, saat ini Dittipidkor berada di bawah Bareskrim Polri. “Dittipidkor nanti ditingkatkan orgasnya menjadi Kortas Tipikor langsung di bawah Kapolri,” kata Dedi, Sabtu (11/12). Dedi menambahkan, nantinya Kortas Tipikor ini akan memiliki empat direktur. “Memiliki 4 direktur, yakni Direktur Pencegahan, Penyelidikan, Penyidikan dan Kerjasama Antarlembaga,” tuturnya.
3. PBNU mengecam keras kasus pemerkosaan 12 santriwati oleh Herry Wirawan, guru di Pesantren MH, Bandung, Jawa Barat. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, perbuatan Herry jauh dari akhlak yang diajarkan kalangan pesantren. “Apa yang dilakukan Herry Wiryawan merupakan bentuk tindakan asusila yang jauh dari norma-norma yang berlaku. Perilaku ini sangat merugikan pesantren, sebab apa yang dilakukan oleh Herry sangat jauh dari akhlak yang diajarkan dan tradisi kalangan pesantren,” kata Helmy, dalam keterangan pers, Sabtu (11/12).
Helmy pun mendorong agar Herry dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk kebiri. “Sebab perbuatannya telah merugikan banyak pihak, menimbulkan trauma dan sekaligus merenggut masa depan korban,” ujar Helmy. Akibat perbuatan Herry, delapan korban di bawah umur sudah melahirkan dan beberapa sedang hamil. Adapun persidangan kasus ini masih beragendakan pemeriksaan saksi. Herry terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengimbau orangtua untuk ikut berperan dalam mencegah dan menangani kekerasan di lembaga pendidikan. Bintang menekankan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan mesti melibatkan semua pihak, mulai dari pengelola, pengajar, dan orangtua. “Pengawasan harus dilakukan sangat ketat dengan melibatkan orang tua, jangan hanya menyerahkan pengawasan pada lembaga pendidikan,” kata Bintang dalam siaran pers, Sabtu (11/12). Menurut Bintang, kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini menunjukkan pentingnya masyarakat untuk berani bicara dan melaporkan kejadian di sekitarnya.
4. Satgas Penanganan Covid-19 buka suara mengenai dugaan Ahmad Dhani dan keluarga, termasuk sang istri Mulan Jameela, tidak menjalani karantina selama 10 hari sepulang dari Turki. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mewanti-wanti seluruh WNI dan WNA perjalanan internasional untuk mematuhi aturan masa karantina selama 10 hari. Sementara khusus untuk WNI dari 11 negara yang dilarang masuk ke Indonesia akibat varian Omicron wajib menjalani masa karantina selama 14 hari.
“Pada saat pandemi Covid-19, apalagi adanya potensi ancaman imported case varian Omicron dari luar negeri, seluruh pelaku perjalanan internasional harus menjalani peraturan skrining tes dan karantina selama 10 x 24 jam,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melalui pesan singkat, Minggu (12/12). Selain itu, pada saat kedatangan, para pelaku perjalanan internasional wajib melakukan tes ulang dengan metode pemeriksaan Covid-19 menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
Wiku menambahkan, keseluruhan aturan baru itu termaktub dalam Addendum Kedua Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada 2 Desember 2021. “Mohon agar siapapun baik itu masyarakat umum, pejabat, dan public figure perlu saling mengingatkan dan memberi suri tauladan mematuhi aturan tersebut dan pemerintah akan melakukan tindakan tegas untuk menjaga keselamatan masyarakat dari Covid-19,” ujar Wiku Adisasmito.
Seperti diberitakan, dugaan Ahmad Dhani sekeluarga tak melakukan karantina selama 10 hari bermula dari unggahan akun Instagram pegiat media sosial, Adam Deni (@adamdenigrk). Adam membagikan hasil tangkapan layar dari direct message pengguna Instagram lain. Pengguna itu menceritakan bahwa pada 2 Desember lalu dirinya bertemu Ahmad Dhani sekeluarga di Turki.
Namun pada 9 Desember, ia menyebut sejumlah temannya mengaku bertemu Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di salah satu mal Jakarta, sementara anak sulung Ahmad Dhani pergi menonton bersama kekasihnya. Pengguna itu kemudian meminta publik berhitung, kalaupun misalnya Ahmad Dhani sekeluarga tiba di Indonesia pada 3 Desember, maka 9 Desember belum genap 10 hari masa karantina.
Kuasa hukum keluarga besar Ahmad Ghani, Ali Lubis membantah kabar soal l;iennya tidak menjalani proses karantina kesehatan sepulang dari Turki. Ali Lubis mengatakan, isu bahwa Ahmad Dhani dan keluarganya tak mengikuti proses karantina tidak benar. “Terkait adanya netizen yang menyebutkan keluarga mereka tidak melakukan karantina setelah melakukan perjalanan dari Turki itu tidak benar,” kata Ali dalam keterangannya, Minggu (12/12).
Menurut Ali, berdasarkan informasi yang dia terima secara langsung, Ahmad Dhani sekeluarga tidak berpergian, mereka melakukan karantina sesuai ketentuan. “Secara mereka sekeluarga tidak kemana-mana, dan justru melakukan karantina sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya lagi.
Satgas Udara Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta menyatakan, Ahmad Dhani dan istrinya, Raden Wulansari Sari alias Mulan Jameela menjalani karantina mandiri di rumah karena mengantongi surat izin dari BNPB. Izin itu diberikan lantaran Mulan merupakan anggota DPR. Komandan Satgas Udara Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Agus Listiyono, mengatakan pihaknya menyetujui karantina mandiri itu pada 5 Desember lalu.
“Saya meng-approve-nya beliau atas nama Ibu Raden Wulansari anggota DPR RI mendapatkan (izin) karantina mandiri (dari BNPB) pada tanggal 5 Desember,” kata Agus melalui sambungan telepon, Minggu (12/12). Menurut Agus, sebagai anggota DPR, Mulan diizinkan menjalani karantina mandiri di rumahnya yang terletak di Pondok Indah, Jakarta Selatan.
5. Buntut demo ricuh di depan Gedung DPR yang digelar anggota ormas Pemuda Pancasila pada akhir November 2021 lalu, memasuki babak baru. Setelah dilakukan penetapan tersangka, Senin (13/12) hari ini, polisi mengagendakan pemeriksaan petinggi Pemuda Pancasila. Setidaknya ada dua petinggi Pemuda Pancasila yang akan diperiksa.
Dua petinggi dimaksud, yakni Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Arif Rahman, dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Jakarta Timur Norman Silitonga. “Ya betul,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, saat dimintai konfirmasi, Minggu (12/12). Ia mengorfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap dua petinggi Pemuda Pancasila tersebut akan digelar di Polda Metro Jaya.
6. Menhan Prabowo Subianto mendukung pemasaran Kapal Cepat Rudal (KCR) buatan PT PAL Indonesia (Persero) ke negara lain. Menurut Prabowo, peluang mengekspor KCR buatan PT PAL terbuka karena kemampuan yang cukup tinggi dan harganya yang relatif lebih murah. “Saya kira ada saja kemungkinannya, kita lihat dari kemampuan yang cukup tinggi dengan harganya yang saya kira mencapai sekitar setengah dari harga pasaran dengan kapal sejenis dari produksi luar negeri,” kata Prabowo, dalam siaran pers, Sabtu (11/12).
KCR 60 Meter produk PT PAL diyakini berkontribusi besar pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi kapal di Indonesia. Sebab, dalam proses produksi KCR, seluruh prosesnya mulai dari engineering design, pembangunan platform, hingga integrasi sistem senjata dilakukan di PT PAL.
7. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta Cik Ditiro, DIY, Sabtu (11/12). Dalam pertemuan ini, keduanya membahas pentingnya persatuan nasional dengan cara merawat kebhinekaan yang ada. Ia pun berpesan ke Dudung untuk dapat menjaga persatuan sekaligus supaya Indonesia tidak terpecah.
“Persatuan menjadi hal yang mutlak bagi masa depan Indonesia. Jangan sampai bangsa Indonesia pecah karena perbedaan-perbedaan yang tidak bisa kita dialogkan,” ujar Haedar, Minggu (12/12). Haedar mengungkapkan, Muhammadiyah dan TNI memiliki kesamaan pandangan bahwa kehidupan kebangsaan harus berpijak pada tiga nilai, yaitu Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa. Menurut dia, semua agama di Indonesia telah melewati berbagai proses panjang hingga menyatu dalam identitas ke-Indonesiaan.
8. Kemenkumham memberikan penghargaan kepada Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten setelah ketiga pemprov tersebut dinilai telah memberi contoh pelayanan publik yang berbasis HAM (P2HAM). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pelayanan publik yang dilaksanakan di tiga pemda tersebut akan menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah. “Ketiga pemerintah daerah tersebut diproyeksikan akan menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah,” ujar Yasonna di Graha Pengayoman Kemenkumham dikutip dari siaran pers, Minggu (12/12). Yasonna berujar, penghargaan yang diberikan terhadap tiga pemda dalam peringatan Hari HAM Sedunia itu merupakan upaya dari program pemajuan HAM.
9. Komnas HAM belum dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonisiliasi (RUU KKR) yang diwacanakan pemerintah. Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin mengatakan, Komnas HAM seharusnya dilibatkan sejak awal dan jangan sampai RUU KKR disusun secara sepihak. “Jangan sampai draft RUU KKR disusun secara sepihak, yang kemudian hari mendatangkan penolakan. Sebab, di masa lalu yaitu tahun 2006, MK pernah membatalkan UU KKR yang telah disahkan oleh pemerintah,” kata Amiruddin dalam siaran pers, Sabtu (11/12). Amiruddin menuturkan, KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan. (HPS)
