Salah satu isu menarik yang menjadi perbincangan publik adalah soal kebijakan PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan, Capres dan Cawapres 2024 jangan dari pengurus PBNU. Ia mempersilakan kader NU mengikuti kontestasi politik, termasuk pemilihan presiden (pilpres). Namun demikian, ia tidak ingin kader yang ikut kontestasi politik tersebut duduk di jajaran pengurus PBNU. ”Hal yang penting, calon presiden-calon wakil presiden, siapa pun, tidak berasal dari PBNU,” kata Yahya usai penutupan Muktamar ke-34 NU di Lampung, Minggu (26/12).
Isu kedua soal Omicron. Kemenkes menyatakan jumlah kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia mencapai 46 kasus. Kemenkes mencatat, dari 46 kasus tersebut, 40 di antaranya sudah divaksin dua kali. “Ada yang belum vaksin 3 orang dan ada yang baru dapat vaksin 1 kali 3 orang. Tapi sebagian besar sudah divaksin (dua kali)” ujar Jubir Vaksinasi Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi, Minggu (26/12). Siti menuturkan sebagian besar pasien Omicron di Indonesia merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri dan kasus meningkat seiring kepulangan PMI ke Tanah Air.
Isu ketiga soal pemberantasan korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim lembaganya makin kuat dalam memberantas korupsi setelah UU KPK direvisi. Menurut dia, pemberantasan korupsi akan berhasil jika dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini Firli menyebut orkestrasi pemberantasan korupsi. “Sekali lagi, pascarevisi UU KPK kami tambah kuat karena kami bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden. Orkestrasi yang menyentuh semua kamar kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik,” ujar Firli, Minggu (26/12).
Isu keempat soal Harun Masiku. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan kasus korupsi Harun Masiku bukan urusan pemerintah, melainkan urusan partai. Ia berpendapat seharusnya partai bertindak tegas dalam kasus suap ini. “Menurut saya, penting bagi partai politik itu mempunyai rasa hormat kepada masyarakat terkait kader-kader yang harus dibela dan tidak dibela,” kata Irma seraya menambahkan, kasus korupsi Harun Masiku membuat pemerintah serba salah. Bahkan, Irma menyebut Presiden Jokowi tersandera kasus tersebut.
Isu kelima soal manuver Sandi. Menparekraf Sandiaga Uno mengunggah langkah terbarunya menemui Menhan Prabowo Subianto dengan berjalan kaki dari kantornya menuju kantor Prabowo yang hanya berjarak 200 meter, melalui akun instagram @sandiuno, Sabtu (26/12). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver tersebut (baca : pertemuan Menparekraf Sandiaga Uno dengan Menhen Prabowo Subianto, red) merupakan upaya cerdas untuk meredam gejolak di internal Partai Gerindra usai munculnya dukungan Forum Ijtima Ulama kepada Sandiaga. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan, Capres dan Cawapres 2024 jangan dari pengurus PBNU. Ia mempersilakan kader NU mengikuti kontestasi politik, termasuk pemilihan presiden (pilpres). Namun demikian, ia tidak ingin kader yang ikut kontestasi politik tersebut duduk di jajaran pengurus PBNU. ”Hal yang penting, calon presiden-calon wakil presiden, siapa pun, tidak berasal dari PBNU,” kata Yahya usai penutupan Muktamar ke-34 NU di Lampung, Minggu (26/12).
Yahya lantas menyebutkan sederet nama Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan NU. “(Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto itu konon NU karena keturunan Ki Ageng Gribig. (Menteri BUMN) Erick Thohir malah sudah masuk Banser, berarti NU juga. (Gubernur Jawa Tengah) Ganjar Pranowo itu paling tidak mertuanya NU, Rais Syuriah NU pada zamannya. Silakan orang-orang ini, kader, jadi presiden dan wapres. Hal yang penting, sekali lagi, tidak dari pengurus PBNU,” tegas Yahya Staquf.
Yahya menyebutkan, selama lima tahun ke depan visinya adalah “menghidupkan Gus Dur”. Artinya, sebagai sebuah organisasi, NU bisa benar-benar berfungsi dan dirasakan kehadirannya, sebagaimana dulu masyarakat menikmati fungsi dan merasakan kehadiran Gus Dur di tengah-tengah mereka.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap, NU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf bisa memperkuat toleransi beragama. Ia juga berharap PBNU dapat memberikan penguatan terhadap ekonomi kerakyatan dan keumatan yang selama ini menjadi fokus dari pembangunan bangsa dan negara. “Doa kami mudah-mudahan NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya akan memberi makna yang lebih berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga keberadaan NU dapat memberikan penguatan terhadap toleransi serta keragaman beragama,” kata Muzani dalam siaran pers, Sabtu (25/12).
Muzani menyampaikan ucapan selamat kepada Yahya Staquf yang terpilih menjadi Ketum PBNU periode 2021-2026 dan KH Miftachul Akhyar yang kembali terpilih menjadi Rais Aam PBNU untuk periode 2021-2026. Muzani berpandangan, Miftachul merupakan sosok ulama besar yang dapat memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan Indonesia “Kami yakin sosok beliau dapat memberikan warna serta semangat dalam rangka memperkuat keutuhan berbangsa, bernegara, dan beragama di Indonesia,” ujar Aakil Ketua MPR itu.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak NU berjuang melawan korupsi. Ia berharap, NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia terus berdedikasi pada perjuangan melahirkan, menjaga dan merawat Indonesia. Ghufron menyakini NU dapat menjadi garda terdepan dalam gerakan moral dan gerakan sosial dalam pemberantasan korupsi. “Saatnya NU kembali tampil menjadi pemimpin perjuangan dan jihad melawan korupsi,” kata Ghufron, kemarin. Ia sampaikan ucapan selamat dan mendoakan semoga NU berkah dalam kepemimpinan KH Miftahul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf yang telah terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Tanfidz PBNU dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung.
2. Kemenkes menyatakan jumlah kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia mencapai 46 kasus. Penambahan jumlah kasus diketahui dari whole genome sequencing (WGS) hingga Sabtu (25/12). Jubir Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan saat ini para pasien yang terpapar varian Omicron berada di Jakarta dan dikarantina di dua rumah sakit. “Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen oleh Badan Litbangkes, kami kembali mengidentifikasi adanya tambahan kasus Omicron sebanyak 27 orang. Saat ini sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso,” kata Nadia dalam keterangan tertulis, Minggu (26/12).
Dijelaskan, sebagian besar kasus varian Omicron adalah kasus impor. Sebanyak 25 kasus di antaranya adalah WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, dan Turki. Satu kasus merupakan seorang warga negara asing asal Nigeria. Nadia mengungkapkan kasus varian Omicron tersebut terdeteksi selama masa karantina 10 hari, bahkan ada yang belum menunjukkan terpapar varian Omicron setibanya di Indonesia. Nadia mengimbau masyarakat agar menunda melakukan perjalanan ke luar negeri. “Kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M serta segera ikut vaksinasi Covid-19,” katanya.
Kemenkes mencatat, dari 46 kasus varian Omicron yang terdeteksi di Indonesia, 40 di antaranya sudah divaksin dua kali. “Ada yang belum vaksin 3 orang dan ada yang baru dapat vaksin 1 kali 3 orang. Tapi sebagian besar sudah divaksin (dua kali)” ujar Jubir Vaksinasi Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi, Minggu (26/12). Siti menuturkan sebagian besar pasien Omicron di RI ini merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri. Kasus meningkat seiring kepulangan PMI ke Tanah Air. “Sebagian besar dari pelaku perjalanan LN yang merupakan sebagian besar PMI yang saat ini mencapai 3.000-an per hari,” ujarnya.
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman, menduga bahwa penyebaran Omicron di Tanah Air sudah terjadi sejak November. “Ini bukan hal yang aneh selain juga memberi pesan bahwa sebelum-sebelumnya ketika apakah awal November sampai pertengahan November sampai Omicron sudah diketemukan dan dilaporkan secara resmi ya itu kan sudah menyebar sebetulnya Omicron ini kemana-mana,” kata Dicky kepada wartawan, Minggu (26/12).
Dugaan Dicky bukan tanpa alasan. Menurutnya, ketika Omicron ditemukan pertama kali bukan berarti virus varian tersebut lahir saat itu juga. “(Omicron) dia lahir bisa 3-4 minggu jauh sebelumnya. Dan sekarang ada WNA-WNI yang datang terus membawa Omicron kan itu bisa terjadi juga di awal November ketika masa karantina kita masih di bawah 5 hari, ketika juga kan PCR kita yang belum dilengkapi dengan Bio Marker,” ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi FPDIP, Rahmad Handoyo meminta semua pihak waspada agar tak terjadi lonjakan kasus yang besar. Pemerintah pusat, Pemda dan masyarakat segera pasang ‘kuda-kuda’.
“Berkaca pada data yang ada di Indonesia yang belum sampe 2 minggu dari 3 kasus menjadi 46 kasus, (lebih dari) 10 kali lipat kan. Saya kira ini meskipun ukurannya masih kecil dari 3 menjadi 46 tapi ingat proses pengalihan persentasenya yang harus diperhatikan. Kalau berkaca dari global dalam seminggu-dua minggu lagi proses pengalihannya berapa kali lipat gitu ya, percepatannya harus menjadi perhatian bersama,” kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (26/12).
3. Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim lembaganya semakin kuat dalam memberantas korupsi setelah Undang-undang KPK direvisi. Menurut dia, pemberantasan korupsi akan berhasil jika dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini Firli menyebut orkestrasi pemberantasan korupsi.
“Sekali lagi, pascarevisi UU KPK kami tambah kuat karena kami bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden. Orkestrasi yang menyentuh semua kamar kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik,” ujar Firli, Minggu (26/12).
Firli berpendapat KPK harus menjadi integrator pemberantasan korupsi dengan melaksanakan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap secara berhasil dan berdaya guna. “Ini lah tugas KPK, hanya kebersamaan dan kesadaran yang bisa membuatnya sukses,” imbuhnya.
4. Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago merespon pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin soal kasus dugaan suap politikus PDI Harun Masuki. Irma menegaskan kasus korupsi Harun Masiku bukan urusan pemerintah, melainkan urusan partai. Ia berpendapat seharusnya partai bertindak tegas dalam kasus suap ini. “Menurut saya, penting bagi partai politik itu mempunyai rasa hormat kepada masyarakat terkait kader-kader yang harus dibela dan tidak dibela,” kata Irma.
Dia menambahkan kasus dugaan korupsi Harun Masiku membuat pemerintah serba salah. Bahkan, Irma menyebut Presiden Jokowi tersandera karena kasus tersebut. “Partai itu harus menjadi teladan bagi masyarakat. Ini yang harusnya juga dilakukan parpol yang sekarang membuat Presiden tersandera,” ujarnya. Seperti diketahui, kasus Harun Masiku adalah suap pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP hasil Pemilu 2019. Kasus itu melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pada tingkat kasasi, Wahyu divonis 7 tahun penjara. Adapun Harun belum tertangkap hingga saat ini. KPK menetapkan Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Sebelumnya Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyinggung kasus dugaan suap politikus PDIP Harun Masiku saat merespons survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang mengungkap persepsi buruk masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Didi menyebut kasus Harun Masiku menunjukkan inkonsistensi KPK yang tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan. “Di satu sisi, KPK berusaha membongkar korupsi, tetapi korupsi yang dekat dengan kekuasaan tidak berani. Ini masyarakat kecewa kalau kita ingat Harun Masiku,” kata Didi dalam diskusi daring yang digelar SMRC, Minggu (26/12).
Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago mengaku pernah berbicara ke Presiden Jokowi ihwal kasus korupsi yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan asal Partai Gerindra, Edhy Prabowo. Irma ingin semua partai politik di kabinet kompak mendukung pemerintahan Jokowi, terlebih lagi untuk partai yang baru bergabung pascapilpres, seperti Gerindra. “Saya ingatkan itu pada Pak Presiden agar yang namanya partai politik yang bergabung itu harus tahu diri menjaga bagaimana kinerja Pak Presiden, jangan malah memperburuk,” kata Irma dalam diskusi daring yang digelar SMRC, Minggu (26/12).
Irma menyampaikan, NasDem tak masalah jika Jokowi ingin merangkul lawan. Namun, ia menekankan sesama kawan koalisi harus saling menghormati. Pada kesempatan itu, Irma juga mengkritik keras Menteri Sosial asal PDIP, Juliari Batubara. Dia menyebut Juliari kurang ajar karena mengorupsi bantuan sosial pandemi Covid-19. “Menurut saya, itu salah satu menteri yang paling kurang ajar. Di tengah masyarakat yang begitu memprihatinkan, tega-teganya melakukan hal seperti itu. Ini yang benar-benar harus dilihat oleh Presiden, jangan sampai yang namanya menteri sosial next ini juga melakukan yang sama,” ucap Irma.
5. Menparekraf Sandiaga Uno mengunggah langkah terbarunya menemui Menhan Prabowo Subianto lewat sebuah video singkat yang diunggah melalui akun instagram @sandiuno, Sabtu (26/12). Ada momen menarik dalam unggahan video singkat tersebut, yakni ketika Prabowo terkejut begitu mengetahui Sandiaga Uno berjalan kaki menuju kantor Kementerian Pertahanan. “Saya kira Anda (Sandiaga) kantornya di Kebayoran. Ternyata dekat sini toh? Baru dari kantor katanya,” kata Prabowo. “Iya Pak, makannya saya jalan kaki,” ujar Sandiaga sembari memperlihatkan letak kantornya yang berdekatan dengan kantor Prabowo, yakni sekitar 200 meter dalam cuplikan video tersebut.
Sandiaga mengaku senang bisa mengunjungi Prabowo di sela-sela jadwal keduanya yang begitu padat. Pada pertemuan tersebut, ia mengaku menceritakan kondisi sektor yang saat ini menjadi tanggung jawabnya, yakni pariwisata dan ekonomi kreatif, yang tengah bangkit. Salah satu indikatornya adalah lapangan kerja yang kembali tercipta di kedua sektor tersebut.
Sandiaga berharap, pertemuannya dengan Prabowo bisa memberi pesan optimis kepada masyarakat. “Sekaligus memastikan bahwa program yang pemerintah hadirkan telah tepat sasaran, tepat menfaat, dan tepat waktu,” ujar mantan cawapresnya Prabowo itu.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pertemuan Menparekraf Sandiaga Uno dengan Menhen Prabowo Subianto baru-baru ini merupakan upaya untuk meredam gejolak internal di Partai Gerindra usai munculnya dukungan Forum Ijtima Ulama kepada Sandiaga. “Sandi menghadap Prabowo satu-satunya solusi cerdas menyelesaikan semua kekisruhan, bukan berbalas pantun politik yang justru akan mempertontonkan adanya konflik internal antar elit Gerindra,” katanya, kemarin.
Menurut Adi, bila dilihat dari rekam jejaknya, Sandiaga memang tidak pernah terlihat berbantah argumen politis di depan publik. “Ia jarang bersitegang sesama koleganya,” kata Adi seranya mengatakan, publik menjadi heboh dengan pertemuan Prabowo dan Sandiaga lantaran perdebatan yang muncul akibat dukungan dari Forum Ijtima Ulama. “Kalau tidak ada momen Ijtima Ulama, pertemuan kedua tokoh tersebut terasa biasa-biasa saja,’’ ujarnya.
6. Pengurus DPD Partai Gerindra Aceh mendeklarasikan dukungan kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden 2024. Gerindra Aceh siap memenangkan Prabowo. Deklarasi dukungan disampaikan usai pengurus Gerindra Aceh dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono di Hotel Hermes Banda Aceh, Minggu (26/12).
Pengukuhan dihadiri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Prasetyo Hadi serta sejumlah anggota DPR dari partai tersebut. Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta sejumlah pengurus partai politik di Aceh.
7. Sebanyak 12.641 narapidana pemeluk agama Kristen dan Katolik se-Indonesia menerima remisi khusus (RK) Natal tahun 2021, 79 orang di antaranya mendapatkan RK II atau langsung bebas sedangkan 12.562 orang mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian. “Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik,” kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti, dalam siaran pers, Sabtu (25/12).
Rika membeberkan, narapidana beragama Kristen dan Katolik se-Indonesia saat ini berjumlah 19.609 orang. Dari 12.562 narapidana penerima RK I, 2.296 orang mendapatkan pengurangan masa pidana 15 hari, 7.884 orang pengurangan 1 bulan, 1.854 orang pengurangan 1 bulan 15 hari, dan 528 orang pengurangan 2 bulan. Sementara, dari 79 orang penerima RK II, 28 orang mendapat remisi 15 hari, 34 orang mendapat remisi 1 bulan, 15 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 orang mendapat remisi 2 bulan sebelum seluruhnya dipastikan bebas.
8. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menarik uang hingga Rp 313,9 miliar dari obligor dalam waktu 5 bulan sejak dibentuk pada Juni 2021. Selain uang, Satgas BLBI juga menyita lahan seluas 13,1 juta hektar yang bernilai triliunan rupiah. “Tanah dalam bentuk aset di berbagai kota itu seluas 13,1 juta hektar. Sehingga kalau diuangkan senilai triliunan, karena tanah ini sudah dikuasai oleh negara, langsung disita ya,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam diskusi bertajuk “Baru di Era Jokowi, Pengemplang BLBI Tak Berkutik”, Minggu (26/12).
Sementara sebelumnya Presiden Jokowi meresmikan kantor pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang berlokasi di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (24/12) lalu. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan gedung kantor pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia,” kata Jokowi dari tayangan YouTube Setpres. Jokowi mengatakan, gedung yang digunakan sebagai kantor DMI ini merupakan tanah hasil sengketa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah diambil alih Kementerian Keuangan. “Ini tanahnya BLBI yang sudah diambil Kemenkeu,” katanya.
9. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Sekretaris MA, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono pada Jumat (24/12). Adapun Nurhadi dan Rezky merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. Putusan tersebut diketok majelis kasasi yang dipimpin hakim Surya Jaya dengan hakim anggota Desnayeti dan Sinintha Yuliansih Sibarani. ”Tolak,” demikian bunyi putusan tersebut yang dikutip dari laman resmi MA, Minggu (26/12). Dengan demikian, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, masing-masing tetap dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Vonis tersebut jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta Nurhadi dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sementara itu, Rezky sebelumnya dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim berpandangan, kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga memberatkan vonis.
10. Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) memastikan akan memecat tiga prajuritnya jika terbukti bersalah dalam kasus kematian sejoli Handi Harisaputra dan Salsabila di Nagreg, Jabar. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Tatang Subarna mengatakan, ketiga prajurit ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan. “Apabila terbukti (bersalah) berdasarkan pemeriksaan tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer, termasuk dimungkinkannya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari kedinasan sesuai ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM,” ujar Brigjen Tatang Subarna, Sabtu (25/12).
Tatang mengatakan, TNI AD siap bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum atas peristiwa tersebut. Adapun ketiga anggota TNI AD tersebut yakni Kolonel Infanteri P, Kopral Dua DA, dan Kopral Dua A. Kolonel Infanteri P berdinas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka dan saat ini tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka, Manado. Sementara, Kopral Dua DA berdinas di Kodim Gunung Kidul sedangkan Kopral Dua Ahmad berdinas di Kodim Demak. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan jajarannya untuk memproses hukum ketiga prajurit tersebut.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, tiga prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam kematian sejoli Handi Harisaputra dan Salsabila terancaman hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merujuk pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait peraturan perundang-undangan yang mereka langgar. “Ada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup,” kata Andika melalui pesan singkat, Sabtu (25/12). Adapun ketiga anggota TNI AD tersebut yakni Kolonel Infanteri P, Kopral Dua DA, dan Kopral Dua Ahmad. Saat ini, Kolonel Infanteri P tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka, Manado. Sementara, Kopral Dua DA dan Kopral Dua A menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. (HPS)
