Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal pengganti Anies. Kursi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai diincar banyak partai. Pasalnya, masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022. Partai Nasdem sudah terang-terangan ingin menduetkan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dengan mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendtang. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Wilayah Jawa 1, Effendi Choirie mengatakan, Sahroni-Airin pasangan ciamik. Nasdem akan berkomunikasi dengan Partai Golkar untuk mewujudkan duet tersebut.
Isu kedua soal pengangkatan Wakil Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAMIntel) Sunarta diangkat jadi Wakil Jaksa Agung menggantikan Setia Untung Arimuladi yang telah memasuki masa pensiun. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021. Dalam rotasi tersebut, totalnya ada empat pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) setingkat eselon satu yang ditempatkan pada posisi baru. Presiden Jokowi juga teken Keppres tentang Wakil Mendagri.
Isu ketiga soal OTT KPK. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (5/1). Rahmat Effendi digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jaksel. Ia tiba pukul 22.51 WIB. Ia didampingi sejumlah tim penyidik KPK dengan mengenakan baju hijau lengan panjang dilapisi rombi biru dan masker putih. Rahmat tidak mau berkomentar saat ditanya wartawan perihal penangkapannya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang.
Isu keempat soal PTM. Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, gelombang ketiga Covid-19 berpotensi terjadi di Indonesia menyusul masuknya varian baru virus Corona B.1.1.529 atau Omicron yang diyakini lebih cepat menular dari varian sebelumnya. Dicky meminta agar proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sekolah tidak dipaksakan. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menilai, SKB 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 kurang cocok diterapkan untuk saat ini.
Isu kelima soal PK Djoko Tjandra. Mahkamah Agung (MA) tolak pengajuan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Dikutip dari situs web resmi MA, putusan itu tertanggal hari ini, Rabu (5/1). Adapun ketua majelis hakim perkara ini adalah Andy Samsan Nganro, sedangkan empat hakim anggota yaitu Suhadi, Eddy Army, Sri Murwahyuni, dan Surya Jaya. PK tersebut diajukan pada 11 Oktober 2021 dengan nomor register 467 PK/Pid.Sus/2021. Berikut isu selengkapnya.
1. Kursi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai diincar banyak partai. Pasalnya, masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022. Partai Nasdem sudah terang-terangan ingin menduetkan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dengan mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendtang. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Wilayah Jawa 1, Effendi Choirie mengatakan, Nasdem akan berkomunikasi dengan Partai Golkar untuk mewujudkan duet tersebut.
“Kita harus komunikasi dengan Golkar, ada kader Golkar yang oke, punya pengalaman juga yaitu Airin. Nah itu kan kira-kira kalau diduetkan dengan Ahmad Sahroni akan jadi pasangan yang seksi dan keren,” kata Gus Choi – sapaan akrab Effendi Choirie, red –, Rabu (5/1). Gus Choi menilai, Airin layak dicalonkan sebagai Cawagub DKI karena punya pengalaman memimpin Tangerang Selatan selama dua periode. Selain itu, Airin dianggap memiliki nilai lebih karena selama ini DKI Jakarta belum pernah memiliki pemimpin perempuan. “Itu juga sesuatu yang pasti menarik juga,” ujar Gus Choi lagi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni merespons santai pernyataan Partai Nasdem yang berencana mengusung dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia nampaknya tidak menolak tapi masih malu-malu kucing. “Terkait isu yang berembus belakangan ini, tentang nama saya yang disebut-sebut sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, saya sih sebenarnya mengalir saja,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (5/1). Bendahara umum Partai Nasdem itu mengaku tak mempermasalahkan dorongan dari sejumlah kader agar dirinya maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.
Namun, menurut dia, sejauh ini belum ada pembahas resmi di internal Nasdem terkait bursa pencalonan Gubernur DKI. “Saya lihat dorongan yang muncul ini sebagai aspirasi dari kader, dan tentu hal itu sah-sah saja. Yang pasti, sejauh ini, dari komunikasi formal yang ada, pembahasan ini belum pernah muncul,” ujar Sahroni seraya menambahkan, hingga kini dirinya hanya fokus pada tugasnya sebagai anggota DPR serta Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, nama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma layak dipertimbangkan menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta oleh PDI-P pada Pilkada 2024. Menurut dia, capaian prestasi yang dimiliki Risma selama menjadi Wali Kota Surabaya akan menjadi catatan tersendiri bagi PDIP. “Capaian prestasi yang Bu Risma miliki ya tentunya itu menjadi catatan bagi partai,” kata Gembong, kemarin.
Gembong mengatakan, catatan prestasi itulah yang akan menjadi bahan untuk menentukan kualifikasi calon gubernur DKI Jakarta nantinya. Namun, ia menegaskan sampai saat ini belum ada pembahasan khusus soal calon yang akan diusung PDI-P pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. “Karena kan masih lama juga. Ini kan politik kan dinamis, masih ada berapa tahun. Jadi terlalu dini kalau saya bicara soal sosok yang akan dimajukan di DKI Jakarta,” ujarnya.
Partai Gerindra DKI Jakarta sudah memiliki proyeksi soal nama yang akan diusung sebagai calon Gubernur DKI. Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengungkap empat nama yang menurutnya berpeluang maju pada Pilgub 2024. Yakni, Anies Baswedan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Taufik menilai, jika tak maju sebagai capres, Anies berpeluang untuk kembali diusung Gerindra sebagai Cagub DKI 2024. Kemudian, Ahmad Riza Patria yang kini jadi Wagub DKI. Lalu mantan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany serta Bahlil Lahadalia yang kini menjabat Menteri Investasi.
Taufik menilai, saat ini DKI Jakarta memerlukan sosok muda dan visioner karena ke depannya Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara. Ia berencana segera mengusulkan adanya pembahasan mengenai nama bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra untuk diusung pada Pilkada Serentak 2024. “Jakarta (ke depannya) bentuknya seperti apa kita belum paham apakah kota khusus ekonomi atau apa. Nah itu akan berpengaruh pada kriteria calon pemimpinnya siapa,” ucap Taufik yang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
2. Sementara itu, siapa penjabat (Pj) pengganti Anies Baswedan yang masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022? Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berharap, Pj Gubernur DKI yang diusulkan Kemendagri kepada Presiden Jokowi adalah sosok yang menguasai permasalahan di Ibu Kota. “Yang pasti, kalau kita berharap orang yang paham dengan persoalan Jakarta, kenapa? Supaya sisa waktu selama dia jadi penjabat itu dia mampu menyelesaikan sisa-sisa kerjaan Anies yang belum tereksekusi. Harapan kita itu aja,” kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/1).
Gembong mengatakan, selepas Anies selesai menjabat, Pj Gubernur memiliki waktu yang cukup panjang. Menurut dia, Pj Gubernur DKI nantinya harus memahami masalah prioritas di Jakarta. “Kalau dia sudah tahu persoalan Jakarta, mana prioritas yang harus dieksekusi, maka tidak perlu belajar dulu, penyesuaian dulu. Harapan kita seperti itu, sehingga begitu dilantik jadi Pj Gubernur DKI, mereka langsung running bekerja,” kata Gembong.
Soal nama, Gembong sempat menyinggung nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru bukan orang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Heru pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. Setahun berselang, ia mengemban posisi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. “Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kan, kita enggak tahu,” jelas Gembong.
3. Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAMIntel) Sunarta diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung menggantikan Setia Untung Arimuladi yang telah memasuki masa pensiun. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021. Dalam rotasi tersebut, totalnya ada empat pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) setingkat eselon satu yang ditempatkan pada posisi baru.
“Mengangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya masing-masing: Saudara Sunarta NIP 196406121991031001, Jaksa Utama (IV/e) sebagai Wakil Jaksa Agung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (6/1).
Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 Desember 2021. Dilansir dari salinan lembaran perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Rabu (5/1/2022), aturan ini menegaskan adanya jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Penegasan ini tercantum pada pasal 2 ayat (1), yakni Dalam memimpin Kemendagri, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Lalu pada ayat (2) disebutkan, wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Selanjutnya, dijelaskan bahwa posisi Wamendagri berada di bawah mendagri dan bertanggung jawab kepada Mendagri. Adapun tugas dari Wamendagri adalah membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.
4. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (5/1). “Wali Kota Bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan,” Ketua KPK Firli Bahuri, kemarin. KPK belum mengumumkan status Rahmat, juga belum dijelaskan dalam kaitan atau kasus apa kader Golkar ini ditangkap. KPK masih melakukan pemeriksaan dan membutuhkan waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan status hukumnya.
“Kita masih bekerja. Tolong bersabar beri waktu untuk kami bekerja, Nanti pada saatnya kami akan sampaikan ke publik. Beri kesempatan kami bekerja dulu,” pinta Firli. Ia menjelaskan, Tim KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang terjaring OTT tersebut. Selain Wali Kota, KPK belum dapat menyampaikan penjelasan secara lebih rinci siapa saja pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK juga belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus yang menjerat Rahmat Effendi.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membenarkan tertangkap tangannya Wali Kota Bekasi. “Benar, KPK telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wiayah Bekasi Jawa Barat siang hari ini,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (5/1) kemarin. “Kami saat ini sedang memeriksa para pihak untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang kami selidiki. Mohon bersabar, pada saatnya nanti kami akan sampaikan setelah proses pemeriksaan selesai,” ujar Ghufron.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jaksel. Ia tiba pukul 22.51 WIB. Rahmat didampingi sejumlah tim KPK dengan mengenakan baju hijau lengan panjang dilapisi rombi biru dan masker putih. Rahmat tidak mau berkomentar saat ditanya wartawan perihal penangkapannya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang. ‘’Kami amankan (Rahmat Effendi) bersama sejumlah uang,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (5/1).
Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriansa menyatakan, partainya masih menunggu pengumuman resmi dari KPK mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Efffendi. “Sebaiknya kita tunggu saja pengumuman resmi dari KPK terkait masalah itu,” kata Supriansa, Rabu (5/1).
5. Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, gelombang ketiga Covid-19 berpotensi terjadi di Indonesia menyusul masuknya varian baru virus Corona B.1.1.529 atau Omicron yang diyakini lebih cepat menular dari varian sebelumnya. Oleh sebab itu, Dicky meminta agar proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sekolah tidak dipaksakan.
“Jangan dipaksakan dulu (PTM), terlalu riskan,” ujarnya, Rabu (5/1). Ia mengatakan, pemerintah mestinya memberikan opsi daring dalam kegiatan masyarakat demi mencegah penularan Covid-19. “Tentunya opsi sekolah secara daring itu tetap harus ada sebagaimana opsi work from home bagi para pekerja, itu harus ada. Pandemi Covid-19 ini belum selesai,” ujarnya.
Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 kurang cocok diterapkan untuk saat ini. Sebab, SKB tersebut ditetapkan pada 21 Desember 2021 sehingga tidak mengikuti kondisi terbaru pandemi Covid-19 di Indonesia.
Zubairi mendorong agar setiap kebijakan terkait panduan pembelajaran di sekolah menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 yang sifatnya dinamis. Ia mengatakan, kasus Covid-19 dari penularan varian Omicron meningkat tak lama setelah SKB 4 Menteri tersebut ditetapkan. “Intinya mendorongnya begini, artinya, semua kebijakan disesuaikan dengan kondisi pandemi, kan pandemi ini memang amat dinamis ada Delta, Omicron, ada Mu, dan kasus Omicronnya meningkat banyak,” ujarnya, Rabu (5/1).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100 persen. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia yang kian bertambah setelah penemuan kasus pertama pada 16 Desember 2021 lalu. Menurut Retno, baiknya pelaksanaan PTM 100 persen menunggu tren penurunan mobilitas masyarakat setelah liburan Natal dan tahun baru.
“KPAI mendorong Kemendikbud Ristek, Kementerian Agama dan dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mempertimbangkan kembali menggelar PTM 100 persen, dengan kapasitas siswa di kelas 100 persen, dan masuk sekolah 100 persen atau lima hari sekolah dengan enam jam pelajaran per hari,” ujar Komisoner KPAI Retno Listyarti dalam siaran pers, Rabu (5/1).
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan pihak berwenang yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk lakukan evaluasi pada awal dan akhir pelaksanaannya. Dalam evaluasi itu, ia menyarankan agar pihak berwenang yang terlibat pelaksanaan PTM 100 persen tak segan untuk menutup sekolah apabila ditemukan penyebaran virus Corona. “Apabila ada yang terkena dan jumlahnya juga ternyata signifikan, misalnya, itu mesti (sekolah) segera ditutup,” kata Melki, Rabu (5/1). Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, semua harus menyadari bahwa penyebaran Covid-19 masih terus terjadi. Ditambah, varian Omicron yang saat ini sudah masuk ke Tanah Air.
Anggota Komisi IX DPR Alifudin menilai, pemerintah seharusnya memberikan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa di tengah penerapan pembelajaran tatap muka (PTM). Ia mengingatkan, hingga saat ini penularan Covid-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, virus Corona varian Omicron yang lebih cepat menyebar telah masuk ke Indonesia dan menjadi kekhawatiran bersama. Oleh karena itu, Afifudin menyarankan agar pemerintah tetap membuka opsi sekolah jarak jauh atau pembelajaran secara online kepada siswa.
“Pemerintah diharap juga memberikan ruang kepada siswa yang ingin mengikuti pembelajaran jarak jauh karena kekhawatiran orangtua atas kasus Omicron yang terus meningkat. Maka, baiknya sekolah memberikan izin, jangan dipaksakan juga untuk PTM di sekolah 100 persen,” kata Alifudin, Rabu (5/1).
Jumlah kasus aktif virus corona (Covid-19) di Jakarta, per Rabu (5/1), mencapai 908 kasus. Sebanyak 73 persen-nya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti, dari 908 kasus aktif itu, 661 di antaranya pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, per hari ini ada tambahan 259 kasus positif, dengan 211 di antaranya juga pelaku perjalanan luar negeri.
“Para pelaku perjalanan luar negeri yang terkonfirmasi positif tersebut saat ini dirawat di RSDC Wisma Atlet, RSPI Soelianti Saroso dan beberapa RS,” ujar Widyastuti, pada Rabu (5/1). Senada, kasus varian Omicron juga mengalami peningkatan terutama dipicu oleh orang yang baru datang dari luar negeri.
6. Polisi menangkap dan menetapkan seorang tersangka baru terkait kasus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. Inisialnya M alias Ong. Perannya sebagai prekrut atau orang yang mengumpulkan para calon PMI ilegal dari berbagai daerah. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes (Pol) Harry Goldenhardt mengatakan, saat ini sudah ada empat tersangka yang tergabung dalam jaringan sindikat penyelundupan manusia (people smuggling) ke Malaysia yang ditangkap.
“Sudah empat tersangka jaringan sindikat people smuggling yang berhasil diamankan tim penyidik Ditkrimum (Polda Kepri),” kata Harry, Rabu (5/1) malam. Harry menyampaikan, pihaknya juga mengamankan beberapa alat komunikasi, seperti ponsel, beberapa buku tabungan atas nama tersangka M alias Ong, dan buku tabungan inisial LA yang merupakan istri dari M.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum polisi dalam pengiriman pekerja migran ilegal (PMI) yang tenggelam di Perairan Johor, Malaysia, pada 15 Desember 2021. “Iya anggota TNI AU, anggota TNI AL, dan anggota Polri (diduga terlibat),” ujar Benny ketika dihubungi wartawan, Rabu (5/1). Benny mengungkapkan, dugaan keterlibatan oknum Korps Bhayangkara itu telah disampaikannya kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Menurut dia, adanya dugaan keterlibatan oknum tersebut menjadi wewenang masing-masing instansi untuk mempublikasikannya kepada masyarakat. “Apakah mau mengambil tindakan apa, sifatnya kita hanya menyampaikan hasil investigasi,” kata Benny. Ia mengatakan, pihaknya sudah sangat terbuka mengenai temuan investigasi terkait kasus pengiriman pekerja migran ilegal.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak mencari kambing hitam dalam kasus penyelundupan pekerja migran yang tenggelam di Perairan Johor, Malaysia pada 15 Desember 2021. “Jangan sampai ketika terjadi seperti itu mencari-cari kambing hitam, menyalah-nyalahkan TNI,” ujar Yudo selepas memimpin upacara peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) di Mabes TNI AL, Jakarta, Rabu (5/1).
Seperti diketahui, hasil investigasi BP2MI menyebutkan adanya dugaan keterlibatan prajurit TNI AL dan TNI Angkatan Udara dalam pengiriman pekerja migran yang tenggelam di Perairan Johor. Yudo menyatakan, hasil investigasi tersebut seharusnya dapat disampaikan kepada TNI AL supaya TNI AL dapat menindaklanjuti temuan investigasi tersebut. Namun, yang terjadi justru BP2MI tidak terbuka kepada TNI AL. “Nah ini sesama aparat pemerintah tidak saling terbuka, ini kan susahnya gitu,” kata Yudo.
Menurut Yudo, ketika tidak ada keterbukaan, justru yang terjadi adanya kecurigaan antar-instansi pemerintah. Untuk itu, Yudo meminta agar BP2MI tidak takut menyampaikan temuan tersebut kepada TNI AL. “Jadi jangan sampai karena kelemahannya sendiri tapi mencari-cari instansi lain untuk juga dilemahkan,” ucap Yudo. Terkait masalah ini, kata Yudo, TNI AL mencari sendiri informasi melalui intelijen yang dimiliki.
7. Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo divonis 13 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Majelis hakim menilai Jimmy terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan pejabat PT Asabri. Jimmy juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara ini. Jimmy juga dinyatakan terbukti menikmati uang hasil korupsi untuk dirinya sendiri, serta terbukti lakukan tindak pidana pencucian uang.
“Menyatakan terdakwa Jimmy Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi. Menjatuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan,” tutur Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/1). Majelis hakim juga menjatuhkan pidana pengganti sebesar Rp 314,8 miliar. Jika pidana pengganti tersebut tidak bisa dibayar, diganti dengan penjara kurungan selama 4 tahun.
Direktur Utama PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi divonis 10 tahun penjara. Lukman dinilai turut serta melakukan tindak pidana korupsi di PT Asabri Persero. Lukman dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan para mantan petinggi PT Asabri dan menikmati uang hasil korupsi tersebut.
Hal itu disampaikan majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/1). “Mengadili menyatakan terdakwa Lukman Purnomosidi terbukti, sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan,” tutur Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.
Terdapat disenting opinion atau pendapat yang berbeda dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi di PT Asabri Persero. Perbedaan pendapat itu muncul dari hakim anggota, Mulyono Dwi Purwanto. Mulyono menilai, kerugian negara dalam kasus korupsi di PT Asabri, senilai Rp 22,7 triliun tidak terbukti.
“Perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak punya dasar yang jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti,” kata Mulyono dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Menurut Mulyono, BPK tidak tepat dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Alasannya, pihak BPK menyebut kerugian Rp 22,7 triliun dari penghitungan jumlah saldo yang dibeli atau diinvestasikan pada efek dikurangi penjualan saldo per 31 Desember 2019.
8. Mahkamah Agung (MA) tolak pengajuan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Dikutip dari situs web resmi MA, putusan itu tertanggal hari ini, Rabu (5/1). Adapun ketua majelis hakim perkara ini adalah Andy Samsan Nganro, sedangkan empat hakim anggota yaitu Suhadi, Eddy Army, Sri Murwahyuni, dan Surya Jaya.
PK tersebut diajukan pada 11 Oktober 2021 dengan nomor register 467 PK/Pid.Sus/2021. Sebelumnya, pada Juli 2020, permohonan PK yang diajukan Djoko tidak diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, PK tetap bisa diajukan ketika terpidana mempunyai dua alat bukti baru. Dalam perkara ini, Djoko divonis dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, negara merampas uang Djoko di Bank Bali sejumlah Rp 546 miliar.
9. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar tidak ada oknum yang memanfaatkan tingginya harga sembako dalam beberapa waktu terakhir, hanya untuk mencari keuntungan. “Kepada mereka yang memiliki barang, jangan menggunakan situasi seperti ini untuk kepentingan sepihak, untuk mencari keuntungan semata-mata,” kata Ma’ruf di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu (5/1).
Ma’ruf mengatakan, pihak-pihak tersebut semestinya tidak menambah beban kesulitan masyarakat, sementara pemerintah tengah mengupayakan agar kondisi ekonomi kembali pulih. Ia menuturkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga sembako, salah satunya dengan operasi pasar yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Wapres berharap, melonjaknya harga sembako hanya disebabkan oleh masa Natal dan Tahun Baru sehingga dapat berangsur normal dalam beberapa waktu ke depan.
10. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan kondisi terkini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah kembali ke Tanah Air. Menurut Andi, SBY mulai beraktivitas seperti biasa setelah menjalani operasi pengangkatan kanker prostat di Amerika Serikat. “Sekarang, beliau sudah mulai beraktivitas seperti biasa, melukis, menulis, dan membina tim voli Bogor Lavani yang akan mengikuti Proliga,” kata Andi, Rabu (5/1). Kendati demikian, ujarnya, SBY tetap menjalani pemulihan dan check up kesehatan secara berkala. (HPS)
