HOT ISU PAGI INI, PEMBAHASAN RUU IBU KOTA NEGARA UGAL-UGALAN

  • Bagikan

Isu menarik pagi ini adalah soal pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN). Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menilai, pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di DPR dilakukan secara ugal-ugalan. Menurutnya, pembahasan regulasi yang akan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengabaikan partisipasi masyarakat. “Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan,” kata Pipin, Jumat (14/1).

Isu kedua soal proyek satelit Kemhan. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mendukung proses hukum terkait proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ada indikasi awal keterlibatan personil TNI dalam proyek tersebut. Hal itu disampaikannya usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (14/1). “Saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum,” ujar Andika.

 

Isu ketiga soal dosen UNJ. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah, pada Jumat (14/1). Laporan itu dilakukan menyusul pengaduan yang dilakukan Ubedilah soal dugaan korupsi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

 

Isu keempat soal kemesraan Prabowo-SBY. Menhan Prabowo Subianto tampil mesra dengan mantan Presiden SBY. Ketum Partae Gerindra ini menggenggam erat tangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat keduanya bertemu dalam acara penganugerahan gelar professor kehormatan atau guru besar tidak tetap ilmu pertahanan bidang kedokteran militer Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan (Unhan) kepada mantan Menkes Terawan, kemarin.

 

Isu kelima soal larangan masuk Indobesia. Pemerintah RI melalui Satgas Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia karena penyebaran varian Omicron. Kini pemerintah membuka pintu masuk kedatangan internasional bagi seluruh negara. Langkah ini diambil berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat terbatas pada 10 Januari dan tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 02 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19. Berikut isu selengkapnya.

 

 

1. Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menilai, pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di DPR dilakukan secara ugal-ugalan. Menurutnya, pembahasan regulasi yang akan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengabaikan partisipasi masyarakat. “Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan,” kata Pipin, Jumat (14/1).

Pipin mengaku telah menerima informasi bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN masih banyak yang belum selesai. Namun Pansus RUU IKN DPR sudah mengajukan jadwal pembahasan RUU IKN di Rapat Paripurna pada Selasa (18/1). Pipin memandang langkah itu berpotensi melanggar Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menegasikan hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam RUU IKN ini. “Padahal banyak para ahli dari berbagai disiplin Ilmu mengingatkan agar pembahasan IKN jangan terburu-buru. Masterplan, Rencana Induk, masalah pertanahan dan pendanaan belum dibahas Pansus,” katanya.

 

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pembahasan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) terkesan tergesa-gesa dan mengabaikan partisipasi publik. Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan pembahasan yang supercepat dan minim partisipasi publik ini justru menimbulkan kecurigaan dari rakyat. Menurut dia, pembahasan yang ngebut ini dapat dianggap hanya mementingkan ambisi pemerintah.

“Dengan proses yang cepat dan cenderung abai pada partisipasi publik, terlihat jelas sesungguhnya motivasi perpindahan ibukota ini bukan untuk sebuah solusi atas persoalan yang terjadi, tetapi lebih pada memenuhi ambisi pemerintah dan DPR terhadap ibukota negara baru,” ujar Lucius saat dihubungi, Jumat (14/1).

Menurut Lucius, jika tujuan pemindahan Ibu Kota Negara untuk kepentingan bangsa, maka pembahasannya tidak perlu sembunyi-sembunyi dan minim partisipasi publik. Ia juga meminta agar DPR tidak tergesa-gesa merampungkan pembahasan RUU IKN. “Kalau sembunyi-sembunyi, maka mungkin memang itu bukan program untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan elite saja,” tuturnya.

 

Sebelumnya Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia berharap, RUU IKN dapat disahkan sebagai undang-undang pada Selasa (18/1) pekan depan. “Paripurna insya Allah tanggal 18 (Januari),” kata Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1). Doli mengeklaim proses pembahasan RUU IKN sudah sesuai dengan rencana yang dirancang oleh Pansus RUU IKN sejak awal. Ia menuturkan, RUU IKN telah dibahas di tim perumus dan tim sinkronisasi dan sudah masuk tahap laporan panitia kerja ke panitia khusus.

Doli juga mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengantongi nama ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kata dia, nama IKN baru itu akan disampaikan di tahap akhir atau bertepatan dengan pengesahan RUU IKN. “Nama ibu kota negara itu di akhir lah, di level pemerintah. Katanya Pak Presiden sudah mengantongi namanya. Nanti akan disampaikan di saat-saat akhir, ya mudah-mudahan saat pengesahan nanti,” kata Doli lagi.

 

2. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mendukung proses hukum terkait proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ada indikasi awal keterlibatan personil TNI dalam proyek tersebut. Hal itu disampaikannya usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (14/1). “Saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum,” ujar Andika.

Ia mengatakan, pihaknya telah dipanggil Menko Polhukam Mahfud MD pada Kamis (13/1). Dalam pertemuan itu, Andika menerima paparan dari Mahfud MD soal proses hukum yang akan ditempuh pemerintah terkait proyek satelit di Kemenhan. Dari pertemuan itu, Andika mengetahui bahwa ada dugaan keterlibatan personel TNI. “Memang beliau (Mahfud) menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum,” kata Andika.

Meski demikian, Andika masih menunggu kepastian nama-nama prajurit TNI yang diduga terlibat dalam proyek tersebut. “Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami,” tegas Andika Perkasa.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, proyek pengelolaan satelit yang ada di Kemenhan membuat negara menelan kerugian ratusan miliar. Kerugian itu terjadi lantaran adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan Satelit Garuda-1 yang telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia. Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit.

 

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, masih mendalami dan mempelajari soal kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101. Andika mengaku sudah lakukan pertemuan dengan sejumlah perjabat structural terkait kasus itu. “Jadi kalo saya masih berusaha mempelajari. Sudah, kami sudah ketemu beberapa pejabat struktural yang membidangi,” tegas Andika di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (14/1).

Kendati sudah melakukan pertemuan, Andika mengatakan, pendalam soal kasus itu masih belum tuntas. Mantan KSAD ini menyatakan, pihaknya akan memberikan informasi lebih lanjut saat sudah benar-benar memahami kasus tersebut. “Tapi memang belum tuntas. Nanti ada saatnya kita akan mengumumkan setelah semuanya saya pahami,” ujar dia.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menandatangani surat perintah penyidikan untuk kasus pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT), dalam proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat (14/1) sore. “Nanti sore kita akan sampaikan bahwa hari ini kita tandatangani surat perintah penyidikannya,” ujar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta.

Kendati demikian Burhanuddin masih belum mau merinci detail terkait kasus itu. Sebab, nantinya yang akan menyampaikan terkait penanganan perkara tersebut adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ferbrie Ardiansyah. “Kemudian nanti kasus posisinya apapun ya nanti tolong tanyakan ke Jampidsus nanti sore,” ujar Burhanuddin.

 

Jampidsus Kejagung Febrie Andriansyah mengatakan, pihaknya akan melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Anwar Saadi dalam penyidikan kasus pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada proyek satelit komunikasi pertahanan di Kemenhan. Kata dia, Jampidmil akan mulai dilibatkan jika ditemukan unsur hukum koneksitas saat proses penetapan tersangka. “Ada tahapan saat akan menentukan tersangka, kita akan gelar perkara berasma dengan JAM-Pidmil,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1).

Menurut Febrie, sejak awal penyelidikan kasus ini, JAM-Pidmil juga sudah dilibatkan dan kerap menjadi rekan diskusinya. Lebih lanjut, Febrie juga mengatakan, koordinasi dengan JAM-Pidmil juga dilakukan karena kasus itu terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Tentu ada saksi-saksi juga yang kita periksa dari rekan-rekan kita di TNI,” ujarnya.

Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah mengatakan, pihaknya belum meminta keterangan mantan Menhan Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu terkait proyek satelit komunikasi pertahanan (satkomhan) di Kemenhan tahun 2015 yang disebut merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. “Belum (diperiksa),” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1).

Febrie mengemukakan, Kejagung akan bersikap profesional dalam mendalami kasus tersebut. Dalam proses penyidikan, pihaknya akan meminta keterangan berdasarkan bukti yang sudah didapatkan. “Kami tidak melihat dalam kapasitas jabatan, kami tidak melihat posisinya tapi bagi orang-orang yang perlu dimintai keterangan dalam penyidikan dan itu korelasimya untuk pembuktian maka akan kami lakukan pemeriksaan,” ujarnya.

 

Kejagung RI telah menaikkan status kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke tahap penyidikan pada Jumat (14/1). Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah mengatakan, pihaknya juga sudah memeriksa 11 saksi dalam kasus yang disebut telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah tersebut. “Kami telah menyelidiki kasus ini selama satu minggu, kami sudah memeriksa beberapa pihak,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat sore.

Febrie belum merinci identitas para saksi yang sudah dimintai keterangan. Namun, dia mengatakan saksi tersebut berasal dari pihak swasta dan Kemenhan. “Dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kami periksa ada 11 orang,” ujarnya.

Menurut Febrie, tim jaksa penyelidik juga melakukan sejumlah koordinasi dan diskusi dalam rangka melakukan pencarian alat bukti. Ia mengatakan, sejumlah bukti yang diperoleh tim jaksa penyelidik di antaranya laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dokumen lainnya. “Selain itu juga didukung dengan dokumen yang lain, yang kami jadikan alat bukti seperti kontrak dan dokumen lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri,” ujarnya.

 

3. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer melaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah, pada Jumat (14/1). Laporan itu dilakukan menyusul pengaduan yang dilakukan Ubedilah soal dugaan korupsi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

Immanuel menyebut laporan itu bisa dicabut jika Ubedilah meminta maaf. Ia mengancam akan melaporkan dengan pasal yang lebih berat jika Ubedilah tak melakukannya. “Kami mau laporkan terlapor dengan pasal yang lebih berat. Tapi pertimbangannya hari ini kita melihat memberikan kesempatan kepada Ubedillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik karena ini berkaitan dengan kehormatan seseorang karena basis laporannya berbasis kepalsuan atau hoaks jadi ini tidak mendidik,” tutur Immanuel yang akrab disapa Noel itu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Immanuel menilai Ubedilah yang berprofesi sebagai dosen seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bukan malah membuat laporan yang tidak berbasis pada data. “Artinya selevel dosen aktivis kok bisa membuat laporan tidak berbasis data. Makanya kami menyayangkan sekali. Untuk itu kami meminta Ubedillah Badrun untuk meminta maaf kepada publik,” ujarnya.

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut pernyataan Relawan Jokowi Mania yang menduga laporannya merupakan kabar bohong sebagai hal yang aneh. Ubed mengatakan, dokumen laporan itu masih berada di KPK. Ia mempertanyakan bagaimana Relawan Jokowi Mania menyebut laporannya palsu. “Itu aneh, dari mana mereka mengetahui bahwa itu laporan palsu sementara dokumen pelaporan dan lain-lain masih ada di KPK?” kata Ubed dalam pesan tertulisnya, Jumat (14/1) pagi sebelum dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Ubed lantas menyatakan pihaknya masih menunggu apakah Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan membuat laporan palsu. Ia juga menegaskan laporan yang pihaknya sampaikan ke KPK bukanlah laporan palsu. “Kita tunggu, jika mereka melaporkan saya dengan dasar saya membuat laporan palsu. Yang kami sampaikan ke KPK bukan laporan palsu,” kata sosiolog UNJ tersebut.

 

4. Menhan Prabowo Subianto tampil mesra dengan mantan Presiden SBY. Ketum Partae Gerindra ini menggenggam erat tangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat keduanya bertemu dalam acara penganugerahan gelar professor kehormatan atau guru besar tidak tetap ilmu pertahanan bidang kedokteran militer Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan (Unhan) kepada mantan Menkes Terawan, kemarin.

Jubir Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan momen saling hormat antarkedua tokoh tersebut merupakan hal wajar, apalagi keduanya sama-sama berlatar belakang militer. “Ya itu tradisi saling hormat yang sangat lazim di dunia militer kita,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (14/1). Habiburokhman menyebut Prabowo mengatakan prajurit tak pernah pensiun. Prajurit bakal terus mengabdi kepada bangsa ini.

“Walau keduanya sama-sama sudah pensiun, tapi kata Pak Prabowo prajurit tidak kenal istilah pensiun, mereka akan terus mengabdi pada bangsa dan negara meski secara resmi sudah tidak aktif lagi di institusi TNI,” kata Habiburokhman. Ia menyebut Prabowo dan SBY merupakan sahabat. Selain itu, Prabowo dan SBY disebut punya banyak kesamaan. “Keduanya adalah sahabat baik yang memiliki banyak kesamaan. Sama-sama satu angkatan ketika di Akabri, sama-sama berprestasi di TNI, dan sama-sama berhasil ketika terjun di dunia politik dan membangun partai politik besar,” kata dia.

5. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat, Partai Golkar dan Partai Demokrat terbuka untuk berkoalisi dengan PKS pada Pilpres 2024. Koalisi ini disebut koalisi nasionalis-religius. Pertanyaannya, jika koalisi ini terbentuk, siapa yang menjadi pasangan capres-cawapresnya? Ia menilai Demokrat dan PKS punya banyak kesamaan nasib politik, kedua partai solid dukung SBY dua periode dan di era Presiden Jokowi ini kedua parpol kompak di luar pemerintahan.

“Bagi Demokrat, posisi PKS seksi. Bukan hanya karena nasibnya hampir sama, tapi berkoalisi dengan PKS itu ‘murah meriah’ dengan militansi kader yang sudah teruji. Variabel ini makin menambah kemungkinan Demokrat dan PKS akan berkoalisi di Pemilu 2024 nanti,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (14/1).

Koalisi PKS, Golkar, dan Demokrat dinilai sangat mungkin terjadi. Adi Prayitno menilai wacana memasangkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan Anies Baswedan ataupun Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun menguat. “Sangat mungkin tiga partai ini bikin poros tersendiri, karena Golkar sangat terlihat ambisius majukan Airlangga di pilpres dan butuh banyak partai koalisi untuk maju,” ujar Adi Prayitno.

PKS ingin membangun koalisi lintas poros pada Pilpres 2024, yakni poros nasionalis-religius. Keinginan itu diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi pers, kemarin. Sohibul mengatakan pembentukan poros Islam di Pilpres 2024 menjadi alternatif. Namun, melihat kondisi kenegaraan saat ini, tidak tertutup kemungkinan PKS membangun koalisi religius-nasionalis.

“Terkait dengan pembentukan partai Islam, saya kira itu salah satu alternatif yang mungkin bila terbentuk koalisi. Tetapi sebagaimana yang menjadi keputusan dari Majelis Syuro VI pada hari ini, kita melihat bahwa suasana kenegaraan kita hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang sangat luar biasa. “Untuk itu, PKS ingin membangun koalisi yang lintas, tadi disebutkan nasionalis-religius, itu harus kita persatukan,” ujar Sohibul.

6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, Girgi Jantoro mengungkapkan jumlah rumah rusak di kawasan tersebut akibat gempa Magnitudo 6,7 SR terus bertambah. Berdasarkan data yang disampaikan Sabtu (15/1) pagi, jumlah rumah rusak di Pandeglang karena gempa Banten bertambah jadi 738 unit dari sebelumnya 263 unit. “Kemungkinan data bangunan rumah rusak itu terus bertambah,” ujar Girgi Jantoro, Sabtu (15/1)

Girgi merinci, 164 dari 738 rumah yang rusak mengalami kerusakan berat, 170 unit rusak sedang dan 413 rusak ringan. Dijelaskan, 738 rumah yang rusak tersebut berada di 27 kecamatan dan 113 desa. Ia turut mengungkapkan kawasan dengan dampak terparah berada di Kecamatan Sumur, Cibaliung, Panimbang, Cimanggu, dan Cikeusik.

Sementara itu, sarana atau gedung fasilitas lain yang rusak terdampak gempa Banten di antaranya 13 gedung sekolah, 14 Puskesman, 3 kantor desa, 4 masjid, dan 1 tempat usaha. “Kami hingga kini masih melakukan pendataan jumlah kerusakan bangunan dan belum mendata jiwa terdampak bencana,” kata Girgi Jantoro. Ia mengungkapkan para korban bencana gempa Banten Magnitudo 6,6 akan menempati hunian sementara (Huntara) sebelum mendapatkan hunian tetap (Huntap).

 

7. Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia karena penyebaran varian Omicron. Kini pemerintah membuka pintu masuk kedatangan internasional bagi seluruh negara. Langkah ini diambil berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat terbatas pada 10 Januari dan tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 02 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.

SE tersebut mulai belaku efektif pada 12 Januari 2022. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, keputusan ini diambil mengingat varian Omicron sudah meluas ke 150 dari total 195 negara di dunia (76 persen negara) per 10 Januari 2022. “Jika pengaturan pembatasan daftar negara masih tetap ada, maka akan menyulitkan pergerakan lintas negara yang masih diperlukan untuk mempertahankan stabilitas negara termasuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Wiku dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1).

Wiku mengatakan, keputusan penghapusan daftar negara asal WNA yang tidak boleh memasuki Indonesia ini diiringi dengan penetapan kriteria WNA yang masih tetap sama ketatnya sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran satgas sebelumnya. Dengan penghapusan daftar negara tersebut, pemerintah menyamakan durasi karantina bagi seluruh pelaku perjalanan menjadi 7×24 jam. Kebijakan tersebut tertuang dalam SK KaSatgas Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk,  Tempat Karantina dan Kewajiban RTPCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

 

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah menegakkan aturan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri setelah membuka pintu masuk kedatangan internasional dari semua negara. Rahmad menegaskan, pelaksanaan karantina di lapangan harus dipastikan sesuai prosedur agar tidak ada lagi orang-orang yang lolos dari karantina dengan memanfaatkan kehadiran oknum-oknum nakal. “Saya kira yang paling penting itu adalah kewibawaan aturan itu harus dihormati, harus ditegakkan oleh siapapun tanpa pandang bulu,” kata Rahmad, Jumat (14/1).

Politisi PDI-P itu meminta agar ada sanksi tegas bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan karantina maupun membantu orang-orang untuk lolos dari karantina. Rahmad berpandangan, pembukaan pintu masuk internasional merupakan suatu hal yang tak bisa dihindarkan karena varian Omicron sudah tersebar di banyak negara.

 

Penyebaran virus corona varian Omicron terus meluas di DKI Jakarta. Per 13 Januari 2022, tercatat transmisi lokal varian baru ini mencapai 107 kasus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah tersebut bertambah 18 kasus dibandingkan sehari sebelumnya, yakni sebanyak 89 kasus Omicron akibat transmisi lokal. Sementara itu, kasus Covid-19 akibat varian Omicron dari pelaku perjalanan luar negeri bertambah sebanyak 49 kasus dari sebelumnya 409 menjadi 458 kasus.

“Dari 565 orang yang terinfeksi, 81,1 persennya atau sebanyak 458 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 107 lainnya adalah transmisi lokal,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam keterangan tertulis, kemarin. Penambahan kasus Covid-19 akibat varian Omicron berbanding lurus dengan penambahan kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta.

 

8. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, saat ini sudah sebanyak 33 unit riset dari kementerian dan lembaga yang sudah diintegrasikan ke BRIN dan masih tersisa 6 kementerian yang unit risetnya masih berproses untuk integrasi dengan lembaga tersebut.

Menurut Laksana, pengintegrasian ini sesuai dengan amanat dari Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN yang menegaskan unit riset pemerintah diintegrasikan ke BRIN. Namun, dalam hal ini pihaknya hanya menerima pengalihan yang dilaksanakan oleh Bappenas untuk program, Kemenkeu untuk anggaran, lembaga dan SDM oleh Menpan-RB.

Laksana mengungkapkan, tujuan pengintegrasian adalah mengonsolidasikan sumber daya riset, yakni SDM, infrastruktur, dan anggaran. “Agar critical mass meningkat dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki ekosistem riset dan inovasi,” lanjutnya. Saat disinggung mengenai independensi periset setelah diintegrasikan, Laksana menegaskan hal itu tetap ada dan menjadi bagian dari integritas periset.

 

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) status pegawai pemerintah – paling lambat 2023, red — hanya ada dua, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Sesuai UU ASN, paling lambat 2023 status pegawai pada instansi pemerintah hanya ada 2 pilihan, yaitu PNS atau PPPK,” ujar Tjahjo, Jumat (14/1). Hal itu dijelaskannya dalam konteks pengintegrasian Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut Tjahjo, jika BRIN sebagai institusi ingin menyelesaikan penataan organisasi/SDM tersebut 2022 tentu tidak menjadi soal. Tjahjo mengatakan, untuk penyelesaian proses integrasi kedua lembaga tersebut ada lima langkah yang perlu dilakukan, di antaranya bagi PNS Periset akan dilanjutkan menjadi PNS BRIN sekaligus diangkat sebagai peneliti, yakni sebanyak 17 orang.

 

9. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menyatakan, untuk bisa meningkatkan kemakmuran secara adil dan merata, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang baik. Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi publik Dies Natalis ke-24 Universitas Paramadina, Jumat (14/1/2022) malam. “Upaya-upaya mencapai keadilan itu harus diikuti dan dilakukan dengan manajemen pemerintahan yang baik, itu menjadi pendorong utama di bidang ekonomi. Hanya itu yang bisa meningkatkan kemakmuran yang adil,” kata JK.

JK mengatakan, meskipun pemerintah bersama dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya untuk kepentingan masyarakat, namun pada kenyataannya diskriminasi tetap ada. “Kita bisa lihat dalam kenyataannya kehidupan masyarakat kita ada yang baik, ada yang kurang baik, atau bahkan sangat kurang mampu,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menilai ketidakadilan menyebabkan berbagai konflik besar yang terjadi di Indonesia. JK mengatakan, selama lebih dari 70 tahun Indonesia berdiri, ada sekitar 15 konflik besar yang memakan lebih dari 1000 korban. Kata dia, dari 15 konflik tersebut, 11 di antaranya terkait dengan ketidakadilan baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi. “Itu semua sebabkan konflik, karena itu tujuan kita bernegara sesuai dengan apa yang kita selalu yakini dan lakukan ialah keadilan bagi seluruh masyarakat,” tandas JK.

 

10. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan dukungan moril kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru saat meninjau lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat (14/1). “Ibu dan Bapak jangan merasa sendiri, tidak sendiri. Memang ini musibah, tapi musibah ini saya yakin akan menjadi kebaikan,” kata Ma’ruf, dikutip dari siaran persNYA, KEMARIN.

Ma’ruf menuturkan, kementerian/lembaga yang terkait dengan penanganan bencana terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengungsi, khususnya soal kebutuhan pokok dan relokasi tempat tinggal. Ia menyebut, saat ini pemerintah tengah fokus membangun huntara bagi para pengungsi yang akan dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap (huntap) di lokasi yang sama. Ma’ruf mengimbau warga agar tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa meski masih tinggal di tempat sementara. “Insya Allah apa yang diharapkan dan sudah disiapkan secara matang, pembangunan sudah mulai, dan dalam waktu yang singkat bisa selesai,” kata Wapres.

 

11. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) — antara pemerintah dengan DPR — akan dilaksanakan di Badan Legislasi (Baleg). Alasannya, karena penyusunan draf RUU TPKS sebelumnya juga dilakukan di Baleg DPR. “AKD-nya kalau saya enggak salah Baleg, karena dia yang kemarin merapikan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/1).

Politisi Partai Gerindra itu juga memastikan, DPR akan menggelar rapat paripurna pada Selasa (18/1/2022) untuk menetapkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR. Dasco mengatakan, DPR telah menggelar rapat pimpinan dan Badan Musyawarah pada Kamis (13/1/2022) yang menyepakati bahwa RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna pekan depan. “Insya Allah pada hari Selasa kita akan tetapkan RUU TPKS sebagai (rancangan) undang-undang (inisiatif DPR) dan akan dibahas antara pemerintah dan DPR secepatnya,” ujarnya. (HPS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *