JAKARTA, REPORTER.ID – Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Medikbudristek) Nadiem Makarim membahas pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19 serta RUU Pendidikan Dokter yang saat ini menjadi inisiatif DPR RI, di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, pada Selasa (8/2/2022) yang berlangsung secara fisik dan virtual.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengatakan bahwa Kemendikbudristek telah mengeluarkan SE Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggraan Pembelajaran terkait PTM.
“Kemendikbudristek harus memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi mengacu secara optimal pada SKB 4 Menteri dan SE Mendikbudristek No. 2 Tahun 2022, di antaranya dengan memperhatikan penyelenggaraan PTM terbatas di daerah PPKM level 1, 2, 3, dan 4,” kata Sylviana.
Dalam rapat tersebut, Senator Jihan Nurlela menilai bahwa ancaman learning loss sebagai dampak pandemi Covid-19 harus segera diatasi. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan PTM. Apalagi Indonesia memiliki visi untuk mencetak generasi emas di tahun 2045.
“Tapi kita juga perlu memberikan fleksibilitas dan mendengarkan apa yang menjadi masukan masyarakat. Covid selalu bermutasi, yang hari ini omicron mortalitasnya rendah, tapi kita tidak tahu bagaimana yang akan datang,” kata Jihan yang berasal dari Provinsi Lampung ini.
Sementara itu, Senator dari Riau Misharti meminta agar Kemendikbudristek dapat berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait permasalahan kurangnya distribusi dokter di daerah-daerah terpencil. Padahal di daerah tersebut banyak masyarakat yang membutuhkan adalah layanan kesehatan.
“Saat ini tidak ada dokter yang memadai di daerah-daerah terpencil. Pemerintah pusat atau daerah harus mengintervensi terkait beasiswa terhadap anak-anak yang masuk ke pendidikan kedokteran. Kita menginginkan pengabdian dokter ini mau ditempatkan di daerah terpencil, tentu dengan beasiswa dan imbalan yang sesuai,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nadiem Makarim menyarankan agar PTM tidak dihilangkan sepenuhnya. Karena jika pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh (PJJ) secara 100%, maka akan lebih sulit mengatur operasional sekolah untuk melakukan PTM ke depannya.
Menurut Nadiem, instansinya memberikan diskresi sampai 50% yang mengikuti PTM jika sebuah daerah ditetapkan pada status PPKM level 2. “Kami harap yang level 1 dan 2 masih bisa melaksanakan 100% PTM. Kita menghindari PPKM level 4, jangan sampai kita menjalani PJJ penuh,” jelasnya.
Nadiem mengatakan, selama kasus varian Delta, sekolah tidak menjadi klaster utama penularan. Justru potensi penularan yang lebih tinggi terdapat di rumah ataupun di tempat lain. Dirinya pun mendorong PTM tetap dilaksanakan di tengah pandemi untuk mengurangi ancaman learning loss.
“Kami ingin dukungan DPD melaksanakan SKB 4 Menteri sesuai level PPKM. Kita juga harus tahu bahwa meski Omicron tinggi, tetapi tidak berbahaya seperti Delta. Tapi harus diperhatikan, learning loss itu permanen, dan mendorong melaksanakan PTM 100% secepat mungkin,” ungkap Nadiem.
Sylviana mengatakan, Komite III DPD RI mendorong kebijakan pendidikan dan praktik kedokteran agar mengakomodasi secara optimal transformasi kebijakan pendidikan kedokteran yang salah satunya memperhatikan pemenuhan kualitas dan distribusi SDM kesehatan di berbagai daerah.
