Isu paling menarik pagi ini masih soal BPJS Kesehatan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan yang akan mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan dalam transaksi jual beli tanah. Ia menilai, kebijakan tersebut tidak relevan dan berpotensi melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. “Secara regulasi kebijakan ini justru berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tegasnya.
Isu kedua soal hasil survey Litbang Kompas. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk tidak berpuas diri melihat hasil survei Litbang Kompas yang mengklaim ada peningkatan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Herzaky menilai hasil survei itu sekadar menggambarkan persepsi publik terhadap Pemerintah saat ini. Bukan menunjukkan kinerja sebenarnya dari pemerintah. “Rakyat pun banyak yang masih susah. Ekonominya belum bangkit. Angka pengangguran dan kemiskinan belum banyak bergerak. Malah sangat jauh jika dibandingkan di era Pemerintahan SBY,” kata Herzaky.
Isu ketiga soal Gubernur Lemhannas. Presiden Jokowi resmi melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi resmi menduduki jabatan yang ditinggalkan Agus Widjojo. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2). Jokowi mengambil sumpah jabatan Andi di hadapan sejumlah pejabat negara.
Isu keempat soal penimbunan minyak goreng. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian menindaklanjuti temuan kasus penimbunan minyak goreng satu juta kilo baru-baru ini di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sahroni meminta kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak terjadi di wilayah lain. Kepada para pelaku, dia ingin polisi menjatuhkan sanksi tegas, jangan dikasih ampun.
Isu kelima soal mogoknya pengusaha tahu-tempe. Harga kedelai impor yang masih tinggi membuat ratusan pengrajin tahu-tempe di Jabodetabek menggelar aksi mogok produksi tiga hari ke depan, mulai Senin (21/2) hingga Rabu (23/2). Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jakarta Pusat, Khairun, mengatakan, aksi mogok produksi berlangsung di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Isu keenam soal sampah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengakui pengelolaan sampah di Indonesia masih bermasalah, mulai dari pembakaran sampah terbuka, pembuangan sampah sembarangan, sampai tak adanya pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal itu disampaikan Siti lewat pidato yang dibacakan oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong di Peringatan Peduli Sampah Nasional 2022. Berikut isu selengkapnya.
1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan yang akan mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan dalam transaksi jual beli tanah. Sebagaimana diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah menerapkan syarat baru dalam melakukan jual beli tanah, yakni dengan melampirkan BPJS Kesehatan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, kebijakan tersebut tidak relevan dan berpotensi melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. “Secara regulasi kebijakan ini justru berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Tulus, Senin (21/2).
Oleh karenanya YLKI mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan tersebut, sebab selain tidak relevan, kewajiban penyertaan BPJS Kesehatan dalam transaksi jual beli tanah juga dinilai sebagai kebijakan yang eksplotatif.
Pengamat dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, aturan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan jadi syarat jual beli tanah mengada-ada dan cenderung memaksa masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Kalau kemudian syarat jual beli tanah itu harus menggunakan BPJS, ya menurut saya jauh panggang dari api, jadi terlalu mengada-ada karena ini berlebih-lebihan,” kata Trubus.
Menurut Trubus, alasan pemerintah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah untuk mengoptimalisasi BPJS Kesehatan juga tidak bisa diterima. Ia berpandangan, pemerintah semestinya meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya jika ingin menarik masyarakat untuk menjadi peserta, bukan malah memaksakan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah.
Wakil Ketua Komisi Pertanahan DPR Luqman Hakim meminta Menteri Agraria Sofyan Djalil membatalkan kewajiban menyertakan kartu BPJS Kesehatan dalam kegiatan jual beli tanah. Kewajiban ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jika dalam Inpres ini terdapat kekeliruan berkaitan dengan masalah pertanahan, kata dia, maka seharusnya Sofyan memberi masukan agar direvisi. Sehingga rakyat tidak dirugikan. ‘’Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya,” kata dia dalam keterangan tertulis sebelumnya.
BPJS Kesehatan menyatakan, syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan beberapa layanan fasilitas publik adalah demi memastikan seluruh lapisan masyarakat punya jaminan kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Maruf, mengemukakan hal itu, Senin (21/2). “Beberapa kebijakan tersebut memang seperti tak ada hubungannya. Namun, sebenarnya erat kaitannya. Pemerintah ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan,” kata Iqbal.
Ketentuan mengenai syarat wajib BPJS Kesehatan untuk beberapa fasilitas publik tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu yang paling disoroti adalah tentang keharusan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk jual-beli tanah.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini jumlah peserta program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sebanyak 236.279.275 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 140.808.604 adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI). Sementara, untuk yang bukan PBI, yaitu sebanyak 60.078.120 orang, merupakan pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja (BP).
Iqbal mengatakan, penerapan Inpres tersebut bertujuan untuk menyasar kalangan menengah ke atas yang belum terdaftar program JKN-KIS. “JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Butuh partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan,” kata Iqbal.
Terkait dengan syarat BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah, Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi mengatakan, ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Maret 2022. “Jadi harus melampirkan BPJS ketika membeli tanah. Baru keluar tahun ini Inpres-nya. Mulai diberlakukan sejak 1 Maret 2022,” kata Taufiq. Taufiq menjelaskan, aturan itu dibuat dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Negara Indonesia meminta rakyatnya untuk diasuransi. Ini diminta untuk punya asuransi semuanya. Dalam rangka untuk optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia,” ujar Taufiq.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, penerbitan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 adalah titik awal penguatan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. “Terkait akses pelayanan JKN-KIS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kami telah melakukan integrasi data kepesertaan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan peserta dalam mengakses layanan kesehatan,” kata dia.
Ghufron bilang, program JKN-KIS merupakan program strategis pemerintah yang berdampak besar bagi masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem penyelenggaraan program tersebut. “Kami juga memperluas kerja sama dengan kementerian/lembaga untuk memaksimalkan potensi pemanfaatan data Program JKN-KIS dan menegakkan kepatuhan stakeholders terhadap regulasi program JKN-KIS,” ujarnya. Untuk menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, Ghufron menambahkan, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen. Angka ini meningkat dari 66,4 persen dibandingkan survei serupa pada Oktober 2021. Capaian angka tersebut bahkan tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.
Berdasarkan survei teranyar itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen). Kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen) serta politik dan hukum (77,6) persen. ”Presiden dan Wakil Presiden benar-benar ingin memanfaatkan waktu tersisa hingga Oktober 2024 untuk tidak berhenti bekerja mengantarkan bangsa ini lepas landas,” ujar Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dikutip harian Kompas, Senin (21/2).
Juri menilai, setidaknya ada dua hal yang membuat tingkat kepuasan publik meningkat. Pertama, ia menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Kedua, Jokowi dianggap konsisten menunaikan visi dan misinya, terutama pemerataan pembangunan, pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk tidak berpuas diri melihat hasil survei Litbang Kompas yang mengklaim ada peningkatan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Herzaky menilai hasil survei itu sekadar menggambarkan persepsi publik terhadap Pemerintah saat ini. Bukan menunjukkan kinerja sebenarnya dari pemerintah.
“Rakyat pun banyak yang masih susah. Ekonominya belum bangkit. Angka pengangguran dan kemiskinan belum banyak bergerak. Malah sangat jauh jika dibandingkan di era Pemerintahan SBY,” kata Herzaky dalam keterangan resminya, Senin (21/2).
PDI Perjuangan (PDIP) bangga dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang tingkat kepuasan publiknya melonjak dalam survei Litbang Kompas. PDIP menganggap penting tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi untuk agenda pemerintahan. “PDI Perjuangan memberikan apresiasi dan sekaligus rasa bangganya atas pencapaian kinerja Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Senin (21/2).
Menurut Hasto, hasil survey itu menjadi modal penting bagi pemerintah Jokowi-Ma’ruf untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru hingga presidensi G-20. “Bagi PDI Perjuangan, tingginya tingkat kepuasan yang tinggi di segala bidang menjadi modal sosial penting yang memperkokoh legitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi untuk dapat menjalankan program strategisnya dengan kecepatan tinggi seperti mengatasi pandemi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong kemajuan bangsa, dan juga upayanya untuk memindahkan ibukota negara ke Kalimantan, serta memastikan keberhasilan Indonesia di dalam presidensi G-20 dan Pemilu tahun 2024 yang akan datang,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengapresiasi hasil survei tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melonjak versi Litbang Kompas. Menurut Jazilul, melihat hasil survei, jika Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai presiden, kemungkinan besar akan terpilih. “Hemat saya, andai saja Pak Jokowi bisa nyalon presiden lagi, kemungkinan besar terpilih kembali. Namun, konstitusi membatasi dua periode saja,” jata Jazilul kepada wartawan, Senin, (21/2).
Jazilul menyebutkan survei kepuasan pemerintah saat ini melonjak merupakan suatu fakta. Menurut Jazilul, Jokowi mampu mengendalikan kinerja ekonomi dan politik secara baik di tengah krisis akibat COVID-19.
PKS menyindir hasil survei tersebut memperlihatkan rakyat Indonesia yang pemaaf terhadap pemimpinnya. “Jika survei ini benar, ini menunjukkan, meskipun mengecewakan, rakyat Indonesia pemaaf kepada pemimpinnya,” kata juru bicara PKS Pipin Sopian kepada wartawan, Senin (21/2).
Pipin menyinggung hasil tingkat kepuasan tersebut akan berbeda jika survei dilakukan usai pemerintah mengeluarkan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). “Kalau dilihat dari waktu pengambilan survei pada 17-30 Januari 2022, wajar jika tingkat kepuasan Pemerintah masih tinggi. Saya yakin jika survei diambil setelah dikeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT maka hasilnya akan beda,” kata Pipin.
3. Presiden Jokowi resmi melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi resmi menduduki jabatan yang ditinggalkan Agus Widjojo. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/2). Jokowi mengambil sumpah jabatan Andi di hadapan sejumlah pejabat negara.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi diikuti Andi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/2).
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, Presiden Jokowi tidak akan menunjuk seseorang berlatar belakang sipil untuk mengisi posisi gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), apabila Jokowi berlatar belakang militer. Sebab, selama ini posisi gubernur Lemhannas diisi oleh orang-orang berlatar belakang militer atau purnawirawan TNI. Sementara, gubernur Lemhannas yang baru saja ditunjuk Jokowi, yakni Andi Widjajanto, berlatar belakang sipil. “Kita maknai bahwa beliau (Presiden Jokowi) latar belakangnya sipil. Kalau misalnya Presiden kita militer, kemungkinan tidak akan melakukan langkah model begini,” kata Pangi, Senin (21/2). “Sejarah yang enggak mahfum, gubernur Lemhannas dari latar belakang sipil,” tambahnya.
Meski demikian, bukan kali ini saja Jokowi menerabas ‘pakem’. Misalnya, saat menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan untuk menggantikan Terawan Agus Putranto. Diketahui, meski berprofesi sebagai seorang anggota TNI, Terawan juga merupakan seorang dokter. Sementara Budi Gunadi, merupakan jebolan fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB). “Presiden Jokowi ini kan dari dulu sering kali keluar dari pakem dan trayek lama. Misalnya, dulu Menteri Kesehatan selalu berlatar belakang dokter. Di era Jokowi, enggak begitu, dan masih banyak lagi contohnya,” ucap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang baru saja dilantik, Andi Widjajanto, mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Presiden Jokowi soal tugas barunya. Selain itu, Andi juga mengaku mendapat arahan dari Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. “Arahan dari Bapak Presiden adalah melakukan penguatan transformasi Lemhannas sehingga sesuai tantangan geopolitik abad ke-21,” ujar Andi usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/2).
Dengan begitu, ke depannya Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin nasional. Selain itu dapat menjadi dapur kajian strategis bagi presiden untuk isu-isu lokal, regional dan global. Dia mengungkapkan, sebelum menjabat, sempat mendapat arahan Megawati Soekarnoputri. Megawati berpesan kepadanya agar Lemhannas tetap berpegang kepada ideologi Pancasila.
4. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian menindaklanjuti temuan kasus penimbunan minyak goreng hingga satu juta kilo baru-baru ini di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sahroni meminta kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak terjadi di wilayah lain. Kepada para pelaku, dia ingin polisi menjatuhkan sanksi tegas.
“Saya meminta agar temuan ini terus ditindaklanjuti dan para oknum penimbun minyak goreng ini diberikan sanksi tegas karena tindakan mereka sudah sangat mengganggu stabilitas pangan kita, jadi jangan kasih ampun,” katanya, Senin (21/2). Politikus Partai Nasdem itu menilai temuan minyak timbunan hingga satu juta kilo merupakan angka yang besar. Dia meyakini kasus serupa banyak terjadi di wilayah lain.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengaku tak pernah memberikan syarat bukti vaksinasi bagi pembelian minyak goreng. Sebelumnya, viral pembelian minyak goreng menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan bukti vaksinasi Covid-19 di media sosial.
“Pemerintah pusat tidak pernah menetapkan persyaratan ini termasuk kewajiban menyertakan bukti vaksinasi untuk jual beli komoditas sehari-hari,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Senin (21/2). “Penetapan persyaratan tersebut sepenuhnya adalah hak dari penyedia barang,” tambahnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi soal persyaratan membeli minyak goreng harus dengan Kartu Keluarga (KK) dan bukti vaksin covid-19 yang mendadak viral. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan menegaskan seharusnya tak ada persyaratan semacam itu karena minyak goreng seharusnya tidak langka lagi.
“Nggak ada lah di Kementerian Perdagangan itu. Saya lagi meneliti kenapa ini, harusnya banjir minyak goreng, malah nggak banjir. Ini sedang saya susuri, saya sudah menggelontorkan enam hari ini sudah 115 juta liter kok masih langka juga,” tutur Oke, Senin (21/2).
Oke sendiri menyadari, munculnya syarat-syarat kreatif tersebut merupakan upaya para pelaku usaha untuk meratakan distribusi minyak goreng agar tak diserbu habis setiap kali mulai jual.
5. Harga kedelai impor yang masih tinggi membuat ratusan pengrajin tahu-tempe di Jabodetabek menggelar mogok produksi tiga hari ke depan, mulai Senin (21/2) hingga Rabu (23/2). Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jakarta Pusat, Khairun, mengatakan, aksi mogok produksi berlangsung di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Semua produsen sudah tutup. Kalau tidak ditutup akan di-‘sweeping’ oleh teman-teman kita juga. Karena tutup ini serentak dilakukan,” kata Khairun, seperti dikutip dari Antara. Khairun menyatakan mereka terpaksa mogok agar pemerintah yakni Kementerian Perdagangan dapat melakukan intervensi atas harga kedelai impor yang saat ini mencapai Rp12.000 per kg di tingkat perajin.
Harga kedelai impor normalnya berkisar Rp9.500 sampai Rp10.00 per kg. “Kalau dijual dengan harga biasa, kami tidak dapat untung bahkan rugi. Kami ingin agar Pemerintah mendengar, konsumen juga mengetahui bahwa tahu tempe mahal karena bahan bakunya sudah naik,” kata dia.
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengakui pengelolaan sampah di Indonesia masih bermasalah, mulai dari pembakaran sampah terbuka, pembuangan sampah sembarangan, sampai tak adanya pemanfaatan gas metan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Hal itu disampaikan Siti lewat pidato yang dibacakan oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong di Peringatan Peduli Sampah Nasional 2022. Alue mewakili Siti yang berhalangan hadir dalam acara tersebut.
“Masih ada aktivitas penurunan sampah yang salah seperti pembakaran sampah terbuka, pembuangan sampah sembarangan. Kurang maksimal pengelolaan sampah, tidak adanya pemanfaatan gas metan di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim,” kata Siti dalam pidato yang dibacakan Alue.
Siti mengatakan sampah merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Menurutnya, sampah bukan hanya buruk secara estetika, melainkan menjadi penyebab kualitas kondisi lingkungan menurun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai membangun fasilitas pengolahan sampah baru dengan metode Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari optimalisasi masa layanan TPST Bantargebang. Selain fasilitas RDF Plant, pada lahan perluasan 7,5 hektar tersebut juga akan dibangun fasilitas pengolahan sampah lama atau landfill mining.
“Adapun di sini, di Bantargebang, TPST ini bukan lagi sebagai tempat untuk menampung sampah. Tapi sekarang sudah mulai bergerak menjadi tempat untuk mengolah sampah,” ujarnya dalam peringatan Hari Sampah Nasional, Senin (21/2). Anis mengatakan, pembangunan fasilitas baru tersebut diharapkan mampu membantu proses pengolahan sampah yang saat ini sudah berjalan. Anies mengklaim, apabila sudah selesai dibangun, fasilitas RDF Plant itu dicanangkan bakal mampu mengelola 2.000 ton sampah per harinya.
7. Presiden Jokowi meminta jajarannya menekan angka kematian Covid-19 memiliki komorbid semaksimal mungkin. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan Indonesia tak perlu ikut-ikutan negara lain yang mengubah status pandemi Corona ke endemi. Selain itu, ada 4 kota yang kini naik level menjadi PPKM Level 4. Empat kota itu antara lain Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Madiun.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memprediksi, kasus Covid-19 varian Omicron akan mencapai puncaknya pada 2-3 minggu ke depan. Mantan Menteri Perindustrian ini mengungkap, kasus Omicron sudah mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir. Tercatat, kasus di luar Jawa-Bali melonjak mencapai 23 persen dari kasus aktif nasional atau sekitar 124.714 dari 536.358 kasus. “Pemerintah terus memantau dan menyiapkan langkah karena ini puncaknya dalam 2-3 minggu ke depan yang perlu diantisipasi,” kata Airlangga dalam konferensi pers perpanjangan PPKM, Senin (21/2).
Kendati demikian, kata Airlangga, kenaikan kasus ini tidak membuat tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit membludak. Hal ini lantaran gejala Omicron lebih ringan dibanding varian Delta. Tingkat BOR di Sumatera Utara mencapai 31 persen dengan konversi 19 persen, di Sulawesi Selatan sebesar 30 persen dengan konversi 16 persen, dan di Kalimantan Timur sebesar 29 persen dengan konversi 23 persen. Padahal tiga wilayah itu terjadi peningkatan Omicron dengan kasus mencapai 10.000 kasus.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, kasus penularan Covid-19 akibat varian Omicron di Indonesia masih terkendali. Sehingga dia menegaskan tak perlu ada hal-hal yang dikhawatirkan dari kondisi pandemi. “Perkembangan kasus Omicron di Indonesia masih terkendali. Meskipun penambahan kasus sudah melebihi trend Delta, namun kondisi rawat inap dan kematian jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta beberapa waktu lalu,” ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang disiarkan secara online pada Senin (21/2).
Luhut melanjutkan, secara spesifik, pemerintah melihat Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Bali sudah memasuki tren penurunan kasus konfirmasi harian. Selain itu, tren angka hospitalisasi juga terlihat menurun di DKI Jakarta dan Bali. Kemudian, jumlah keterisian rawat inap di rumah sakit seluruh provinsi Jawa-Bali masih jauh di bawah keterisian RS saat gelombang penularan varian Delta. “Tidak ada hal yang perlu di khawatirkan hingga hari ini selain mulai terlihatnya peningkatan jumlah kasus yang datang dari tenaga kesehatan,” tegas Luhut.
Luhut Pandjaitan meminta masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat, serta memastikan sudah melakukan vaksinasi dan menaati protokol kesehatan. “Saya tidak ingin karena kelengahan kita, keteledoran kita, ada saudara, teman, meninggal dunia karena terlambat ditangani atau karena tidak mau divaksin,” ujar Luhut.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan beberapa rencana untuk mencapai transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi. Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu.
Untuk mencapai tahapan endemi itu, maka pemerintah melaukan sejumlah upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggenjot vaksinasi dosis kedua serta booster terutama untuk lansia. “Untuk mencapai cita-cita transisi pandemi dan endemi, yang dilakukan adalah menggenjot vaksinasi dosis kedua dan booster untuk lansia,” kata Luhut.
8. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mendukung buruh lakukan judicial review atau menggugat Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang mengatur jaminan hari tua (JHT) diambil di usia 56 tahun. Irma menyinggung PP Nomor 60 2015 yang belum dicabut Presiden Jokowi. “Kami mendukung penuh kawan-kawan buruh untuk judicial review,” kata Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin, (21/2).
Irma menilai jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) belum dapat menjadi solusi saat ini. Selain itu, dengan belum dicabutnya PP Nomor 60 Tahun 2015, diskresi JHT dapat diambil sebelum usia 56 tetap masih berlaku. “Pertama, setelah menghitung nilai JKP dibanding JHT kami menilai JKP belum dapat menjadi solusi. Yang kedua, PP Nomor 60 belum dicabut presiden, dengan demikian diskresi terkait JHT bisa diambil sebelum usia 56 tetap masih berlaku,” jelas Irma.
Lebih lanjut, Kapoksi Fraksi NasDem di Komisi IX DPR ini menyebut angka PHK masih tinggi akibat pandemi. Untuk itu, dirinya menaruh perhatian pada pada buruh yang terkena PHK. “Ketiga, tingginya PHK dan negatif impact side effect pandemi masih membutuhkan diskresi lebih untuk me-support kawan-kawan buruh yang ter-PHK,” ujar Irma.
Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal polemik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, presiden paham para pekerja keberatan dengan aturan yang menyebutkan bahwa dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan memasuki masa pensiun, yakni 56 tahun. “Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua,” kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/2).
Oleh karenanya, menurut Pratikno, terbuka peluang pemerintah untuk merevisi Permenaker tersebut. Ia mengatakan, Senin (21/2) pagi tadi Jokowi telah memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagaakerjaan Ida Fauziyah untuk membahas ihwal JHT. Presiden memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanakan, dipermudah, supaya dana JHT bisa diambil oleh pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit, terutama yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
9. Sosok Ibnu Sutowo ramai diperbincangkan di media sosial dan bahkan sempat menjadi trending topic Twitter. Hal itu terjadi setelah sejumlah foto rumah artis Dian Sastro menyebar di media sosial. Maulana Indraguna Sutowo yang merupakan suami Dian Sastro adalah cucu Ibnu Sutowo. Sedangkan ayah Maulana adalah Adiguna Sutowo, yang merupakan putra bungsu Ibnu Sutowo.
Di masa Orde Baru, sosok Ibnu Sutowo dikenal sebagai perwira tinggi TNI dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Namun, karirnya di perusahaan minyak milik negara itu terhenti setelah terlibat skandal dugaan korupsi. Akibat hal itu, Presiden Soeharto mencopot Ibnu Sutowo dari jabatannya sebagai Dirut Pertamina pada 1976.
Akan tetapi, Ibnu Sutowo tidak pernah diadili atas dugaan korupsi hingga tutup usia pada 12 Januari 2001. Selain kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Pertamina, Ibnu Sutowo juga terlibat skandal pemerasan dan penipuan untuk mendirikan sebuah restoran di New York, Amerika Serikat. Baca juga: Ibnu Sutowo, Direktur Pertama Pertamina Di bawah kepemimpinannya, Ibnu mengembangkan sejumlah proyek yang tidak berkaitan dengan inti bisnis Pertamina. Antara lain proyek Menara Pertamina di Jalan Gatot Soebroto, Pertamina Cottages di Irian Jaya (kini Papua), serta restoran Ramayana.
10. Kebakaran melanda Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Khoirot di Karawang, Jawa Barat, Senin (21/2). Sebanyak delapan santri tewas akibat peristiwa itu. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.33 WIB. Api diketahui berasal dari lantai 2 ponpes dan mayoritas korban masih dibangku kelas 5 SD. Kebakaran maut ini dikabarkan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana di akun Instagram pribadinya. Cellica berduka atas kebakaran di Ponpes Miftahul Khoirot.
‘’Innalillahi wa innailaihi rojiuun Cilamaya berduka, Karawang berduka. Hari ini, telah meninggal dunia 8 orang, diantaranya para santri, dalam musibah kebakaran Pondok Pesantren Miftahul Khoirot Kp Krajan Barat Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon,” tulis Cellica. Jenazah para santri telah dibawa ke RSUD Karawang. Dari 8 korban, tujuh di antaranya berhasil diidentifikasi. (HPS)
