Isu menarik pagi ini adalah penilaian pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi bahwa keputusan Presiden Jokowi yang memberikan tugas baru kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus distribusi minyak goreng adalah bentuk ketidakpercayaan kepala negara terhadap sejumlah menterinya di kabinet. “Bisa jadi memang Luhut satu-satunya sosok yang dipercaya Jokowi terkait persoalan yang perlu penanganan dengan cepat dan urgent. Bisa pula karena Jokowi tidak percaya dengan Menteri Perdagangan apalagi dengan Menko Perekonomian,” kata Ari Junaedi.
Isu kedua, pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Hal itu disampaikan Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam raker Komisi VII DPR, Selasa (24/5). “Mekanisme kembali ke DMO, dan determinasinya minyak goreng curah bersubsidi ini tanggal 31 Mei 2022,” kata Putu.
Isu ketiga, BPK menyatakan bantuan program Kartu Prakerja pemerintah yang ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum tepat sasaran. Hal ini disampaikan Ketua BPK Isma Yatun dalam rapat paripurna DPR, Selasa (24/5). Dari hasil temuan BPK, ada sebanyak 119.494 orang penerima kartu Prakerja tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di mana penerimanya adalah pekerja yang mendapatkan gaji per bulannya lebih dari Rp 3,5 juta. Menurut BPK, indikasi kerugian negara akibat penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran ini mencapai Rp 289,85 miliar.
Isu keempat, Menkeu Sri Mulyani Indrawati khawatir pemulihan ekonomi Indonesia akan terhambat karena ada tiga ‘awan gelap’ atau tantangan berat yang akan menyelimuti perekonomian Indonesia. Yakni, inflasi yang tinggi, peningkatan suku bunga kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. “Kita menghadapi triple challenges sekaligus. Ini akan mempengaruhi environment ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Harus kita waspadai,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei yang dikutip Selasa (24/5).
Isu kelima, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyurati KPK untuk meminta agar Harun Masiku, eks calon legislatif PDIP yang saat ini menjadi buron diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka. Sementara mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, ada intimidasi terhadap tim KPK saat mengusut kasus Harun Masiku. Kata dia, ketika tim KPK mendapatkan intimidasi itu, pimpinan KPK tidak melakukan tindakan apa pun. Firli Bahuri dkk hanya diam saja. Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi menilai keputusan Presiden Jokowi yang memberikan tugas baru kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus distribusi minyak goreng adalah bentuk ketidakpercayaan kepala negara terhadap sejumlah menterinya di kabinet. “Bisa jadi memang Luhut satu-satunya sosok yang dipercaya Jokowi terkait persoalan yang perlu penanganan dengan cepat dan urgent. Bisa pula karena Jokowi tidak percaya dengan Menteri Perdagangan apalagi dengan Menko Perekonomian,” kata Ari Junaedi, Selasa (24/5).
Akan tetapi, Ari mengingatkan penumpukan tugas kepada satu orang di kabinet tidak baik dari sisi manajemen birokrasi. Selain itu, pemberian sejumlah tugas berbeda kepada satu orang juga akan berdampak terhadap kinerja dan bertentangan dengan fungsi jabatan yang diemban Luhut saat ini sebagai Menko Marves.
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus, penunjukan Luhut untuk membantu menangani permasalahan minyak goreng di Tanah Air bukanlah keputusan yang tepat. “Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian sekaligus? Selain menambah beban kerja Luhut yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5).
Selain itu, lanjut Deddy, penunjukan Luhut berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. Sebab, Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng. “Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah,” kata dia.
2. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya lebih banyak ketimbang menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju. Ini Luhut sampaikan merespons kritik publik terhadap dirinya yang baru-baru ini mendapat tugas khusus dari Jokowi untuk mengurus persoalan minyak goreng. “Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (24/5).
Luhut mengaku hanya menjalankan perintah presiden untuk menangani urusan minyak goreng. “Saya hanya melaksanakan perintah saja,” Ada sejumlah upaya yang bakal dilakukan Luhut terkait tugas barunya. Misalnya, dalam waktu dekat, ia akan mengaudit secara besar-besaran seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Audit itu meliputi luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, kepemilikan hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem produksinya.
Pemerintah, kata Luhut, juga akan memastikan kantor pusat perusahaan kelapa sawit berada di Indonesia. “Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk),” terang dia. Luhut yakin urusan minyak goreng akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kemendagri memastikan 496 pemerintah daerah (pemda) segera menayangkan katalog elektronik (e-katalog) produk lokalnya. Menurut Luhut, saat ini baru ada 46 pemda yang sudah menayangkan e-katalog lokal. “Kami terus berupaya mendorong penayangan e-katalog lokal oleh seluruh pemda. Di sisi lain baru terdapat 46 pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal,” ujar Luhut saat memberikan sambutan pada acara Evaluasi Gerakan Afirmasi Cinta Produk Dalam Negeri di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). “Untuk itu kami mohon Kemendagri perlu memastikan 496 pemda segera menayangkan e-katalog lokal pada Selasa 31 Mei 2022,” tegasnya.
3. Pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Hal itu disampaikan Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam raker Komisi VII DPR, Selasa (24/5). “Mekanisme kembali ke DMO, dan determinasinya minyak goreng curah bersubsidi ini tanggal 31 Mei 2022,” kata Putu.
Ia mengungkapkan, kebijakan itu diputuskan usai pemerintah menerbitkan dua aturan baru terkait tindak lanjut pembukaan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya. Adapun dua peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahu 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO). Aturan ini diterbitkan pada 23 Mei 2022.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade membongkar modal produksi minyak goreng kemasan yang kini beredar di masyarakat. Andre menyebut modal yang dikeluarkan perusahaan kelapa sawit dan produsen minyak goreng tak lebih dari Rp 10.000 per liter. ”Tadi keterangan bapak (Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani) jelas, bahwa kalau bicara oligarki, karena oligarki yang punya kebun sendiri, Pabrik kelapa sawit sendiri, pabrik minyak goreng sendiri, termasuk distributor D1 dan D2 itu kan oligarki, sedangkan untuk modal produksi minyak goreng itu sendiri kan di bawah Rp 10 ribu per liter dan itu untuk minyak goreng kemasan,” ujar Andre dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/5).
Hal ini diungkap Andre saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Dirut Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) di Gedung DPR RI. Andre meminta Dirut Holding PTPN meningkatkan kemampuan produksi CPO. Sebab menurut Andre saat ini PTPN baru mampu melakukan produksi minyak goreng sebesar 4 juta liter per bulan atau 480 juta liter pertahun.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bantuan program kartu Prakerja pemerintah yang ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum tepat sasaran. Hal ini disampaikan Ketua BPK Isma Yatun dalam rapat paripurna DPR, Selasa (24/5). Dalam rapat itu BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021.
Dari hasil temuan BPK, ada sebanyak 119.494 orang penerima kartu Prakerja tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di mana penerimanya adalah pekerja yang mendapatkan gaji per bulannya lebih dari Rp 3,5 juta. Menurut BPK, indikasi kerugian negara akibat penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran ini mencapai Rp 289,85 miliar.
“Terindikasi tidak tepat sasaran karena diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta,” ujar Isma Yatun. Atas permasalahan ini, BPK memberikan beberapa rekomendasi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar ke depannya program ini lebih tepat sasaran.
BPK juga menemukan 4.555 kasus yang memuat 6.011 permasalahan yang terindikasi merugikan negara hingga Rp 31,34 triliun. Ketua BPK Isma Yatun merinci, dari total permasalahan ini sebanyak 53% atau 3.173 kasus berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (selanjutnya disebut 3E) sebesar Rp 1,64 triliun.
“Sehubungan dengan permasalahan 3E, ada 95,9% atau sebanyak 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan sebesar Rp 218,56 miliar, dilanjutkan dengan 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp 1,42 triliun dan 3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp 1,59 miliar,” ujar Isma Yatun dalam rapat paripurna DPR tersebut.
5. Menkeu Sri Mulyani Indrawati khawatir pemulihan ekonomi Indonesia akan terhambat karena ada tiga ‘awan gelap’ atau tantangan berat yang akan menyelimuti perekonomian Indonesia, yakni inflasi yang tinggi, peningkatan suku bunga kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. “Kita menghadapi triple challenges sekaligus. Ini akan mempengaruhi environment ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Harus kita waspadai,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei yang dikutip Selasa (24/5).
Menurut Menkeu, harga berbagai komoditas dunia naik gila-gilaan. Gas alam naik 125,8% secara year-to-date (ytd), batu bara 166,1%, minyak brent 45,7%, minyak sawit mentah (CPO) 20,9%, gandum 55,6%, jagung 31,5%, kedelai 28,1%, dan biji-bijian 15,5%. Harga komoditas akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat industri. Saat harga bahan baku makin mahal, harga jual ke konsumen akan ikut naik.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga melaporkan, dana pemerintah daerah (Pemda) yang ‘parkir’ di perbankan turun dibandingkan bulan lalu, namun nilainya masih tinggi mencapai Rp 191,57 triliun hingga April 2022. Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi dana Pemda yang disimpan di perbankan pada April 2022 turun 5,33% dibandingkan dengan nilai pada Maret 2022 yang mencapai Rp 202,35 triliun.
“Dana Pemda yang di perbankan masih cukup tinggi Rp 191,5 triliun. Memang lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang bahkan di atas Rp 200 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, kemarin.
6. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyurati KPK secara elektronik memohon agar Harun Masiku, eks calon legislatif PDIP yang saat ini menjadi buron diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan permohonan itu diajukan dengan keyakinan Harun tidak akan bisa ditangkap untuk jangka waktu yang lama.
“MAKI mengajukan permohonan proses persidangan in absentia atas Harun Masiku yang tentunya didahului oleh proses penyidikan dan penuntutan oleh KPK,” ujar Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5).
Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan, ada intimidasi terhadap tim KPK saat mengusut kasus Harun Masiku. Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Hal itu disampaikan Novel menjawab pertanyaan mengapa Harun tidak ditangkap saat dirinya masih bekerja di komisi antirasuah tersebut.
Novel mengatakan, ketika tim KPK mendapatkan intimidasi itu, pimpinan KPK tidak melakukan tindakan apa pun. “Saat tim KPK melakukan OTT terhadap kasus tersebut, tim KPK diintimidasi oleh oknum tertentu, dan Firli dkk diam saja,” ujar Novel, Selasa (24/5).
7. DPR memastikan perwira TNI-Polri aktif bisa menjadi penjabat (Pj) kepala daerah selama mereka bertugas di luar struktur organisasi TNI-Polri atau menjabat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan tidak ada larangan yang mengatur perwira TNI-Polri aktif tidak boleh ditunjuk menjadi Pj Kepala Daerah. Ia merujuk pada UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.
“Jadi untuk TNI-Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI-Polri dengan jabatan JPT Pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj Bupati/Walikota,” ujar Junimart dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (24/5). “Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI-Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI-Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” sambungnya.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan tidak berminat menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. “Saya tidak berminat, catat itu,” kata Fadil kepada wartawan, Selasa (24/5) menanggapi beredarnya isu soal dirinya menjadi salah satu sosok yang berpotensi menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta usai Anies Baswedan mengakhiri jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.
Fadil menyampaikan, masih banyak tugas atau PR yang mesti ia selesaikan dalam menjaga keamanan Jakarta selaku Kapolda Metro Jaya. Mantan Kapolda Jawa Timur ini juga menyatakan bahwa dirinya masih ingin membantu tugas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
8. Polri bakal menggelar operasi khusus yang diberi sandi Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Seperti diketahui, pada 2024 mendatang, akan diselenggarakan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polres jajaran,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (24/5).
9. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai, Istana melakukan “politik pecah belah” untuk meloloskan agenda pembentukan daerah otonom baru (DOB)/pemekaran wilayah di Papua. Sebagai informasi, pemerintah sebetulnya sedang lakukan moratorium pembentukan DOB, tetapi DPR mendadak mengesahkan rancangan undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah sebagai RUU inisiatif DPR.
Kemudian, kata dia, Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi telah mengirim surat presiden ke DPR terkait RUU tiga provinsi baru itu. “Memang perilaku Istana, perbuatan mereka, membuat pecah belah rakyat Papua, terutama di mana mereka mengundang beberapa anggota tidak sesuai mekanisme, dan mereka hadir mengatasnamakan MRP,” kata Timotius, Selasa (24/5) pagi.
Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan, Surat Presiden mengenai Rancangan Undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sudah diserahkan ke DPR. Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan “Iya sudah, sudah (surpres sudah diserahkan ke DPR),” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5). Mahfud mengatakan, ada bupati yang sudah mempersiapkan diri menjadi calon gubernur di daerah otonomi baru (DOB) Papua. Selain itu, ada juga bupati yang mendeklarasikan diri setuju dengan pembentukan DOB. Mereka merupakan para bupati yang setuju dengan adanya DOB.
10. Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah masih berupaya keras menahan supaya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter. Menurut dia, harga BBM di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. “Di Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000, Jerman sudah diangka 31.000, Thailand 20.000, kita ini Pertalite masih 7.650, sekali lagi Rp 7.650. Pertamax 12.500. Yang lain (harganya) sudah jauh sekali,” kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5).
Jokowi menyampaikan, harga bensin di Indonesia masih relatif rendah lantaran pemerintah terus menerus menahan kenaikan. Upaya ini, kata Jokowi tidak mudah karena di saat bersamaan subsidi energi dari APBN yang harus ditanggung pemerintah jumlahnya juga semakin besar.
Presiden Jokowi mengatakan, inflasi di Indonesia bisa naik jika pemerintah tidak lagi memberikan subsidi untuk harga gas, BBM jenis pertalite, dan listrik. Presiden mengungkapkan, saat ini inflasi di Indonesia sebesar 3,5 persen. “Kita masih di 3, alhamdulillah masih di 3,5 persen patut kita syukuri,” ujar Jokowi.
“Tetapi karena kita menahan (harga) pertalite, menahan gas, menahan listrik (dengan subsidi). Begitu itu kita ikutkan ke harga keekonomian ya pasti inflasi kita akan mengikuti naik,” lanjutnya. Oleh karenanya, Jokowi menekankan agar APBN, APBD dan anggaran BUMN digunakan secara tepat. Dia mengungkapkan, besaran APBN Indonesia Rp 2.714 triliun. Sementara besaran APBD Rp 1.197 triliun.
Presiden Jokowi kembali mewanti-wanti jajarannya agar tidak menggunakan anggaran negara untuk membeli barang-barang impor. Dia mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, hingga petinggi BUMN harus gunakan dana negara untuk belanja produk-produk lokal.
“Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit, uang di APBN, APBD, BUMN malah diberikan produk impor, produk luar. Bagaimana enggak salah? Salah besar sekali!” tegas Jokowi. Menurut Jokowi, komitmen anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) untuk berbelanja produk lokal sebesar Rp 802 triliun. Sementara, komitmen BUMN senilai Rp 296 triliun.
11. KPK menahan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway. Irfan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101 di lingkungan TNI Angkatan Udara. “KPK melakukan upaya paksa penahanan terhasap IKS (Irfan Kurnia Saleh) selama 20 hari pertama,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/5). Irfan ditahan mulai hari ini hingga 12 Juni 2022 di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih.
Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah melakukan pemeriksaan 30 saksi sejak tahun 2017. Dalam kasus ini, pihak TNI telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW. Kemudian, staf pejabat pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni Pelda (Pembantu Letnan Dua) SS dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.
12. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta pidana mati disempurnakan agar tidak menimbulkan miscarriage of justice atau kegagalan dalam mencapai keadilan. “Politik hukum yang sudah disepakati oleh pembentuk undang-undang itu pertahankan pidana mati. Tapi dalam rangka mencegah, menutup lubang seminimal mungkin terjadinya miscarriage of justice dalam pidana mati, maka KUHAP-nya juga harus kita sempurnakan,” ujar Arsul Sani dalam diskusi virtual, Selasa (24/5). Arsul mengungkapkan, walau seluruh fraksi di DPR sepakat untuk mendukung, namun pidana mati tidak boleh dijatuhkan secara sembarangan. “Tidak ada satu fraksi pun dari 10 fraksi di periode yang lalu, dan sekarang (periode ini) sembilan fraksi, yang posisinya adalah menentang pidana mati,” tuturnya. (HPS)
