Prabowo-Cak Imin (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah rencana Partai Gerindra dan PKB galang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, partainya dan PKB sepakat bekerja sama menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Hal itu disampaikannya usai bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6) malam. Saat bersalaman dengan Prabowo, Cak Imin menyerukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Isu kedua, tokoh masyarakat Sunda yang juga Ketua Umum PSSI Komjen (Purn) Moechamad Iriawan menyatakan dukungan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju capres pada Pilpres 2024. Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu menyebut Ridwan Kamil adalah salah satu tokoh berdarah Sunda yang mumpuni dan memiliki kapabilitas memimpin Indonesia. Dia menyebut dari segi elektabilitas hingga penampilan, Ridwan Kamil sangat mendukung.
Isu ketiga, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat wejangan dari Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI atau Jateng. Wejangan itu diberikan saat dirinya berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor Jawa Barat, akhir pekan lalu. Wejangan serupa juga diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani. “Dapat wejangan dari Mbak Puan dan Ibu Mega, sama juga saya disarankan maju pilgub,” kata Gibran saat ditemui di GOR Sritex Arena, Minggu (19/6).
Isu keempat, Elemen masyarakat sipil : Auriga, YLBHI, PWYP Indonesia, dan ICW yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia mendesak Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung lakukan pemeriksaan terhadap hasil putusan bebas Bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) Samin Tan. “Koalisi Bersihkan Indonesia mendorong agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung mengambil langkah tegas jika ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim tingkat pertama maupun kasasi,” kata Ketua YLBHI M Isnur kepada wartawan, Minggu (19/6).
Isu kelima, politisi PDIP Masinton Pasaribu yakin Partai NasDem bakal membuka komunikasi dengan PDIP jika ingin mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Partai NasDem yang menyebut bakal membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara personal bukan melalui PDIP. Ia lantas mengibaratkan kader PDIP sebagai sebuah produk. Menurutnya, seseorang yang hendak membeli barang pasti bertanya langsung ke pemilik produk tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Partai Gerindra dan PKB menggalang poros koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, partainya dan PKB sepakat bekerja sama menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Hal itu disampaikannya usai bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6) malam.
“Kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerja sama, titik-titik kesepakatan, di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024,” kata Prabowo.
Sementara itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyerukan ‘kebangkitan Indonesia raya’ saat bersalaman dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Jadi apa? Partai kebangsaan yang religius dan partai religius yang nasionalis kebangsaan,” kata Prabowo saat bersalaman “Demi kebangkitan Indonesia raya,” ujar Cak Imin dengan wajah ceria.
Pertemuan Prabowo dengan Cak Imin berlangsung dua jam, mulai pukul 19.30 hingga 21.30 WIB. Prabowo didampingi Sekjennya, Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad. Sementara Cak Imin ditemani Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid, Sekjen Hasanuddin Wahid, Syaiful Huda, Taufiq Abdullah, dan Lukmanul Khakim.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan kerja sama yang dijalin partainya dengan Partai Gerindra mempermudah proses pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dijagokan keduanya. “Ini hanya menunggu janur melengkung kami resmikan siapa Presiden dan Wakil Presidennya. Misalkan Mas Bowo dengan Gus Muhaimin,” kata Jazilul dalam rekaman yang diterima wartawan, Minggu (19/6).
Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menganggap penjajakan koalisi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra ibarat pasangan muda-mudi yang dipaksa menikah. “Kami menghargai itu, ibarat anak gadis, mungkin dipaksa menikah oleh orang tuanya,” kata Andi, Minggu (19/6).
Andi tidak menjelaskan lebih rinci siapa pihak yang memaksa keduanya menikah atau berkoalisi. Pun, dia tak menjelaskan konteks argumennya soal pernikahan paksa PKB-Gerindra.
Demokrat, kata Andi, akan memperjelas penjajakan koalisi antara PKB dan PKS ke depannya. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan untuk membahas itu.
Andi Arief menyatakan pihaknya akan bergabung dengan koalisi yang berpotensi menang pada Pilpres 2024. “Partai Demokrat akan bersungguh-sungguh ikut dalam koalisi yang berpotensi menang,” katanya. Ia menyebut pihaknya akan lebih cermat dalam menjalin koalisi dengan partai politik yang berkeinginan melakukan perubahan dan perbaikan usai pemerintahan Presiden Jokowi.
Pihaknya tidak mau mengulangi kisah Pak Hamzah Haz dan Pak Agum Gumelar yang mendapat tiket, namun tak memiliki elektabilitas sehingga kalah dalam kontestasi. “Atau kisah pasangan lain yang pernah ikut capres atau cawapres, namun kalah karena kurang perhitungan,” imbuh Andi Arief.
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mengaku pihaknya tidak terlalu mempersoalkan keputusan yang diambil oleh PKB dan Gerindra tersebut. Meskipun sebelumnya PKB menyatakan tengah menjajaki koalisi dengan PKS dan Demokrat. “Biarkan saja yang berpacaran saling meminang, kalau memang sampai ke tempat perjodohan berarti selamat jalan dan sukses. Semoga yang belum juga akan melanjutkan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (19/6).
Di sisi lain, Aboe menilai saat ini pelbagai format koalisi yang sudah terbentuk masih bersifat cair. Artinya, koalisi untuk Pilpres 2024 masih berpotensi mengalami perubahan, termasuk untuk PKS. Aboe mengatakan saat ini PKS terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk mencari kesamaan visi pada Pilpres 2024.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sebatas upaya penjajakan bagi Prabowo untuk mencari calon wakil presiden menjelang Pemilihan Presiden 2024.
“Pertemuan antara Partai Gerindra dan PKB memberikan pesan kepada publik kalau saat ini Partai Gerindra masih dalam tahap window shopping mencari cawapres bagi Prabowo Subianto,” kata Bawono, Minggu (19/6). Selain itu, kata dia, pertemuan keduanya dinilai buat menepis anggapan kalau Prabowo bakal dipasangkan dengan Ketua DPR Puan Maharani menjelang pemilihan presiden 2024.
2. Tokoh masyarakat Sunda yang juga Ketua Umum PSSI Komjen (Purn) Moechamad Iriawan menyatakan dukungan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju capres pada Pilpres 2024. Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu menyebut Ridwan Kamil adalah salah satu tokoh berdarah Sunda yang mumpuni dan memiliki kapabilitas memimpin Indonesia. Dia menyebut dari segi elektabilitas hingga penampilan, Ridwan Kamil sangat mendukung.
“Khusus untuk 2024, kita tahu ada salah satu tokoh yang mumpuni untuk maju ke nasional. Dia (Ridwan Kamil) elektabilitas sudah ada, pekerjaan bagus, penampilan bagus, dan semuanya bagus,” tutur Iwan Bule, Senin (20/6). Iwan siap mendukung dan mendoakan Ridwan Kamil jadi Presiden. Dukungan untuk Ridwan Kamil diberikan selaku warga Sunda. “Kita semua doakan. Saya siap dukung beliau (Ridwan Kamil) karena saya rakyatnya juga,” ujar Iwan Bule.
Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum juga mendukung Gubernur Jabar Ridwan Kamil nyapres dalam Pilpres mendatang. UU mengaku siap menggantikan posisi Ridwan Kamil. Dukungan itu disampaikan saat menghadiri pertemuan ‘Forum Sunda Ngahiji’ di Museum Galeri Bahari, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (19/6). Sejumlah tokoh Sunda hadir dalam acara tersebut.
“Orang Sunda yang berani bahkan sebelumnya sudah deklarasi siap menjadi calon presiden hanya Kang Emil (Ridwan Kamil) makanya kita dukung dari sekarang,” katanya. Uu mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk bertarung di Pilpres 2024. Uu hanya berharap dapat jabatan Gubernur bila Ridwan Kamil maju nyapres. “Kalau saya tidak berniat mencalonkan jadi presiden, meskipun saya orang Sunda. Paling juga saya maju menjadi gubernur setelah Pak Ridwan Kamil maju menjadi calon presiden,” ujar Uu.
3. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat wejangan dari Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI atau Jateng. Wejangan itu diberikan saat dirinya berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor Jawa Barat, akhir pekan lalu. Wejangan serupa juga diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani.
“Dapat wejangan dari Mbak Puan dan Ibu Mega, sama juga saya disarankan maju pilgub,” kata Gibran kepada wartawan saat ditemui di GOR Sritex Arena, Minggu (19/6). Gibran menerangkan dirinya sempat bertemu dengan Megawati dan Puan di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung beberapa waktu yang lalu. Kendati demikian, Gibran enggan membeberkan lebih jauh pertemuan dengan Mega dan Puan. “Yang jelas kemarin setelah sekolah partai saya berkesempatan bertemu dengan Bu Ketum (Megawati) dan Mbak Puan, lalu Menhan (Prabowo) juga dan Pak Sekjen (Hasto),” ungkapnya.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebelumnya juga mengungkap isi pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berkunjung ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu saran atau wejangan Prabowo adalah agar putra sulung Presiden Jokowi itu maju ke Pilgub DKI atau Pilgub Jateng. “Ada banyak (wejangan), rahasia, tertutup. (Terkait karier politik) ya, pasti, dong,” terang Gibran saat ditemui wartawan di GO Sritex Arena, Minggu (19/6). “Disarankan maju di salah satu provinsi (DKI Jakarta-Jateng). Salah satu (DKI Jakarta atau Jateng), di salah satu provinsi,” imbuhnya.
4. Elemen masyarakat sipil : Auriga, YLBHI, PWYP Indonesia, dan ICW yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia mendesak Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap hasil putusan bebas Bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) Samin Tan.
“Koalisi Bersihkan Indonesia mendorong agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung mengambil langkah tegas jika ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim tingkat pertama maupun kasasi,” kata Ketua YLBHI M Isnur, Minggu (19/6). Koalisi menganggap, putusan hakim di tingkat pertama ataupun kasasi di Mahkamah Agung dianggap menyesatkan. Koalisi menyoroti pertimbangan majelis hakim yang membebaskan Samin Tan lantaran dinilai tak memenuhi kriteria sebagai pemberi gratifikasi kepada terdakwa lain.
Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyebutkan, negara harus turun tangan memeriksa putusan bebas bagi Samin Tan, eks terdakwa kasus suap dan gratifikasi kepengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Sebelumnya, Samin didakwa telah memberi gratifikasi berupa uang sebesar Rp 5 miliar untuk anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 Eni Maulani Saragih.
Namun, majelis hakim berpandangan bahwa dakwaan pemberian suap itu tidak terbukti karena undang-undang hanya mengatur pidana bagi penerima gratifikasi. “Kita harus mendorong negara memeriksa ini. Jangan ada dugaan-dugaan yang masyarakat biasa jadi menduga, ‘ah, ada permainan, biasa’,” ujar Isnur dalam diskusi bersama ICW, Minggu (19/6).
5. Sebanyak 58,7 persen responden survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menyatakan tidak pernah mendengar nama Nadiem Makarim sebagai sosok Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. “Sebanyak 58,7 persen tidak mengetahui, 41,3 persen mengetahui,” kata peneliti senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam konferensi pers hasil survei bertajuk ‘Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik Terhadap Kebijakan Kemendikbudristek’, Minggu (19/6).
Hasil Survei Indikator Politik Indonesia lainnya menyatakan kebanyakan masyarakat merasa program Merdeka Belajar melalui Kurikulum Merdeka dan plaftorm Merdeka Mengajar bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Seperti diketahui, program ini dicanangkan oleh Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim. “Beberapa program merupakan unggulan Kemendikbudristekdikti tampak dievaluasi positif terutama untuk yang mengetahui program tersebut. Yaitu Asesmen Nasional, Bos Langsung ke sekolah PPDB Fleksibel, KIP Kuliah Merdeka, Hak Belajar Tiga Semester, dan program-program Kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar,” kata Rizka Halida.
6. Hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022 menunjukkan turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin di bidang politik dan keamanan sebesar 4,5 persen dari angka 77,6 persen pada Januari 2022. Jika dilihat dari deretan hasil survei sepanjang periode kedua pemerintahan Jokowi, nilai kinerja di bidang polkam kali ini tergolong ”lumayan”.
Disebut lumayan karena sama dengan nilai pada triwulan pemerintahan pada bulan Januari 2015 yang dinilai sebagai masa ”euforia” pemilu presiden dan lebih tinggi daripada penilaian pada Maret-Oktober 2019.
Namun, survei memberi peringatan untuk memberi perhatian khusus pada angka penurunan kepuasan publik di banyak lini yang mengindikasikan bahwa dalam lima bulan terakhir, pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan persoalan politik dan keamanan di masyarakat.
Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022. Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka tertinggi sejak 2015 yakni 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen.
Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen. Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen). Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) sera pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen).
7. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose memperingatkan para wisatawan mancanegara (wisman) bahwa Bali bukan tempat yang aman atau safe haven untuk menyalahgunakan narkotika. “Saya ingatkan, Bali tidak boleh setelah terbuka (untuk turis asing) dan sekarang dalam proses kita menerima turis, tidak boleh jadi safe haven dari para penyalahgunaan narkotika ataupun drug traffickers (pengedar narkotika),” katanya di Badung, Bali, Minggu (19/6).
Goloes mengatakan Bali bukan sekadar Pulau Dewata ataupun Pulau penuh toleransi, tetapi juga pulau yang tidak menoleransi penyalahgunaan narkotika. “Kita nyatakan bersama, dari Bali kita tunjukkan bahwa kita tidak ada toleransi dengan narkotika,” ujarnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Petrus Reinhard Golose menegaskan, pihaknya tetap menolak legalisasi ganja di Indonesia. “Saya, tetap konsisten untuk tidak melegalisasi ganja,” kata Petrus, saat ditemui di Auditorium Widyasaba, Kampus Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/20). Menurutnya tidak ada pembahasan legalisasi ganja di Indonesia walaupun di negara lain ada pembahasan tersebut. “Tidak ada, sampai sekarang pembahasan untuk legalisasi ganja. Jadi, kalau di tempat lain ada, di Indonesia tidak ada,” ungkapnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose mengatakan angka prevalensi menggunakan narkoba di Indonesia meningkat saat pandemi Covid-19. “Kita ketahui bersama angka prevalensi drug abuse di Indonesia meningkat walaupun dalam suasana Covid-19. Jadi dari 1,8 persen menjadi 1,95 persen, berarti naik sekitar 0,15 persen walaupun dalam situasi Covid-19,” kata Petrus, di Auditorium Widyasaba, Kampus Universitas Udayana, Bali, Minggu (19/6).
Untuk mengatasi hal itu, BNN menggunakan strategi pemberantasan atau penanggulangan narkotika dangan soft power dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. “Tentunya, bagaimana kita melakukan pencegahan. Kemudian bagaimana kita melakukan empowering atau pemberdayaan masyarakat dan bagaimana kita melangsungkan rehabilitasi,” imbuhnya.
8. Politisi PDIP Masinton Pasaribu yakin Partai NasDem bakal membuka komunikasi dengan PDIP jika ingin mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Partai NasDem yang menyebut bakal membangun komunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara personal bukan melalui PDIP. “Dalam konteks personal kan bisa lewat mana saja. Bisa langsung, bisa lewat rumah. Tapi kalau dalam konteks kepentingan kelembagaan, insitusi kepartaian pasti lewat partai,” kata Masinton di Jakarta, Minggu (19/6)
Anggota DPR itu lantas mengibaratkan kader PDIP sebagai sebuah produk. Menurutnya, seseorang yang hendak membeli barang pasti bertanya langsung ke pemilik produk tersebut. “Di mana pun yang namanya proses menjajakan produk pasti yang ditanya kan yang punya produk. Bukan salesnya. Pasti kan nanya ke yang punya made in-nya. Ini barang dilepas enggak?” kata Masinton.
Masinton mengaku PDIP tak keberatan nama Ganjar Pranowo masuk dalam bursa bakal calon presiden (capres) Partai NasDem. Ia cuma mewanti-wanti Ganjar soal sikap Banteng Tegak Lurus (BTL). Masinton berujar, kader PDIP wajib untuk tegak lurus, tidak ‘kemajon’ atau melewati batas. “Ya wajib BTL (Ganjar) Banteng Tegak Lurus ya harus di dalam barisan,” ucap Masinton di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/6). Masinton menekankan, kader PDIP harus mengedepankan kedisiplinan dalam berorganisasi. “Kalau ditanya jangankan tanya ke saya tanya kader lain itu pasti kedisiplinan dalam berorganisasi,” katanya.
9. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tetap tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sebelumnya, dukungan bagi Anies mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem, di mana Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumumkan Anies sebagai 1 dari 3 kandidat bakal capres yang bakal diajukan Nasdem untuk Pilpres 2024. “Menyangkut hal ini, sudah sangat jelas bahwa PSI tidak akan mendukung Mas Anies di Pilpres 2024,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Minggu (19/6).
10. KPK bakal memberi pembekalan antikorupsi kepada seluruh pengurus Partai Gerindra pada Senin (20/6). Pembekalan ini akan diikuti secara langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta 73 pengurus Partai Gerindra lainnya. “Pembekalan antikorupsi bagi pengurus Partai Gerindra akan dihadiri langsung oleh Sekjen beserta 73 pengurus partai,” ujar Plt Jubir KPK Ipi Maryati, Minggu (19/6) malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus parpol dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).
11. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa saja dibatalkan jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap enggan membuka draf terakhir pembahasan kepada masyarakat. Sebab, melibatkan dan memaparkan hasil pembahasan sebuah undang-undang kepada masyarakat adalah bagian dari proses demokrasi yang dijamin undang-undang. “Meskipun kita sangat mendorong dan mendukung pengesahan RKUHP menjadi undang-undang buatan Indonesia asli, tetapi tetap proses demokratis dalam penyusunannya merupakan hal penting, yang jika dikesampingkan akan menjadi alasan yang kuat untuk membatalkan baik proses maupun substansinya sebuah undang-undang,” katanya, Minggu (19/6).
Abdul Fichar Ia meniai pemerintah dan DPR bersikap otoriter karena tertutup dalam proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, keterlibatan masyarakat untuk memberikan saran atau mengkritik pembahasan materi atau proses penyusunan undang-undang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak agar pemerintah dan DPR membahas ulang draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi menilai pemerintah dan DPR tidak bisa begitu saja langsung mengesahkan RKUHP. Menurutnya rancangan itu harus kembali dibahas dari Pembicaraan Tingkat I.
“DPR dan pemerintah harus melakukan Pembicaraan Tingkat I terhadap keseluruhan draf, khususnya ketentuan-ketentuan baru dalam RKUHP yang sudah diajukan oleh pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (19/6).
Fajri menjelaskan, status RKUHP pada pembahasan di DPR periode 2014-2019 sebelumnya memang sudah di tahap akhir Pembicaraan Tingkat I. Namun saat ini pemerintah telah mengajukan perubahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada DPR. Sementara perubahan DIM yang memuat 14 isu krusial tersebut sudah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR. Karenanya, ia menilai ada kekeliruan dari DPR yang langsung menyetujui dan segera mengirimkan surat kepada Presiden.
12. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, komunikasi dengan Partai Demokrat akan terus dilakukan. Meski demikian, pihaknya masih membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai yang lain. Di sisi lain, Salim memprediksi tiga pasang capres dan cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. “Komunikasi (dengan Demokrat) akan terus berjalan sampai nanti mudah-mudahan ada poros. Kalau kita lihat kemungkinan ada tiga capres mudah-mudahan itu terwujud,” ujar Salim saat ditemui di JCC, Jakarta, Minggu (19/6).
Sebelumnya, Partai Demokrat, PKB, dan PKS sempat dikabarkan tengah menjalin komunikasi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2024 mendatang. Namun PKB sudah lari duluan ke pangkuan Partai Gerindra untuk menjalin Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. (HPS)
