Ketua DPR Puan Maharani (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah masa depan Puan yang kian moncer. Pengamat politik yang juga Founder Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani sedang disiapkan PDI-P untuk menjadi penerus Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Hasan juga mengungkapkan, Puan sedang disiapkan untuk maju sebagai calon presiden (capres). “Bu Puan memang disiapkan sebagai penerus Bu Mega dan trah Soekarno di politik. Baik itu nanti sebagai Ketua Umum PDI-P, maupun sebagai calpres 2024,” ujar Hasan, Rabu (6/7). Menurut Hasan, curiculum vitae (CV) Puan terlengkap bila dibandingkan kader PDIP lainnya.
Isu kedua, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di 33 bank. PPATK menduga ada transaksi keuangan dari rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke anggota Al-Qaeda. PPATK ungkap, perputaran dana yang dikelola Yayasan Aksi Cepat tanggap (ACT) mencapai Rp1 triliun per tahun. PPATK menduga Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak murni menghimpun dana untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, melainkan diputar dari bisnis ke bisnis.
Isu ketiga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal syarat pencalonan presiden-wakil presiden atau presidential threshold dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/7). Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu mengatakan syarat kepemilikan 20 persen kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres terlalu tinggi. Oleh karena itu PKS ajukan gugatan agar presidential threshold jadi 7-9 persen kursi DPR. Ia yakin gugatannya dikabulkan MK.
Isu keempat, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menilai semua aspek untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu untuk merespons akibat pembentukan tiga provinsi baru di Papua sudah terpenuhi. Ia berharap Presiden Jokowi segera meneken Perppu Pemilu. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah mempertimbangkan usulan DPR untuk menerbitkan Perppu Pemilu.
Isu kelima, anggota DPD RI dari Dapil Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengejar target pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Teras meminta pemerintah dengan seksama memperhatikan persoalan sosiologis terkait pembangunan IKN. Hal ini menurutnya menjadi salah satu perhatian DPD. “Jangan tergesa-gesa di dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini demi mengejar target tahun 2024,” pintanya dalam webinar yang digelar Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Rabu (6/7). Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat politik yang juga Founder Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani sedang disiapkan PDI-P untuk menjadi penerus Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Hasan juga memprediksi Puan sedang disiapkan untuk maju sebagai calon presiden (capres). “Bu Puan memang disiapkan sebagai penerus Bu Mega dan trah Soekarno di politik. Baik itu nanti sebagai Ketua Umum PDI-P, maupun sebagai calon presiden,” ujar Hasan, Rabu (6/7). Menurut Hasan, curiculum vitae (CV) Puan terlengkap bila dibandingkan kader PDIP lainnya.
Di legislatif, Puan pernah menjadi anggota DPR, bahkan saat ini dia menjabat Ketua DPR. Di eksekutif pernah menjabat Menko PMK. Di partai, Puan menjabat salah satu ketua DPP. ‘’Jadi karir politik berikutnya bagi Puan memang jadi ketum partai, dan menjadi capres dari PDI-P. Itu sangat masuk akal,” tuturnya. Pertanyaannya, kata Hasan, apakah nantinya Puan memilik daya tarik yang sama seperti Megawati, apabila kelak didapuk menjadi Ketua Umum PDIP.
Menurut dia, Megawati masih tetap harus mengontrol PDI Perjuangan, apabila Presiden kelima RI itu turun dari kursi kekuasaannya di parpol. Sama halnya, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan estafet kepemimpinan Partai Demokrat kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Seperti diberitakan, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan dirinya keliling Indonesia untuk lakukan kosolidasi terhadap kader PDIP di akar rumput. Secara politik, penugasan Megawati ini merupakan sinyal kuat bahwa Puan akan jadi Capres yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. Akhir bulan lalu, politisi PDIP Effendi Simbolon menegaskan, calon presiden dari partainya hanya satu nama, yakni Puan Maharani. Menurutnya, pengumuman Puan sebagai capres hanya tinggal tunggu waktu saja.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bakal calon presiden yang masuk dalam kategori divisi utama atau favorit alias paling berpeluang untuk 2024. Direktur CPA-LSI Denny JA, Ade Mulyana, mengatakan setidaknya ada lima capres divisi utama itu. Lima capres itu disebut sudah memiliki tiket maupun tingkat elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei.
“Ada lima capres dan cawapres yang masuk dalam divisi utama. Kita lihat ada 5, pertama ada Puan [Ketua DPR yang juga politikus PDIP Puan Maharani],” kata Ade dalam konferensi pers hasil survei ‘Tiga Poros Utama Pilpres 2024 di Era Digital’, Rabu (6/7).
“Meskipun elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, tapi lagi-lagi Mbak Puan ini punya tiket tersendiri untuk masuk ke pertarungan capres-cawapres, karena ada barrier to entry 20 persen yang menentukan,” imbuhnya. Empat capres lainnya adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening keuangan milik Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di 33 bank. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pemblokiran bertujuan agar tidak ada lagi dana donasi yang masuk atau keluar dari rekening ACT tersebut. “PPATK menghentikan sementara transaksi 60 rekening atas nama entitas yayasan (ACT) di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi sudah Kami hentikan,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (6/7).
Ivan menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya menduga dana-danya yang masuk dari masyarakat ke rekening ACT tidak langsung disalurkan sebagai sumbangan. Melainkan dikelola secara bisnis untuk menghasilkan keuntungan. “Kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis. Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan,” ujarya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga ada transaksi keuangan dari rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke anggota Al-Qaeda. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, dugaan adanya aliran transaksi keuangan tersebut berdasarkan hasil kajian dan database yang dimiliki PPATK. Ivan menyebut anggota Al-Qaeda tersebut merupakan satu dari 19 orang yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.
“Yang bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al-Qaeda,” kata Ivan dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7). Ivan menduga, transaksi tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai ACT. Hingga kini, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap transaksi keuangan tersebut. “Ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan. Ada yang lain yang terkait tidak langsung yang melanggar peraturan perundangan,” katanya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan perputaran dana yang dikelola Yayasan Aksi Cepat tanggap (ACT) dalam setahun mencapai Rp1 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah lama memantau perputaran uang ACT yang nilainya fantastis tersebut. “Dana masuk dan dana keluar dari entitas tersebut pada periode yang dikaji oleh PPATK itu nilainya memang luar biasa besar ya, jadi sekitar Rp1 triliunan,” kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak murni menghimpun dana untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, melainkan diputar dari bisnis ke bisnis. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan temuan ini pihaknya dapatkan setelah mendalami struktur Yayasan ACT, kepemilikan yayasan, dan pengelolaan pendanaan.
“Kita menduga ini merupakan merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis, jadi tidak murni menerima, menghimpun dana kemudian disalurkan, tapi kemudian dikelola dulu di dalam bisnis tertentu,” kata Ivan dalam konferensi pers di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7).
3. Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku akan mengirim surat permohonan audiensi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir 60 rekening lembaga kemanusiaan itu di 33 bank. Rencana itu Ibnu sampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor ACT pada hari ini, Rabu (6/7). “Kami mungkin akan berkirim surat kepada PPATK, kami ingin audiensi,” kata Ibnu. Ibnu berharap permintaan audiensi itu disambut baik oleh pihak PPATK.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menolak permintaan audiensi yang dilayangkan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya tidak memiliki mekanisme audiensi. “Audiensi kemana? Enggak ada mekanisme itu di kita,” kata Ivan ketika dikonfirmasi, Rabu (6/7). Ivan menjelaskan tugas PPATK sebatas pada pemeriksaan data keuangan. Temuan PPATK itulah yang kemudian akan diserahkan kepada aparat penegak hukum terkait.
Kantor Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih tampak ramai meski Kementerian sosial telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).
Berdasarkan Pantauan pada Rabu (6/7) pukul 10.38 WIB, kantor ACT yang berlokasi di Menara 165, Jakarta Selatan masih ramai. Aktivitas berjalan seperti biasa sejak pukul 08.00 WIB.
Kantor ACT berada di beberapa lantai yakni lantai 9, 10, 11, 15 dan 22 Menara 165. Semua aktivitas dilantai tersebut masih berjalan seperti biasa. Tampak sejumlah pekerja sedang berada di depan komputer, ada juga yang tengah mengobrol dan juga rapat di beberapa ruangan. “Masih aktivitas seperti biasa,” kata Head of Media & Public Relations ACT, Clara, Rabu (6/7).
4. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan penyelewangan pengelolaan dana masyarakat untuk kemanusiaan yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Iya masih dalam proses penyelidikan terhadap dugaan perkara di ACT,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, Rabu (6/7). Whisnu menerangkan dasar penyelidikan yang dilakukan penyidik berasal dari pendalaman hasil analisis intelijen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), laporan masyarakat, dan temuan Polri di lapangan.
Dirjen Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin memastikan bahwa izin Lembaga Amil Zakat (LAZ) Global Zakat yang berada di bawah naungan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah berakhir pada 2021 lalu. “ACT punya mitra lembaga Global Zakat, izinnya berakhir pada 2021. Belum diperpanjang,” kata Kamaruddin, Rabu (6/7).
Kamaruddin mengatakan konsekuensi lembaga zakat yang belum memiliki atau memperpanjang izinnya seharusnya tak bisa beroperasi lagi. “Harusnya tidak boleh beroperasi,” tambahnya.
Senada dengan Kamaruddin, Sekretaris Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Ahmad Zayadi mengatakan izin LAZ Global Zakat yang diterbitkan Kemenag sudah habis masa berlakunya.
5. Hasil survei Charta Politika menunjukkan PDIP, Gerindra, dan Golkar bersaing dalam perolehan suara partai politik di tiga provinsi di Sumatera. Ketiga partai itu berurutan menempati posisi pertama, kedua, dan ketiga di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Di Provinsi Lampung, PDIP unggul dengan elektabilitas mencapai 24,5 persen. Disusul Gerindra dengan 19 persen dan Golkar dengan perolehan cukup jauh yaitu 7,6 persen. Di Sumatera Selatan, PDIP menempati posisi teratas dengan 21,5 persen, diikuti Gerindra dengan 19 persen, dan Golkar dengan 10,4 persen.
Di Sumatera Utara, PDIP juga meraih suara tertinggi dengan 20,4 persen, disusul Gerindra dengan 18 persen, dan Golkar dengan 8,5 persen. Dalam survei ini, Golkar memang masuk ke dalam tiga besar parpol dengan elektabilitas tertinggi di tiga provinsi di Sumatera. Namun, suara yang diperoleh cukup kecil dibandingkan PDIP dan Gerindra.
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal syarat pencalonan presiden-wakil presiden atau presidential threshold dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/7). Dengan demikian, PKS menjadi partai pemilik kursi DPR pertama yang mengajukan gugatan pasal tersebut ke MK.
Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu mengatakan syarat kepemilikan 20 persen kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres terlalu tinggi. Oleh karena itu PKS mengguggatnya dan mengajukan agar presidential threshold menjadi 7-9 persen kursi DPR. “Kami tidak ingin beralih dari kutub yang ekstrem dimana PT sangat tinggi 20%, lalu berpindah ke kutub ekstrem berikutnya yakni PT 0%, karenanya dua-duanya justru akan menghasilkan permasalahan bangsa. Jadi, kami mengambil jalan tengah,” ujar Syaikhu, kemarin. Ia yakin gugatannya dikabulkan MK.
Wakil Ketua Majelis Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, judicial review terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) merupakan upaya mengakomodir kepentingan masyarakat. Sebab ia menilai, ketentuan PT yang mensyaratkan minimal 20 persen perolehan kursi DPR membatasi jumlah capres-cawapres dan menutup munculnya figur baru untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Dengan terobosan PKS ini membuktikan partai politik peduli dengan rakyat, peduli dengan kekhawatiran rakyat, terlepas apapun hasilnya,” tutur Hidayat, Rabu (6/7).
7. Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menilai semua aspek untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu untuk merespons akibat pembentukan tiga provinsi baru di Papua sudah terpenuhi. Ia berharap Presiden Jokowi segera meneken Perppu Pemilu. “Semua aspek ini kan terpenuhi. Jadi aspek subjektivitas presiden berangkat dari kondisi objektif, yang kedua juga dari keterdesakan waktu karena proses tahapan sudah berjalan,” kata Saan dalam acara di CNN Indonesia TV, dikutip Rabu (6/7). Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Perppu bisa diterbitkan presiden jika ada kegentingan yang memaksa.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah mempertimbangkan berbagai payung hukum yang tepat untuk merespons imbas dari pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Salah satunya, “Kita sedang mempertimbangkan bentuk instrumen hukum tersebut, termasuk usul dari beberapa anggota DPR yang meminta agar pemerintah segera mengeluarkan perppu,” kata Mahfud dalam pesan tertulis, kemarin.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak mengubah anggaran Pemilu 2024. Dia mengatakan biaya Pemilu 2024 dianggarkan berdasarkan jumlah pemilih. “Tidak [berubah]. Tetap,” kata Hasyim di Jakarta Pusat, Rabu (6/7).
8. Koalisi masyarakat sipil meminta agar penunjukan Mayjen Purn. Achmad Marzuki sebagai penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Aceh dibatalkan. “Kami menyatakan sikap agar Kemendagri tidak melantik dan/atau mencabut penunjukan penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh (Gubernur Aceh),” mengutip keterangan tertulis, Rabu (6/7). Ada beberapa hal yang dikritisi koalisi masyarakat sipil dalam penunjukan Marzuki. Salah satunya, Koalisi menilai penunjukan Marzuki membuktikan bahwa latar belakang militer masih dijadikan pertimbangan untuk mengisi jabatan sipil.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, agar bisa menjalankan tugasnya dengan lancar dan terutama memberikan manfaat bagi rakyat daerahnya. “Yang paling penting adalah bagaimana menyerap aspirasi dan dinamika masyarakat di daerah tersebut,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7). Dasco berpandangan, soal penyusunan aturan teknis penunjukan Pj kepala daerah yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah juga harus jelas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik Mayjen Purn. Achmad Marzuki sebagai penjabat (Pj) Gubernur Aceh di Gedung DPR Aceh pada hari ini, Rabu (6/7). Marzuki menggantikan Gubernur Nova Iriansyah yang habis masa jabatannya pada Selasa (5/7). Achmad Marzuki selama ini dikenal sebagai mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan 1989 satuan infanteri. Pria kelahiran Bandung, 24 Februari 1967 itu telah menempati berbagai posisi di militer.
9. Menparekraf Sandiaga Uno memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres) di tiga provinsi di Sumatera berdasarkan hasil survei Charta Politika. Elektabilitas Sandiaga sebagai cawapres mengungguli tokoh lainnya di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung.
Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Sandiaga di Sumatera Utara sebagai cawapres mencapai 31 persen. Di urutan kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas sebesar 15,5 persen. Lalu diikuti Ridwan Kamil 4,5 persen, Erick Thohir 4,4 persen, Puan Maharani 3,5 persen, Andika Perkasa 2,4 perseb, Luhut Binsar Pandjaitan 1,5 persen, Gatot Nurmantyo 1,1 persen.
10. Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengejar target pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Teras meminta pemerintah dengan seksama memperhatikan persoalan sosiologis terkait pembangunan IKN. Hal ini menurutnya menjadi salah satu perhatian DPD.
“Jangan tergesa-gesa di dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini demi mengejar target tahun 2024,” pintanya dalam webinar yang digelar Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Rabu (6/7).
Teras mengingatkan pembangunan IKN dengan konsep smart city tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Ia meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan Kalimantan Timur, melainkan provinsi-provinsi lain di Pulau Borneo itu. Menurutnya, pembangunan smart city tidak akan berarti apa-apa tanpa keberadaan smart people. “Apa guna kita punya equipment yang pintar-pintar yang hebat-hebat tapi sumber daya manusianya ternyata tidak mampu menggunakannya ini dengan baik,” ujar mantan Gubernur Kalteng ini.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, IKN memiliki luas pengembangan empat kali lebih besar daripada DKI Jakarta. Hingga 2024 mendatang pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 900 hektare. “Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektare dengan luas total pengembangan 256.000 hektare atau empat kali lebih besar dari Jakarta,” ujar Bambang saat memberikan paparan dalam acara 10 Years Global Movement Indonesian Diaspora yang disiarkan YouTube IKN Nusantara, Rabu (6/7).
Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi atau 66.233 hektare. Bambang menuturkan, 65 persen dari 265.000 hektare itu akan dibiarkan sebagai hutan tropis. Menurutnya, hanya 25 persen dari total area yang akan dibangun. “Ini berarti Nusantara memiliki potensi sebagai carbon netral city karena hutan tropis akan berfungsi sebagai penarik emisi karbon atau carbon sink yang sangat besar. Itulah sebabnya kota ini memiliki branding sustainable forest City,” jelas Bambang.
11. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, mahalnya “harga” yang ditawarkan Partai Demokrat untuk kerja sama di Pemilu 2024 jadi alasan partai berlambang bintang mercy itu tak kunjung mendapat rekan koalisi. Harga mati Demokrat mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk bekerja sama. “Sulitnya Demokrat mencari ‘pacar’ koalisi tidak terlepas dari mahalnya harga ‘banderol’ politik yang ditawarkan,” kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022). “Selain selalu mematok target AHY harus jadi ‘pengantin’ politik, tawaran yang diajukan Demokrat tidak membuat partai-partai lain bergeming,” tuturnya.
12. Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai ada kemungkinan Indonesia menjadi penengah antara Rusia dan Ukraina yang tengah berperang melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022 mendatang. Akan tetapi, menurut Hikmahanto persoalan perang Rusia dan Ukraina bisa menjadi agenda pembahasan tambahan di KTT G20 jika hingga menjelang pelaksanaannya tak kunjung terjadi gencatan senjata di antara kedua negara itu.
Menurut Hikmahanto, Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia memperlihatkan keseriusan untuk menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina. Dia juga menilai Presiden Jokowi bisa memperlihatkan kemampuannya berdiplomasi untuk meredakan konflik dalam ajang KTT G20. “Menurut saya serius meski hal tersebut sebagai alternatif bila gencatan tidak terjadi,” kata Hikmahanto, Rabu (6/7).
13. Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA Ade Mulyana mengatakan, poros PDI-P cenderung lebih unggul di kalangan pemilih wong cilik. Hal ini berdasarkan hasil survei kuantitatif yang disatukan dengan hasil analisis tim LSI Denny JA. “Saat ini di kantong suara wong cilik poros PDI-P lebih unggul dibandingkan dengan poros lainnya. Di segmen pendapatan rendah, dukungan terhadap poros PDI-P sebesar 24,9 persen,” ujar Ade dalam pemaparan hasil penelitian di Kantor LSI Denny JW, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (6/7). Dijelaskan, dukungan terhadap poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebesar 17,2 persen dan dukungan terhadap poros Gerindra-PKB sebesar 19,1 persen.
Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana mengatakan, poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lebih unggul di kalangan pemilih komunitas digital. Hal ini berdasarkan hasil survei kuantitatif yang disatukan dengan hasil analisis tim LSI Denny JA. “Pada kelompok komunitas digital ini, poros KIB terlihat lebih unggul dibandingkan dua poros lain, yakni poros PDI-P, maupun poros Gerindra-PKB serta partai lain,” ujar Ade. Ia menjelaskan, hasil survei dan analisis menyimpulkan, akan ada tiga kantong suara besar yang akan diperebutkan para capres-cawapres dari tiga poros utama di Pilpres 2024. Ketiga kantong yang dimaksud adalah, suara komunitas digital, pemilih wong cilik dan pemilih Islam.
14. Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri tidak setuju terhadap pernyataan Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengeklaim harga minyak goreng di Jawa, Bali, dan Sumatera sudah normal menjadi Rp 14.000 per liter. Dia bilang faktanya tidak seperti itu. Menurutnya, ada sejumlah kendala yang membuat harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter tidak terjadi merata di seluruh wilayah. “Kami menentang pernyataan Mendag bahwa di Jawa itu sudah Rp 14.000 per liter. Faktanya tidak seperti itu. Kendala di lapangan banyak,” ucap Abdullah, Rabu (6/7).
Abdullah menuturkan, salah satu kendala yang dialami adalah aturan pembelian menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Lewat aturan itu, masyarakat yang hendak membeli minyak goreng curah wajib menunjukkan NIK kepada pedagang. Pembeliannya pun dibatasi maksimal 10 kilogram per NIK per hari. Sayangnya kata Abdullah, tidak semua pembeli membawa KTP saat bertransaksi di pasar. Hal ini membuat pedagang tidak tidak bisa menginput NIK pembeli sehingga berpengaruh pada pesanan berikutnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memantau dan melakukan quality control minyak goreng curah kemasan sederhana bernama Minyakita. “Guna dipastikan bahwa minyak goreng curah ini sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kualitas yang lebih bersih dibandingkan dengan kemasan sebelumnya,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/7).
Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) secara resmi meluncurkan produk minyak kemasan curah sederhana produksi pemerintah Minyakita, pada Rabu (6/7). Sebanyak 5.000 liter Minyakita mulai dipasarkan di kawasan sekitar kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat. “Kami harapkan pada hari ini peluncuran Minyakita kita sebanyak 5.000 liter yang akan dijual kepada masyarakat di sekitar kantor kita (Kemendag),” kata Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra, di Jakarta, Rabu (6/7).
Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra mengatakan sudah ada 7 perusahaan lagi yang berkomitmen untuk ikut memproduksi Minyakita dengan harga Rp 14.000 per liter. ‘’Menyusul tadi pagi ada 7 perusahaan lagi yang akan mengemas minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) ini,” kata Syailendra di Jakarta, Rabu (6/7). Sebelumnya ada 2 produsen minyak yang berkomitmen memproduksi Minyakita yaitu PT Panca Nabati Prakarsa dan PT Best.
Dengan tambahan 7 perusahaan, jumlah perusahaan yang akan memproduksi Minyakita jadi 9 perusahaan. Syailendra mengatakan, nantinya produsen pengemas miyak goreng tersebut akan diberikan masa berlaku penggunaan merek selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. “Yang sudah tanda tangan ada 7 (produsen lagi). Mereka bisa menggunakan merek Minyakita, dan nanti diperpanjang,” jelas dia.
15. Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tidak melakukan pelanggaran kode etik seperti yang disangkakan oleh pelapor dari Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Lisman Hasibuan. Cucun membantah Muhaimin telah menyalahi jabatan sebagai pimpinan DPR bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) karena tidak melanjutkan rekomendasi hasil Panitia Kerja (Panja) Komisi IX soal vaksin Covid-19.
Menurut dia, Lisman tidak memahami soal surat yang disampaikan oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kepada pimpinan DPR. “Enggak ada pelanggaran kode etik. Mungkin yang dianggap pelapor itu rekomendasi tidak ditindak lanjuti, padahal salah, hanya tata cara surat menyurat di DPR antara pimpinan AKD dan Pimpinan DPR,” kata Cucun, Rabu (6/7). (HPS)
