HOT ISU PAGI INI, PUKAT UGM MINTA PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG MENGUNDURKAN DIRI

oleh
oleh

Prof. Gayus Lumbuun (net)

Isu menarik pagi ini, mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun mengaku sangat terpukul dan malu dengan ditetapkannya dua hakim agung MA sebagai tersangka kasus korupsi penanganan perkara di MA. Menurut dia, fakta ini merupakan momentum yang tepat untuk merombak total MA. Gayus mengusulkan Ketua Muda MA Bidang Pengawasan dan Ketua Muda MA Bidang Pembinaan dicopot. ‘’Kita minta keduanya dicopot, tak perlu lagi ada pembinaan dan pengawasan kalau faktanya seburuk ini. Sekarang momentum yang tepat untuk merombak total MA, perlu ditata lagi supaya baik,’’ tegas Gayus di Jakarta, Jumat (11/11) sore. Di sisi lain, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta pimpinan Mahkamah Agung (MA) mengundurkan diri sebagai buntut kasus suap hakim agung. Menurut Zaenur, kasus suap yang menjerat Sudrajad Dimyati dan hakim agung GZ serta sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lembaga peradilan itu bersifat sistemik. Persoalan ini disebut menjadi penyakit kronis di tubuh MA.

 

Isu kedua, KPK akan menindaklanjuti kasus suap yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Polisi Agus Andrianto terkait bisnis tambang ilegal. Pernyataan ini merespons rencana Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) yang akan melaporkan kasus dugaan suap Kabareskrim ke KPK.
Plt Jubir KPK Ali Fikri mempersilakan Prodem melaporkan soal dugaan suap tersebut. Namun ia  mengingatkan agar Prodem menggunakan data awal dalam rencana laporan mereka. “Kami pasti tindaklanjuti. Kami berharap disertai pula data awal sehingga akan memudahkan kami tindaklanjuti proses berikutnya,” kata Ali Fikri, Jumat (11/11).

 

Isu ketiga, Ada hal menarik dalam sambutan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam peringatan puncak HUT ke-11 Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11). Surya menunggu Presiden Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 jatah Anies Baswedan. Surya Paloh mengaku akan meninggalkan posisi Ketum Partai Nasdem bila partainya mengalami penurunan suara pada Pemilu 2024. Surya akan mundur jika kursi Nasdem di DPR tidak bertambah. “Ini tolong dicatat. Jangankan menurun atau tidak lolos parlementary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satu pun, itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem,” ujarnya.

 

Isu keempat, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto akan berbicara langsung dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa yang menyebut PDI-P mengada-ada karena mendesak pemerintah meminta maaf pada Presiden Pertama RI,  Soekarno dan keluarga besarnya. “Ya, kami akan berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Sekjen dari Gerindra Pak Ahmad Muzani dan kemudian melakukan komunikasi terhadap hal itu,” kata Hasto di Surabaya, Jumat (11/11). Hasto menilai, pernyataan Desmond sangat mengecewakan. Desmond dinilai telah menyakiti hati kader PDI-P dan juga masyarakat yang memahami perjuangan Bung Karno. PDI-P melihat pernyataan Desmond sebagai sesuatu yang perlu ditanggapi secara serius.

 

Isu kelima, Ditjen Imigrasi Kemenkumham menangkap dua WN China berinisial HCC dan YX yang akan melakukan demonstrasi menolak KTT G20 di Bali. Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga menangkap WN Jepang dan mendeportasi karena akan melakukan hal yang sama. “Benar, saya sudah dapat laporan dari Direktur Intelijen dan Direktur Wasdakim, bahwa ada 2 warga negara China yg akan merencanakan melakukan demo pada saat pelaksanaan G20,” kata Plt Dirjen Imigrasi, Prof Widodo Ekatjahjana, Sabtu (12/11). WN China itu ditangkap oleh petugas Imigrasi di Jakarta, Jumat (11/11) malam. Sejumlah bukti dikantongi petugas yang menunjukkan ada upaya provokasi menggalang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa melakukan aksi demonstrasi menolak KTT G20 di Bali pekan depan. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun mengaku sangat terpukul dan malu dengan ditetapkannya dua hakim agung MA sebagai tersangka kasus korupsi penanganan perkara di MA. Menurut dia, fakta ini merupakan momentum yang tepat untuk merombak total MA. Gayus mengusulkan Ketua Muda MA Bidang Pengawasan dan Ketua Muda MA Bidang Pembinaan dicopot. ‘’Kita minta keduanya dicopot, tak perlu lagi ada pembinaan dan pengawasan kalau faktanya seburuk ini. Sekarang momentum yang tepat untuk merombak total MA, perlu ditata lagi supaya baik,’’ tegas Gayus Lumbuun di Jakarta, Jumat (11/11) sore.

Seperti diketahui, KPK telah tetapkan dua Hakim Agung MA sebagai tersangka kasus korupsi. Yakni, Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat kasus suap penanganan perkara di MA dan kini ditahan KPK. Kedua, Hakim Agung Gazalba Saleh yang ditetapkan KPK sebagai tersangka baru kasus dugaan suap dari hasil pengembangan perkara suap Hakim Agung Sudrajad Dimtai.

Menurut Gayus, persoalan pengadilan, bukannya membaik, tetapi semakin hari semakin parah. Gayus menduga, masalahnya bukan hanya dua hakim agung ini saja, kemungkinan masih ada yang lain. Di puncak atau di tingkat MA saja sudah kayak begini, apalagi di tingkat bawah. Berdasarkan laporan Komisi Yudisial (KY) tahun 2021, 85 hakim melanggar UU. ‘’Ini tidak main-main, karena yang lapor itu KY.  Rasa-rasanya tak perlu lagi pengawasan dan pembinaan, MA harus dirombak secara menyeluruh,’’ ujar Gayus.

 

2. Wapres Ma’ruf Amin menyambut baik langkah KPK menetapkan Hakim Agung GZ sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut Ma’ruf, kasus itu menunjukkan KPK tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. “Saya kira sudah benar ya, artinya supaya pengawasan terhadap korupsi ini tidak pandang bulu, artinya di lembaga mana saja, makanya di tingkat Mahkamah Agung pun disasar. Jadi menunjukan bahwa kerja KPK ini efektif ya, artinya tidak melihat instansi mana,” kata Ma’ruf di Tangerang Selatan, Jumat (11/11). Ma’ruf menilai, MA perlu melakukan reformasi birokrasi demi mencegah terjadinya praktik korupsi di lembaga tersebut.

Wapres Ma’ruf Amin menilai MA harus membuat mekanisme khusus untuk mencegah potensi penyelewengan oleh para hakim agung. “Nah karena itu untuk mencegah mungkin perlu ada mekanisme di dalam MA sendiri yang sifatnya merupakan bagian reformasi birokrasi di lingkungan untuk supaya tidak terjadi,” kata Ma’ruf di Masjid At-Taqwa, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (11/11). Menurut Ma’ruf, mekanisme pencegahan korupsi di internal MA diperlukan agar tidak ada lagi hakim agung yang terjerat perkara korupsi di KPK. Ma’ruf mengatakan, MA memang harus membuat skema pencegahan korupsi secara internal. “Sehingga tidak ada lgi yang istilahnya ditangkap oleh KPK mungkin itu yang penting, jadi pencegahan dari dalam internal Mahkamah Agung itu menjadi lebih penting,” ujar Wapres.

 

3. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman meminta pimpinan Mahkamah Agung (MA) mengundurkan diri sebagai buntut kasus suap hakim agung. Menurut Zaenur, kasus suap yang menjerat Sudrajad Dimyati dan hakim agung GZ serta sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lembaga peradilan itu bersifat sistemik. Persoalan ini disebut menjadi penyakit kronis di tubuh MA. “Para pimpinannya (MA) harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban,” kata Zaenur, Jumat (11/11). Dosen Fakultas Hukum UGM ini menilai di Indonesia harus ada standar dan kebiasaan baru, yakni pimpinan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan bawahannya. “Selanjutnya adalah MA harus melakukan pembenahan internal secara mendasar, jangan lip service saja,” desak Zaenur. Ia mendorong MA membersihkan anggotanya yang selama ini bermain praktik suap, melakukan pengawasan secara ketat, serta membuka pengaduan untuk masyarakat.

 

Zaenur Rohman menduga kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) bisa menjerat dua hingga tiga Hakim Agung. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati dan Hakim Agung lainnya sebagai tersangka suap pengurusan perkara di MA. Zaenur mengatakan, dalam kasus jual beli perkara di lembaga peradilan, suap tidak hanya diberikan kepada satu orang. Suap biasanya diberikan dengan memperhitungkan jumlah anggota majelis hakim. “Membeli putusan, ya sangat mungkin modusnya adalah membeli jumlah mayoritas hakim, setidak-tidaknya dua dari tiga yang dibeli gitu ya, atau bahkan bisa jadi semua,” ujarnya lagi.

 

4. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Haripin A. Tumpa mengkritik sistem rekrutmen hakim agung setelah dua hakim agung MA menjadi tersangka dugaan kasus suap penanganan perkara.
Haripin mengatakan dua hakim agung yang menjadi tersangka di KPK adalah hakim yang direkrut tanpa pertimbangan dari MA. Kedua hakim agung tersebut, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh, seleksinya lewat Komisi Yudisial. “Mereka itu walaupun seperti Sudrajad itu hakim karier tapi menjadi hakim agung tidak ada pendapat dari MA. Mereka ikut ujian sendiri, yang ngetes juga dari orang luar MA,” kata Haripin, Jumat (11/11).

Menurut Haripin, MA tak mengetahui rekam jejak para hakim tersebut. Padahal menurut Haripin, hakim agung mestinya diusulkan oleh MA. “Zaman dulu kan begitu. Semuanya dari MA, ini yang pantes jadi hakim agung. Tidak sembarang orang bisa melamar jadi hakim agung,” katanya. Haripin juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan agar MA menjadi lembaga yang berintegritas. Menurut dia, seorang pemimpin harus memberikan contoh sehingga bisa diikuti anak buah.

5. KPK akan menindaklanjuti kasus suap yang diduga melibatkan Kabareskrim Komjen Polisi Agus Andrianto terkait bisnis tambang ilegal. Pernyataan ini merespons rencana Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) yang akan melaporkan kasus dugaan suap Kabareskrim ke KPK.  Plt Jubir KPK Ali Fikri mempersilakan Prodem melaporkan soal dugaan suap tersebut. Namun ia  mengingatkan agar Prodem menggunakan data awal dalam rencana laporan mereka. “Kami pasti tindaklanjuti. Kami berharap disertai pula data awal sehingga akan memudahkan kami tindaklanjuti proses berikutnya,” kata Ali Fikri, Jumat (11/11).

 

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mengatakan video pengakuan Ismail Bolong soal bisnis tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur perlu diusut lebih jauh. Ia
Dia mengatakan, Komisi VII DPR bakal memanggil pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Menteri ESDM Arifin Tasrif serta pengusaha batubara, Tan Paulin. “Pasti kita panggil. Tan Paulin juga kita panggil, Menteri ESDM juga kita panggil. Tentang waktunya, nanti akan kita bicarakan sama-sama,” kata Adian, Jumat (11/11). Menurut Adian, pengakuan Ismail Bolong bisa menjadi bukti baru untuk mengusut lebih jauh praktik penambangan ilegal tersebut.

 

6. Ada hal menarik dalam sambutan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam peringatan puncak HUT ke-11 Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11). Surya menunggu Presiden Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 jatah Anies Baswedan.
Pernyataan itu merespons pernyataan Jokowi sebelumnya yang menyebut Pilpres 2024 jatahnya Prabowo Subianto. Menurut Paloh, motivasi dari Jokowi perlu juga diberikan kepada Anies yang pencapresannya telah dideklarasikan NasDem.

“Kalau kemarin motivasi diberikan kepada Pak Prabowo, kan bisa saja besok bukan Pak Prabowo. Ada Airlangga capres, memang habis itu dikasih lagi kepada siapa, mungkin Erick Thohir, atau Pak Ganjar. Kita tunggu-tunggu kapan dikasih ke Bung Anies,” ujar Surya. Ia menilai pernyataan Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 jatah Prabowo merupakan diplomasi tingkat tinggi yang membesarkan hati Prabowo. Ia memandang tidak ada yang salah dari langkah Jokowi memberikan motivasi itu.

 

Surya Paloh mengaku akan meninggalkan posisi Ketum Partai Nasdem bila partainya mengalami penurunan suara pada Pemilu 2024. Surya akan mundur jika kursi Nasdem di DPR tidak bertambah. “Ini tolong dicatat. Jangankan menurun atau tidak lolos parlementary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satu pun, itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem,” ujarnya di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11). “Saya katakan, tidak ada tambahan kursi, itu artinya nakhodanya out. Sudah tidak waktunya lagi saya menjawab pertanyaan adinda wartawan,” tegasnya lagi. Surya mengungkapkan, sebagai nahkoda kapal di Partai Nasdem, dirinya ingin mengoptimalkan kepemimpinannya menuju kemenangan. Apabila Nasdem berhasil mencapai satu lompatan yang jauh dan besar dalam Pemilu 2024, itu artinya Nasdem naik kelas. “Kalau sudah tahu elektabilitas kecil, ngapain harus dihitung. Anggap saja ini partai main-main. Enggak akan dapat apa-apa. PT juga enggak dapat,” kata Paloh.

 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih menganggap Presiden Jokowi sebagai presiden yang diusung oleh partainya. Surya menyebut Jokowi sebagai sahabatnya. Ia pun meyakini Jokowi masih menjaga arti persahabatan yang sesungguhnya. “Saya masih anggap Presiden Jokowi adalah presiden Partai NasDem. Presiden Jokowi sahabat yang saya harapkan. Konsisten dalam menjaga makna persahabatan dalam arti yang sesungguhnya. NasDem ingin tekankan ini, Nasdem ingin tetap jadi seorang sahabat sejati dalam suka duka seorang Presiden Jokowi,” kata Surya dalam sambutan di Puncak Perayaan HUT ke-11 NasDem di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11).

Surya menegaskan NasDem masih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, ada upaya sistemik dari para pihak yang ingin merusak hubungan NasDem dengan Jokowi. “Jadi kalau ada yang coba usik, frame kita, Jokowi emoh pada Nasdem, itulah frame yang [ingin] dilakukan Jokowi itu tak suka NasDem. Itu pasti menurut saya upaya-upaya yang dilakukan pihak tertentu secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa,” ujarnya. “Ini perlu saya tegaskan, bukan berarti karena kita calonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah,” tegas Surya Paloh.

 

Dalam sambutannya, Surya Paloh mengaku pasrah soal nasib Nasdem di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dan menjajaki koalisi dengan partai oposisi, PKS dan Demokrat. “Sekarang terserah. Bola ini ada di tangan Presiden Jokowi,” ujarnya. Surya menjelaskan, Nasdem mengusulkan Anies jadi Capres 2024 demi melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang berjalan saat ini. Selain itu, keberhasilan-keberhasilan yang sudah tercapai saat ini juga perlu diteruskan.

 

7. Mendagri Tito Karnavian mengakui mengangkat Apolo Safonpo dan Ribka Haluk sebagai Staf Ahli Mendagri sebelum keduanya dilantik sebagai penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan dan Papua Tengah. “Untuk memenuhi syarat. Karena [Pj Gubernur] harus pejabat pimpinan tinggi madya, UU mengatakan itu,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jumat (11/11).
Tito berpesan kepada tiga penjabat (pj) gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang baru dilantik bekerja profesional. Ia mengingatkan agar dana otonomi khusus di Papua benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. “Kepada para Pj saya mohon betul bekerja dengan hati. Anggaran dana yang ada, dana otsus sudah dinaikan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dana alokasi umum nasional. Anggaran yang ada setiap rupiah, gunakan betul bagi kepentingan rakyat,” kata Tito saat meresmikan tiga DOB di Papua, di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

 

8. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku akan berbicara langsung dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa yang menyebut PDI-P mengada-ada karena mendesak pemerintah meminta maaf pada Presiden ke-1 RI Soekarno dan keluarga besarnya. “Ya, kami akan berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Sekjen dari Gerindra Pak Ahmad Muzani dan kemudian melakukan komunikasi terhadap hal itu,” kata Hasto di Surabaya, Jumat (11/11). Hasto menilai, pernyataan Desmond sangat mengecewakan. Desmond dinilai telah menyakiti hati kader PDI-P dan juga masyarakat yang memahami perjuangan Bung Karno. PDI-P melihat pernyataan Desmond sebagai sesuatu yang perlu ditanggapi secara serius. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk mencampuri urusan partai politik (parpol) lain, PDI-P berharap Gerindra menindaklanjuti pernyataan Desmond tersebut.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa digeruduk kader dan simpatisan PDIP saat makan siang di sela kunjungan kerja bersama rombongan di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (10/11) lalu. Mereka mendesak Desmond meminta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung Soekarno dan PDIP. Desmond pun meminta maaf. “Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya, yang sepenuhnya bukan statement saya,” kata Desmond.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa angkat suara soal permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden pertama RI Soekarno buntut TAP MPRS No. 33 tahun 1967. Desmond menilai permintaan tersebut mengada-ada. Dia meyakini desakan itu muncul atas kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kalau Sukarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan,” kata Desmond di kompleks parlemen, Rabu (8/11).

Penilaian Desmon ini menanggapi statemen Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang berharap Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno dan keluarga besarnya lantaran pernah mengeluarkan TAP MPRS No. 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno.Dalam konsideran menimbang TAP MPRS tersebut, Soekarno disebut-sebut menguntungkan kelompok yang melakukan Gerakan 30 September 1965 (G30S). Namun TAP MPRS tersebut kini telah dicabut.

 

9. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda persidangan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo serta beberapa terdakwa lainnya. Sidang yang awalnya diagendakan 14-18 November, ditunda menjadi 21-26 November mendatang. Adapun penundaan sidang tersebut merupakan permohonan jaksa demi menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20. “Dengan alasan menjaga kondusivitas keamanan selama forum G20 di Bali,” mengutip siaran pers Humas PN Jakarta Selatan, Jumat (11/11).

 

10. Bareskrim Polri mengungkapkan, salah satu pemasok bahan baku obat sirup mengoplos zat cemaran etilen glikol (EG) dalam pelarut tambahannya. Hal itu terungkap dalam penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap CV Chemical Samudera (SC) yang merupakan salah satu pemasok bahan pelarut untuk obat. Seperti diketahui, cemaran zat etilen glikol (EG) dalam obat sirup diduga kuat penyebab kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Tanah Air. “Diduga pelaku menggunakan drum atau tong berlabel Dow palsu atau bekas. Kemudian, melakukan peracikan, penambahan atau oplos zat cemaran EG, terdapat bahan yang diorder PT AF (Afi Farma) sehingga diduga kandungan cemaran diatas ambang batas,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (11/11).

 

11. Ditjen Imigrasi menangkap dua WN China berinisial HCC dan YX yang akan melakukan demonstrasi menolak KTT G20 di Bali. Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga menangkap WN Jepang dan mendeportasi karena akan melakukan hal yang sama. “Benar, saya sudah dapat laporan dari Direktur Intelijen dan Direktur Wasdakim, bahwa ada 2 warga negara China yg akan merencanakan melakukan demo pada saat pelaksanaan G20,” kata Plt Dirjen Imigrasi, Prof Widodo Ekatjahjana, Sabtu (12/11). WN China itu ditangkap oleh petugas Imigrasi di Jakarta, Jumat (11/11) malam. Sejumlah bukti dikantongi petugas yang menunjukkan ada upaya provokasi menggalang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa melakukan aksi demonstrasi menolak KTT G20 di Bali pekan depan. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id