Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (net)
Isu menarik hari ini adalah statemen Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang mengatakan PDIP tak bisa disalahkan soal penolakan Timnas Israel hingga Piala Dunia U-20 batal di Indonesia. Ia menyebut PDIP tidak blunder atau melakukan kesalahan. Rudy mengklaim PDIP melakukan antisipasi, jika ada penolakan terhadap Timnas Israel di Tanah Air, justru akan mengakibatkan chaos. Isu lainnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, Presiden Jokowi bakal mengundang Timnas Indonesia U-20 dalam waktu dekat. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyesalkan batalnya perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut dia, hal itu berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional. Gubernur Sumatera Utara yang mantan Ketum PSSI, Edy Rahmayadi menyindir pihak-pihak yang menolak timnas Israel main di Indonesia, sebab imbas dari penolakan itu, FIFA batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20. “Jadi kalau tak tahu jangan ngomong, karena pada akhirnya rakyat juga yang sengsara,” katanya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kirim 555 prajurit Batalyon Infanteri Raider 631/Antang ke Papua guna mengamankan objek vital nasional, PT Freeport Indonesia. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan PDIP tak bisa disalahkan soal penolakan Timnas Israel hingga Piala Dunia U-20 batal di Indonesia. Dia pun yakin hal itu tak berdampak ke suara PDIP di Pemilu 2024 mendatang. “Tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Nggak ada dampak,” kata FX Rudy di Girli Corner Pucang Sawit, kemarin malam.
Rudy menyebut PDIP tidak blunder atau melakukan kesalahan. Dia mengklaim PDIP melakukan antisipasi, jika ada penolakan terhadap Timnas Israel di Tanah Air, justru akan mengakibatkan chaos. “Lha sekarang kalau tahun politik terjadi chaos di republik ini, pemilu gagal dan sebagainya lebih besar mana harganya daripada menolak Israel itu yang tidak pernah dipikirkan oleh beliau-beliau itu,” terangnya.
“Bukan, nggak ada yang dikatakan blunder ya. PDIP itu selalu melakukan kajian-kajian yang terjelek untuk bangsa dan negara,” sambung dia. Rudy kembali menegaskan pihaknya melakukan langkah antisipatif. Jika terjadi penghadangan justru hal ini yang bakal menghabiskan anggaran lebih besar ketimbang persiapan venue. “Kalau sampai terjadi penghadangan di bandara, penolakan penolakan terhadap Israel oleh bangsa Indonesia sendiri itu biaya besar tidak impas dengan kehadiran kegiatan Piala Dunia di Indonesia. Belum nanti demo yang di lain tempat jadi sehingga sebelum terjadi diantisipasi dulu, perjuangan tidak ada kata pengorbanan, berjuang mesti harus berkorban,” tegasnya.
Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal perbedaan sikap antara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan kader PDI-P lainnya soal timnas Israel. Seperti Diketahui, Gibran tak menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U-20, sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster menolak timnas Israel. Terkait hal itu, Rudy mengkritik pemahaman Gibran terhadap konstitusi Indonesia yang dibangun mantan Presiden Soekarno. Menurut dia, Gibran masih muda sehingga belum paham tentang apa yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.
Yang berbunyi, penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. “Belum tahu tentang konstitusi, belum lahir soalnya,” ujar Rudy, di Puncangsawit, Kota Solo, Kamis (30/3) malam. Meskipun demikian, dia mengaku saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, belum tahu tim mana saja yang akan bertanding. “Karena kemarin itu PSSI disuruh tanda tangan cek kosong (pernyataan ketersediaan), enggak ada pesertanya siapa. Belum tahu,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak menolak tim Israel di Piala Dunia U-20. Sikap tersebut berbeda dengan kader PDI-P lainnya. Gibran lalu mengungkapkan alasannya tak menolak Timnas Israel karena posisinya sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. “Saya itu memposisikan diri sebagai tuan rumah. Dan saya sudah ditugasi untuk jadi tuan rumah final. Makanya persiapannya kita benar-benar total. Enggak apa-apa, enggak apa-apa stadionnya masih bisa digunakan. Tenang aja,” kata Gibran di Solo, Kamis (30/3).
2. Dosen Fisip Unair, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, penolakan sejumlah pihak terhadap penampilan Israel di Piala Dunia U-20 perlu disikapi secara jernih. Adapun sikap jernih yang dimaksud adalah dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. “Saya memandang, sikap penolakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan beberapa pertimbangan yang jernih,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3). Ia menjelaskan, Indonesia memiliki Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang dimaknai sebagai “kontrak sosial” yang di dalamnya tertera rasionalitas dari tujuan bernegara.
Dalam pembukaan UUD 1945, ujarnya, telah ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. “Prinsip universal kemanusiaan yang tertera dalam konstitusi 1945 tersebut menjadi pijakan tertinggi kita untuk menolak kedatangan tim nasional (Timnas) Israel. Sebab, secara faktual, Israel masih melakukan berbagai bentuk penindasan terhadap bangsa Palestina,” ujarnya.
Airlangga mengungkapkan, sikap tersebut telah dicontohkan oleh Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno saat menolak kedatangan atlet Israel dalam ajang Asian Games di Jakarta pada 1962. Tak hanya itu, bapak proklamator itu juga melarang tim sepak bola Indonesia bertanding dengan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. “Apabila penegasan historis itu disanggah karena zaman telah berubah dari era tersebut, satu hal yang tetap bahwa nasib warga Palestina secara faktual masih tidak dapat menjadi tuan di tanah airnya sendiri,” tegasnya. Kenyataan itu, terus memburuk sejak pengusiran warga Palestina oleh Israel pada peristiwa Nakba 1948. “Pesan Bung Karno sesuai dengan amanat konstitusi (UUD) 1945 yang masih relevan hingga saat ini,” tuturnya.
3. Presiden Jokowi merespons sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia untuk berlaga dalam Piala Dunia U-20 2023. Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, ia menilai persoalan politik jangan dicampuradukkan dengan olahraga. “Ya ini negara demokrasi. Tapi, yang paling penting jangan dicampuradukkan,” ujar Jokowi usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Jawa Barat, Jumat (31/3). “Sudah saya sampaikan kan, jangan dicampuradukkan. Ada wilayah politik, ada wilayah bola,” katanya lagi.
4. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, Presiden Jokowi bakal bertemu dengan timnas Indonesia U-20 dalam waktu dekat. Rencana tersebut telah Presiden sampaikan ketika dirinya bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/2023). “Tadi disampaikan, Presiden akan mengundang Timnas U20 satu-dua hari ini,” kata dia. Namun Erick tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pertemuan itu karena masih diatur oleh pihak Istana. Ia menyebutkan, Jokowi juga sudah menyiapkan solusi untuk skuad timnas U-20 yang gagal berlaga di Piala Dunia U-20 setelah status Indonesia sebagai tuan rumah turnamen tersebut dicabut FIFA.
Erick menyampaikan, Indonesia tidak perlu bermimpi terlalu jauh mengenai peluang jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 dan Olimpiade 2036 setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 2023. “Saya rasa, hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034 ada Piala Dunia, ada Olimpiade yang kemarin juga di G-20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia,” kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3). Erick mengaku belum mau memikirkan peluang Indonesia menjadi tuan rumah turnamen olahraga internasional di masa yang akan datang.
Sebab, ia masih memprioritaskan upaya agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi oleh FIFA setelah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. “Kalau bicara event ke depan, kita fokus ke sanksi dulu hari ini. (Pesan) Bapak Presiden jelas, jangan sampai disanksi,” kata Erick. Ia pun mengakui bahwa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 membuat rencana untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade tidak menjadi prioritas saat ini. “Saya rasa dengan berat hati kita bicara penyelesaian ini dulu, karena itu sesuatu yang saya rasa itu belum menjadi sebuah hal yang prioritas saat ini,” ujar Erick.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan surat Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Presiden Jokowi saat menghadap kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/3) siang. Dalam pertemuan itu Erick melaporkan secara detail hasil meetingnya dengan Presiden FIFA di Doha. Menurut Erick, setelah membaca surat tersebut Presiden Jokowi langsung instruksikan dua hal. Pertama, meminta PSSI untuk membuat peta biru (blueprint) transformasi sepak bola Indonesia dan blueprint tersebut segera disampaikan ke FIFA.
Kedua, presiden instruksikan agar dirinya kembali membuka pembicaraan dengan FIFA bahwa Indonesia tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Erick menuturkan, FIFA memiliki anggota sebanyak 2016 negara. Erick menangkap kesan agar sepak bola Indonesia tidak terkucilkan. “Bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia. Karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar- terjadi,” ungkap Menko Perekonomian itu.
Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, potensi sanksi terberat yang dijatuhkan FIFA kepada Indonesia adalah larangan mengikuti turnamen internasional. “Sanksi terberat, tentu ini yang kita tidak harapkan, kalau kita tidak bisa ikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia, sebagai tim nasional ataupun sebagai klub,” kata dia. Menurut Erick, sepak bola Indonesia akan mengalami kemunduran bila dijatuhi sanksi tidak boleh mengikuti turnamen internasional seperti yang pernah dialami pada 2015-2016 lalu. Jika sanksi tersebut dijatuhkan, maka akan berdampak ke masyarakat luas karena banyak pihak yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia. Kendati demikian, Erick mengakui ada bentuk sanksi lain yang lebih ringan seperti sanksi administrasi atau sebatas pergantian tuan rumah Piala Dunnia U-20. Oleh karena itu, ia berjanji akan terus bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang paling berat.
5. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyesalkan batalnya perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut dia, hal itu berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional. “Ini berdampak pada nama baik negara,” ujar AHY, Jumat (31/3). Ia menilai, batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 akan berdampak pada munculnya ketidakpercayaan terhadap Indonesia untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga kelas dunia. “Nama Indonesia di dunia internasional jadi buruk karena dianggap tidak punya komitmen,” tuturnya.
Menurut AHY, mestinya sepak bola dipisahkan dengan urusan politik. Sebab, langkah untuk mendukung kemerdekaan Palestina bisa diperjuangkan melalui berbagai forum internasional lain, bukan lewat jalur sepak bola. “Ada namanya PBB, United Nations, yang setiap tahun menggelar sidang umum PBB atau UN’s General Assembly. Kalau mau disampaikan di situ,” paparnya. Ia meminta pemerintah bekerja optimal untuk membenahi sepak bola Indonesia.
6. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyindir pihak-pihak yang menolak timnas Israel main di Indonesia pada Piala Dunia U-20 2023. Sebab, imbas dari penolakan itu, FIFA akhirnya membatalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. “Jadi kalau tak tahu jangan ngomong, ini lah akibatnya PSSI diseperti-inikan, pada akhirnya yang sengsara adalah rakyat Indonesia,” katanya usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan stadion untuk PON di wilayah Deli Serdang, Jumat (31/3).
Mantan Ketum PSSI itu menegaskan statuta FIFA sudah jelas tak memperbolehkan politik mengintervensi penyelenggaraan permainan olahraga sepak bola. Oleh karena itu, dia pun mengingatkan lagi omongannya beberapa waktu lalu soal hantu dan tim sepak bola. “Statuta FIFA tak membolehkan politik, makanya saya bilang, hantu pun kalau punya tim bola, masuk ke daftar FIFA, tak boleh ada yang menghalangi,” imbuhnya. “PSSI itu kalau di luar negeri namanya Presiden Federasi Football Indonesia, dia presiden, tak ada urusan negara. Tetapi tak boleh pula sembarangan,” tambahnya. Dia berharap tidak ada sanksi lain yang diberikan FIFA kepada PSSI usai batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia.
7. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, elektabilitas Ganjar Pranowo turun imbas pencopotan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Langkah politisi PDI Perjuangan itu dianggap blunder karena menolak kepesertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 yang berujung pada pembatalan Indonesia sebagai negara penyelenggara. “Mencermati respons kemarahan netizen terhadap Ganjar pascakegagalan Piala Dunia U20 ini, ada kemungkinan elektabilitas Ganjar terkoreksi atau mengalami penurunan, terutama dari segmen kelompok pemilih muda dan penggemar sepak bola nasional,” kata Umam, Jumat (31/3). Menurut Umam, sejak awal Ganjar tampak tak paham dengan persoalan ini dan lebih memilih memainkan gimik. Gubernur Jawa Tengah itu seolah ingin mencitrakan diri sebagai loyalis PDI-P yang tunduk terhadap ajaran Soekarnoisme.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai ada semacam ego kelompok yang hadir dalam narasi penolakan Timnas Israel ke Indonesia. Menurut dia, alasan penolakan timnas Israel ditunjukan bukan untuk kepentingan menonjolkan nilai kemanusiaan. “Amnesty dalam posisi melihat ini ada semacam ego nasionalisme yang ingin ditunjukan bukan untuk nilai tapi untuk kebanggaan diri dan kelompoknya dan popuralitas diri dan kelompoknya,” ujar Usman di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (31/3). Bukan berarti Amnesty tidak mengecam sikap Israel terhadap bangsa Palestina. terhadap Israel. Bahkan, Israel disebut memberlakukan sistem seperti layaknya konflik di Afrika Selatan. “Beberapa waktu lalu misalnya Amnsety mengeluarkan laporan keras sekali terhadap israel, amnesty menganggap Israel memberlakukan sistem seperti di Afrika Selatan,” imbuh dia.
8. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kirim 555 prajurit Batalyon Infanteri Raider 631/Antang ke Papua guna mengamankan objek vital nasional, PT Freeport Indonesia. Upacara pemberangkatan itu dilaksanakan di di lapangan apel Mayonif Raider 631/Antang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemarin. Dalam amanatnya, Yudo Margono mengatakan, PT Freeport Indonesia telah ditetapkan sebagai objek vital nasional yang wajib dilindungi karena sumber pendapatan negara. “Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah resmi menjadi pemegang saham terbesar. Kepemilikan ini memberikan keuntungan yang besar bagi pemasukan kas negara dan juga bagi masyarakat Papua,” ujar Yudo Margono dalam siaran pers Puspen TNI, Jumat (31/3).
Yudo mengatakan, meskipun kondisi Papua secara umum saat ini relatif kondusif, tetapi di beberapa wilayah masih terjadi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. “Termasuk daerah operasi yang akan ditempati nantinya. Oleh karena itu, TNI harus hadir untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua,” kata Yudo Margono.
9. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyatakan, ketentuan soal hak guna usaha (HGU) di IKN yang berlaku hingga 190 tahun dibuat untuk memberi kepastian bagi investor. Bambang menyatakan, investor membutuhkan kepastian dan kejelasan mengenai jangka waktu investasi yang akan mereka lakukan. “Swasta itu butuh certainty dan clarity istilahnya, kepastian dan kejelasan selama berapa tahun mereka akan melakukan investasi yang sifatnya jangka panjang,” kata Bambang dalam wawancara khusus. Bambang menyebutkan, Indonesia mesti bersaing dengan negara-negara lain untuk memperebutkan investor yang hendak mengucurkan modalnya. “Kita harus mampu menempatkan diri di antara persaingan itu di mana kita menjadi tempat menarik untuk investasi,” kata dia.
10. KPK akan panggil 3 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu untuk diklarifikasi soal kepemilikan saham pada 2 perusahaan konsultan pajak, pekan depan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pemanggilan itu merupakan tindak lanjut dari pendalaman terhadap 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Sebanyak dua di antaranya diketahui bergerak di bidang konsultan pajak. Selain pegawai pajak, KPK juga akan mengklarifikasi kekayaan sejumlah kepala daerah, bupati, dan sejumlah pejabat yang gaya hidup dan kekayaannya menjadi sorotan masyarakat. Menurut Pahala, informasi itu datang bertubi-tubi dan akan diklarifikasi pekan depan. “Beberapa dari Kemenkeu, dari kepala daerah, tetapi semua berdasarkan informasi dari masyarakat,” tutur Pahala. (HPS)
