Mahfud MD dan Puan Maharani (net)
Isu menarik pagi ini, Menko Polhukam Mahfud MD disebut-sebut sebagai kandidat cawapres terkuat pendamping Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mulai melirik nama Menko Polhukan Mahfud MD. Nama mantan Ketua MK ini mulai dibahas secara intensif di internal PDIP sebagai wakilnya Ganjar. Pertimbangannya, karena pengalaman dan kemampuan Mahfud dalam memimpin lembaga pemerintahan.
Capres PDIP Ganjar Pranowo diberondong pertanyaan soal petugas partai saat memberi kuliah kebangsaan di FISIP UI, Depok, Jabar, Senin (18/9). Ganjar Pranowo berharap masyarakat tak perlu takut dirinya akan diatur partainya saat menjadi presiden. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku mengantongi data intelijen terkait partai politik menuai reaksi beragam. Pengamat militer Centra Initiative, Al Araf mengatakan, dalam negara demokrasi, partai politik tidak boleh jadi obyek dan target pemantauan intelijen dan presiden. Menurutnya, tindakan memata-matai parpol dalam negara demokrasi merupakan persoalan serius. Berikut isu selengkapnya.
1. Nama Mahfud MD melambung tinggi menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Dia digadhang-gadhang PDIP jadi wakilnya Ganjar. Kader PDIP Masinton Pasaribu mengakui, nama Menko Polhukam Mahfud MD intensif dibahas di internal partainya untuk jadi pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Masinton menyebut pengalaman Mahfud dalam memimpin lembaga pemerintahan jadi pertimbangan.
“Prof Mahfud MD salah satu tokoh yang intensif dibahas untuk mendampingi Mas Ganjar. Pengalaman kepemimpinan beliau di lembaga negara dan pemerintahan yang tegas dan konsisten menjadi pertimbangan utama untuk dipasangkan dengan Mas Ganjar Pranowo melanjutkan kepemimpinan Indonesia ke depan,” kata Masinton saat dihubungi, Selasa (19/9).
Masinton menuturkan, keduanya (maksudnya, duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD, red) dinilai bisa mempercepat akselerasi pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Saat ditanya berapa persen kemungkinan Mahfud mendampingi Ganjar, Masinton tidak mau mendahului keputusan partainya. “Kedua, tokoh ini jika disandingkan akan menjadi energi dan kekuatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi dua periode bersama Pak JK dan Pak KH Ma’ruf Amin. Kita tunggu saja,” ujarnya.
2. Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga mulai melirik nama Menko Polhukan Mahfud MD. Ia mengatakan Waketum Golkar Ridwan Kamil (RK) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tak mungkin lagi menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Puan usai menghadiri acara Munas-Konbes NU 2023 di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9). Puan awalnya ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar berasal dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Puan pun lalu menyebut nama Mahfud. “Mungkin, Pak Mahfud,” kata Puan Maharani.
Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan AHY sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar. Puan menilai Demokrat sudah mendukung Prabowo Subianto sehingga tak mungkin AHY diduetkan dengan Ganjar. “Muncul nama mas AHY. Namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan gabung dengan mas Prabowo, tentu saja seperti tidak mungkin,” kata Puan. Puan juga menyebut Golkar yang merupakan partai tempat RK bernaung sudah memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo. “Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, dan juga Pak RK merupakan kader Golkar,” ujar Puan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat AHY sudah berpamitan dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sebelum menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hinca menyebut, AHY meminta maaf karena Demokrat dan PDI-P tidak bisa bersama di Pilpres 2024. Awalnya, Hinca menyampaikan, selama 2 minggu sejak kepergian Demokrat dari koalisi pengusung Anies Baswedan, mereka berkomunikasi dengan PDI-P dan Gerindra.
Pada minggu pertama, Demokrat masih berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra dan PDI-P. “Nah di minggu kedua, mulai sedikit melambat di sebelah sana, dan di sebelah sini terus makin kencang,” ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
Di sisi lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan nama bakal calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2024. Padahal, pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU tinggal sebentar lagi. Hingga saat ini, baru Anies Baswedan yang sudah punya pasangan, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun sejumlah nama mulai santer mengerucut sebagai cawapresnya Ganjar maupun Prabowo.
Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengajukan sejumlah nama ke Prabowo. PAN menyorongkan nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Partai Golkar mengajukan Ketua Umum Airlangga Hartarto. PBB mengusulkan nama Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Hashim Djojohadikusumo mengusulkan Yenny Wahid untuk dipertimbangkan dari cawapres Prabowo. Sedangkan Koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo memunculkan nama-nama Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa sebagai cawapres pendamping Prabowo.
3. Capres PDIP Ganjar Pranowo ditodong pertanyaan soal petugas partai saat memberi kuliah kebangsaan di FISIP UI, Depok, Jabar, Senin (18/9). Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswa UI, Naufal menanyakan komitmen Ganjar jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Yakni, apakah Ganjar akan menjadi petugas rakyat atau boneka Megawati?
Naufal mengatakan, predikat petugas partai itu disematkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres PDI-P pada 21 April 2023 lalu. “Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan Bapak sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja, saya mengagumi Bapak, merasa kecewa, ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai,” ujarnya.
Naufal lantas menyinggung soal moto yang kerap digembar-gemborkan Ganjar yang berbunyi “tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat”. Ia mempertanyakan, jika terpilih sebagai presiden selanjutnya, apakah Ganjar bakal menjadi petugas rakyat, atau petugas partai seperti yang disebutkan oleh Megawati. “Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden kedelapan, apakah Bapak tetap dengan prinsip ‘tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat’ dan tidak menjadi boneka Megawati? Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai?” tanya Naufal.
4. Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan itu. Ia berharap masyarakat tak perlu takut dirinya akan diatur oleh partainya saat menjadi presiden. Ia menjamin akan mementingkan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan partai. Ganjar mengklaim tak pernah membuat kebijakan yang berpihak ke partainya sendiri. “Kalau dari saya, tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya, mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu,” ujar Ganjar Pranowo.
Ganjar mengakui, dirinya memang kader PDI-P. Namun, saat menjadi gubernur ataupun presiden, rakyat tetap yang utama. Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader partai dan kepala negara atau kepala daerah. “Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani,” ujarnya.
Ganjar Pranowo memaparkan, ada enam hal utama yang harus diperhatikan dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia. Salah satunya soal penegakan hukum. Ganjar bilang, masih banyak PR terkait penegakan hukum di Tanah Air. “Penegakan hukum itu dalam artian cukup luas. PR kita enggak selesai-selesai,” ujarnya. Menurut Ganjar, penegakan hukum bergantung pada tiga hal, yakni, regulasi, kelembagaan, dan aktor. Ganjar menilai, aktor menjadi bagian krusial untuk mewujudkan hukum yang adil. Tanpa aktor yang baik, tak akan tercipta sistem hukum yang apik.
“Aktornya memble, tidak jadi. Sistemnya bagus, aktornya memble, dia akan pertahankan maunya dia, bukan kata sistemnya karena bawahnya enggak berani,” ujarnya. Selain penegakan hukum, lima hal lain yang menurutnya penting diperhatikan, yakni pangan, lingkungan, energi, digital, serta pendidikan dan keterampilan. “Agar kita bisa mendapatkan deviden menuju Indonesia emas itu ya negaranya mesti makmur, mesti sehat, mesti pintar, mesti produktif,” katanya.
5. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku mengantongi data intelijen terkait partai politik menuai reaksi beragam. Pengamat militer Centra Initiative, Al Araf mengatakan, dalam negara demokrasi, partai politik tidak boleh menjadi obyek serta target pemantauan intelijen dan presiden. Al Araf menyampaikan hal itu merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku mengantongi informasi intelijen “daleman” internal parpol. Menurut Al Araf, tindakan memata-matai partai politik dalam negara demokrasi merupakan persoalan serius. “Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, presiden beserta perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai obyek dan target pemantauan intelijen,” kata Al Araf, Senin (18/9).
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai pernyataan Presiden Jokowi sebagai bentuk nyata campur tangan atau cawe-cawe menjelang pileg dan Pilpres 2024. “Pernyataan Jokowi itu adalah bukti bahwa dia cawe-cawe dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Feri Amsari, Senin (18/9). Ia mengatakan, sikap Jokowi yang membeberkan memiliki data intelijen tidak patut dan memperlihatkan watak seorang pemimpin yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaannya demi memastikan agenda politiknya tetap berjalan. “Bagi saya Jokowi telah menggunakan kekuasaannya berlebihan dengan mengungkap data intelijen, padahal itu harusnya tak perlu diungkap ke publik,” ujar Feri lagi.
Proses demokrasi di Indonesia akan terongrong, jika intelijen dikerahkan untuk ikut campur dalam proses Pemilu 2024. “Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia,” Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, dalam pernyataannya, Senin (18/9). Julius yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melanjutkan, Jokowi bisa diduga menyalahgunakan kekuasaan terhadap intelijen terkait pernyataannya soal data internal partai politik. Menurut Julius, pernyataan Jokowi tersebut merupakan problem dalam sebuah negara demokrasi. “Kami memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya,” ujar Julius.
Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak mau berkomentar banyak. Puan justru menyarankan agar media massa menanyakan langsung kepada Jokowi mengenai alasannya mengungkapkan soal itu.”Ya tanya Pak Jokowi, kenapa bicara seperti itu? Jangan tanya PDI Perjuangan,” kata Puan di Pondok Pesantren Al Hamid, Jakarta, Senin (18/9). Puan memberi jawaban serupa ketika ditanya soal penyalahgunaan data intelijen untuk kepentingan politik praktis. Ia lagi-lagi meminta agar pertanyaan itu ditujukan ke Jokowi karena ia yakin Jokowi punya pertimbangan untum membongkar adanya data intelijen terkait partai politik. “Pastinya Pak Jokowi punya pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut, jadi tanyakan kembali ke Presiden,” katanya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan statemen Presiden Jokowi yang menyatakan ke publik bahwa dirinya memiliki informasi intelijen mengenai data hingga arah koalisi partai politik (parpol). Hinca mengatakan, bukan hanya Demokrat saja yang keberatan, tapi juga semua partai politik. Menurut dia, sebagai Presiden, seharusnya Jokowi cukup memegang data intelijen itu untuk mengelola negara saja.
Hinca menyebutkan, data intelijen yang Jokowi pegang itu bukan untuk diumbar-umbar ke publik. Hinca pun menegaskan Demokrat keberatan dipantau intel. “Bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa, ‘aku tahu, tahu jeroannya (partai) ini, (partai) itu’. Sehingga kita akan punya catatan keberatan sebagai partai politik yang berdaulat, kami keberatan kalau diintelin oleh negara terhadap apa yang ada di dalamnya partai itu,” tuturnya di gedung DPR, Senin (18/9).
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, sebagai Presiden, Jokowi merupakan user intelijen. Jokowi mendapatkan informasi intelijen dari BIN, BAIS, Baintelkam Polri, Pusat Intelijen TNI AD, dan lembaga-lembaga intelijen lainnya. Menurut dia, data intelijen yang Jokowi terima bukan hanya soal politik, melainkan juga mengenai ekonomi dan budaya. “Diperlukan oleh seorang Presiden dalam pertimbangan, salah satunya mengambil keputusan,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
Dasco menilai, pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen soal parpol tidak perlu diributkan. Ia yakin, Jokowi pasti menempatkan diri sebagai negarawan, sehingga tidak akan menyalahgunakan data intelijen. “Saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain. Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan disalahgunakan oleh Presiden,” ujar Dasco lagi.
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi tak ambil pusing dengan pernyataan Presiden Jokowi soal data intelijen terkait langkah parpol. Menurut dia, sudah menjadi pengetahuan umum Jokowi punya data intelijen terkait berbagai persoalan, termasuk urusan politik. “Sebenarnya Presiden enggak usah ngomong kayak gitu. Cuma Presiden ini senang menghibur kita. Menghibur kita supaya lebih hati-hati,” tutur Aboe di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (18/9).
Aboe menyampaikan, pihaknya tak ingin berpandangan buruk terhadap Jokowi. Ia percaya, Jokowi tak akan menggunakan data intelijen untuk kepentingan politik pribadi. Bagi Aboe, data intelijen parpol juga tak bisa menentukan hasil kontestasi elektoral. “Ujung-ujungnya juga kelihatan kok, kalau dia menang, menang. Kalau kalah, kalah,” ujarnya.
6. Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto meyakini, Presiden Jokowi tidak akan menggunakan data intelijen untuk melakukan operasi politik. Hal itu diungkapkan Andi merespons pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya mengetahui apa yang diinginkan partai politik menjelang Pilpres 2024, berkat data intelijen. “Presiden tentunya dalam Undang-Undang Intelijen adalah end user (pengguna terakhir) dari intel. Saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batasan demokratis untuk menggunakan data-data intel tersebut,” kata Andi di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9). Andi menuturkan, Indonesia bisa belajar dari skandal Watergate di Amerika Serikat. Skandal Watergate mengungkap persekongkolan politik petinggi-petinggi Negeri Paman Sam demi melanggengkan kekuasaan Presiden Richard Nixon saat itu.
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto memprediksi, Pemilu 2024 di Indonesia akan dijadikan eksperimen bagi plaftorm media sosial sebelum Pemilu di Amerika Serikat (AS), utamanya TikTok dan Twitter atau X. “Kami melihat platform-platform baru yang muncul, TikTok sudah betul-betul menguat, Twitter sudah diganti dengan X, masih melakukan perubahan,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
Andi menyebutkan, salah satu yang dikaji Lemhannas adalah pemetaan platform media sosial di Indonesia menjelang atau saat Pemilu 2024. “Karena Pemilu Indonesia digelar Februari 2024, terjadinya sebelum Pemilu Amerika Serikat pada November 2024, kemungkinan platform-platform ini menyiapkan kematangannya bukan untuk Pemilu Indonesia, tetapi untuk Pemilu AS,” kata Andi.
7. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mempertimbangkan jurnalis Najwa Shihab sebagai Kapten Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pilpres 2024. “Semua masih alternatif, belum ada yang pasti. Salah satunya ada Najwa Shihab dan macam-macam,” kata Muhaimin dalam keterangan yang dibagikan Tim Humas PKB, Senin (18/9). “Banyak nama, masih belum dikonklusi,” ujarnya menambahkan. Menurut Cak Imin, Koalisi Perubahan yang digawangi PKB bersama Partai Nasdem dan PKS masih menginventarisasi nama-nama tokoh dan mencari sosok ketua tim yang sesuai dengan harapan mereka.
PKB tak menutup kemungkinan mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi bagian Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bangsa, Siti Mukaromah saat ditanya soal rencana mengajak Khofifah bergabung ke Timnas Pemenangan AMIN. “Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim,” ucapnya di Jakarta Pusat, Senin (18/9).
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi membeberkan sosok mantan Kapolri hingga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen menjadi bagian Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. “Ada eks kapolri, bekas kejaksaan, bekas jampidum, bekas jamintel,” kata Aboe di NasDem Tower, Senin (18/9). Selain mantan penegak hukum, kata Aboe, juga diperkuat mantan selebritas, pengacara LBH, dan berbagai latar belakang lainnya yang tergabung di Timnas AMIN.
Meski demikian, Aboe masih enggan membocorkan sosok-sosok yang ia maksud tersebut. “Belum bocor tuh, belum bocor. Bocor Alus juga belum,” ucap dia. Apabila melihat kader partai anggota Koalisi Perubahan, terdapat sejumlah nama yang merupakan eks jenderal kepolisian.
Jurnalis Najwa Shihab menegaskan dirinya akan tetap independen dalam Pemilu 2024. Ia menolak masuk tim pemenangan capres-cawapres 2024. “Terkait disebutnya nama saya oleh pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu kandidat Tim Pemenangan Nasional pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saya klarifikasi bahwa saya tidak akan terlibat sebagai bagian tim sukses kandidat dan/atau partai mana pun dalam Pilpres/Pileg 2024,” tegas Najwa merespon pernyataan cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar yang sedang mempertimbangkan namanya sebagai Kapten Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Senin (18/8).
Polri menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) buat Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang akan mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. “Sampai saat ini Baintelkam Polri telah menerbitkan 2 SKCK untuk bakal calon presiden/wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Senin (18/9). Ramadhan menyebut, SKCK tersebut diterbitkan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) pada Kamis (14/9).
8. Kuasa Direktur PT Mangunjaya Eco Dinamic, Lukas Torang Junior Hutagalung mengungkap ada grup permainan judi yang anggotanya terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kemenkominfo. Hal itu terungkap ketika Lukas dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak. Pengakuan Lukas Torang terjadi ketika ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika menggali soal kelompok pemain kartu statue yang disertai adanya uang taruhan. “Tadi saya sempat ada dengar grup atau kelompok atau apa, soju? Atau apa?” tanya hakim Dennie dalam sidang di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta Pusat, Senin (18/9).
Kejagung RI memeriksa 9 saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terkait proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo Tahun 2020-2022. Kapuspenkum Ketut Sumedana menyebut sembilan saksi tersebut dari unsur para pekerja di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. “Memeriksa 9 orang saksi, yang terkait dengan perkara,” kata Ketut dalam keterangannya, Senin (18/9).
9. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, partainya bergabung ke KIM mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024 demi kepentingan bangsa dan negara. “Dasarnya adalah kepentingan rakyat bangsa dan negara,” kata Herzaky, Senin (18/9). “Mas AHY akan menyampaikan sikap resmi deklarasi dukungan kepada bacapres dan sekaligus arahan kepada kader untuk memenangkan bakal capres yang kami dukung,” katanya.
DPP PDIP tak mempersoalkan keputusan Partai Demokrat mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan partainya telah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dalam dua pekan terakhir. Komunikasi itu dilakukan melalui Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya maupun Waketum Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas). “Tapi bahwa pada akhirnya belum berjodoh, bukan tidak berjodoh. Belum berjodoh, ya kembali kepada parpol masing-masing,” kata Said di kompleks parlemen, Senin (18/9).
10 Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah serius menstabilisasi harga beras yang semakin melonjak di pasaran menjelang tahun politik. Dia menilai, polemik kenaikan harga beras akan mempengaruhi psikologis masyarakat dan jika dibiarkan, akan memicu inflasi dan mengganggu stabilitas keamanan menjelang tahun politik. “Kalau ini dibiarkan, apalagi ini di musim politik. kalau terjadi di musim politik, ini digoreng-goreng,” kata Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers yang ditayangkan lewat YouTube Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ombudsman RI menilai kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak efektif menekan tingginya harga beras di pasar. Pasalnya di pasar tradisional, tidak ada beras yang dilabel sebagai beras premium maupun medium sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyebut, kebijakan HET hanya berlaku di pasar-pasar modern maupun supermarket. “Kebijakan HET pada dasarnya hanya menjadi acuan bagi pasar modern. kalau pasar tradisional, tidak ada yang namanya HET itu. Rezim HET hanya berlaku di pasar modern, jadi pola kebijakan HET enggak pas dalam menstabilkan harga beras,” kata Yeka Hendra Fatika. (HPS)
