HOT ISU PAGI INI, ELIT PAN YAKIN, MASUKNYA SBY BISA MENANGKAN PRABOWO DI JAWA TIMUR

oleh
oleh

Prabowo Subianto dan SBY (net)

Isu menarik pagi ini, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi yakin, masuknya SBY dan Demokrat ke Koalisi  Indonesia Maju (KIM) memberikan tambahan kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kata dia, kehadiran SBY semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jatim yang menjadi lumbung suara nasional, selain Jabar. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengungkapkan, Prabowo minta bantuan SBY untuk memenangkan pertarungan di Jatim. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek menilai peluang duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 sulit terwujud.

Penyidik KPK dan auditor BPK dikirim ke Amerika Serikat (AS) untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan korupsi di Pertamina yang menyeret mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah bentuk Tim Pemenangan di  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/9), namanya Baja AMIN (Badan Pekerja Anies-Muhaimin). Komnas HAM menyebut ada indikasi kuat pelanggaran HAM dalam serangkaian peristiwa bentrok penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, Batam pada 7 dan 11 September 2023 lalu. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi yakin, masuknya Partai Demokrat dan SBY dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memberikan tambahan kemenangan bagi Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Kehadiran SBY semakin memastikan kemenangan koalisi Prabowo di Provinsi Jawa Timur yang menjadi lumbung suara nasional, selain Jawa Barat. Hal itu disampaikan Viva dalam program Gaspol di Kompas TV, Jumat (22/9). Menurut Viva, figur NU memang menjadi salah satu variabel penting. Namun PAN melihat kehadiran SBY semakin meyakinkan kemenangan Prabowo di wilayah Jawa Timur.

 

2. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengungkapkan, Prabowo Subianto meminta bantuan SBY dan Demokrat untuk memenangkan pertarungan di Jawa Timur. “Kami kemarin bicara, diskusi bagaimana memenangkan Pak Prabowo juga dengan Pak SBY. Pak Prabowo minta, ‘Bantulah kami di Jawa Timur,” kata Hinca di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9). Hinca meyakini SBY mampu memperkuat dukungan untuk Prabowo di wilayah Jawa. Apalagi, SBY telah menyatakan akan turun gunung membantu Prabowo. “Artinya Pulau Jawa, beliau sangat mungkin. Apalagi dengan Lavani-nya, dengan museumnya,” imbuhnya.

 

Soal pertemuan Mega-SBY, Hinca Panjaitan mengatakan, partainya tidak menutup pintu terkait rencana pertemuan Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY dengan Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, meskipun Demokrat telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. “Kita tetap membuka diri. Pak SBY, saya berkali-kali tanya, beliau anytime bersedia bertemu dengan Bu Mega. SBY akan datang sebagai junior, sebagai yang lebih muda, sebagai warga negara, dia akan datang,” kata Hinca. Ia menambahkan, pertemuan SBY dengan Megawati tak semestinya hanya dilihat dari kacamata pembahasan siapa yang akan diusung sebagai capres 2024.

 

3. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi alias Awiek menilai peluang duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 sulit terwujud. Pasalnya, konsolidasi poros koalisi sudah terbentuk menjadi tiga poros. “Sekarang konsolidasi koalisi kan sudah terbentuk, itu agak susah ya menjadi dua poros. Kan hari ini sudah terbentuk tiga poros,” kata Awiek, kemarin. Namun, Awiek mempersilakan jika Ganjar dan Prabowo memang bersedia untuk diduetkan. Menurut dia, semua kemungkinan terkait duet capres dan cawapres bisa terjadi sebelum pendaftaran di KPU.

 

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ia mengatakan, pihaknya hingga kini belum bisa menemukan solusi penggabungan tersebut.  Sebab, kedua tokoh itu sama-sama diusung sebagai bakal capres oleh gabungan partai politik yang berbeda. “Hanya soal memang kita sama-sama sudah dicapreskan dan itu sudah keputusan resmi partai masing-masing. Itu yang saya belum ada pemikiran. Kita belum kepikiran bagaimana solusinya ya,” katanya di Gedung DPR,Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).

Habiburokhman menjelaskan, Prabowo sudah didukung Partai Gerindra dan beberapa partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Kondisi yang sama juga terjadi pada Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-P dan beberapa partai politik lain. “Tentu kita tidak akan memaksakan diri. Enggak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres, ibaratnya bisa maju dua-duanya,” ujar Habiburokhman.

 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengkritik wacana dua pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Mu’ti khawatir, polarisasi politik seperti di Pilpres 2019 lalu akan kembali terulang jika hanya ada dua pasang capres-cawapres. “Kalau Pemilihan Presiden 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden-wakil presiden, polarisasi politik seperti Pilpres 2019 akan terulang kembali,” kata Mu’ti, Jumat (22/9). Mu’ti menegaskan sudah sepatutnya rakyat diberi banyak pilihan untuk memilih calon pemimpinnya di pemilu. Sehingga tak hanya dipaksa untuk memilih pada dua kandidat saja.

 

PPP mengajukan satu permintaan kepada PDIP jika Sandiaga Uno tidak ditunjuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Jubir PPP Usman Tokan mengajukan permintaan agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih cawapres yang beririsan dengan PPP, jika ogah memilih Sandiaga. “Kami berharap Pak Sandi menjadi pilihan Ibu Mega. Namun, jika bukan takdirnya, PPP berharap cawapresnya ada irisannya dengan PPP,” kata Usman, Jumat (22/9). Dia menambahkan, cawapres yang beririsan dengan PPP setidaknya memiliki beberapa kriteria. Misalnya saja berasal dari Nahdlatul Ulama (NU), sosok yang dekat dengan PP, termasuk sejarah partai atau keluarga.

 

4. Bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah bentuk Tim Pemenangan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/9), namanya Baja AMIN, singkatan dari Badan Pekerja Anies-Muhaimin. Anies mengatakan, Baja AMIN akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi konsolidasi antarunsur dalam koalisi.

Susunan Baja AMIN terdiri dari : Shohibul Imam, Sugeng Suparwoto, dan Dadang Juliantara sebagai penasehat. Sementara Dossy Iskandar, Suyoto, Willy Aditya, Rozaq Asyhari, Muzzammil Yusuf, Wibowo, Nihayatul Wafiroh, Syaiful Huda, dan Lukmanul Khakim sebagai anggota. Ketua dan Wakil Ketua Baja AMIN akan ditunjuk kemudian.

 

5. Komnas HAM menyebut ada indikasi kuat pelanggaran HAM dalam serangkaian peristiwa bentrok penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, Batam pada 7 dan 11 September 2023 lalu. Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, indikasi tersebut kini sedang didalami Komnas HAM. “Saya kira itu sudah menunjukkan indikasi yang kuat terjadi pelanggaran HAM, tetapi tentu kami perlu dalami fakta-faktanya, sehingga kami bisa membuat suatu kesimpulan terkait gradasi pelanggaran HAM tadi,” kata Saurlin dalam konferensi pers, Jumat (22/9). Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombong menambahkan, setidaknya ada enam indikasi pelanggaran HAM dalam konflik Rempang.

 

Komnas HAM meminta Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City khususnya di Pulau Rempang. Permintaan tersebut buntut dari sejumlah temuan yang didapat setelah terjadi bentrokan antara warga Pulau Rempang dengan aparat gabungan yang mengamankan pembangunan PSN Rempang Eco City, 7 September 2023 lalu. “Merekomendasikan Menteri ATR/BPN untuk tidak menerbitkan HPL di lokasi Pulau Rempang mengingat lokasi belum clear and clean,” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombong.

 

Komnas HAM akan memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait konflik penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, di Rempang, Batam, Senin (25/9). Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai dalam konferensi pers, Jumat (22/9). Selain Bahlil, Komnas HAM juga akan memanggil para pihak dari Kemenko Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kapolri.

 

6. Penyidik KPK dan auditor BPK dikirim ke Amerika Serikat (AS) untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan korupsi di Pertamina yang menyeret mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen diduga korupsi yang membuat negara rugi Rp 2,1 triliun dalam pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina tahun 2011-2021. “Benar, tim penyidik beserta tim dari BPK berangkat ke Amerika Serikat terkait tentunya dengan pemenuhan pencarian bukti-bukti terkait perkara dimaksud,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/9).

Asep mengungkapkan tim penyidik KPK perlu melihat sendiri dokumen-dokumen terkait pembelian gas alam cair itu. “Mulai dari kapan adanya transaksi, seperti apa transaksinya, berapa nilai besarannya pada saat transaksi, kemudian seperti apa klausulnya di kontrak yang mereka buat,” tutur Asep. KPK harus melakukan konfirmasi dari dua pihak, yakni PT Pertamina selaku pembeli dan perusahaan di AS, Corpus Christi Liquefaction (CCL). KPK harus dapatkan dokumen dari kedua pihak. Jika tidak, KPK tak punya pembanding apakah dokumen dari Pertamina itu benar.

 

7. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengirimkan surat ke DPR untuk menggunakan hak angketnya terhadap Presiden Jokowi terkait laporan intelijen mengenai arah partai politik (parpol). Surat tersebut disampaikan perwakilan koalisi, di antaranya Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Kontras, dan Perludem di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/9). Ketua PBHI Julius Ibrani menilai, pernyataan Jokowi dapat mencederai demokrasi. Bahkan, pernyataan tersebut mengancam kebebasan hak berpolitik publik. “Serta merupakan pelanggaran terhadap UU Intelijen Negara,” ujar Julius mewakili koalisi dalam siaran persnya.

 

8. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksdya TNI (Purn) Soleman B Ponto memberi pesan agar tidak perlu takut terhadap Presiden Jokowi yang memegang data “daleman” parpol. Ponto meminta publik bersikap biasa saja. “Enggak usah takut lah. Biasa itu,” ujar Ponto dalam program Satu Meja Kompas TV, Jumat (22/9). Ponto menjelaskan, tidak akan terjadi apa-apa dengan Jokowi memegang data arah parpol dari intelijen. Apalagi, intelijen akan tetap terus bekerja, mau ditakuti masyarakat, ataupun tidak ditakuti. “Mau ditakuti, enggak ditakuti, intelijen itu tetap bekerja. Dan prinsip intelijen tidak kelihatan, belum tentu dia tidak ada. Kalau ada pun, belum tentu itu bentuknya. Lalu mau diapain? Mau ditakuti? Kalau ditakuti ya belum tentu dia ada kok. Ndak ditakuti ya dia juga bisa ada. Jadi biasa-biasa saja (menyikapinya),” kata Ponto.

 

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksdya (Purn) Soleman B Ponto mengaku heran kenapa publik mempersoalkan Presiden Jokowi yang memegang data intelijen mengenai arah partai politik (parpol). Ponto mengatakan, hal sesimpel data mengenai cabai keriting di pasar pun juga dilaporkan oleh BAIS TNI. “Saya enggak tahu kenapa itu kok itu diributkan. Itu kan sudah dari dulu seperti itu. Sekarang coba, cabai keriting di seluruh pasar induk itu kita laporkan jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kan orang enggak tahu coba. Itu saja kita laporkan, apalagi yang lain-lain,” ujar Ponto dalam program Satu Meja Kompas TV, Jumat (22/9). Ponto menjelaskan, BAIS sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang intelijen pasti laporkan segala sesuatu yang terjadi di Indonesia.

 

9. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku siap mengundurkan diri jika diminta Dewas KPK karena menyanggupi permintaan perwira TNI untuk bertemu tahanan korupsi, Dadan Tri Yudianto. Permintaan itu disampaikan pada 28 Juli lalu, setelah empat pimpinan dan pejabat struktural KPK didatangi rombongan jenderal-jenderal Mabes TNI. Alex yang sudah 8 tahun menjabat Wakil Ketua KPK itu mengaku dengan senang hati akan mengundurkan diri jika diminta Dewas KPK. “Wah! Saya besok dipecat enggak masalah. Misalnya rekomendasi dari Dewan Pengawas Pak Alex harus mengundurkan diri, wah dengan senang hati saya,” kata Alex di Gedung Juang KPK, Jaksel, kemarin.

Pria yang akrab disapa Alex itu mengatakan, pihak yang menemui tahanan korupsi Dadan Tri Yudianto bukan pimpinan KPK melainkan perwira TNI. Seperti diberitakan sebelumnya, Dewas KPK  menerima menerima pengaduan soal dugaan pertemuan antara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan tahanan Dadan Tri Yudianto di lantai 15. Pertemuan itu diduga terjadi pada 28 Juli lalu, saat rombongan perwira tinggi dari Mabes TNI ramai-ramai mendatangi KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus Basarnas.

“Jadi, saya tekankan sekali lagi, tidak ada satupun pimpinan yang bertemu atau berkeinginan menemui tahanan tersebut. Pihak yang bertemu dengan Dadan Tri adalah salah satu perwira TNI yang saat itu ikut dalam rombongan. Setelah selesai rapat membicarakan pengumuman status tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi, perwira itu meminta untuk bisa bertemu dengan Dadan,’’ ujarnya.

 

Danpuspom TNI Marsekal Muda R Agung Handoko angkat bicara soal perwira TNI menemui tahanan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Agung mengatakan, kedatangannya beserta para pati itu untuk menanyakan penetapan status tersangka Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi. “Dalam rapat masalah penetapan tersangka Marsdya HA di Gedung Merah Putih sama sekali tidak membahas masalah yang lain-lain. Mungkin (pertemuan) itu secara pribadi,” kata Agung, Jumat (22/9).

 

10. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI menyusul adanya gugatan soal usia pensiun perwira, bertentangan dengan hukum atau inkonstitusional. “Imparsial memandang, proses perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (inkonstitusional) dan tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini,” ujar Gufron dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Gufron mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan, usia pensiun bagi perwira TNI adalah 58 tahun. Ketentuan itu tidak membuka opsi perpanjangan masa usia pensiun perwira, termasuk untuk Panglima TNI. Menurutnya, perpanjangan usia penisun perwira TNI bisa dilakukan melalui perubahan UU TNI yang dilakukan lewat putusan Mahkamah Konstitusi atau proses revisi di DPR. “Meski ada kemungkinan lain, yakni melalui Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), namun jelas-jelas saat ini tidak ada kegentingan yang memaksa sebagai prasyarat Presiden mengeluarkan Perppu untuk merevisi Pasal 53 UU TNI,” kata Gufron.  (HPS)